TPD Merupakan Ujung Tombak DKPP dalam Melakukan Pemeriksaan di Daerah

11-Oct-2017 -- dilihat 380 Kali

Sentul, DKPP - Penegakan kode etik yang dilakukan oleh DKPP tidak lain untuk mendukung terwujudnya Pemilu yang berintegritas, di mana proses, penyelenggara, sampai hasilnya diharapkan dapat berkualitas dan memiliki legitimasi. 

Salah satu langkah yang dilakukan DKPP adalah membentuk Tim Pemeriksa di Daerah. Tugas tim ini menjalankan satu kewenangan DKPP untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jajaran KPU dan Bawaslu di 34 provinsi Indonesia.

Ketentuan Pasal 155 ayat (2) “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Pembentukan Tim Pemeriksa di Daerah memiliki dasar hukum yang jelas. Seperti ketentuan Pasal 164 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam melaksanakan tugasnya DKPP dapat membentuk Tim Pemeriksa daerah di setiap provinsi yang bersifat ad hoc masing-masing berjumlah 4 orang.

Mengapa sampai muncul ide bahwa DKPP dapat melakukan pemeriksaan di daerah, bahkan harus diatur dalam ketentuan hukum, tentu ada pertimbangan yang melatarbelakanginya. Ada dua pertimbangan dibentuknya Tim Pemeriksa di Daerah. Pertama adalah pertimbangan internal DKPP sendiri. Secara internal, kelembagaan DKPP sangat terbatas.

DKPP secara lembaga hanya ada satu dan berada di Ibu Kota negara, sementara tugasnya bersifat nasional. Jumlah Anggotanya pun hanya tujuh orang, dibantu jajaran staf sekretariat yang tidak lebih dari 65 orang. Ini jelas tidak sebanding jika melihat pada pertimbangan kedua, yakni melihat kondisi eksternalnya. Untuk Pilkada Serentak 2018 misalnya  akan dilaksanakan di 171 daerah di Indonesia dan setahun berikutnya, pada 2019 akan dilaksanakan Pilpres dan Pileg serentak. Karena itu TPD merupakan ujung tombak bagi DKPP dalam melakukan pemeriksaan perkara di daerah.

Faktor eksternal lain, adalah kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan berpulau-pulau. Sering kali kondisi ini membuat penanganan pelanggaran kode etik kurang efisien. Sidang DKPP yang selama ini digelar di Jakarta sudah pasti berbiaya mahal baik bagi Pengadu maupun Teradu. Bagi Teradu yang merupakan jajaran Anggota KPU dan Bawaslu, biaya mungkin tidak masalah karena sudah masuk dalam anggaran dinas. Akan tetapi bagi Pengadu, seluruh biaya akan ditanggung sendiri. Selain itu, khususnya bagi Teradu, pemeriksaan di daerah akan sangat membantu kesiapan mereka untuk menghadapi pengaduan.

“Dengan pemeriksaan di daerah, sudah pasti secara waktu dan ekonomi akan jauh lebih efisien, karena Pengadu dan Teradu tidak perlu lagi datang ke kantor DKPP di Jakarta. Mereka cukup hadir di kantor KPU atau Bawaslu provinsi setempat. Namun yang tak kalah penting, di balik itu semua, kehadiran DKPP di daerah ini tidak lain untuk mendekatkan pelayanannya kepada masyarakat pencari keadilan (justice seeker),” kata ketua DKPP, Harjono.

Dalam rangka menunaikan ketentuan Pasal 164 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut, DKPP mengelar acara, “Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan DKPP Tentang Tim Pemeriksa Daerah, Dan Peraturan DKPP Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perlaku DKPP” di Hotel Harris Sentul 10-11/10.

Hadir dalam rapat pembahasan ketua & anggota DKPP 2017-2022, Dr. Harjono, Ida Budhiati, Prof. Muhammad & Dr. Alfitra Salamm. Dalam rangka perbaikan dan masukan terhadap draf peraturan yang telah disusun, hadir memenuhi undangan Ketua KPU RI, Arif Budiman, Ketua Bawaslu RI, Abhan, Prof. Anna Erliyana, Dr. Nur Hidayat Sardini, Pdt. Saut H. Sirait, anggota DKPP periode 2012-2017.

Hadir juga anggota KPU periode 2012-2017, Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gumay dan Sigit Pamungkas. Sedangkan Bawaslu periode 2012-2017 yang hadir adalah Endang Wihdatiningtyas, Nelson Simanjuntak dan TPD Provinsi DKI Jakarta, Banten serta Jawa Barat. [Diah Widyawati]

 

 

 

 

 

 


Share : Admin