Ketua DKPP: Tiga Fundamental dalam Berdemokrasi

08-Aug-2017 -- dilihat 314 Kali

Surabaya, DKPP - Istilah demokrasi sering digunakan oleh semua negara. Semua negara menganut negara demokrasi. Akan tetapi dalam pelaksanaan atau penerapannya, jauh dari nilai-demokrasi. Demokrasi yang masih formalitas dan prosedural.  

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono mencontohkan adalah Pemilu pada zaman orde baru. Pelaksanaan Pemilu yang banyak dimanipulasi oleh orde yang berkuasa. Partai Persatuan Pembangunan pernah mengusulkan agar azas Pemilu ditambah dengan kata jujur dan adil (jurdil).

“Hingga rezim Orde Baru ini runtuh, asas itu tidak juga terlaksana,” katanya dalam acara diskusi dengan tema Demokrasi dalam Pemilu Gubernur Jawa Timur 2018, pada Senin (6/8/2017) pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Lantai 2 Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Kota Surabaya. Narasumber lainnya, Eko Sasmito, ketua KPU Provinsi Jatim, dan Priyatmoko, dosen FISIP Universitas Airlangga. Moderator Sonya Claudia Siwu, dosen hukum tata negara Universitas Surabaya.  

Dia menerangkan, ada tiga fundamental  demokrasi yang lebih substantif. Pertama, adanya kebebasan berpendapat. Pada poin ini belumlah cukup, perlu ditambah dengan menghargai pluralitas. “Kalau kebebasan lalu tidak boleh berpendapat, itu namanya contradictio in terminis,” katanya.

Dia menambahkan, bangunan fundamental demokrasi selanjutnya adalah toleransi. Sebuah demokrasi bila tidak membangun toleransi itu adalah sebuah persoalan besar. Dalam berdemokrasi harus mengedepankan toleransi.

“Toleransi kita itu sudah kita nyatakan dalam Pancasila. Itu toleransi nasional. Dalam berdemokrasi  kita, toleransi nasional adalah Pancasila. Nah, itu semestinya tercermin dalam demokrasi substantifnya,” katanya.

Mantan anggota Mahkamah Konstitusi itu menambahkan, sejak era reformasi sampai sekarang pelaksanaan demokrasi masih bersifat prosedural. Contoh yang paling nyata adalah berubah-ubahnya peraturan prosedur pelaksanaan Pemilu. Selama lima tahun, peraturan yang bakal segera masuk dalam prolegnas adalah undang-undang Pemilu.

“Perubahan undang-undang Pemilu itu selalu. Itu pasti. Dulu boleh sekarang tidak boleh. Intinya kita ini baru memilih wakil saja, syaratnya susah,” katanya. [Teten Jamaludin]  

 


Share : Admin