Wednesday, 18-10-2017

Dinilai Berpihak Pada Paslon No. 2 , Anggota Panwaslu Kab. Bombana Diadukan Ke DKPP

( 09-08-2017 ) -- Read 280 Hits

Kendari, DKPP – Selain mengadukan ketua dan anggota KPU Kab. Bengkalis, Kasra Jaru Munara, calon bupati no urut 1 dalam Pilkada Kab. Bombana 2017 juga mengadukan anggota Panwaslu Kab. Bombana ke DKPP, Hasdin Nompo.

Menurut Pengadu sebagai anggota Panwas Kabupaten Bombana, Teradu seakan-akan berpihak kepada salah satu paslon Nomor 2. Pernyataan ini dimuat dalam media online Butonpos.com. “Terkait jalannya PSU pada 7 Juni 2017, Teradu tidak semestinya mengeluarkan pernyataan tanpa ada pleno terkait ada tidaknya pelanggaran,” kata Karsa.

Aduan lain adalah terkait laporan dugaan pelanggaran ke Panwas Kabupaten Bombana bernomor 109/P/TIP/BERKAH-01/VI/2017 tentang Pengaduan Dugaan Pelanggaran Pemilu per Tanggal 9 Juni 2017 tidak pernah ditanggapi oleh Panwas, sehingga kami keberatan dengan pernyataan Teradu di Butonpos.com.

“Semua laporan yang dimasukkan di Panwas Bombana belum pernah ditindaklanjuti atau diadakan klarifikasi lebih lanjut disebabkan ketidaksiapan penyelenggara Pemilu dalam pengawasan. Sentra Gakkumdu tidak terbentuk saat PSU,” lanjut dia.

Teradu membantah semua dalil yang diajukan Pengadu. Menurut Teradu, di pernyataan yang dimuat dan dikonfirmasi oleh pihak wartawan pada tanggal 7 Juni 2017 sekitar jam 17.00 Wita adalah apakah ada rekomendasi PSU yang dikeluarkan oleh Panwas Kab. Bombana. Teradu menjawab bahwa untuk saat ini belum ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kab. Bombana.

“Menurut saya tidak ada pernyataan yang saya keluarkan yang isinya seakan-akan berpihak pada salah satu calon atau melanggar ketentuan perundang-undangan pemilihan atau melanggar ketentuan asas penyelenggara pemilu dalam hal ini terkait independensi,” jelas Teradu.

“Terkait jalannya PSU tanggal 7 Juni 2017, saya tidak pernah mengeluarkan pendapat seperti yang dimuat dalam berita online butonpos.com. Apa yang termuat atau menjadi isi berita tesebut adalah tulisan atau pendapat dari penulis itu sendiri,” lanjut Teradu.

Sedangkan tentang Pengaduan Dugaan Pelanggaran Pemilu per Tanggal 9 Juni 2017 tidak pernah ditanggapi oleh Panwas, Teradu menjelaskan bahwa laporan tersebut berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas tidak memenuhi baik formal maupun materil. “Staf kami telah menyampaikan kepada pelapor untuk menlengkapi berkas tersebut, namun hingga batas waktu yang telah diberikan pelapor tidak pernah melengkapinya hingga batas waktu dan daluarsa karena itu laporan tidak bisa ditindaklanjuti,” tambah Teradu.

Sidang yang bertempat di Mapolda Sulawesi Tenggara, Jl. Haluoleo Nomor 1 Kompleks Bumi Praja Kota Kendari ini dijaga ketat oleh Shabara. Sidang dimulai pukul 09.00 Wita dan berakhir pukul 15.00 Wita ini dipimpin oleh anggota DKPP Prof. Teguh Prasetyo, majelis hakim lainnya yakni Dr. Ratna Dewi Petalolo, Dr. Ramly, dan Dr. Deity Yuningsih dari Tim Pemeriksa Daerah Prov. Sultra. [Diah Widyawati_4]