Ida: Tiga Arah Kebijakan DKPP Periode 2017-2022

06-Dec-2017 -- dilihat 110 Kali

Bogor, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membangun tradisi keterbukaan kepada publik melalui dua kegiatan utama, pertama Laporan Tahunan (Annual Report) yang digelar saat DKPP memperingati tahun kelahirannya setiap tanggal 12 Juni. Annual Report memuat laporan seluruh kinerja DKPP dalam satu tahun kerja. Kedua, Laporan Akhir Tahun yang dinamakan “Outlook DKPP: Refleksi dan Proyeksi”,  yakni buku yang memuat laporan kinerja DKPP khusus dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menjaga dan menegakkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas para penyelenggara Pemilu. Kedua kegiatan tersebut telah digelar sebanyak empat kali sejak tahun 2013.

DKPP periode 2017-2017 akan melanjutkan tradisi tersebut,  melaporkan hasil kinerjanya selama satu tahun kepada publik pada akhir tahun 2017 ini.  Dalam rangka mempersiapkan laporan tersebut, sekretariat DKPP menggelar Rapat Penyusunan Buku Laporan Kinerja DKPP Tahun 2017, bertempat di Hotel Padjajaran Suites Bogor, Rabu (6/12). Dalam kesempatan tersebut, anggota DKPP Ida Budhiati menjelaskan bahwa laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari DKPP dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

“Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan sekalian untuk menyiapkan kegiatan DKPP pada akhir tahun sebagai wujud akuntabilitas DKPP dalam melaksanakan tugas dan wewenang di tahun 2017 ini,” tutur Ida.

Terhadap draf yang sudah dipersiapkan sekretariat, Ida mengusulkan ada materi tentang kelembagaan yang menjelaskan pelantikan anggota DKPP periode 2017-2022. Lebih jauh, menurutnya penting juga menjelaskan tentang konsolidasi internal DKPP yang kemudian mengarah pada arah kebijakan DKPP.

“Kebijakan DKPP periode ini memahami bahwa DKPP itu sebagai lembaga kuasi peradilan etika. Nah, disamping menerima, memeriksa, dan memutus pengaduan. Periode ini juga memandang penting untuk melakukan pencegahan melalui sosialisasi. Kemudian yang kedua meningkatkan derajat transparansi akuntabilitas tentang penanganan perkara melalui pengembangan IT DKPP,” terang Ida.

Lebih jauh, dijelaskannya bahwa arah kebijakan tersebut yang akan menunjukkan sisi kebaruan yang diusung oleh DKPP periode 2017-2022. Sehingga kinerja DKPP tidak sekedar rutinitas, tapi memiliki visi yang jelas.

“Satu lagi  yang menjadi arah kebijakan dari DKPP yakni meneguhkan integritas DKPP melalui penyusunan peraturan kode etik dan pembentukan majelis kehormatan. Sehingga ada tiga arah kebijakan yakni satu meneguhkan integritas, kedua selain memahami DKPP sebagai kuasi peradilan etika juga ada kebutuhan melakukan pencegahan dan ketiga pengembangan teknologi informasi untuk meningkatkan derajat informasi,” pungkasnya. (Foto dan Berita: Irmawanti)


Share : Admin