KPU Kabupaten Jayapura Akan Jalani Sidang Etik

12-Sep-2017 -- dilihat 430 Kali

Jakarta, - DKPP Akan menggelar sidang kode etik KPU Kabupaten Jayapura, PPD, dan Panwas Kab. Jayapura, serta Bawaslu Provinsi Papua pada Kamis (14/9/2017) pukul 10.00 WIT. Pengadunya, Arsi Divinubun kuasa dari Ireneus Liku Wattan Bolly, Tim Pemenangan Paslon Bupati-Wakil Bupati Jayapura Yanni-Zadrak Apasedanya. Sidang ini merupakan lanjutan sidang kedua, dengan agenda pemeriksaan. Jumlah Teradu cukup banyak, ada 33 orang.

Kepada KPU Kabupaten Jayapura, PPD, dan Panwas Kabupaten Jayapura, Pengadu mendalilkan bahwa Formulir Model C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK berhologram tidak tersedia di TPS pada hari pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017. Selain itu, formulir Model C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK berhologram diisi oleh staf sekretariat KPU Kabupaten Jayapura di kantor KPU Kabupaten Jayapura beberapa hari setelah hari pemungutan suara. Pengadu juga menduga telah terjadi pemalsuan tandatangan KPPS pada Formulir Model C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK. Sementara terhadap Panwas, Pengadu mendalilkan bahwa  merekatidak melaksanakan tugas pengawasan secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus untuk Yelly F. Felle, ketua Panwas Distrik Sentani, Pengadu menilai bahwa ia telah berpihak kepada Paslon Nomor Urut 2. Terdapat bukti foto yang menunjukkan Teradu XXI mengacungkan dua jari sebagai simbol Paslon Nomor Urut 2.

Kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi,  pengadu mendalilkan bahwa para Teradu dengan tanpa alasan telah mengabaikan atau tidak menindaklanjuti laporan dugaan pemalsuan Formulir Model C-KWK, C1-KWK berhologram dan lampirannya yang dilaporkan oleh Ketua Koalisi Paslon Nomor Urut 1 Pilkada Kabupaten Jayapura.

Sidang kedua, pada pukul 14.00 WIT. Selaku Teradu, masih Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura. Hanya saja, pengadunya yang berbeda. Dan kali ini merupakan sidang pertama dengan agenda mendengarkan pengaduan Pengadu. Pengadu kali ini adalah atasannya, ketua dan anggota KPU Provinsi Papua. Mereka mendalilkan bahwa para Teradu telah membangkang terhadap Putusan DKPP Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017 karena menggugat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 41/Kpts/KPU Prov.030/IV/2017 yang diterbitkan sebagai tindak lanjut atas Putusan DKPP dimaksud ke PTUN. Menurut Pengadu, gugatan para Teradu ke PTUN telah mengganggu pelaksanaan PSU di Kabupaten Jayapura. Di samping itu, para Teradu telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap atasan yakni KPU Provinsi Papua dengan kata-kata yang provokatif dengan tujuan menghambat proses pelaksanaan PSU yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua. [rilis]  

 


Share : Admin