5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"
  • Home
  • Aktifitas
  • Ketua dan Anggota KIP Aceh Mendapat Sanksi Peringatan

Ketua dan Anggota KIP Aceh Mendapat Sanksi Peringatan

Kamis, 11 Januari 2018
19255 dilihat

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada Ketua dan Anggota KIP Aceh H. Ridwan Hadi, Robby Syah Putra, Fauziah, Junaidi, Muhammad, dan Hendra Fauzi, pada Kamis (11/1/2018). Mereka terbukti melanggar kode etik.

Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang kode etik dengan agenda pembacaan Putusan. Selaku ketua majelis Harjono dan anggota majelis Prof Muhammad, Prof Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, dan Alfitra Salam.

Dalam pertimbangan putusan yang disampaikan Prof Muhammad, terbitnya 2 (dua) surat calon PAW Anggota DPRA dengan objek yang sama yang dikeluarkan oleh para Teradu sebagai KIP Provinsi Aceh telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, khususnya kepastian calon PAW anggota DPRA. Perubahan sikap para Teradu dari Berita Acara Nomor 23/BA-KIP Aceh/II/2017 ke Berita Acara Nomor 54/BA-KIP Aceh/VII/2017 yang disertai perubahan mengenai calon PAW anggota DPRA yang memenuhi syarat menunjukkan ketidakprofesionalan para Teradu dalam melakukan proses PAW.

Pengunduran diri yang dilakukan secara sadar oleh Fakhrurrazi H. Cut sebagai anggota dan pengurus PPP dalam rangka memenuhi syarat pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara dalam Pilkada Serentak tahun 2017, seharusnya dimaknai bahwa Fakhrurrazi H. Cut secara sadar telah melepaskan haknya sebagai calon PAW Anggota DPRA dari PPP mewakili dapil Aceh 5. “Perubahan sikap para Teradu dengan menerbitkan Berita Acara Nomor 54/BA-KIP Aceh/VII/2017 bukan hanya merupakan bentuk ketidaktelitian dan ketidakhati-hatian para Teradu dalam proses PAW tetapi merefleksikan ketidakmandirian dan kurangnya pemahaman para Teradu dalam memastikan dan mengawal suara rakyat yang telah diberikan kepada calon anggota DPRA dan calon PAW Anggota DPRA yang berhak menurut hukum dan etika,” lanjut Prof Muhammad yang juga ketua Bawaslu RI periode 2012-2017 itu.

Dalam perkara ini dalil pengaduan, Hadya Noer, fungsionaris DPW PPP Aceh, kepada Ketua dan Anggota KIP Aceh, di antaranya  7 Februari Tahun 2017, para Teradu selaku Ketua dan Anggota KIP Aceh mengeluarkan Surat Nomor 270/0839 Perihal: Pengganti Antar Waktu Anggota DPR Aceh dan Berita Acara Nomor: 23/BA-KIP Aceh/II/2017 Tentang Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPR Aceh Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Calon Pengganti Antar Waktu (CPAW) Anggota DPR Aceh yang memenuhi syarat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Pemilihan 5 atas nama Hadya Noer.

Selanjutnya, pada  27 Juli Tahun 2017, para Teradu kembali mengeluarkan Berita Acara Nomor 54/BA-KIP Aceh/VII/2017 Tentang Klarifikasi Calon Pengganti Antar Waktu DPR Aceh dari PPP Daerah Pemilihan 5 yang menyatakan bahwa calon legislatif peroleh suara nomor 2 atas nama Fakhrurrazi H. Cut memenuhi syarat sebagai calon PAW DPRA.

“Tindakan para Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf b prinsip mandiri, c prinsip adil, d prinsip akuntabel, ayat (3) huruf a prinsip kepastian hukum, huruf c prinsip tertib, huruf f prinsip professional juncto Pasal 8 huruf a dan huruf b, juncto Pasal 11 huruf a, b, c, d, juncto Pasal 16 huruf a dan huruf c Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum,” pungkas Prof Muhammad. [Teten Jamaludin]