5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"

KPU Kabupaten Lembata Jalani Sidang DKPP

Selasa, 18 April 2017
10966 dilihat

Kupang, DKPP – Ketua dan anggota KPU Kab. Lembata harus menjalani sekaligus dua sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, Selasa (18/4). Para Teradu adalah, Petrus Payong Pati, Barnabas H. Nd Marak, Gabriel Tobisona, Yusuf Maswari Paokuma, dan Carles Primus Kia. Mereka diadukan oleh Yohanes Viany K.  Burin Calon Wakil Bupati Lembata dan Herman Yosef Loly Wutun yang memberi kuasa kepada Petrus Pattyona SH, MH, sebagai Pengadu I dan Viktor Mado Watun sebagai Pengadu II.

Ada dua dalil aduan yang dituduhkan oleh Pengadu I sesuai perkara       No. 51/DKPP-PKE-VI/2017 yakni pertama para Teradu tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslih Kabupaten Lembata Nomor 03/Kajian/Panwaslih-Kab/Lbt/XI/2016 yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Lembata membatalkan pencalonan Eliaser Yentji Sunur sebagai Calon Bupati Lembata; dan kedua para Teradu tidak menaati surat Menteri Dalam Negeri Nomor 337/9447/OTDA perihal tindak lanjut rekomendasi Panwaslih Kabupaten Lembata yang isinya antara lain menyatakan bahwa Mendagri tidak pernah menerbitkan persetujuan tertulis atas mutasi yang dilakukan oleh Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur.

Sementara itu Pengadu II dengan perkara No. 58/DKPP-PKE-VI/2017 menuduh para Teradu meloloskan Paslon Petahana Pilkada Kabupaten Lembata Eliaser Yentji Sunur dan Thomas Ola Langoday, padahal Eliaser Yentji Sunur telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan berupa mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata pada masa yang menurut ketentuan dilarang untuk dilakukan.

Sidang digelar di kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jl. Sam Ratulangi No. 25a Kota Kupang, pukul 09.30 wita. Bertindak selaku Ketua Majelis Hakim adalah anggota DKPP, Saut H. Sirait didampingi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Burhanudin Gessy, Oetlief Wewo, Gassim (KPU NTT), Albert J.J Benu (Bawaslu NTT). [Diah Widyawati_1]