Sunday, 24-09-2017

Pilkada Serentak 2017, DKPP Terima 163 Pengaduan

( 10-03-2017 ) -- Read 1386 Hits

*** 764 Penyelenggaraa Pemilu Diadukan

 

Jakarta, - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menerima sebanyak 159 pengaduan (per 9 Maret 2017) selama tahapan pelaksanaan Pemilukada serentak 2017. Pengaduan tersebut hasil rekapitulasi Sekretariat Biro Administrasi DKPP dari tahun 2016 dan 2017.

 

Dari 159 pengaduan, ada enam jenis tahapan yang diadukan ke DKPP. Jenis-jenis tersebut antara lain 60 perkara (37,74%)  berkaitan dengan persyaratan calon, sengketa administrasi 27 perkara ( 16,98 %) terkait sengketa administrasi, kampanye 13 perkara (8,18%), DPT 7 perkara (4,40%), pungut hitung 22 perkara (13,84 persen) persoalan pungut hitung, rekapitulasi suara atau PSU sebanyak 2 perkara (1,26%) dan lain-lain 28 perkara (17,615%).

 

Total penyelenggara Pemilu yang diadukan 764 orang. Penyelenggara Pemilu dari: KPU RI sebanyak 10 orang, KPU Provinsi sebanyak 26 orang, KPU Kab/Kota sebanyak 483 orang, PPK sebanyak 8 orang, PPS sebanyak 14 orang. Dari unsur pengawas Pemilu yang diadukan: Bawaslu RI 7 orang, Bawaslu Provinsi 26 orang, Panwas Kab/Kota sebanyak 183 orang, Panwascam sebanyak 7 orang.  

 

Sebagaimana disebutkan di atas, sebanyak 22 pengaduan berkaitan dengan dengan pelaksanaan tahapan pungut hitung suara (tungsura). Daerah Provinsi Aceh menempati urutan pertama, sebanyak 6 perkara. Daerah-daerahnya: Kab. Aceh Timur (3), Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Nagan Raya, Kabupaten Aceh Utara. Untuk Provinsi Riau, Papua, Maluku masing-masing sebanyak dua pengaduan. Sementara Provinsi Jawa Tengah, Jambi, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan DI Yogyakarta masing-masing satu perkara.

 

Ada pun jumlah pengaduan selama tahun 2017 ada 85 perkara terkait Pilkada 2017. Pengaduan tersebut, tidak sepenuhnya masuk kategori sidang. Berdasarkan hasil verifikasi baik formal maupun materil, ada sebanyak 21 perkara yang dinyatakan laik sidang, dan sebanyak 53 perkara didismis karena tidak ada kaitannya dengan kode etik penyelenggara Pemilu. Sedangkan pengaduan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 11 perkara.  

 

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengatakan, hari ini (Jumat 10/3) ada penambahan pengaduan yang masuk ke DKPP sebanyak empat perkara. “Jadi total jumlah pengaduan selama tahun 2017 sebanyak  163 perkara. Perkara-perkara yang masuk (telah lolos verifikasi formil dan materiel, red) akan segera disidangkan,” tutupnya dalam jumpa pers dengan wartawan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta siang tadi. [*]    

Rilis Humas DKPP