5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"
  • Home
  • Aktifitas
  • Ida: Ini Catatan DKPP Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018

Ida: Ini Catatan DKPP Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018

Rabu, 04 Juli 2018
134 dilihat

Jakarta, DKPP - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ida Budhiati mengapresiasi penyelenggaraan  Pilkada serentak tahun 2018. Hal itu  disampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan oleh KORELASI (Komunitas Pemerhati dan Pers Peduli Pemilu & Demokrasi), Selasa (3/7) bertempat di Media Center Bawaslu. Menurutnya, selain kesuksesan penyelenggaraan pemilu dalam melaksanakan tahapan sesuai dengan jadwal. Ida menilai ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan untuk perbaikan penyelenggaraan pilkada serentak ke depan.

“Dalam data penanganan  perkara DKPP, per tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan 25 Juni 2018 kami mencatat sebanyak 332 pengaduan yang disampaikan kepada DKPP. Setelah diverifikasi, kami nyatakan 162 perkara saja yang layak untuk disidangkan. Jadi, tidak semua perkara yang masuk bukan otomatis disidangkan tetapi harus melalui proses verifikasi formil dan materiil,” jelas Ida.

“Dari 162 perkara yang sudah diputus sebanyak 120 perkara. Jadi, DKPP sekarang sedang memroses sebanyak 42 perkara,” lanjutnya.

Berdasarkan data DKPP, tiga daerah yang terbanyak diadukan yakni berasal dari Papua sebesar 23 perkara. Kemudian, daerah Sumatra Utara sebanyak 14 perkara, dan Sulawesi Selatan sebanyak 12 perkara.

Lebih lanjut, Ida juga menjelaskan tipologi pengaduan. Pertama, konflik internal kelembagaan penyelenggara. Kedua, berkaitan dengan isu pencalonan. Ketiga, persoalan penanganan pelanggaran administrasi khususnya perkara mutasi jabatan. Keempat, seleksi badan ad hoc. Kelima, penyelenggara pemilu existing tidak lagi memenuhi syarat karena terbukti menjadi pengurus atau anggota parpol.

“Dari lima tipologi pengaduan setelah kami periksa, maka di dalam data DKPP ada beberapa modus pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Pertama, modus penyalahgunaan wewenang.” kata Ida lagi.

Ida memaparkan bahwa baru dalam Pilkada serentak tahun 2018 ini, terdapat kasus penyalahgunaan wewenang yang terbukti, yakni melakukan pelecehan seksual terhadap calon Panwascam. Selanjutnya, Ida memaparkan modus yang kedua, yakni problem conflict of interest dalam pengisian jabatan sekretariat di lingkungan penyelenggara dan maal administrasi.

“Misalnya KPU bekerja. Mereka memutuskan seseorang tidak bisa lanjut tahapan verifikasi berikutnya. Tetapi tidak mau menerbitkan sebuah keputusan sehingga yang bersangkutan kehilangan kesempatan untuk menempuh upaya hukum. Kan tidak ada buktinya, apa yang akan disengketakan, karena KPU tidak mengeluarkan  selembar surat bahwa dia menyatakan yang bersangkutan tidak bisa lanjut  tahapan berikutnya untuk dipilih, untuk menjadi seorang kandidat. Itu yang disebut seabagai maal administrasi”, terangnya.

Terhadap catatan tersebut, menurut Ida solusinya yang pertama, dalam proses seleksi maka perlu diperketat untuk memastikan aspek kemandirian dan kapasitasnya dalam memahami regulasi. Kedua, setelah terpilih bimtek  tidak berbeda antar daerah. Ketiga, aspek kepastian hukum. Ini di level pusat  KPU dan Bawaslu untuk membuat sebuah tafsir tunggal atau melengkapi ketentuan-ketentuan hukum yang  masih belum lengkap. Keempat, memastikan tata kerja untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. (Irmawanti)