5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"
  • Home
  • Aktifitas
  • DKPP Periksa PPK Bandung Kulon dan PPS Desa Gempolsari

DKPP Periksa PPK Bandung Kulon dan PPS Desa Gempolsari

Jumat, 13 April 2018
156 dilihat

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu Asep Ridwan Rahmat,PPK Bandung Kulon dan Dedi Setia Hermawan, PPS Desa Gempolsari, Jumat (13/2) di Ruang sidang DKPP Jl MH Thamrin 14 Jakpus. Mereka diadukan oleh atasannya Budi Tresnayadi,  Anggota KPU Kota Bandung. Oleh KPU Kota Bandung para Teradu telah diberhentikan sementara.

Sidang pemeriksaan dipimpin oleh Anggota DKPP Prof. Teguh Prasetyo bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) wilayah Jabar yakni Yayat Hidayat, Yusuf Kurnia, dan Affan Sulaeman. Namun, para Teradu tidak hadir. Berdasarkan informasi dari bagian pemanggilan sidang DKPP, Teradu Asep Ridwan Rahmat tidak hadir karena tidak dapat dihubungi. Sedangkan Teradu Dedi Setia Hermawan berkirim surat melalui email dan menyampaikan tidak dapat hadir karena tidak punya anggaran akomodasi dan transportasi ke Jakarta.

“Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang kode etik yang dijadwalkan pada tanggal 13 Maret 2018 hari Jumat besok dikarenakan berbagai hal. Diantaranya, tidak punya buat akomodasi dan transportasi ke Jakarta. Di samping itu berbenturan dengan waktunya dengan jadwal syukuran keluarga,” tutur Erwin selaku Kasubbag di persidangan DKPP yang membacakan surat dari Teradu Dedi.

Lebih lanjut, berdasarkan surat tersebut Teradu menyatakan bersedia menerima sanksi apapun yang diberikan oleh DKPP atas kelalaiannya selaku  PPS karena telah bertemu secara langsung dengan pihak Paslon dari pasangan independen.

“Ini merupakan pembelajaran dan efek jera bagi penyelenggara lainnya agar tetap menjaga integritas sebagai penyelenggara. Demikian pernyataan saya tidak bisa menghadiri sidang ini saya buat tanpa ada unsur atau paksaan dari pihak lain. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih,” pungkas Erwin yang membacakan keseluruhan surat Teradu Dedi di dalam sidang pemeriksaan.

Terhadap perkara Nomor 63/DKPP-PKE-VII/2018 ini, Ketua Majelis Prof Teguh Prasetyo kemudian meminta Pengadu untuk tetap membacakan dalil aduannya.

“DKPP diberi kewenangan oleh undang-undang, satu-satunya peradilan etik bagi penyelenggara pemilu. Sehingga dalam hal sanksi pemberhentian tetap harus tetap DKPP. Oleh sebab itu, meskipun para Teradu tidak hadir. Untuk memenuhi asas terbuka untuk umum, Saudara Pengadu bisa membacakan dalil aduannya. Setelah itu, nanti majelis yang akan mendalami,” kata Prof Teguh.

Selain Pengadu, pihak terkait yang hadir yakni Farhatun Fauziyyah selaku Ketua Panwas Kota Bandung juga didengarkan keterangannya. (Irmawanti)