Rahmat Bagja lahir di Medan, 10 Februari 1980. Sampai dengan umur 5 tahun besar di Medan, bersama ayah dan ibu serta keluarga besar ayah. Umur 5 tahun pindah ke Bandung dan masuk TK 330 Kujang Bandung, sampai dengan kelas 3 SD bersekolah di Bandung. Kemudian pindah ke Medan selama 1 tahun dan kemudian pindah kembali ke Cirebon selama 2 tahun sampai dengan menamatkan SD di Kebon Baru VII, Cirebon. Menamatkan SMP 2 dan SMA 2 di Bogor. Melanjutkan kuliah pada tahun 1998-2003 di Fakultas Hukum UI.
Sewaktu mahasiswa, ia aktif dalam gerakan baik organisasi intra maupun ekstra kampus. Ikut aktif dalam pergerakan mahasiswa untuk reformasi. Ia pernah menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia 2001-2002, Ketua Umum Komisariat HMI FHUI (2000-2001), juga menjadi Wakil Koordinator Lembaga Pengelolaan Kader HMI Cabang Depok dan secara bersaman juga menjadi Wakil Sekretaris Umum PTKP HMI Cabang Depok (2001-2003).
Memiliki kesempatan untuk menjadi Sekretaris Jenderal Ikatan Senat Mahasiswa Hukum seluruh Indonesia (ISMAHI), sebuah organisasi berbentuk Konfederasi yang mewadahi seluruh Senat Mahasiswa/Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum seluruh Indonesia dari tahun 2002 sampai 2004. Memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan semua Ketua SM FH dan BEM FH di Indonesia dan menyebarkan tema Reformasi Hukum dan Konstitusi. Pada pertengahan tahun 2003, menjadi Peneliti Junior pada Pusat Konstitusi Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, dan diawasi oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dengan keterlibatan pada proyek penelitian dari MPR RI untuk melakukan analisis terhadap produk hukum MPR.
Kuliah pada tahun 2008-2009, di Fakultas Hukum, Utrecht University, Belanda, dan menjadi Ketua Umum PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) Utrecht. Pada tahun 2010-2014. kuliah kembali pada Program Doktor Ilmu Hukum. Sebelum di Bawaslu, menjadi dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia dan Tenaga Ahli MKD DPR RI. Terhitung sejak tanggal 12 Juni 2019, menjadi anggota DKPP ex officio Bawaslu untuk periode 2019-2020.
Memiliki perhatian yang besar terhadap isu-isu demokrasi, konstitusi,good governance, dan hak asasi manusia. Menyadari bahwa sangat sulit untuk mengakses peraturan pada tahun 1990-an sampai dengan tahun 2000-an di Indonesia, bahkan ketika teknologi internet telah tersedia. Sebagai langkah lebih lanjut, pada tahun 2001 mulai mendirikan pusat informasi hukum gratis dengan beberapa teman kuliah sebagai kontribusi nyata kepada masyarakat dengan alamat website: http://www.theceli.com. (*)

Pengadu Tuduh Berpihak,   13 Penyelenggara Pemilu Jalani Sidang Pemeriksaan

Jakarta, DKPP – Sebanyak dua belas penyelenggara Pemilu dari daerah Sumatera Utara menjalani sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, Senin (17/6/2019) pagi. Mereka adalah Yulhasni, Mulia Barunea, Benget Manahan Silitonga, Herdensi, Ira Wirtati, Syafrial Syah, dan Batara Manurung, masing-masing sebagai ketua dan anggota KPU Provinsi Sumatera Utara). Teradu lain Famanto Zai, Efori Zaluchu,

DKPP Periksa 13 Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan nomor perkara 114-PKE-DKPP/V/2019 di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu lantai 5, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019) pukul 10.00 WIB. Selaku ketua majelis Ida Budhiati dan anggota majelis Prof. Teguh Prasetyo, dan Alfitra Salamm. Pengadu: Rambe Kamarul Zaman (anggota DPR Fraksi

DKPP PERIKSA KETUA DAN ANGGOTA KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Pekanbaru, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 107-PKE-DKPP/IV/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Riau, Jumat (14/6). Teradu dalam perkara ini adalah Abdanan, Wigati Iswandhiari, Yenni Gusneli, Irwan Yuhendi, dan Wawan Ardi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Mereka diadukan

DKPP Gelar Rakornis di Pekanbaru

Pekanbaru, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis) Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Swissbelinn-Ska Pekanbaru, pada Kamis (13/6) malam. Rakor dipimpin langsung oleh Anggota DKPP Dr. Alfitra Salamm didampingi Tenaga Ahli, Unu Putra Herlambang. Turut pula hadir TPD Provinsi Riau, Abdul Hamid dan Sri Rukmini (TPD Unsur Masyarakat),

Ultah Ke-7, Sekjen Bawaslu Ingin DKPP Pertahankan Kinerja

Jakarta, DKPP – Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu RI (Sekjen Bawaslu RI), Dr. Gunawan Suswantoro menghadiri acara syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-7 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI di Ruang Sidang DKPP RI, Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (5/6/2019). Dalam sambutannya, Gunawan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-7 kepada DKPP. Ia juga mengungkapkan bahwa

12 Juni 2019, DKPP Berusia Tujuh Tahun

Jakarta, DKPP – Hari ini adalah hari bersejarah bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP. Pasalnya, hari ini, Rabu (12/6/2019) bertepatan dengan hari jadi yang ke-7. lembaga yang berkiprah dalam mengawal kode etik penyelenggara Pemilu dibentuk pada tanggal 12 Juni 2012 lalu. Perayaan Hari Jadi diselenggarakan secara sederhana di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu lantai 5,

DKPP Periksa Dua Anggota PPLN Kuala Lumpur

Jakarta, DKPP – Dua anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, Djadjuk Natsir, dan Krishna K.U. Hannan, menjalani sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, Selasa (11/6/2019) pukul 10.00 WIB. Pengadu, Ketua KPU RI Arif Budiman mendalilkan bahwa surat suara Pemilu tahun 2019 yang telah masuk ke PPLN Kuala Lumpur diyakini tidak