5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"

Prof Muhammad: Beracara di DKPP Nol Rupiah

Rabu, 14 Maret 2018
528 dilihat

Kendari, DKPP -  Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Muhammad menegaskan bahwa beracara di DKPP tidak dipungut biaya atau gratis. Bila ada pihak yang mengaku dari DKPP dan meminta sejumlah uang, pihaknya memastikan bahwa orang tersebut bukan dari lembaganya.

“Saudara Pengadu, apakah dalam proses mendaftarkan pengaduan ini dimintai uang atau barang oleh pihak staf sekretariat DKPP? Pertanyaan yang sama juga kepada Teradu?” tanya Prof Muhammad, ketua majelis dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Kota Baubau Selasa (13/3/2018) pukul 09.00 WITA. Sidang ini  bertempat di kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Jalan Sam Ratulangi No. 125 Kendari Barat Kota Kendari.

Baik Pengadu maupun Teradu kompak menjawab tidak dipungut biaya sambil menggelengkan kepala.  “Tidak,” jawabnya.

Pengadu dalam perkara ini: M. Yusran Elfargani, Azan Sihidi, Waode Frida Vivi Oktavia, masing-masing sebagai ketua dan anggota Panwaslu Kota Baubau. Teradu: Dian Anggraini, Edi Sabara, Muhammad Masri, Mamnun Laidu, La Ode Ijidman, masing masing sebagai ketua dan anggota KPU Kota Baubau.  Selaku ketua majelis Prof Muhammad dan anggota majelis La Ode Abdul Nasir, Hj Hadi Machmud, dan Deity Yuningsih.  Ini merupakan sidang pertama dengan agenda mendengarkan pokok-pokok pengaduan Pengadu dan mendengarkan jawaban dari para Teradu.

Prof Muhammad mengatakan, pertanyaan ini penting disampaikan kepada para pihak. Pasalnya, dalam Peraturan DKPP, sifat persidangan di DKPP tidak berbayar. “Tidak ada satu rupiah pun dipungut biaya (untuk beracara di DKPP, red), kalau ada yang minta uang dari orang DKPP, jangan dihiraukan. Berarti itu penipu,” katanya. [Teten Jamaludin]