14
Dec
2017
09:30
No Perkara: No. 124/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu dalam menerbitkan Rekomendasi Nomor 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tidak didukung oleh bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; 2. Para Teradu dalam mengeluarkan Rekomendasi Nomor 0835/K.Bawaslu/PM 06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 tidak mempertimbangkan seluruh unsur dalam Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016; 3. Para Teradu menerima dan merekomendasikan sebuah dugaan pelanggaran yang telah lewat waktu sehingga melanggar ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016; 4. Para Teradu telah bertindak tidak profesional karena tidak menanggapi permohonan yang diajukan Pengadu meskipun telah tiga kali surat permohonan diajukan.
Pemohon: 1. Taufik Basari 2. Atang Irawan 3. Aloysius Renwarin 4. Frederika Korain 5. Dedi Ramanta 6. Yohanis A. Raharusun 7. Regginaldo Sultan 8. Aperdi Situmorang 9. Aryo Fedlian 10. Rahmat Taufit Selaku Kuasa dari Paslon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Mathius Awoitauwse-Giri Wijayantoro
Teradu:1. Abhan 2. Ratna Dewi Pettalolo 3. Mochammad Afifuddin 4. Rahmat Bagja 5. Fritz Edward Siregar (Ketua dan Anggota Bawaslu RI)
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di Ruang Sidang DKPP
 
07
Dec
2017
13:00
No Perkara: No. 127/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Teradu tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pemilu karena terlambat menyerahkan surat keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri. Sesuai jadwal dan toleransi yang diberikan Timsel, seharusnya persyaratan administrasi tersebut diserahkan paling lambat tanggal 19 Juli 2017, namun surat tersebut baru dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua PN Bangkalan pada 27 Juli 2017.
Pemohon: M. Fahrillah
Teradu:Abdul Azis (Anggota Panwaslu Kabupaten Bangkalan)
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di Kantor Bawaslu Jatim
 
07
Dec
2017
09:00
No Perkara: No. 130/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu memaksa Pengadu menemuinya dengan alasan untuk ‘konsolidasi hati nurani’. Paksaan tersebut disertai ancaman yaitu Pengadu tidak akan diloloskan sebagai Anggota Panwas Kecamatan Amalatu. Karena Pengadu tetap menolak, Teradu melontarkan kata-kata kotor dan melecehkan Pengadu sebanyak 12 (dua belas) kali; 2. Teradu membocorkan hasil tes wawancara calon Panwas Kecamatan Amalatu kepada pihak lain yang tidak memiliki kewenangan, yaitu Pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Umia Lussy.
Pemohon: Ruth P Sapury
Teradu:Jabal Samallo (Anggota Panwas Kabupaten Seram Bagian Barat)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku
 

Pencarian
Link Terkait