Sunday, 24-09-2017

Enam Catatan Ida Budhiati Terkait Kinerja DKPP

( 11-07-2017 ) -- Read 219 Hits

Bogor, DKPP – Senada dengan Anggota DKPP Dr. Alfitra Salamm, Ida Budhiati pun memberikan apresiasi kepada jajaran sekretariat DKPP di bawah kepemimpinan Sekjen Gunawan Suswantoro dan Kepala Biro, Ahmad Khumaidi. Pasalnya menurut Ida, berdasarkan hasil riset etika dengan beberapa universitas, hasilnya menunjukkan kepuasan baik pengadu, Teradu maupun stake holder terkait pelayanan yang diberikan oleh DKPP. Hasil riset yang obyektif itu pun dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Ada beberapa catatan yang disampaikan oleh anggota KPU RI periode 2012-2017 ini. Pertama, bagaimana ke depannya DKPP mampu mengatur waktu sedemikian rupa sehingga justice seeker sesegera mungkin bisa mendapatkan kepastian hukum atas laporan/aduan mereka . Kedua, DKPP harus bersiap-siap terkait dengan Pemilu Tahun 2018 yang tahapannya sudah dimulai Juni 2017 ini. Menurut dia pemilu raya yang tahapannya sudah dimulai Juni 2017 membawa implikasi terhadap sengketa antara penyelenggara Pemilu dengan calon-calon peserta.

“September pengumuman penyerahan dukungan bakal calon, di situlah muncul sengketa. Antara September sampai Desember kemungkinan aduan mulai. Kita hanya punya waktu dua tiga bulan saja untuk melakukan konsolidasi”, kata Ida.

Kegiatan akan sangat padat, misalnya FGD. FGD untuk merevisi peraturan kode etik, pedoman beracara atau kode perilaku hakim DKPP, disambung sosialisasi,” tambahnya.

Usulan adanya semacam etika DKPP sendiri sebagai hakim pemeriksa dan sekretariat DKPP. Misalnya sejauh mana batas-batas relasi DKPP sebagai pemeriksa dengan penyelenggara Pemilu yang selama ini hubungannya sangat cair. Dikhawatirkan putusan akan terkontaminasi dengan hubungan personal yg sangat cair itu. Kemudian terkait penerimaan tamu, dalam batas-batas mana komisioner dapat menerima secara langsung pihak-pihak yang memunyai potensi beperkara, ini penting untuk menjaga marwah

“Semua sasaran adalah penyelenggara Pemilu, bagaimana dengan parpol peserta? apakah misalnya dengan keterbatasan anggaran bisa melakukan sosialisasi kepada penyelenggara Pemilu. Apakah bisa kerjasama dengan KPU dan Bawaslu untuk menyisipkan kode etik? Bimtek terpadu, dana sosialisasi bisa digunakan melakukan sosialisasi dengan LSM, parpol, atau tokoh masyarakat,” lanjutnya.

Ketiga, berkaitan website pengaduan, status, kapan diterima dan progess-nya agar lebih transparan. Untuk tiap aduan agar bisa ditracking sampai ada kepastian hukum. Juga hasil verifikasi materiil dengan pelaksanaan sidang itu sendiri. Menurut Ida, lamanya jeda waktu hasil verifikasi materiil dengan jadwal persidangan akan mempengaruhi pendapat publik.

Keempat, pentingnya publikasi fungsi kehumasan yang setelah dicermati ternyata anggarannya tidak mencukupi.

“Humas itu penting untuk menyampaikan kontribusi DKPP dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. Materi publikasi yang disampaikan bisa lebih  banyak lagi, misalnya hasil riset bagaimana peran DKPP dalam wujudkan Pemilu yang berintegritas itu,” tegas Ida.

Kelima, jika masih ada anggaran riset untuk mengkaji putusan DKPP dilihat dari varian putusan yang dapat menjadi jurisprudensi di masa yang akan datang. Karena ada kasus serupa tapi putusan berbeda, kajian ini sangat bermanfaat untuk kualitas putusan DKPP. Dan keenam, usulan untuk menyusun tata naskah dinas DKPP serta pesan untuk memertahankan prestasi dan kinerja yang telah diukir dengan baik selama ini.

Rapat Pembahasan Rencana Kerja DKPP RI tahun 2017 ini bertujuan untuk membahas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama Januari – Juni 2017. Selain itu untuk evaluasi dan proyeksi agenda DKPP RI pada Juli – Desember 2017 serta sinkronisasi pemahaman dan persepsi Anggota DKPP periode 2017-2022 dengan Sekretariat Biro Administrasi DKPP. [Diah Widyawati_4]