Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengungkapkan, lembaga yang dipimpinnya telah menerima lebih dari 217 aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) selama tahun 2024. Hal ini diungkapnya saat memberi kata sambutan dalam acara Wisuda Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (23/4/2024).
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 11-PKE-DKPP/I/2024 di Ruang Sidang DKPP Jakarta pada Rabu (24/4/2024) pukul 14.00 WIB. Perkara ini diadukan Dendi Priatna yang memberikan kuasa kepada Rendi Aridhayandi. Ia mengadukan Hasyim Asy’ari, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifudin, Parsadaan Harahap,
Medan, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 38-PKE-DKPP/II/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Senin (22/4/2024). Perkara ini diadukan oleh Fredikus Famalua Sarumaha. Ia mengadukan Neli Pesta Hartati Zebuua, Romanus Ikhlas Halawa, Yosua Buulolo (Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 43-PKE-DKPP/III/2024 dan 44-PKE-DKPP/III/2024 di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Senin (22/4/2024). Teradu pada dua perkara ini adalah Rahmat Bagja, Lolly Suhenty, Puadi, Totok Hariyono, dan Herwyn J.H. Malonda (Ketua dan Anggota Bawaslu RI) sebagai
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 43-PKE-DKPP/III/2024 dan 44-PKE-DKPP/III/2024 di Ruang Sidang DKPP Jakarta pada Senin (22/4/2024) pukul 14.00 WIB. Dua perkara ini diadukan Mirza Zulkarnaen yang memberikan kuasa kepada Mohd. Akil Rumaday dan Tim Hukum Nasional Pasangan Calon
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 38-PKE-DKPP/II/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Senin (22/4/2024) pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Fredikus Famalua Sarumaha. Ia mengadukan Neli Pesta Hartati Zebuua, Romanus Ikhlas Halawa, Yosua Buulolo (Ketua
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periksa Wiga Haryadi selaku Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas Utara pada sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 34-PKE-DKPP/II/2024 dan 37-PKE-DKPP/II/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Jumat (19/4/2024). Perkara nomor 34-PKE-DKPP/II/2024 diadukan oleh Pasti Tua Siregar dan perkara nomor
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 35-PKE-DKPP/II/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, pada Jumat (19/4/2024). Dalam perkara ini, Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan Nopiyansyah diadukan oleh Tri Angguni. Nopiansyah diadalilkan menetapkan Anggota PPS Teluk Agung
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengumumkan satu nama calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Tim Pemeriksa Daerah (TPD) unsur Masyarakat Provinsi Riau periode 2023-2024. Calon tersebut adalah Gema Wahyu Adinata, S.H.. Gema menjadi calon PAW TPD Provinsi Riau unsur Masyarakat karena terdapat satu orang TPD Provinsi Riau unsur Masyarakat periode 2023-2024, yaitu Rusidi
Badung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengimbau penyelenggara pemilu bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik serta pedoman perilaku penyelenggara pemilu dalam menangani sengketa pemilu. Imbauan tersebut disampaikan Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam Rapat Fasilitasi dan Pembinaan Penyelesaian Sengketa yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Bali di Kabupaten Badung, pada