5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"

DPRD Kab. Banyuasin Audiensi dengan DKPP

Kamis, 29 Maret 2018
222 dilihat

Jakarta, DKPP – Ketua dan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan mengadakan kunjungan kerja ke kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (28/3). Ketua DKPP, Harjono menerima langsung rombongan didampingi Anggota DKPP Alfitra Salam dan Teguh Prasetyo, Kepala Bagian Administrasi Pengaduan Dini Yamashita serta Kasubbag Analisis dan Verifikasi Wilayah I Titis Adityo Nugroho.

Ahmad Yamin selaku ketua rombongan menyampaikan jika kedatangannya bersama dengan tim kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Banyuasin bermaksud untuk menyampaikan adanya aspirasi masyarakat mengenai kinerja penyelenggara Pemilu di Kabupaten Banyuasin.

“Kedatangan kami ke dewan kehormatan (DKPP, red) tujuan pertama ialah sebagai silaturahmi. Berikutnya kami juga bermaksud untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat di Kab. Banyuasin terkait KPU dan Panwaslu,” ujar Yamin.

Dijelaskan Yamin bahwa beberapa waktu lalu, Komisi I DPRD Kab. Banyuasin yang merupakan mitra dari KPU dan Panwas Kab. Banyuasin menerima laporan masyarakat terkait kedua lembaga tersebut. Dan kedatangannya ke DKPP bermaksud untuk mengkonfirmasi apakah aspirasi yang disampaikan masyarakat termasuk dalam pengaduan mengenai kode etik atau bukan.

“Selain itu kami juga ingin bertanya bagaimana cara mengadu ke DKPP, jika masyarakat menemukan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu,” tanya Yamin.

Ketua DKPP menyambut baik kedatangan rombongan legislatif Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Menurutnya selama periode kepemimpinannya, Komisi I DPRD Kab. Banyuasin merupakan tamu pertama yang mengadakan kunjungan kerja dari unsur legislatif. Terkait mengenai aduan masyarakat mengenai pelanggaran kode etik, Harjono menyampaikan bisa dilaporkan ke DKPP menggunakan prosedur yang sudah ada.

“Tugas DKPP adalah menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu. Kalau memang ada dugaan, sekira bisa dilaporkan kepada kami melalui sekretariat dengan menggunakan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan DKPP,” terang Harjono. (Prasetya Agung N)