5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"
  • Home
  • Aktifitas
  • Rakor Sebagai Ceklis Kesiapan Formal Dan Substansi Persidangan

Rakor Sebagai Ceklis Kesiapan Formal Dan Substansi Persidangan

Rabu, 07 Maret 2018
455 dilihat

Jayapura, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Rabu (7/3). Bertempat di Venue Foja-Fave Hotel Jayapura, rakor ini dipimpin langsung oleh Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salam dan Ida Budhiati.

Dalam sambutannya, secara langsung Alfitra mengucap terima kasih atas kehadiran para peserta terutama dari jajaran kepolisian yang telah mengamankan 10 sidang yang digelar DKPP dalam bulan ini. Lebih lanjut dia menyatakan bahwa rakor ini sebagai ceklis kesiapan formal dan substansi persidangan yang akan digelar esok hari dan lusa (8-9/3).

Untuk diketahui, perkara yang akan disidangkan adalah:

Perkara KPU dan Panwas Kab Jayawijaya digelar pada Kamis (8/3) pukul 09.00 WIT di Polda Papua, dan dipimpin langsung oleh Ida Budhiati. Pada hari yang sama, bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, akan digelar sidang kedua Perkara KPU Kab. Mimika pada pukul 10.30 WIT. Sidang ini akan dipimpin oleh Dr. Alfitra Salam.

Kemudian, pada Jumat (9/3) bertempat di Polda Papua, akan digelar pemeriksaan terhadap Perkara KPU dan Panwas Kab. Deiyai yang dipimpin oleh Ida Budhiati pada pukul 09.00 WIT. Pada hari dan jam yang sama, akan digelar pemeriksaan terhadap Perkara KPU Kab. Jayapura,  dilanjutkan pemeriksaan terhadap Perkara Panwas Kab. Mamberamo Raya pada pukul 13.00 WIT yang bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, dan akan dipimpin oleh Dr. Alfitra Salam.

Dalam kesempatan yang sama, Ida Budhiati menyampaikan bahwa berdasarkan data DKPP per 22 Februari 2018, Prov. Papua menempati ranking tertinggi dan belum bergeser, juga provinsi dengan jumlah pengaduan pengaduan terbanyak. Data ini memberi konsekuensi kepada kita stakeholder utama Penyelenggara Pemilu di Papua untuk sibuk mengawal pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan informasi yang tadi disebutkan, sangat disayangkan jika ada pihak (Teradu) yang tidak hadir dalam sidang esok atau lusa. Penyelenggara Pemilu semestinya mampu mengadaptasi dan mengelola serta memanajemen waktu.

“DKPP punya standar etika melayani para pencari keadilan yang tidak bisa diabaikan haknya untuk mendapat pelayanan. Oleh karena itu, jika DKPP menjadwalkan sidang, untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan Pengadu/Pemohon,” kata Ida Budhiati.

Lebih lanjut, Ida menjelaskan bahwa dalam urusan bernegara seharusnya Penyelenggara Pemilu melepaskan semua perasaan, tidak boleh ada rasa tidak enak, dan yang harus dikedepankan adalah kewajiban penyelenggara melayani warga negara.

“Menjadi penyelenggara tidak sederhana, karena bagian dari konsekuensi. Dalam kondisi tertentu ada toleransi waktu, namun tidak mungkin perkara di tahun sebelumnya menjadi tertunda terus persidangannya. Kami ingin penyelenggara di Papua memahami pelaksanaan DKPP dalam melayani para pencari keadilan tanpa menimbulkan ketidakadilan terhadap pihak yang lain. Artinya, harus adil baik kepada Pengadu maupun Teradu”, jelas dia.

Di sisi lain, situasi kita tidak mudah dalam manajemen tata kelola pemilu. Penyelenggara Pemilu dalam satu kesatuan fungsi terikat pada efisiensi dan efektifitas. DKPP didesain sebagai peradilan singkat, cepat, sederhana, dan tanpa biaya, karena yang dicari bukan benar dan salah, tapi baik dan buruk.

“Dinamika dalam tahapan Pemilu itu sangat luar biasa. Intinya hanya satu, tapi setiap peristiwa yang melibatkan Penyelenggara Pemilu memiliki variasi persoalannya masing-masing. Disinilah seni DKPP dalam mengelola, memeriksa, dan memanajemen waktu dalam menggelar sidang pemeriksaan,” pungkasnya. [Nur Khotimah_Dio]