Dr. Ratna Dewi Pettalolo

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH., MH

Anggota DKPP

 

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH., MH., adalah srikandi di Badan Pengawas Pemilihan Umum RI. Keterpilihannya di Bawaslu menunjukkan perempuan kelahiran Palu, Sulawesi Tengah, 10 Juni 1967 itu sebagai petarung gigih. Dia satu-satunya perempuan di lembaga itu. Ratna pun menjadi satu-satunya wakil dari bagian timur Indonesia.

 

Bukan bermodal nekat, Ratna Dewi Pettalolo memiliki pengalaman dalam mengawasi pemilihan umum. Karirnya sebagai pengawas pemilu tak pernah putus sejak 2009. Semua dimulai ketika dia mengajar mata kuliah hukum pemilu dan demokrasi di Universitas Tadulako pada 2005. Ketertarikannya pada persoalan pemilu dan demokrasi mendorong dia mengikuti seleksi pemilihan anggota Panwaslu Kota Palu pada 2008. Ratna terpilih, bahkan memimpin Panwaslu Kota Palu untuk mengawasi Pemilu 2009.

 

Setahun kemudian, peraih gelar master dan doktor hukum dari Universitas Hasanuddin Makassar itu juga menjabat Ketua Panwaslu untuk memilih Wali Kota Palu. Pada 2011, Ratna menjadi anggota Panwaslu Gubernur Sulawesi Tengah. Lalu, dia menjabat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah periode 2012-2017. Tak hanya menjabat, Ratna juga mendapat penghargaan pengawas pemilu terbaik Provinsi Sulawesi Tengah pada 2009 dan Bawaslu Award 2015.

 

Dengan pengalamannya itu, Ratna bertekad mengikuti penjaringan calon anggota Badan Pengawas Pemilu. Istri dari Sofyan Farid Lembah, perwakilan Ombudsman Sulawesi Tengah, ini pun rela menipiskan dompetnya untuk pergi ke Jakarta. Saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Ratna mengkritisi soal praktik politik uang yang marak dilakukan peserta pemilu.

 

“Saya berkomitmen memberantas politik uang, misalnya dengan mendiskualifikasi calon yang melakukan pelanggaran tersebut,” katanya. Agaknya sikap tegas Ratna ini membuat dia dipilih oleh Komisi II. Dia bahkan meraih suara terbanyak dengan jumlah 54. Ratna pun kemudian menjadi perwakilan Bawaslu di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. “Saya siap mengawasi penegakan kode etik penyelenggara pemilu,” ujarnya.

 

Dosen yang menjadi lektor di Fakultas Hukum Universitas Tadulako ini bertekad meningkatkan pengawasan pemilu menjadi lebih efektif. Caranya adalah dengan menata regulasi Bawaslu supaya selaras dengan sistem pemilu. Dia juga ingin meningkatkan kualitas sumber daya pengawas pemilu di seluruh daerah agar tetap profesional dan independen. Maka, bimbingan teknis pengawasan tahapan pemilu harus gencar dilaksanakan.

 

Ratna percaya, peningkatan kualitas itu juga bakal meningkatkan kepatuhan para pengawas pemilu mulai tingkat pusat hingga petugas lapangan terhadap kode etik. Dengan demikian, potensi pengaduan pengawas pemilu ke DKPP pun bisa berkurang. “Kalau sampai ada yang melanggar kode etik, saya tetap akan bersikap keras terhadap pengawas,” kata Ratna. [***]