Sunday, 24-09-2017

Lembaga DKPP

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat dengan tujuan untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Sebagaimana diamanatkan di dalam UUD 1945, Pemilu diselenggarakan dengan memedomani asas-asas Pemilu, yakni Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia, serta Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil).

Agar dapat terwujud Pemilu sebagaimana harapan kita tersebut, maka Pemilu menyaratkan adanya penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas yang tinggi, memahami, dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Sebaliknya, penyelenggara Pemilu yang lemah, besar potensinya untuk menghambat terwujudnya Pemilu yang berkualitas. Penyelenggara Pemilu yang dimaksud adalah terdiri atas anggota KPU, anggota Bawaslu, dan segenap jajaran di bawahnya.

Suatu Pemilu baru akan diakui keabsahannya (legitimate) apabila memenuhi 3 (tiga) prasyarat integritas. Pertama, integritas pada proses tahapan-tahapan Pemilu. Kedua, integritas pada hasil-hasil Pemilu. Dan ketiga, integritas proses dan hasil sangat tergantung pula pada bagaimana integritas para pelaksana di lapangan atau penyelenggara Pemilu-nya. Ketiga prasyarat integritas tersebut harus berjalan secara simultan satu dengan lainnya.

Sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,        Penyelenggara Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Untuk mencapai maksud tersebut, salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada  kesiapan  dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu itu sendiri, yakni KPU dan Bawaslu, sebagai satu-kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Kedua lembaga penyelenggara Pemilu tersebut telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing.

Di samping itu, dari para pembentuk undang-undang yakni DPR RI dan Pemerintah terungkap kehendak untuk terus memperbaiki penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik dan berkualitas. Untuk maksud tersebut, maka sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dibentuklah suatu lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (check and balance) kinerja KPU dan Bawaslu dengan jajarannya. Nama lembaga dimaksud adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau disingkat DKPP.

Dalam arti umum, DKPP memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibelitas penyelenggara Pemilu. Secara lebih spesifik, DKPP dibentuk untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan/laporan dugaan pelanggaran  kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota Bawaslu, dan jajaran di bawahnya. Tugas DKPP adalah untuk: (1) menerima  pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; (2) melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; (3) menetapkan Putusan; dan (4) menyampaikan Putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya, DKPP memiliki kewenangan untuk: (1) memanggil penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; (2) memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan termasuk dokumen atau bukti lain; dan (3) memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Menurut Ketua DKPP Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., bahwa pentingnya etika di dalam penyelenggaraan Pemilu, mengingat etika Pemilu merupakan pangkal bagi perikehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Bahwa terbentuknya pemerintahan negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah, terpilihnya para wakil rakyat dan wakil daerah, di seluruh jenjang, baik di tingkat pusat maupun di daerah, semuanya dimulai dan melalui proses Pemilu yang seharusnya beretika. Oleh karena itu penting artinya apabila Pemilu dilandasi dengan dasar etik yang jelas. Maka DKPP menjadi penting artinya karena tugasnya mengawal dasar-dasar etis atas terpilihnya para penyelenggara negara, kata Ketua dan pendiri Mahkamah Konstitusi (MK), menyatakan dalam suatu kesempatan.

Sejak dilantik pada 12 Juni 2012, DKPP telah merampungkan tugas-tugas awalnya. Demi menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibelitas penyelenggara Pemilu, UU No 15 Tahun 2011 mengharus DKPP menyusun peraturan kode etik dan pedoman beracara. Bahwa pada 10 September 2012 lampau, kedua peraturan telah ditandatangani Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP, yang digelar di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol No 29 Jakarta Pusat.

Sekadar informasi, setiap rumusan dalam butir-butir kode etik dibahas, dirumuskan, dan disepakati antara KPU dan Bawaslu. Pembahasannya juga melibatkan para pemangku kepentingan, dalam suatu Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk DKPP. Anggota Pokja ini direkruit dari NGO pemantau Pemilu, akademisi, mantan anggota KPU dan Bawaslu, lembaga penegak etika profesi seperti Badan Kehormatan DPR RI, KPPU, KIP, Komisi Yudisial, Divisi Propam Mabes Polri, Bareskrim, MK, dan Kementerian Hukum dan HAM, di samping masukan dan konsultasi kepada publik, utamanya di Semarang dan Surabaya.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 121 ayat (2) UU No 15 Tahun 2011, peraturan kode etik dan pedoman beracara DKPP telah dikonsultasikan kepada DPR RI dan Pemerintah pada 4-5 September 2012 lampau. Dengan demikian, DKPP telah menunaikan tugasnya secara tepat waktu. Sejak dilantik per 12 Juni 2012, DKPP belum masuk tenggat waktu tiga bulan dari yang digariskan undang-undang.

Siapa pihak yang dapat mengadukan/melaporkan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu? Menurut ketentuan adalah penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat; dan/atau pemilih. Sementara siapa pihak yang dapat dilaporkan/diadukan? Adalah anggota KPU, Bawaslu, dan jajaran di bawahnya termasuk sekretariat pada jenjang masing-masing.

Ke mana laporan/pengaduan disampaikan? Boleh datang langsung ke DKPP d.a Gedung Bawaslu Lantai 5 Jalan MH Thamrin No 14 Jakarta.