5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"
  • Home
  • Aktifitas
  • Calon Penyelenggara Pemilu dan Timsel Harus Memiliki Komitmen

Calon Penyelenggara Pemilu dan Timsel Harus Memiliki Komitmen

Rabu, 14 Februari 2018
421 dilihat

Jakarta, DKPP – Perlunya penyelenggara Pemilu yang berkomitmen, proses seleksi demokratis dan juga tim seleksi yang memiliki kredibilitas. Itulah syarat agar menghasilkan penyelenggara Pemilu yang profesional dan berkualitas.   

Demikian kesimpulan dalam diskusi Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu  dengan Media (Ngetren  Media) yang diselenggarakan oleh Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) dan didukung Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dengan tema Menjaga Integritas Pemilu Sejak Awal Pembentukan Penyelenggara Pemilu, Rabu (14/2/2018). Narasumber diskusi adalah Ketua DKPP, Harjono, August Mellaz (Direktur Ekskutif SPD), dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah, anggota KPU RI periode 2012-2017.  Acara ini dipandu oleh Jean Girsang (Kompas TV).

Harjono mengatakan bahwa sistem demokrasi mesti diatur oleh hukum akan tetapi melalui sistem hukum yang demokratis pula. Ada tiga hal yang mesti diatur dalam demokrasi, seperti partai politik, kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah dan juga penyelenggara Pemilu. “Bila ketiganya diatur dengan baik, maka hasilnya pun akan baik,” kata wakil ketua MKRI tahun 2014 ini.  

Harjono mengatakan, untuk menjadi penyelenggara Pemilu itu membutuhkan calon yang komitmen untuk bersikap netral, independen dan juga profesional sejak awal. Posisi DKPP, lanjut Harjono, adalah tidak masuk dalam proses seleksi penyelenggara Pemilu melainkan hanya menangani pelanggaran kode etik.

“Akan tetapi, prestasi DKPP bukan terkait dengan banyaknya perkara yang diputus. Bukan disitu, melainkan terjaganya komitmen penyelenggara Pemilu untuk menjaga etika,” tegasnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ferry Kurnia Rizkiansyah. Dia mengatakan Pemilu di Indonesia itu sangat kompleks dan paling kompleks di dunia. Untuk itu, dibutuhkan penyelenggara Pemilu yang kompeten dan profesional. Menjadi penyelenggara Pemilu bukan untuk sekedar coba-coba atau ingin tampil, tapi memang untuk merekrutnya adalah orang yang sungguh-sungguh dan profesional.

“Kita selain mengharap penyelenggara pemilu yang OK, tetapi dalam konteks proses seleksinya juga harus dikawal. Jampai ada bisikan sekretariat, bisikan pemerintah daerah,” kata Ketua KPU Provinsi Jawa Barat periode 2008 - 2012 ini.  

Dia mengatakan bahwa, menjadi seorang penyelenggara Pemilu mesti siap-siap dikomplain. Hal-hal kecil bisa dijadikan dasar untuk pengaduan ke DKPP. “Selain dibutuhkan penyelenggara Pemilu yang beretika tetapi juga memiliki semangat dalam membangun integritas dan independensi dalam setiap aktivitasnya. Masalah surat pun bisa di-DKPP-kan. Hal sepele saja, apalagi yang lain,” katanya

August Mellaz menambahkan, ada kekhasan politik di Indonesia, karena jumlah penyelenggara Pemilu di Indonesia sangat banyak mencapai 4,9 juta orang dari mulai yang permanen hingga ad hoc. [teten jamaludin]