5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"

Etika Harus Jadi Kebutuhan

Jumat, 20 April 2018
193 dilihat

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu (DKPP) menggelar acara “Focus Group Discussion Masukan Stakeholder Terkait Modul Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu”, di Jakarta, Kamis (19/4) malam. Acara yang akan diselenggarakan selama tiga hari kedepan ini dibuka oleh Ketua DKPP Harjono dan pengantar ke arah tema disampaikan anggota DKPP Prof Muhammad, Prof Teguh Prasetyo, Ida Budhiati dan Alfitra Salamm.

Dalam kegiatan ini hadir penggiat Pemilu: Yusfitriadi, August Mellaz, Mimah Susanti, Rikson Nababan, Jeirry Sumampow, Ibrahim Fahmi. Dari sekeretariat, Kepala Biro Administrasi DKPP Bernad D Sutrisno, Kabag Administrasi Pengaduan Dini Yamashita, Kabag Administrasi Umum Yusuf, Kabag Administrasi Persidangan Dr Osbin Samosir, dan sebagian kasubbag serta staf di lingkungan sekretariat Biro Administrasi DKPP.

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof Muhammad mengatakan, ditengah situasi dan kondisi di Indonesia, masyarakat sudah tidak mengindahkan kaidah norma-norma yang berlaku. Rambu-rambu etika sudah diabaikan. DKPP bisa menjadi lokomotif untuk memberikan penyadaran akan pentingnya etika dalam berbangsa dan bernegara. “Bagaimana etika itu menjadi sebuah kebutuhan. Saya memisalkan etika itu seperti sholat, bagi seorang muslim. Mengerjakan sholat bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi kita butuh dan rindu dengan gerakannya,” kata Ketua Bawaslu periode 2012-2017 itu.

Sementara Alftira Salamm mengatakan, setelah ada acara sosialisasi itu mesti ada tindaklanjut dari acara sosialisasi. Selain itu, perlu mencari formula agar kode etik ini bisa menginternalisasi terutama terhadap penyelenggara Pemilu. Mungkin bisa melalui reward. Alfitra mencontohkan era Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim memberikan reward kepada masyarakat yang menjaga lingkungan seperti penghargaan Kalpataru. “Dengan cara itu, saya melihat cukup efektif. Contoh lain, adalah penghargaan adipura terhadap daerah yang menjaga kebersihan. Apakah cara-cara seperti ini bisa efektif diterapkan terhadap penyelenggara pemilu dalam meningkatkan kesadaran terhadap etika. Ini menjadi pemikiran bersama,” katanya. 

Sementara itu, ketua DKPP Harjono mengatakan, kode etik ini bisa mencakup tiga komponen. Yaitu, kode etik penyelenggara Pemilu, kode etik pemilih dan kode etik peserta Pemilu. Ketiganya kode etik ini sangat penting. Namun kode etik penyelenggara Pemilu yang baru diatur oleh undang-undang.[Teten Jamaludin]