Wednesday, 18-10-2017

Kasra Jaru Munara Adukan KPU Kab. Bombana Ke DKPP

( 09-08-2017 ) -- Read 224 Hits

Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik dengan Teradu ketua dan anggota KPU Kab. Bombana. Arisman, Kasjumriati Kadir, Andi Usman, Ashar dan Anwar diadukan oleh Kasra Jaru Munara, calon bupati no urut 1 dalam Pilkada Kab. Bombana 2017.

Ada tujuh pokok pengaduan yang dibacakan langsung oleh Kasra Jaru Munara yang dalam Pilkada Kab. Bombana berpasangan dengan Man Arfa (Berkah). Pertama, ketua dan anggota KPU Kab. Bombana dinilai tidak profesional karena dalam perencanaan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) tidak didukung dengan pembiayaan yang memadai.

“Hal ini menyebabkan pihak terkait (Panwas, Polri, dan TNI) tidak memperoleh alokasi dana untuk mengawal pelaksanaan PSU serta tidak terbentuknya Sentra Gakkumdu di Kabupaten Bombana sehingga penanganan tindak pidana tidak optimal,” kata Karsa.

Kedua, terkait pembagian logistik Pemilihan ke lokasi TPS (TPS 1 Lamuare, TPS 1 Larete, TPS 1 dan 2 Marampuka) tidak terkoordinasi dengan baik dengan PPK dan PPS.

“Pendistribusian logistik di empat TPS tersebut terlambat yang mulia majelis hakim, dan baru sampai pada pukul 08.30 Wita, padahal PSU dimulai pukul 07.00 waktu setempat. Hal ini menyebabkan PSU di TPS 1 Desa Lamoare tidak bisa dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2017 dan dimundurkan pada tanggal 10 Juni 2017,” lanjut dia.

Ketiga, pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK tidak sesuai jadwal dan tahapan yang ditetapkan KPU Bombana. Karsa menunjukkan lampiran Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 18/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 17/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan PSU di 7 TPS Pasca Putusan MK Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017, yakni tanggal 10 s/d 11 Juni 2017.

“Pleno dilaksanakan pada 8 Juni 2017 di Gedung KPU Bombana yang menyebabkan minimnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan timbul kesan dilakukan secara tergesa-gesa. Bahkan rapat pleno PPK Kecamatan Poleang Tenggara dilakukan sebanyak dua kali pada 8 dan 10 Juni 2017. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 14 huruf a UU Nomor 8 Tahun 2015,” jelasnya.

Keempat, KPPS tidak diberikan SK penugasan (tanpa dilantik/disumpah) sehingga tidak memiliki legal standing untuk menyelenggarakan PSU pada 7 Juni 2017.

Kelima, fakta dugaan money politic yang dilakukan oleh Anggota PPK Poleang Tenggara a.n Mahrir dan Ketua PPS Desa Larete/Lemo a.n Takwin. Kedua orang tersebut ditangkap di Desa Marampuika, Kecamatan Poleang Tenggara beserta sejumlah uang.

Dan ketujuh, Ketua KPU Kabupaten Bombana Drs. Arisman dan Anggota KPU Kabupaten Bombana Divisi Logistik a.n Andi Usman bersama Ketua PPS Desa Larete/Lemo a.n Takwin pada 7 Juni 2017 berupaya memalsukan dokumen (tanggal pembuatan dokumen SK KPPS). Hal ini berdasarkan percakapan di Grup WA Chat PSU Kab. Bombana.

Dalam jawaban yang dibacakan Arisman, KPU Kab. Bombana membantah semua dalil aduan tersebut. “Kami telah melakukan upaya-upaya mengkoordinasikan penganggaran PSU, baik koordinasi internal maupun koordinasi dengan pemda Bombana,” kata Arisman.

“Keterlambatan pelaksanaan PSU di TPS di Kecamatan Poleang Tenggara bukan disebabkan karena tidak profesinalnya KPU Bombana tapi semata-mata disebabkan adanya faktor lain di luar kewenangan dan kemampuan kami untuk mengendalikannya,” lanjutnya.

“Terkait pleno rekapitulasi yang mulia, kecuali perolehan suara di TPS 1 Desa Lamoare yang baru dilaksanakan tanggal 10 Juni 2017, rekap di Kecamatan Poleang Tenggara untuk 3 TPS lain telah dilaksanakan tanggal 8 Juni dan selenjutnya diskorsing untuk menunggu perolehan suara di TPS 1 Desa Lamoare,” tambah dia.

Para Teradu juga membantah dalil aduan terkait dugaan politik uang. Menurut para Teradu proses penanganan permasalah tersebut tidak memiliki cukup bukti untuk diklasifikasikan sebagai tindak pidana politik uang sehingga prosesnya tidak dilanjutkan oleh Panwas Kab. Bombana. Sedangkan sejumlah uang yang ditemukan saat anggota PPK di Kec. Poleang Tenggara dan Ketua PPS Desa Lereta ditangkap adalah uang yang diperuntukkan membayar biaya pembuatanTPS dan honor validasi pemilih untuk KPPS. Para Teradu meminta kepada DKPP untuk menerima jawaban mereka sekaligus merehabilitasi nama baik mereka.

Sidang yang bertempat di Mapolda Sulawesi Tenggara, Jl. Haluoleo Nomor 1 Kompleks Bumi Praja Kota Kendari ini dipimpin oleh anggota DKPP Prof. Teguh Prasetyo, majelis hakim lainnya yakni Dr. Ratna Dewi Petalolo, Dr. Ramly, dan Dr. Deity Yuningsih dari Tim Pemeriksa Daerah Prov. Sultra. [Diah Widyawati_3]