5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"
  • Home
  • Aktifitas
  • DKPP Akan Tagih Janji Terhadap Penyelenggara Pemilu

DKPP Akan Tagih Janji Terhadap Penyelenggara Pemilu

Senin, 12 Februari 2018
199 dilihat

Surabaya, DKPP - Kewajiban memenuhi janji-janji yang telah disampaikan tidak hanya berlaku pada calon gubernur dan wakil gubenur, akan tetapi juga terhadap penyelenggara Pemilu.

“Bukankah penyelenggara Pemilu baik di Bawaslu maupun di KPU itu janjinya itu independen. Janjinya itu tidak memihak. Oleh karena itu,  akan kita awasi apakah mereka konsisten dengan janji itu,” kata Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Harjono saat diwawancara oleh wartawan usai menghadiri acara Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Hasil Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018, di kantor KPU Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (12/2/ 2018).

Bila memang ada penyelenggara Pemilu yang melanggar sanksi seperti keberpihakan atau tidak netral, maka DKPP akan menindak tegas. “Sanksi terberat adalah pemecatan,” lanjut Harjono yang juga mantan anggota MK itu.

Dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, sambung dia, pihaknya pun melakukan sosialisasi, tidak hanya di hilir tetapi juga di hulu. “Pemilu yang baik itu tidak hanya pesertanya tetapi juga penyelenggara Pemilunya. Peserta Pemilu harus dilayani sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, KPU Jatim menetapkan pasangan Saifullah Yusuf- Puti Guntur Soekarno dan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak sebagai calon Gubenur dan Wakil Gubenur Jatim pada Pilkada tahun 2018.Penetapan kedua Paslon tertuang dalam surat pengumuman bernomor 100/PL. 02-2,SD/06/KPU/I/2028 yang ditandatangani Ketua KPU Jatim Eko Sasmito. Hadir dalam rapat itu ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, tim sukses dari masing-masing calon. [Teten Jamaludin]