5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"
  • Home
  • Aktifitas
  • DKPP Periksa KPU, Panwas Kota Makassar dan KPU Kota Palopo

DKPP Periksa KPU, Panwas Kota Makassar dan KPU Kota Palopo

Rabu, 30 Mei 2018
548 dilihat

Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) RI menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik KPU Kota Makassar dan Panwaslu Makassar di Kantor Bawaslu Provinsi Sulsel Jalan AP Pettarani Nomor 98 Makassar, Senin 28 Mei 2018. Sejak awal hingga akhir, sidang dijaga oleh satu peleton petugas kepolisian.

Rencananya DKPP akan menggelar sidang untuk lima (5) perkara sekaligus yang dibagi dalam 2 kali persidangan yakni pukul 09.00 wita dan pukul 13.00 wita. Namun, dalam perkembangannya ada dua (2) perkara yang dicabut oleh Pengadu yakni Perkara Nomor 101/DKPP-PKE-VII/2018 yang diadukan oleh Mochtar Djuma  kuasa dari Munafri Arifuddin dan A Rachmatika Dewi Yustitia terhadap Ketua dan Anggota KPU Kota Makassar; dan  Perkara Nomor 102/DKPP-PKE-VII/2018 yang diadukan oleh Mochtar Djuma  kuasa dari Munafri Arifuddin dan A Rachmatika Dewi Yustitia terhadap Ketua KPU Kota Makassar.  

Dengan demikian pada sidang pertama pada pukul 09.00 wita, DKPP hanya menyidangkan dua (2) perkara yakni Perkara Nomor 100/DKPP-PKE-VII/2018 yang diadukan Irfan Idam dkk.  kuasa dari Munafri Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi Yustitia terhadap Ketua dan Anggota Panwas Kota Makassar dan Perkara Nomor 106/DKPP-PKE-VII/2018 yang diadukan Djamaludin Rustam dkk, Tim hukum dari Diami (Moh. Ramdhan Pomanto & Indira Mulyasari Paramastuti) terhadap Ketua dan Anggota KPU Kota Makassar.

Dalam perkara Nomor 100/DKPP-PKE-VII/2018 yang diadukan tim hukum Appi Cicu, Pengadu mempertegas jika Panwaslu Kota Makassar tidak memiliki kewenangan menyengketakan keputusan KPU sebab keputusan ini lahir atas perintah Mahkamah Agung yang bersifat final dan mengikat.

Tak hanya itu pihak Appi Cicu juga memprotes sikap Panwaslu dalam persidangan sengketa pilwali beberapa waktu lalu yang menolak permohonannya sebagai pihak terkait dalam sengketa tersebut. Pengadu menilai bahwa pihaknya berpotensi dirugikan, baik bersifat langsung maupun tidak langsung, terkait adanya ketidakpastian hukum, selain objek sengketa, juga menyatakan pemohon tidak melanggar padahal ini sudah diadili, di mana petahana DIAmi dinyatakan terbukti melanggar.

Menanggapi aduan tersebut, Panwaslu Kota Makassar berpendapat jika tidak dilibatkannya tim Appi Cicu dalam perkara ini, lantaran Panwas menganggap tim Appi Cicu bukan sebagai pihak yang berpotensi dirugikan lantaran apa yg dimohonkan DIAmi terkait dengan pembatalan dirinya sebagai paslon sama sekali tidak bersinggungan dengan tim Appi Cicu.

Pasangan Ramdhan Pomanto alias Danny Pomanto dan Indira Mulyasari pada Perkara Nomor 106/DKPP-PKE-VII/2018 melaporkan KPU karena tak mematuhi putusan Bawaslu. Sebaliknya, lawan Danny yakni Munafri Arifuddin melaporkan Bawaslu karena memerintahkan KPU menganulir diskualifikasi terhadap Danny-Indira.

Dalam sidang yang berlangsung kurang lebih tiga jam itu,  anggota DKPP RI, Alfitra Salamm bertindak selaku ketua majelis dengan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) sebagai anggota majelis terdiri atas Laode Arumahi (ex officio Bawaslu Sulsel), pihak, Faisal Amir (ex officio KPU Sulsel) dan unsur masyarakat, Dr Andi Syamsu Alam.

Sementara untuk sidang kedua yang digelar pukul 13.00 wita, DKPP memeriksa Perkara Nomor 103/DKPP-PKE-VII/2018 yang diadukan Harla Ratda dan Lukman S Wahid kuasa dari Hamzah terhadap Ketua dan Anggota KPU Kab. Palopo. Persidangan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Palopo sebagai pihak terkait dan menghadirkan seorang saksi bernama Nirwana.

Di hadapan majelis hakim DKPP, saksi Nirwana mengaku menjadi korban kebijakan dugaan mutasi jabatan yang dilakukan oleh Calon Wali Kota Petahana, Judas Amir pada 1 Oktober 2017.

“Saya ini bidan di puskesmas dengan jabatan funsional, tapi tanpa sepengetahuan saya ternyata per 1 oktober 2017 saya ditempatkan di Dinas Kesehatan tanpa jabatan fungsional,” ungkap Nirwana.

Menanggapi pernyataan saksi, Ketua Majelis Sidang Etik DKPP, Dr. Alfitra Salamm mempertanyakan kepada pihak terkait dalam hal ini Ketua Panwaslu Palopo, bahwa apakah dimutasinya saksi berdampak secara politik.

“Kami tidak tahu yang mulia bahwa mutasi ini mempengaruhi hasil pemilihan atau berefek. Kami hanya memeriksa laporan,” ujar Ketua Panwaslu Palopo, Syafruddin Jalal.

Sementara salah satu Teradu menjelaskan kepada majelis hakim bahwa keputusan untuk tidak menindak lanjuti rekomendasi Panwaslu Palopo perihal diskualifikasi Judas Amir - Rahmat Masri Bandaso (Juara) didasarkan surat keterangan Kemendagri. Sidang dugaan pelanggaran etik Anggota KPU Palopo berlangsung hingga pukul 16.30. TPD unsur masyarakat yang menjadi anggota majelis dalam perkara KPU Kota Palopo ini adalah Prof. Anwar Borahima, sedangkan ketua dan anggota majelis lain tetap sama. [Diah Widyawati]