5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"
  • Home
  • Aktifitas
  • Prof Muhammad: Waspadai Potensi Konflik Horizontal di Pilkada

Prof Muhammad: Waspadai Potensi Konflik Horizontal di Pilkada

Rabu, 14 Februari 2018
363 dilihat

Makassar, DKPP – Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Hal itu disampaikan Anggota DKPP Prof. Muhammad saat menjadi narasumber dalam Deklarasi Tolak Politik SARA dan Lawan Politik Uang: Untuk Pilkada 2018 berintegritas yang diselenggarakan Panwaslu Kabupaten Gowa di Hotel Swiss-bell inn Panakukang Makassar, Rabu (14/2).

“Seorang penyelenggara Pemilu harus paham terhadap peraturan-peraturan Pemilu. Namun yang jauh lebih penting adalah terkait etika. Tidak semua diatur dalam hukum. Secara hukum bisa saja benar akan tetapi tidak patut” ujar Prof. Muhammad.

Lebih lanjut disampaikan tolak ukur mengenai etika tidaklah sulit. Apakah sikap atau tindakan keputusan itu membuat bimbang, maka sikap atau keputusan tersebut sebaiknya hindari sikap atau keputusan tersebut. Karena bisa saja berpotensi melanggar kode etik. Tetapi, bila sikap atau keputusan itu terasa mantap, dan pihak lain pun setuju, maka lakukan terus. Sehingga penyelenggara Pemilu diharapkan tidak hanya peka terhadap hukum (sense of regulation), tetapi juga harus memiliki kepekaan terhadap etika (sense of ethics).

Secara khusus, Prof. Muhammad berpesan agar penyelenggara Pemilu di kabupaten Gowa untuk mewaspadai timbulnya konflik horizontal dalam Pilkada. Biasanya konflik horizontal dapat terjadi akibat maraknya penggunaan media sosial yang tidak benar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab melalui penyebaran kebencian (hate speech). Selain itu harus juga diwaspadai penyebaran berita yang tidak benar atau hoax dan kampanye hitam (black campaign).

“Sebagai penyelenggara Pemilu juga harus mewaspadai kemungkinan konflik horizontal akibat penggunaan media sosial yang tidak benar maupun permainan politik yang digunakan untuk menjatuhkan lawan politik dalam Pilkada,” ungkap Guru Besar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin tersebut.

Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Deklarasi Tolak Politik SARA dan Lawan Politik Uang: Untuk Pilkada 2018 Berintegritas yang diselenggarakan Panwaslu Kabupaten Gowa juga menghadirkan narasumber lainnya yaitu Prof. Anwar Borahima (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Tim Pemeriksa Daerah DKPP unsur masyarakat Prov. Sulawesi Selatan) dan dimoderatori oleh H. Suharli L., M.A. Peserta yang hadir antara lain LO paslon Pilkada Kab. Gowa, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Gowa, partai politik, LSM dan media di Kabupaten Gowa.  [Prasetya Agung N]