5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"

Prof Muhammad: TPD Punya Peran Strategis

Selasa, 13 Maret 2018
295 dilihat

Kendari, DKPP - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat  Koordinasi Teknis Persiapan Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Hotel Clarion, Kendari Sulawesi Tenggara, Senin (12/3/2018), pukul 20.30 WITA. Hadir dalam rapat ini, Tim Pemeriksa Daerah dari unsur masyarakat, KPU dan Bawaslu provinsi setempat, kepala sekretariat dan staf sekretariat Bawaslu provinsi. Rapat ini dipimpin oleh Prof Muhammad, anggota DKPP, dan moderator Moc. Saihu, tenaga ahli DKPP, pengantar acara Arif Ma’ruf, Kasubag Analisis dan Verifikasi Wilayah II Bagian Administrasi Pengaduan Biro Administrasi DKPP.  

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof Muhammad menjelaskan, dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, ada Tim Pemeriksa Daerah. TPD ini yang di era Prof Jimly Asshiddiqie, DKPP tahun 2012-2017, itu payung hukumnya hanya berupa peraturan DKPP. Sekarang sudah dikuatkan oleh Undang-Undang Pemilu baru. Dalam undang-undang ini, TPD memiliki peran strategis. Pasalnya, sidang pemeriksaan baik Teradu itu Provinsi akan sering dilaksanakan di daerah. “Sehingga peran TPD dituntut ojbektivitasnya sama dengan DKPP,” katanya.

Ketua Bawaslu periode 2012-2017 itu menambahkan, DKPP merupakan lembaga yang terpisah dengan KPU dan Bawaslu. DKPP bertugas menjaga marwah lembaga penyelenggara Pemilu.  Namun jangan dikira bahwa lembaga ini sebagai pencabut nyawa. Justru, DKPP yang memagari penyelenggara Pemilu  dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Buktinya adalah jumlah laporan yang ditujukan ke DKPP lebih banyak yang tidak terbukti daripada yang terbukti. Itu menjadi alasan jika DKPP memberhentikan penyelenggara, maka kesalahan yang dilakukan sudah merupakan hal yang fatal. Jika permasalahan yang dilakukan adalah penyuapan, gratifikasi, maka tidak ada ampun. Maka dari itu kita ingatkan ex officio untuk menertibkan jajarannya. Jangan dikira DKPP menghalangi kreativitas penyelenggara Pemilu. Selama penyelenggara masih menjaga kredibilitas dan integritas, maka tugas DKPP akan memagari supaya terus bekerja dengan baik,” pungkasnya.  [Teten Jamaludin]