5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"
  • Home
  • Aktifitas
  • Anggota Bawaslu Sumut Dapat Sanksi Peringatan Keras

Anggota Bawaslu Sumut Dapat Sanksi Peringatan Keras

Kamis, 16 November 2017
10873 dilihat

Jakarta, DKPP -  Membuat catatan pribadi mengenai personalitas rekam jejak seseorang, sepanjang sekedar untuk kepentingan koleksi data dan informasi pribadi bukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum maupun etika. Namun demikian data dan informasi yang bersifat personal dan pribadi akan menjadi masalah hukum dan etika jika tersebar ke publik. Terutama jika data dan informasi tersebut mendiskreditkan dan merugikan kepentingan seseorang atau lembaga.

Demikian pesan DKPP dalam pertimbangan putusan terkait Aulia Andri, anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Teradu melanggar melanggar Pasal 2 ayat (1) huruf c juncto Pasal 5 huruf e juncto Pasal 3 ayat (4) juncto Pasal 16 huruf a, b, dan d Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13, Nomor 11, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Vonis tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan lima putusan pada Rabu (15/11/2017) siang. Selaku ketua majelis Dr Harjono, dan anggota majelis Prof Teguh Prasetyo, Prof Muhammad, Alfitra Salamm, dan Ida Budhiati.

Dalam pertimbangan Putusan selanjutnya, tindakan Teradu membuat daftar blacklist beberapa peserta seleksi calon anggota Panwas serta beberapa orang pihak terkait, disertai rekomendasi untuk dihabisi dalam tes tertulis yang tidak didukung dengan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan sikap prajudice yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika.

Meskipun tidak disengaja, tersebarnya daftar blacklist ke berbagai pihak telah menimbulkan dampak, tidak saja kepada nama-nama yang tersebut dalam daftar blakclist tetapi juga telah memantik syakwasangka publik terhadap proses seleksi anggota Panwas maupun terhadap anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara lainnya yang disebut dalam catatan daftar blacklist yang dibuat Teradu. “Secara hukum tidak dibenarkan menurut Pasal 6 ayat (3) huruf c junctoPasal 17 huruf h angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,” urai Prof Muhammad saat membacakan Putusan.  

Untuk diketahui pokok permasalahannya, Pengadu, mendalilkan bahwa Teradu selaku Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara membuat blacklist peserta calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara dan menyebarluaskan pada grup Whatsapp (WA) Bawaslu se Indonesia. Blacklist peserta dimaksudkan Teradu diduga untuk menjegal peserta calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara tidak diloloskan pada tahap seleksi ujian tertulis.  [Teten Jamaludin]