5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"
  • Home
  • Aktifitas
  • Seluruh Teradu KPU Tolikara Dijatuhi Sanksi Peringatan Keras

Seluruh Teradu KPU Tolikara Dijatuhi Sanksi Peringatan Keras

Selasa, 24 Februari 2015
9687 dilihat

Jakarta, DKPP- Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (24/2), menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada enam Teradu dari KPU Kabupaten Tolikara, Papua. Keenamnya dinyatakan terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

“Menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras kepada Teradu I a.n Hosea Genongga selaku Ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Tolikara, Teradu II a.n Hendrik Luma Lente, Teradu III a.n Dingen Bogum, Teradu IV a.n Piter Wanimbo , dan Teradu V a.n Yondiles Kogoya selaku Anggota KPU Kabupaten Tolikara, serta Teradu VI a.n Yustinus Padang selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tolikara,” demikian amar putusan DKPP yang dibacakan oleh Anggota Majelis Anna Erliyana di ruang sidang DKPP, Jakarta.

Perkara ini diadukan oleh tiga orang, yakni Yanpither Murib, Emenus Lembe, dan Yunias Wandik. Secara garis besar, pokok pengaduan mereka sama, terkait pengalihan suara yang dilakukan para Teradu. Yanpither yang merupakan calon anggota legislatif (caleg) DPRD Tolikara dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menduga KPU Tolikara telah mengalihkan suaranya kepada caleg PKS lain.

Pada perkara Emenus Lembe, KPU Tolikara diduga mengalihkan suara Partai Bulan Bintang (PBB) kepada Partai Golkar. Akibat dari pengalihan tersebut, Emenus yang seharusnya menjadi calon terpilih dari PBB tidak jadi terpilih. Sedangkan, pada perkara Yunias Wandik, KPU Tolikara diduga mengubah data perolehan suara caleg DPRD Tolikara di internal Partai Gerindra. Sesuai dokumen sertifikasi KPU Tolikara, Gerindra memperoleh dua kursi. Salah satunya adalah Yunias yang memperoleh suara terbanyak kedua.

Namun, dalam surat KPU Tolikara Nomor 142 /KPU-TLK/IX/2014 tanggal 1 September 2014 perihal Pengusulan Penerbitan SK bagi Calon terpilih DPRD nama Yunias tidak tercantum. Nama yang dicantumkan oleh KPU Tolikara adalah Ikiles Kogoya, caleg Gerindra dengan suara terbanyak kelima.  

Dalam jawabanya, KPU Tolikara tidak membantah telah terjadi perubahan suara seperti dilaporkan para Pengadu. Pada Pemilu 2014, Tolikara sebagian besar masih menggunakan sistem noken. Dalam sistem noken perolehan suara didasarkan pada musyawarah para kepala suku yang merupakan representasi dari keputusan masyarakat. KPU Tolikara meminta kondisi seperti itu untuk dipahami, karena tidak ada pengalihan suara. Yang ada adalah keputusan para kepala suku.

DKPP mengapresiasi langkah KPU Tolikara yang telah beritikad baik menggelar berbagai tahapan lanjutan pasca pleno di Karubaga. Namun langkah mediasi dan penggantian nama caleg tidak cukup hanya didasarkan pada kesepakatan dan desakan masyarakat. Tindakan para Teradu tidak dapat dibenarkan segi legal. DKPP berkeyakinan para Teradu telah terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pasal 11 terkait kepastian hukum.

Sidang ini dipimpin oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie didampingi lima Anggota, yakni Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait, Valina Singka Subekti, Anna Erliyana, dan Ida Budhiati. (Arif Syarwani)