KPU dan Panwaslu Maluku Tenggara Barat Jalani Sidang Kode Etik

22-Apr-2017 -- dilihat 11079 Kali

Ambon, DKPP – Masing-masing ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum dan Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat harus menjalani sidang kode etik penyelenggara Pemilu, Kamis (20/4/2017). Mereka diduga melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.  

Sidang berlangsung di kantor Bawaslu Provinsi Maluku pukul 15.30 WIT. Selaku ketua majelis Nur Hidayat Sardini bersama empat anggota Tim Pemeriksa Daerah. Selaku Teradu Yohana Lololuan, Paulus Jambormias, Hendrikus Serin, Petrus R Lartutul, Marthen Kanikir, masing-masing sebagai ketua dan anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Teradu lainnya adalah Ketua dan Anggota Panwas Maluku Tenggara Barat Gerson Lambiombir, Heri Lerebulan, dan Thomas Wakono. Mereka diadukan oleh Lodwyk Wessy, Elia R Sianressy, Deni F Sianressy, Horatio N Sianressy. Keempatnya adalah kuasa dari Dharma Oratmangun dan Markus Faraknimella. 

Dalam pokok pengaduaannya, Pengadu mendalilkan bahwa para Teradu dari KPU mencetak surat suara melebihi ketentuan 2,5 persen dari jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT). “Para Teradu pun tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten MTB,” katanya. 

Sedangan kepada Panwaslu, Pengadu menilai bahwa sangat menyesalkan atas tindakan Panwaslu setempat yang tidak menindaklanjuti laporan pengaduannya terkait politik uang. “Untuk itu, kami meminta pemberhentian tetap atau pemberhentian sementara,” pintanya.

Menurut salah seorang Teradu dari KPU MTB dalam jawaban tertulisnya menjelaskan bahwa pencetakan surat suara yang dilakukan sebanyak 75.980. Jumlah tersebut sudah sesuai dengan jumlah DPT yang berjumlah 72.091 ditambah 2,5 persen, dan 2000 surat suara untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus. “Setelah disortir dan pelipatan suara, ternyata ditemukan adanya kelebihan surat suara dan ada pula surat suara yang rusak. Totalnya sebanyak 511 surat suara,” katanya.

Lanjut Teradu, pihaknya mengadakan rapat koordinasi dengan Panwas dan ketiga tim pasangan calon bupati dan wakil bupati serta kapolres setempat. Sesuai peraturan, KPU hendak memusnahkan surat suara lebih dan surat suara rusak. Namun pihaknya membatalkan rencana tersebut atas usul Panwas. “Maka forum rapat bersama memutuskan untuk mengamankan sementara pada kantor Kepolisian Resort Maluku Tenggara Barat sesuai dengan berita acara nomor 05/BA/KPU-KAB.MTB/II/2017,” jelas Teradu.   

Sementara itu, Gerson Lambiombir, ketua Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjelaskan bahwa hasil kajian Sentra Gakumdu, status laporan Pengadu  tidak memenuhi unsur pidana pemilihan. [Teten Jamaludin]   

 


Share : Admin