Alfitra: DKPP Adalah Kanalisasi Bagi Para ‘Justice Seeker’

Jakarta, DKPP – Demokrasi yang berintegritas dibangun lewat penyelenggaraan pemilihan umum yang berintegritas, terutama menyangkut elemen penyelenggara Pemilu. Integritas Pemilu menuntut ketaatan dan kepatuhan pada prinsip hukum dan etika. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dibentuk untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu di seluruh tingkatan. Hal ini disampaikan oleh anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm

Alfitra: Melalui Debat Masyarakat Tahu Kualitas Calon Yang Akan Dipilih

Jakarta, DKPP – Tahapan Pemilu 2019 telah berjalan lima bulan sejak dimulai pada 23 September 2018 lalu. Kampanye merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Salah satu metode kampanye adalah debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Sebelumnya pada pada 17 Januari lalu telah diadakan Debat Pertama Calon Presiden dan Wakil

Masyarakat Tidak Perlu Kedepankan Azas Kecurigaan

TANGERANG, – Anggota DKPP Alfitra Salamm menghadiri acara Distribusi Perdana Logistik Pemilu Luar Negeri Tahun 2019 di Zoodia Logistik, Jalan Husen Sastranegara, Benda, Kota Tangerang, pada Minggu (17/2/2019) pagi. Dalam kesempatan tersebut sekaligus melihat pelipatan kertas surat suara dan pelepasan armada pengangkut logistik suara. Menurut Arif Budiman, logistik ini akan didistribusikan ke luar negeri. Hari

Mahasiswa Diharapkan Turut Mengawal Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Tarakan, DKPP – Mahasiswa sebagai elemen penting demokrasi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai tanggungjawab sama dalam mengawal pemilu demokratis, yakni pemilu yang jujur dan adil (jurdil) sebagaimana amanat UUD 1945. Caranya, dapat dilakukan dengan turut berpartisipasi dalam mengawal penegakan kode etik bagi penyelenggara pemilu. Tenaga Ahli DKPP, Mohammad Saihu menyatakan, pemilu yang demokratis akan

Senin 18 Februari 2018, DKPP Akan Periksa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Morotai

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan perkara nomor  18-PKE-DKPP/I/2019 yang diadukan oleh ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Morotai, Lukman Wangko. Pihak Teradu perkara ini adalah Ketua KPU Kabupaten Pulau Morotai, yakni Saima Nuang. Berdasarkan pokok pengaduan, Teradu diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu

Ketua DKPP: Pemilu Merampas Hak Kita Menggunakan Jari

Tarakan, DKPP – Menjadi penyelenggara pemilu tidaklah gampang, tugas berat menanti. Bukan hanya itu, mereka juga terikat oleh Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono mengapresiasi para penyelenggara pemilu. Pasalnya, mereka telah bersedia untuk mengorbankan hak politiknya. Menjadi penyelenggara Pemilu berarti kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat menjadi berkurang. “Awalnya

Ratusan Mahasiswa Tarakan Ikut Acara Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Tarakan, DKPP – Sebanyak ratusan mahasiswa mengikuti acara Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, pada Jumat (15/2/2019). Kegiataan yang diselenggarakan oleh DKPP ini diikuti oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Magister Ilmu Hukum Universitas Borneo Tarakan, Magister Administrasi Publik Universitas Borneo Tarakan, BEM PT Universitas Borneo Tarakan, BEM STMIK

Ketua DKPP: Sistem Demokrasi Kita Lebih Baik

Tarakan, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa sistem demokrasi di Indonedia sekarang ini masih yang terbaik  dibandingkan dengan negara lain. Ia berdalih, Indonesia adalah negara yang secara geografis sangat luas dengan beragam agama, kultur, etnis maupun bahasa. Menurutnya, Indonesia telah mampu menjadi negara demokrasi yang mengakui akan keberagaman, berserikat/ berkumpul, dan keragaman

DKPP Gelar Sidang Kedua PPK Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Perkara Nomor 12-PKE-DKPP/I/2019 pada Kamis (14/2/2019). Sidang yang dilakukan melalui video conference antara Ketua Majelis Prof. Teguh Prasetyo di Jakarta dengan pihak Teradu, Pengadu dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang berada di Kantor Bawaslu

DKPP Akan Gelar Sosialisasi Kode Etik di Kalimantan Utara

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara pada Jumat 15 Februari 2019. Bertempat di Swissbel Hotel Jl. Mulawarman No.15, Karang Anyar Pantai, Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, kegiatan ini akan diikuti oleh sejumlah perguruan tinggi di Kota Tarakan, antara lain