Sunday, 24-09-2017
Cabut Aduan, Majelis Pertanyakan Alasan Pengadu (20-09-2017)

Jakarta, DKPP- Hari ini, Rabu (20/9) DKPP menggelar sidang dengan Teradu Gogot Cahyo Baskoro dan Choirul Anam selaku anggota KPU Provinsi Jatim. Deni Laksono selaku Kasubbag Teknis Hupmas KPU Kab. Jombang telah mengadukan mereka dengan dalil aduan Gogot selaku Teradu I telah melakukan perlakuan yang berbeda terhadap peserta tes tulis dan waancara calon Pejabat Eselon III di lingkungan sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur atas nama Suharto. Dijelaskan dalam laporannya bahwa Teradu I sengaja mengulur waktu selama 15 menit dan memeberi kesempatan Suharto yang sebelumnya telah menyat (Activities)

DKPP Periksa Anggota KPU Provinsi Jawa Timur (20-09-2017)

Jakarta, DKPP - Deni Laksono selaku Kasubbag Teknis Hupmas KPU Kab. Jombang yang merupakan  Pengadu dari perkara dengan nomor registrasi 116/DKPP-PKE-VI/2017 telah mencabut aduannya. Hal tersebut diungkapkannya dalam sidang pemeriksaan DKPP, Rabu (20/9). “Bersama ini, saya Deni Laksono Kasubbag Teknis KPU Kabupaten Jombang selaku Pengadu dalam laporan seleksi terbuka jabatan Eselon III (Kabag) di KPU Provinsi Jawa Timur menyatakan pencabutan pengaduan”, tutur Deni dalam sidang DKPP. Sebelumnya, disampaikan dalam aduannya, dia melaporkan Gogot C (Activities)

Ini Hasil RDP Komisi II DPR RI, DKPP dan Pemerintah (19-09-2017)

Jakarta, DKPP - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI  di Kompleks DPR MPR pukul 11.00 WIB. Agenda acara ini adalah pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dan Rancangan Peraturan Dewan KehormatanPenyelenggara Pemilihan Umum Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Drs. Al Muzzammil Yusuf, M.Si., dan Anggota  Ir. Fandi Ut (Activities)

DKPP Upayakan Susun Organisasi Miskin Struktur tapi Kaya Fungsi (19-09-2017)

Bogor, DKPP- Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali bahas Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Selasa (19/9). Hal tersebut, merupakan bentuk penyikapan atas diundangkannya UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada 16 Agustus 2017 lalu, terutama ketentuan  Pasal 162 yang berbunyi “Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKPP, dibentuk sekretariat DKPP”. Pasal tersebut menegaskan bahwa sekretariat DKPP tidak lagi melekat pada sekretariat jenderal Bawaslu, sebagaimana ketentuan UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelengg (Activities)

DKPP Adalah Benteng Terakhir Pemilu (18-09-2017)

Manado, DKPP – Masih dari diskusi politik yang digelar oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Manado bekerjasama dengan Manado Post, diskusi dengan tema “Etika Penyelenggara dan Pilkada berkualitas”ini menghadirkanDr Alfitra Salamm anggota DKPP RI yang juga ketua AIPI Pusat sebagai narasumber. Diskusi yang  mengundang akademisi dari perguruan tinggi, penyelenggara Pemilu dan praktisi politik di Kota Manado ini dimoderatori oleh dosen Fispol Unsrat Dr Ferry Liando. Yones Maarisit dari Universitas Pembangunan (UNPI) mengungkapkan, sekarang yang menj (Activities)

Diskusi Etika Penyelenggara dan Pilkada berkualitas Di Manado Post (18-09-2017)

Manado, DKPP- Provinsi Sulawesi Utara akan menggelar Pilkada Serentak tahun 2018, ada enam daerah kabupaten/kota yang akan melaksanakannya. Keenam daerah kabupaten/kota itu ialah kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Kabupaten Talaud, Kabupaten Sitaro, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), dan Kota Kotamobagu. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Manado bekerjasama dengan Manado Post menggelar diskusi politik dengan tema ‘Etika Penyelenggara dan Pilkada berkualitas’. Diskusi ini menghadirkanDr Alfitra Salamm anggota DKPP RI yang j (Activities)

Dampak UU Pemilu 2017 Terhadap Dinamika Politik Lokal (18-09-2017)

Manado, DKPP – Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum telah yang telah disahkan oleh Pemerintah sejak  18 Agustus 2017 lalu. Ada lima isu krusial dalam undang-undang ini. Lima isu itu yakni terkait sistem pemilu, ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), ambang batas parlemen (parliamentary treshold), metode konversi suara, dan alokasi kursi per dapil. Sistem pemilu proporsional terbuka merupakan sistem yang cenderung membebaskan pemilih untuk memilih calon yang diinginkannya. Calon yang mendapatkan suara terbanyak dari pemi (Activities)

Sidang kedua,  Pihak Terkait Tidak Tahu Ada Pembukaan Kotak Suara  (16-09-2017)

Papua,- Sidang dengan Teradu anggota KPU Kabupaten Jayapura Fred H Sorontau dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Jayapura memasuki babak kedua. Kali ini agendanya mendengarkan pihak terkait, yaitu ketua dan anggota KPU Kabupaten Jayapura.     Menurut Anggota KPU Kabupaten Jayapura Divisi Logistik, Renida Jozelina Toroby, ia tidak pernah memerintahkan untuk membuka kotak suara. Pada saat itu, ia memang ada di kantor akan tetapi ia hanya menerima logistik yang masuk dari PPD ke KPU Kabupaten Jayapura. “Akan tetapi terkait dengan pembukaan kotak suara saya tidak tahu,” (Activities)

Pengadu Sebut Teradu Membangkang Atasan (15-09-2017)

Jakarta, - Tidak mau menjalankan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura menjalani sidang pemeriksaan kode etik penyelenggara Pemilu. Mereka dinilai membangkang atasannya.  Hal tersebut terungkap dalam sidang kode etik ketua dan anggota KPU Kabupaten Jayapura pada Kamis, (14/9) di Mapolda Papua, pukul 13.00 WIT. Selaku pengadu adalah atasannya sendiri ketua dan anggota KPU Provinsi Papua: Adam Arisoi, Tarwinto, Izak Randi Hikoyabi, Beatrik Wanane, dan Sombuk Musa Yosep. Sementara Teradu Lidia Maria Mokay, Renida Torobi, Pieter W (Activities)

Ketua DKPP: SOP Memiliki Kepastian Hukum (15-09-2017)

Bogor, DKPP-Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar penyusunan Prosedur Operasi Standar (SOP) Persuratan. Kegiatan ini berlangsung tanggal 14-15 September. Saihu tenaga ahli DKPP menjadi moderator dalam kegiatan tersebut, dia menyampaikan pentingnya persuratan. Menurutnya, persuratan menjadi hal penting karena menjadi alat komunikasi dari lembaga.  “Persuratan merupakan hal yang penting sebagai alat komunikasi dalam lembaga. Selain persuratan juga berfungsi sebagai dokumentasi dari lembaga,” ujarnya.  Selain dini (Activities)

Halaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> Jumlah Data : 2127 Semua