5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"

KPU Dan Panwas Puncak Jaya Jalani Sidang Etika

Selasa, 09 Mei 2017
10835 dilihat

Papua, DKPP - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu, KPU dan Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya, di Kantor Kejaksaan Tinggi Papua, Jalan Anggrek No. 6, Tanjung Ria, Kota Jayapura, pada  Sabtu (06/5/2017)  pukul 09.00 WIT. 

Pengadu Heru Widodo dkk. kuasa dari Yustus Wonda-Kirenius Telenggen, calon Bupati dan calon Wakil Bupati Puncak Jaya dalam Pilkada 2017 dan  Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Puncak Jaya dalam Pilkada 2017, Rinus Telenggen dan Usman Telenggen, yang dikuasakan kepada Titus Tabuni dan Jean Janner G. Sementara Teradu: Jennifer Darling Tabuni, Rainus Murib, Beleki Gire, Emaus Wonda, Ipius Wonda, masing-masing sebagai ketua dan anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya. Teradu lainnya, Denio Wonda, Paul Rumbekwan, Epius Wea, sebagai ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya. Ketua majelis: Pdt. Saut H Sirait, dan anggota majelis Ida Budhiati, Izak Hikoyabi, Ferry M Kareth, Hilda Nasoa, Fegie Y Wattimena.

Kedua pengadu sama-sama mendalilkan Teradu KPU Puncak Jaya tidak melakukan rekapitulasi perolehan suara dari 6 (enam) Distrik, yaitu Dagai, Ilamburawi, Lumo, Molanikime, Yambi, dan Yamoneri. Pengadu Titus mendalilkan Teradu pun mengusir saksi Paslon dan PPD 6 (enam) Distrik dari ruangan Rapat Pleno. Sementara terhadap ketua Panwaslu, Pengadu mendalilkan Teradu 6 mengeluarkan dan membuat rekomendasi dengan cara yang tidak sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. “Teradu mengeluarkan rekomendasi hanya melalui secarik kertas dengan tulisan tangan dan tanpa ada kajian,” kata Pengadu. 

Sementara itu, Teradu menjelaskan bahwa berdasarkan saksi dari masing-masing pasangan calon dari tingkat distrik bahwa dari enam distrik tersebut mereka mendapatkan suara tetapi pasangan nomor urut 2 telah melakukan perubahan berita acara dengan cara mencoret angka perolehan suara mereka dalam berita cara model lampiran C1 dan sengaja menghilangkan C1 plano, DAA plano dan DA1 plano karena takut ketahuan apabila dibandingkan dengan berita acara lain. Berdasarkan fakta tersebut, pihaknya konsultasi terhadap Panwas.  Panwas pun mengeluarkan rekomendasi bahwa hasil PPD ke-6 distrik tidak dapat disahkan oleh KPU oleh KPU pada rapat pleno 27 Februari. “Format otentik yang dikeluarkan oleh KPUD kepada PPD dari keenam distrik tidak dapat dikembalikan sebagai bahan pertimbangan dalam rapat pleno,” kata dia.

Dia menambahkan, pihaknya pun telah melaksanakan rekapitulasi tingkat kabupaten  berdasarkan rekomendasi Panwas. Rekomendasi tersebut dibacakan oleh ketua Panwas di depan para saksi di ruang rekapitulasi tingkat kabupaten dan diterima baik oleh saksi pasangan calon. Rekomendasi pun diserahkan oleh ketua kepadanya secara resmi dan bukan dalam bentuk tulisan tangan melainkan secara resmi diketik dan ditandatangani ketua Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya dan berstempel resmi. “Maka dengan dasar inilah Teradu tidak merekap enam distrik tersebut dalam rekapitulasi akhir tingkat kabupaten,” ungkapnya dalam jawaban tertulis.

Ketua Panwaslu Puncak Jaya menjelaskan bahwa rekapitulasi di enam distrik memang tidak dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa pada saat pengecekan dokumen yang diserah enam PPD berbeda dengan formulir yang diterbitkan oleh KPU. “Pihak KPU memerintahkan untuk melengkapi sesuai dengan data yang asli dalam jangka waktu 1x24 jam,” lanjut dia.

Keesokan harinya, lanjut dia,  keenam distrik tersebut tidak melengkapi data yang diminta oleh KPU. Akhirnya KPU tidak berani untuk menetapkan hasil perolehan suara di enam distrik. “Berdasarkan keterangan dari KPU Kabupaten Puncak Jaya, hasil perolehan suara yang diserahkan oleh PPD di enam distrik ditulis dengan model yang sama, dengan perolehan angka suara bagi Paslon 1 dan Paslon 3 adalah nol. Dan seluruh suara dimasukan kepada pasangan calon nomor urut 2,” tambah dia lagi.

Pihaknya pun membantah telah mengusir saksi dari Paslon dan PPD enam distrik di ruang rapat pleno. Pihaknya pun membantah bila telah mengeluarkan surat rekomendasi yang tidak sesuai dengan prosedur. [Teten Jamaludin]