5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"
  • Home
  • Aktifitas
  • DKPP Bacakan Putusan Terkait Pelanggaran Kode Etik 30 Penyelenggara Pemilu di Papua

DKPP Bacakan Putusan Terkait Pelanggaran Kode Etik 30 Penyelenggara Pemilu di Papua

Kamis, 11 Januari 2018
11393 dilihat

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik dengan agenda pembacaan 13 Putusan, di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Kamis (11/1/2018). Selaku ketua majelis Harjono dan anggota majelis Prof Muhammad, Prof Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, dan Alfitra Salam. Satu perkara diantaranya adalah dugaan kode etik yang menjerat 30 orang penyelenggara pemilu di Papua.

Mereka adalah Fred H. Sorontou selaku anggota KPU Kab. Jayapura disebut sebagai Teradu I, Jhon Saman dan Trida Asmuru selaku sekretariat KPU Kab. Jayapura Disebut sebagai Teradu II dan III. Selain itu dari PPD yakni Agustinus Wahey Ketua PPD Sentani Timur sebagai Teradu IV, Albertho Sepnat Banundi Ketua PPD Sentani Barat sebagai Teradu V, Simson Yaru Ketua PPD Kemtuk Teradu VI, Ruben Irem Ketua PPD Kemtuk Gresik Teradu VII, Hendrik Trapen Ketua PPD Gresi Selatan Teradu VIII, Arman Wabiser Ketua PPD Nimboran Daniel Mebri Teradu IX, Ketua PPD Nimbokrang Teradu X, Darius Albert Karafir Ketua PPD Demta Teradu XI, Adolof Fanggi Ketua PPD Yapsi Teradu XII, Moses Lory Ketua PPD Kaureh Teradu XIII, Naftaly Kwarje Ketua PPD Airu Teradu XIV, Zeth O Yarisetow ketua Panwas Distrik Yokari Teradu XV, Alex Tecuari Ketua Panwas Distrik Nimboran Teradu XVI. Selain PPD, Panwas distrik juga menjadi Teradu yakni Rikhy Puhiri Ketua Panwas Distrik Sentani Timur Teradu XVII, Mesak Waicang Ketua Panwas Distrik Namblong Teradu XVIII, Yunus Sawa Ketua Panwas Distrik Nimbokrang Teradu XIX, Aneke Yuliana Yewi Ketua Panwas Distrik Kemtuk Teradu XX, Yelly F. Felle Ketua Panwas Distrik Sentani Teradu XXI, Nur Kreuta Ketua Panwas Distrik Waibu Teradu XXII, Parmenas Ters Ketua Panwas Distrik Unurum Guay Teradu XXIII, Dorsila Okoseray Ketua Panwas Distrik Raveni Rara Teradu XXIV, Robert Max Wally Ketua Panwas Distrik Ebungfauw Teradu XXV, Zakarias Pasik Ketua Panwas Distrik Airu Teradu XXVI, Orgenes Wouw Ketua Panwas Distrik Gresi Selatan Teradu XXVII, Supriyadi Ketua Panwas Distrik Sentani Barat Teradu XXVIII, Yan Pieter Tegay Ketua Panwas Distrik Kemtuk Gesi Teradu XXIX, serta Saul Kosay Ketua Panwas Distrik Demta Teradu XXX.

Mereka diadukan oleh Arsi Divinubun selaku kuasa khusus Irenius Liku Wattan Bolly. Di antara dalil aduan yang disampaikan Pengadu dalam sidang pemeriksaan pertama berdasarkan laporan saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Ururt 1, dokumen Formulir MODEL C-KWK, MODEL C1-KWK dan Lampiran MODEL C1-KWK berhologram tidak pernah ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kedua, dari bukti rekaman (video), menurut Pengadu dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK serta lampiran Model C1-KWK berhologram yang seharusnya diisi oleh KPPS dan saksi pasangan calon di TPS, justru diisi oleh staf Sekretariat KPU Kabupaten Jayapura beberapa hari setelah selesai pemungutan suara.

