5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"

Prof Muhammad: Lima Syarat Pemilu Demokratis

Rabu, 14 Februari 2018
228 dilihat

Makassar, DKPP – Dalam pemilu demokratis, ada lima syarat yang harus dipenuhi. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DKPP Prof. Muhammad dalam kegiatan rapat koordinasi dengan stakeholder dengan tema “Deklarasi Tolak & Lawan Politik Uang dan Politisi SARA untuk Pilkada 2018”. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan bertempat di Hotel Grand Clarion Makassar, Rabu, (14/2).

Menurut Prof Muhammad ada lima syarat pemilu demokratis. Pertama adalah regulasi yang jelas dan tegas, UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan UU No. 10 tahun 2016  tentang pilkada.

“Undang-undang ini agar dibaca oleh pasangan calon, tim seleksi dan  tim pendukung, karena biasanya orang Indonesia banyak bicara namun minim membaca,” Muhammad mengawali paparannya.

Kedua, peserta pemilu yang taat aturan. Para pasangan calon gubernur agar manaati aturan UU No.7 Tahun 2017, Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu, menghindari politik uang yang sanksinya saat ini langsung pidana, serta kampanye hitam seperti menghasut, memfitnah dan memprovokasi terkait isu sara yang tujuannya menyerang pasangan calon lainnya.

Ketiga, pemilih yang cerdas dan partisipatif. “Masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya sudah banyak yang cerdas dan pintar-pintar, dan sudah tidak ada lagi masyarakat yang mudah terpengaruh pada iming-iming uang”, terangnya.

Keempat, birokrasi yang netral. Dia berharap kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri agar bersikap netral dan terlihat netral. “Jika diundang menghadiri kampanye, boleh hadir namun jangan terlihat seperti mendukung atau memakai atribut kampanye, selain itu jangan selfie dengan pasangan calon yang kemudian mengupload di media social”, tambahnya.

Kelima, penyelenggara pemilu yang kompeten dan berintegritas. “KPU dan Bawaslu mengurangi ngopi-ngopi di warung kopi untuk menghindari adanya pertemuan-pertemuan dengan pasangan calon dan timnya agar penyelenggara pemilu netral dan terlihat netral,” imbaunya.

Muhammad mengajak para calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan agar Gubernur dan Wakilnya nanti tidak ditentukan oleh sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi, melainkan ditentukan oleh “suara rakyat” Sulsel dan ditentukan oleh  masyarakat sulsel.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua dan Anggota Bawaslu Sulawesi Selatan Laode Arumahi, Azri Yusuf, dan Fatmawati, juga tokoh agama M. Arfah Shiddiq sebagai narasumber. Selain itu Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, perwakilan Polda, Pangdam, tim pasangan calon, LSM, serta media lokal.  [Sandhi Setiawan]