5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"
  • Home
  • Aktifitas
  • Monitoring DKPP Untuk Memastikan Tidak Ada Pelanggaran Kode Etik Dalam Pilkada Serentak 2018

Monitoring DKPP Untuk Memastikan Tidak Ada Pelanggaran Kode Etik Dalam Pilkada Serentak 2018

Kamis, 28 Juni 2018
86 dilihat

Pekanbaru, DKPP – Untuk memastikan tidak ada pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melakukan monitoring di enam provinsi yakni Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Riau. Ketua DKPP dan empat anggota DKPP lainnya turun langsung melakukan monitoring di enam provinsi tersebut.

Alfitra Salamm misalnya, dia bersama tim yakni R. Monang Silalahi Kasubbag Monev, Titis Adityo Nugroho Kasubbag Pengaduan Wilayah I, Dio Tim Asistensi dan Agus Mulyadi staf Bagian Umum melakukan Monitoring Pilkada serentak 2018 di Prov. Riau

Monitoring hari pertama, Selasa (26/6) diawali dengan pertemuan antara anggota DKPP, Alfitra Salamm dengan komisioner Bawaslu Prov. Riau, Neil Antariksa, ketua KPU Prov. Riau, Dr. Nurhamin. Turut hadir dalam pertemuan tersebut kasek Bawaslu Riau, Anderson dan sekretaris KPU Riau, Rudinal bersama jajaran. Pertemuan pagi ini membicarakan terkait rencana monitoring DKPP di Kota Pekanbaru, Kab. Pelalawan dan Kab. Indragiri Hulu. Selain itu dalam pertemuan ini, Alfitra Salamm mengajak KPU dan Bawaslu Riau utk ikut berpartisipasi sekaligus menjadi narasumber dalam diskusi dan dialog di media terbesar di Prov. Riau yakni Riau Pos dan Riau TV.

Selanjutnya Tim Monitoring menuju kantor Bawaslu Riau. Di kantor Bawaslu Riau, Alfitra ditemui oleh ketua Rusidi Rusdan didampingi anggota Neil Antariksa. Ketua Bawaslu Riau menjelaskan pengawasan yang telah dilakukan di tiap tahapan. Bawaslu Provinsi Riau, melakukan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan dalam Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) tahun 2018. Pemetaan tersebut telah dilakukan dari tanggal 10 sampai tanggal 21 Juni 2018. Berdasarkan pengamatan, Bawaslu Provinsi Riau dan Panwaslu Kabupaten dan Kota beserta jajarannya melakukan pengumpulan data untuk menentukan TPS rawan.

“Berdasarkan data tersebut terdapat 5.298 TPS atau sebesar 44 persen TPS yang rawan, dan 6.750 TPS atau 56 persen TPS yang tidak rawan, dengan total 12.048 TPS yang ada se-Provinsi Riau,” ungkap Rusidi.

Berdasarkan data TPS rawan per-Kabupaten, kata Rusidi, persentase tertinggi berada di Kabupaten Indragiri Hilir yakni sebesar 97 persen atau sebanyak 1.538 TPS dari 1.579 TPS yang ada di kabupaten tersebut. Posisi kedua, berada di Kabupaten Indragiri Hulu yakni sebesar 93 persen atau sebanyak 787 TPS dari 846 TPS yang ada.

“Kabupaten Indragiri Hilir dan Kota Pekanbaru menjadi kabupaten dan kota yang terindikasi TPS rawan dengan jumlah sebanyak 1.538 TPS di Inhil, dan 1.161 TPS di Pekanbaru. Sedangkan TPS tidak rawan tertinggi berada pada Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 1.187 TPS, dan Kabupaten Bengkalis sebanyak 1.111 TPS,” rinci Rusidi.

Pada variabel kerawanan, papar Rusidi, indikator kerawanan tertinggi penggunaan hak pilih sebesar 1.769 TPS dan ketika pemungutan suara sebanyak 1.407 TPS.

“Terdapat 6 indikator dan 15 variabel berdasarkan klasifikasi variabel TPS rawan yaitu indikator Akurasi Daftar Pemilih, indikator Penggunaan hak pilih, indikator politic uang, indikator netralitas KPPS, indikator pemungutan suara, dan indikator Kampanye,” beber Rusidi.

Sedangkan untuk 15 variabelnya, tambah Rusidi, meliputi pemilih memenuhi syarat yang tidak masuk DPT, pemilih tidak memenuhi syarat masuk DPT, pemilih disabilitas, DPTb lebih dari 20 per TPS, TPS wilayah Khusus, terdapat aktor bohing, cukong, atau broker, praktik pemberian uang atau materi lainnya, relawan bayaran, KPPS mendukung paslon tertentu, C6 tidak didistribusikan kepada pemilih, TPS didekat posko paslon, KPPS tidak mengikuti bimtek, ketersediaan logistik, praktik mempengaruhi pemilih, dan menghasut dengan isu SARA.

Pada indikator akurasi daftar pemilih, lanjut Rusidi, pemilih MS tidak ada dalam DPT terbanyak di Kabupaten Inhil yakni sebanyak 259 TPS, untuk pemilih TMS sebanyak 146 TPS. Dalam indikator penggunaan hak pilih, pemilih disabilitas terbanyak di Kabupaten Inhu sebanyak 223 TPS, dan untuk indikator DPTb lebih dari 20 per TPS terdapat di Kabupaten Kampar sebanyak 139 TPS.

“Berkaitan dengan money politic, TPS Kabupaten dan Kota yang terindikasi tertinggi ada di Kabupaten Inhil sebanyak 108 TPS bersumber dari sumbangan bohir atau cukong, dan pemberian uang atau barang tertinggi di Kota Pekanbaru sebanyak 93 TPS,” terang Rusidi.

Rusidi mengatakan, Kabupaten Indragiri Hilir menduduki peringkat pertama dalam indikator kampanye mempengaruhi pilihan pemilih berdasarkan SARA dengan besaran angka indikator sebesar 87 TPS. Sedangkan indikator KPPS mendukung salah satu paslon sebanyak 94 TPS.

“Dalam indikator pemungutan suara, ketersediaan logistik menjadi indikasikan terbanyak yang berada di Kota Pekanbaru yakni sebanyak 393 TPS. Contoh rekapitulasi Provinsi TPS rawan lebih dari 1 variabel sebanyak 360 TPS (30 TPS per Kabupaten), lebih dari 1 indikator sebanyak 480 TPS (40 TPS per-Kabupaten),” kata Rusidi.

Usai koordinasi Bawaslu Riau. Tim monitoring bergerak menuju kantor KPU Kota Pekanbaru. Tepat di lobi kantor ditempatkan kotak2 suara yang siap utk didistribusikan ke antero Kota Pekanbaru. Dalam monitoring di kantor KPU Kota Pekanbaru ditemukan adanya kotak suara transparan berbahan kardus dalam kondisi rusak krn terkena bocor air hujan.

Selain itu Bawaslu menemukan adanya kesalahan dalam penulisan di amplop admin suara, namun demikian baik KPU maupun Bawaslu Riau telah sepakat utk penyelesaiannya yakni mencoret dan menulis kembali dan tidak menempelnya dengan print komputer untuk menjaga orisinalitas amplop.

Selanjutnya tim monitoring bergerak untuk mengecek kesiapan TPS 8 di Jl. Kuansing Perhentian Marpoyan, TPS ini sempat roboh karena diterjang angin puting beliung saat hujan besar sore sebelumnya. [Dio_1]