5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"
  • Home
  • Aktifitas
  • Pengadu dan Teradu Mendapat Sanksi Peringatan Dari DKPP

Pengadu dan Teradu Mendapat Sanksi Peringatan Dari DKPP

Selasa, 22 Desember 2015
9265 dilihat

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang putusan terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, Selasa (22/12). Dari delapan perkara yang dibacakan putusannya, satu di antaranya yakni putusan terhadap pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh anggota PPK Kecamatan Makale Rahmi Ermiati Makkawaru. Dia diadukan oleh Alfrida Kabanga anggota Panwas Kabupaten Tana Toraja.

Menurut Alfrida, dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik, Rabu (16/12) melalui video conference yang bertempat di ruang sidang DKPP dan kantor Bawaslu Sulawesi Selatan, Rahmi telah ikut serta dalam kegiatan kampanye pasangan calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Nicodemus Biringkanae dan Victor Datuan Batara Rabu, 28 Oktober 2015 dari Terminal Makale sampai Plasa Kolam Makale.

 

Untuk membuktikan tudingannya tersebut, pengadu menyertakan bukti diantaranya berupa foto dengan gaya Teradu yang menunjukkan dua jari dan surat tembusan ijin kampanye paslon No. Urut 2. Dia juga menghadirkan saksi dari Panwascam Makale yang bernama Listiany Firmasari Rante Allo.

“Dalam kegiatan tersebut saya merasa bahwa sebagai anggota PPK memiliki tugas untuk memberikan informasi dan pendidikan pemilih, dalam upaya mencerahkan dan meningkatkan kesadaran pemilih. Membantu pemilih agar memahami proses dan mekanisme pemilih, memberikan informasi kepada pemilih terkait pemanfaatan media sms guna memastikan pemilih terdaftar dalam DPT. Karena setahu saya, kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pemuda Peduli Kebersihan Toraja dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015,” ujar Rahmi dalam pemeriksaan.

Rahmi juga mengungkapkan tidak mengetahui bahwa kegiatan yang diikutinya tersebut adalah kampanye. Dia mengaku tidak tahu adanya tembusan surat ijin kampanye Paslon Nomor Urut 2 dari Polres Tana Toraja. Di hadapan panel sidang yang dipimpin oleh anggota DKPP, Prof Anna Erliyana. Dia juga menjelaskan dan membuktikan bahwa foto dengan gaya menunjukkan dua jari yang menjadi bukti dari pengadu tidak ada kaitannya. Karena foto tersebut berasal dari facebooknya dan diambil sewaktu dia berada di Filipina. Menurutnya, foto itu diambil sebagai bentuk dukungan untuk paslon nomor 2 dalam Pilpres 2014 lalu.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan, DKPP dalam putusannya, Selasa (22/12) menilai bahwa Pengadu dan Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik peneyelenggara pemilu. Sehingga dalam amar putusan yang dibacakan oleh anggota DKPP Prof Anna Erliyana, bertempat di ruang sidang DKPP. Anggota PPK Kecamatan Makale Rahmi Ermiati Makkawaru selaku Teradu dan anggota Panwas Kabupaten Tana Toraja Alfrida Kabanga selaku Pengadu mendapat sanksi peringatan dari DKPP. (Foto dan Berita: Irmawanti)