Sidang Kode Etik DKPP Dijaga Shabara Polda Sultra

08-Aug-2017 -- dilihat 282 Kali

Kendari, DKPP – Ada pemandangan yang tidak biasa saat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan Teradu anggota dan ketua KPU Kab. Bombana serta  anggota Panwaslu Bombana di Mapolda Sulawesi Tenggara, Selasa 8/8 hari ini.

Pintu masuk ruang sidang di lantai 2 nampak dijaga oleh empat orang petugas kepolisian lengkap dengan senjata laras panjang . Mereka adalah satuan Sabhara Polda Sulawesi Tenggara. Satuan ini adalah tulang punggung keamanan sehari-hari, melakukan tugas-tugas beresiko tinggi seperti pengamanan obyek vital, pengawalan pusat perekonomian, dan sebagainya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sabhara dilengkapi satu senapan khusus yang disebut Sabhara V2 buatan Pindad.

Melihat situasi yang berbeda selama melakukan tugas liputan dan dokumentasi sidang DKPP di beberapa Mapolda di seluruh Indonesia, hal ini menimbulkan rasa keingintahuan staf publikasi dan sosialisasi DKPP yang bertugas. Apakah ada  situasi keamanan tertentu yang menyebabkan sidang DKPP kali ini harus dijaga sedemikian ketatnya.

Dijumpai di ruang kerjanya, Kabag Dal Ops Polda Sulawesi Tenggara Kompol Irwan Andi menjelaskan kepada humas DKPP. “Tidak ada yang spesial mbak, setiap ada kegiatan yang menggunakan fasilitas Polda  Sultra dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan SOP kami memang seperti ini,” kata Andi.

“Beberapa kali DKPP sidang di Mapolda Sultra ini Pak, melalui vidcon tapi tidak ada pengamanan dengan Shabara bersenjata,” tanya staf DKPP.

Menurut Irwan Andi apa yang dilakukan merupakan bagian dari standar operational prosedur (SOP) Mapolda Sultra. Siapapun yang melaksanakan kegiatan di Mapolda SOPnya tetap akan seperti ini. Begitu juga jika ada kegiatan di luar markas, misalnya kegiatan sidang ini dilakukan di Bawaslu anggota tetap bersenjata.

“Kita siapkan pengamanan secara personalnya, SOP di penjagaan saja sudah pakai sistem senjata. Belajar dari kasus-kasus yang pernah terjadi (banyak kantor polisi yang menjadi sasaran penyerangan-red) hal itu kita antisipasi juga. Pengalaman situasi sekarang kan di  markas polisi banyak kejadian, aparat tidak mencurigai oknum dari mana, orang yang bersengketa atau yang kayak gimana. Tapi kan orang bisa saja memanfaatkan momen,  apalagi sidang DKPP bersifat terbuka masyarakat bisa hadir, media juga,” tambah Andi.

 “Dengan pengamanan yang ketat setidak-tidaknya orang yang berniat tidak baik kepada  masyarakat yang hadir atau personil DKPP yang bertugas akan berpikir ulang. Selain menjaga keamanan markas adalah kewajiban bagi kami untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Hal ini juga berlaku bagi lembaga lain di luar DKPP misalnya kementrian, pemda  jika  melakukan kegiatan,” tambah dia.

“Bapak Kapolda telah memerintahkan kepada kami untuk memfasilitasi sidang DKPP. Tidak ada masalah, asalkan sebelumnya telah bersurat dan menyampaikan jadwal, kami siap memfasilitasi dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kami melihat situasi dan intensitas, apalagi sekarang sudah mau 17 Agustus . Intinya kami tetap sesuai SOP memberikan keamanan di markas, bukan karena ini Bombana, kami tidak masuk ke materi sidang, tidak ada perlakuan khusus semua daerah pun jika bersidang di sini SOPnya akan tetap sama. SOP pengamanan di markas apalagi jam-jam dinas, kami tetap mengamankan anggota, masyarakat, tamu atau kegiatan yang dilakukan di lingkungan markas,” tegasnya. [Diah Widyawati_2]


Share : Admin