DKPP Akan Tagih Janji Terhadap Penyelenggara Pemilu

12-Feb-2018 -- dilihat 91 Kali

Surabaya, DKPP - Kewajiban memenuhi janji-janji yang telah disampaikan tidak hanya berlaku pada calon gubernur dan wakil gubenur, akan tetapi juga terhadap penyelenggara Pemilu.

“Bukankah penyelenggara Pemilu baik di Bawaslu maupun di KPU itu janjinya itu independen. Janjinya itu tidak memihak. Oleh karena itu,  akan kita awasi apakah mereka konsisten dengan janji itu,” kata Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Harjono saat diwawancara oleh wartawan usai menghadiri acara Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Hasil Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018, di kantor KPU Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (12/2/ 2018).

Bila memang ada penyelenggara Pemilu yang melanggar sanksi seperti keberpihakan atau tidak netral, maka DKPP akan menindak tegas. “Sanksi terberat adalah pemecatan,” lanjut Harjono yang juga mantan anggota MK itu.

Dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, sambung dia, pihaknya pun melakukan sosialisasi, tidak hanya di hilir tetapi juga di hulu. “Pemilu yang baik itu tidak hanya pesertanya tetapi juga penyelenggara Pemilunya. Peserta Pemilu harus dilayani sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, KPU Jatim menetapkan pasangan Saifullah Yusuf- Puti Guntur Soekarno dan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak sebagai calon Gubenur dan Wakil Gubenur Jatim pada Pilkada tahun 2018.Penetapan kedua Paslon tertuang dalam surat pengumuman bernomor 100/PL. 02-2,SD/06/KPU/I/2028 yang ditandatangani Ketua KPU Jatim Eko Sasmito. Hadir dalam rapat itu ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, tim sukses dari masing-masing calon. [Teten Jamaludin]

 


Share :

Pencarian
Berita Terkait

DKPP Berhentikan Tetap Tiga Penyelenggara Pemilu

DKPP Tindak Tegas Terhadap Penyelenggara Pemilu yang Tersangkut Money Politic

Alfitra: DKPP Akan Buat Indeks Kepatuhan Etika Penyelenggara Pemilu

DKPP Hanya Menagih Janji Penyelenggara Pemilu

DKPP Rehabilitasi 18 Penyelenggara Pemilu

DKPP Gelar Diseminasi Kajian Etika Penyelenggara Pemilu

DKPP Berhentikan Lima Penyelenggara Pemilu

DKPP Sudah Berikan Catatan Rekam Jejak Calon Penyelenggara Pemilu

DKPP Rehabilitasi 14 Penyelenggara Pemilu

DKPP Berhentikan Tetap Lima Penyelenggara Pemilu

DKPP Paparkan Usulan untuk RUU Penyelenggaraan Pemilu ke DPR

DKPP Rehabilitasi 28 Penyelenggara Pemilu

Mendagri Bertukar Pikiran dengan Para Penyelenggara Pemilu

Ketua Ombudsman: DKPP Ubah Persepsi Publik terhadap Penyelenggara Pemilu

DKPP Berhentikan 19 Penyelenggara Pemilu

DKPP Periksa Delapan Penyelenggara Pemilu

DKPP Berhentikan Dua Penyelenggara Pemilu

Lagi, DKPP Berhentikan Empat Penyelenggara Pemilu

DKPP Berhentikan Lima Penyelenggara Pemilu

NHS: Pengaduan Merupakan Indikasi Ketidakpuasan Terhadap Penyelenggara Pemilu

DKPP Berhentikan Tetap Enam Penyelenggara Pemilu

DKPP Akan Sidangkan Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Ketapang

DKPP Rehabilitasi Tiga Penyelenggara Pemilu di Alor

DKPP Berhentikan 3 Penyelenggara Pemilu

DKPP Rehabilitasi 31 Penyelenggara Pemilu

DKPP Rehabilitasi 29 Penyelenggara Pemilu

DKPP Berhentikan Sepuluh Penyelenggara Pemilu

DKPP Berhentikan Empat Penyelenggara Pemilu

Jelang Pilpres, DKPP Keluarkan Surat Edaran untuk Penyelenggara Pemilu

DKPP Berhentikan Empat Penyelenggara Pemilu

DKPP Hanya Mengurusi Kode Etik Penyelenggara Pemilu

DKPP: Jadikanlah Sesama Penyelenggara Pemilu Keluarga Besar

DKPP Berikan Efek Psikologis Bagi Penyelenggara Pemilu

Nelson: Ingin Kaya Jangan Jadi Penyelenggara Pemilu

DKPP Hanya Mengadili Penyelenggara Pemilu

DKPP Jaga Integritas Penyelenggara Pemilu

DKPP Memperkuat Peran Lembaga Penyelenggara Pemilu

DPP Nasdem Perkarakan Delapan Belas Penyelenggara Pemilu