5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"

Hasyim Asy`ari, S.H., M.Si., Ph.D

Hasyim Asy’ari, SH., M.Si., Ph.D.

Anggota DKPP

DI antara tujuh anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Hasyim Asy’ari, SH., M.Si., Ph.D., merupakan yang termuda. Tapi pengalaman laki-laki kelahiran Pati, Jawa Tengah, 3 Maret 1973 itu dalam pemilu tidak kalah dari yang senior. Pada 1998, misalnya, Hasyim terlibat di Komite Independen Pemantau Pemilu Kabupaten Kudus dengan menjadi sekretaris presidium untuk mengawasi Pemilihan Umum 1999. Empat tahun kemudian, Hasyim menjadi anggota KPU Jawa Tengah.

Lepas itu, peraih gelar Ph.D bidang Sosiologi Politik di Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia ini menjadi technical consultant on elections and electoral reform pada cluster democratic governance, Partnership for Governance Reform in Indonesia. Hasyim pun beberapa kali masuk tim seleksi calon anggota panwaslu kabupaten dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Karier kepemiluan Hasyim berlanjut ke Jakarta pada 29 Agustus 2016. Berperingkat nomor delapan dalam seleksi calon anggota KPU, Hasyim dilantik oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Ketua KPU Husni Kamil Manik. Tugas berat langsung dihadapinya: bersama komisioner lain menyiapkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2017.

“Saya mengikuti ritme di internal KPU yang sudah berjalan untuk mempersiapkan koordinasi penyelenggaraan Pilkada 2017,” katanya seusai dilantik Presiden. Tak sampai setahun setelah dilantik, pada 11 April 2017, Hasyim kembali ke Istana untuk kembali ditahbiskan sebagai anggota KPU periode 2017-2022. Dua bulan kemudian, tepatnya pada 12 Juni 2017, Hasyim lagi-lagi dilantik Presiden Joko Widodo, kali itu menjadi anggota DKPP dari unsur KPU. Jadilah dalam setahun, tiga kali dia dilantik Presiden.

Dosen di program master dan doktoral Universitas Diponegoro Semarang serta Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian ini menyadari, menjadi penyelenggara pemilu berarti harus bekerja keras, bahkan harus siap tidur di kantor. Tugas penyelenggara itu meliputi tahapan pra-pemilu, pemilu, dan pascapemilu. Semua dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan data pemilu serta evaluasi penyelenggaraan. “Penyelenggara pemilu tidak pernah tidur karena juga harus menyelenggarakan pemilihan umum,” katanya.

Hasyim agaknya tak sulit bekerja keras karena sejak kecil terbiasa dengan hidup penuh kedisiplinan. Saat di SMPN 1 Kudus dan SMAN 1 Kudus, dia menjabat ketua OSIS. Dia bahkan menjadi anggota Paskibra Provinsi Jawa Tengah pada 1989. Hasyim pun aktif di banyak organisasi seperti lembaga kampus, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Gerakan Pemuda Anshor Jawa Tengah. Tulisannya pun muncul di banyak media nasional, jurnal, dan buku.

 Sebagai anggota DKPP, Hasyim kerap mengingatkan penyelenggara pemilu di daerah supaya tetap menjaga kode etik. Bahkan hingga urusan remeh seperti ngopi dengan pihak di luar KPU atau Bawaslu. “Kalau ada koordinasi dengan peserta pemilu, lebih baik diadakan di kantor ketimbang di luar sambil ngopi bareng. Bisa menimbulkan prasangka,” katanya. [***]