Ketiga, dalil aduan Pengadu juga  menyebutkan bahwa Teradu I sebagai komisioner divisi teknis dan Teradu II sebagai Kasubag Teknis patut diduga tidak melaksanakan tugas secara bertanggungjawab sehingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sementara tindakan Teradu III yang dalam rekaman video terlihat sedang melakukan kegiatan pengisian dan/atau pemalsuan formulir Model C-KWK, C1-KWK berhologram dan lampirannya di sekretariat KPU Kabupaten Jayapura.

Keempat, Teradu IV s/d Teradu XIV selaku Ketua PPD telah melakukan penyimpangan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat distrik dimana Teradu IV s/d Teradu XIV dalam melakukan rekapitulasi suara di tingkat distrik tidak menggunaan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampirannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2015. Begitu halnya dengan Teradu XV s/d Teradu XXX selaku Ketua Panwas Distrik tidak melaksanakan tugas pengawasan secara profesional sesuai ketentuan perundang-undangan dalam mengawasi proses penghitungan suara di TPS maupun di tingkat Distrik guna memastikan dokumen yang digunakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terhadap dalil aduan ini, para Teradu membantahnya pada sidang yang di gelar di kantor KPU Provinsi Jayapura pada hari Jumat (18/8/2017) lalu. Diantaranya yaitu Jhon Saman yang menjabat sebagai kasubbag teknis dan hubmas pada sekretariat KPU Kab Jayapura. Dia menjelaskan dalam pemeriksaan bahwa tudingan dari Pengadu seharusnya ditujukan pada kasubbag logistik dan bukan kepadanya.

“Dalam aduan, saya disebut sebagai Kasubbag logistik dan teknis, sesungguhnya saya adalah kasubbag teknis,” paparnya.

Lebih jauh dia menjelaskan bahwa tugasnya adalah mengerjakan hal teknis tentang kepemiluan dan menyiapkan data-data dan informasi. Dia juga menjelaskan bahwa semua TPS telah menggunakan form berhologram dan terdapat berita acara dan foto-foto penyerahannya. Hal itu yang kemudian dijadikan sebagai bukti dari bantahannya.

Terhadap perkara ini, DKPP memutuskan untuk menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu I Fred H. Sorontou selaku Anggota KPU Kabupaten Jayapura, menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu II Jhon Saman selaku Kasubbag Teknis KPU Kabupaten Jayapura. Selain itu, DKPP juga menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu III Trida Asmuruf selaku Staf KPU Kabupaten Jayapura. Selain memberikan sanksi, DKPP juga merehabilitasi 27 Teradu lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, anggota DKPP Prof Muhammad membacakan dissenting opinion terhadap putusan yang telah dibacakan. Menurutnya, pelanggaran Teradu II dan Teradu III selayaknya tidak hanya diberi peringatan keras, namun diberi sanksi lebih berat dengan dikembalikan ke instansi asal untuk diberi sanksi sesuai peraturan perundangan.

“Salah satu aspek fundamental untuk menjamin keamanan dan memastikan setiap suara pemilih sampai kepada yang berhak adalah tata laksana penanganan kotak suara yang menjamin keamanan dan ,” tegas Prof Muhammad.

Lebih lanjut disampaikannya bahwa akuntabilitas guna menjaga kemurnian suara pemilih sebagai marwah demokrasi dan kedaulatan rakyat. Teradu III sebagai staf, tanpa perintah atasan, secara sepihak atas inisiatif sendiri membuka kotak suara dengan tidak dihadiri anggota KPU Kabupaten Jayapura, saksi pasangan calon, Panwas Kabupaten Jayapura, pemantau dan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

“Meskipun tindakan Teradu III tidak mengubah hasil perolehan suara, namun tindakan membuka kotak suara, mengambil dan mengisi formulir C1-KWK hologram berdasarkan formulir C1-KWK plano merupakan tindakan yang sangat berbahaya yang dapat mendeligitimasi dan mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura”, pungkasnya. [Irmawanti]