5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"
  • Home
  • Aktifitas
  • Ketua Panwas Kab Garut dan Anggota KPU Kab Garut Jalani Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Ketua Panwas Kab Garut dan Anggota KPU Kab Garut Jalani Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Senin, 26 Maret 2018
492 dilihat

Bandung, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu Anggota KPU Kab Garut Ade Sudrajat dan Heri Hasan Basri, Ketua Panwas Kab Garut, Senin (26/3). Sidang yang bertempat di Mapolda Jawa Barat ini dipimpin oleh anggota DKPP Alfitra Salam bersama Affan Sulaeman selaku Tim Pemeriksa Daerah wilayah Jabar dari unsur masyarakat.

Para Teradu saat tengah menjalani proses hukum di Polda Jabar terkait status mereka sbagai tersangka dalam perkara suap atau gratifikasi dari salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018. Para Teradu mendapat ijin dari kepolisian untuk menghadiri sidang dugaan pelanggaran kode etik yang diselenggarakan DKPP. Mereka dihadirkan agar dapat memenuhi hak jawab terhadap dalil aduan pelanggaran kode etik yang dilaporkan oleh atasannya.

Dalam pemeriksaan ini hadir para Pengadu yakni Yayat Hidayat dan Agus Rustandi, ketua dan anggota KPU Provinsi Jabar serta Harminus Koto, Yayat Kurnia dan Wasikin Marzuki, ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Jabar.

Pemeriksaan ini selain beragendakan mendengar dalil aduan dari Pengadu dan jawaban Teradu. Juga mendengarkan keterangan dari pihak terkait sebagai rekan kerja dari para Teradu. Pihak terkait yang hadir yakni Hilman Fauzi, Djudju Nuzuluddin, Lia Juliasih, dan Reza selaku ketua dan anggota KPU Kab Garut. Mereka adalah rekan kerja Ade Sudrajat. Rekan anggota Panwas Kab Garut dari Heri Hasan Basri juga turut hadir memberikan keterangan sebagai pihak terkait yakni Asep Buhanuddin dan Ahmad Nurul.

Di akhir pemeriksaan, Alfitra Salam menjelaskan bahwa sidang yang di gelar DKPP ini adalah untuk mencari fakta dari yang didalilkan para Pengadu, kemudian melakukan kroscek kepada pihak-pihak terkait.

“Setelah sidang ini, akan dilakukan rapat pleno di DKPP yang terdiri dari tujuh orang. Kami akan menilai hasil dari sidang ini. Jika hasil rapat pleno dinilai masih membutuhkan data, maka akan dibuka sidang kedua. Namun, jika dinilai sudah cukup maka data yang sudah ada dinilai sebagai bukti pemeriksaan,” tutur Alfitra.

Sebelum menutup sidang, Alfitra mengingatkan kepada penyelenggara pemilu di Jabar bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 akan diselenggarakan Pilkada Serentak. Terkait hal ini, Dia menegaskan agar penyelenggara pemilu lebih berhati-hati dan bertindak sesuai dengan aturan, baik itu peraturan KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai tiga institusi penyelenggara pemilu.

“Jadi, Kami mengingatkan kepada seluruh penyelenggara pemilu di Jawa Barat untuk lebih berhati-hati dan mengikuti aturan. Karena pengalaman ini tentunya sebagai pelajaran yang berharga,” tutupnya. (Irmawanti)