Friday, 28-07-2017

    28
    July
    2017
    13:30

    No Perkara: No. 103/DKPP-PKE-VI/2017
    Pokok Perkara: 1. Para Teradu tidak mengundang Panwaslih Kabupaten Mimika dan Bawaslu Provinsi Papua dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik dan Anggota DPRD pada Pileg Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 tanggal 10 Mei 2017 di Aula Multi Purpose Community Centre (MPCC); 2. Para Teradu tidak menanggapi keberatan mengenai validitas dan keabsahan data yang termuat dalam Formulir Model DB-1 dan EB-1; 3. Para Teradu tidak mematuhi Putusan PTUN Jayapura tanggal 6 Juni 2016 yang telah inkracht dan tetap membacakan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 01/Kpts/KPU Kab.031.434172/V/2017 dan Nomor 02/Kpts/KPU Kab.031.434172/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Parpol dan Penetapan Hasil Perolehan Kursi Pileg Mimika 2014.
    Pemohon: Ruben Hokahay Kuasa dari: 1. Anton Bukaleng 2. Yoel Yolemal 3. Eksa Magai
    Teradu:1. T. Ocepina Magal 2. Derek Mote 3. Alfrets Petupetu 4. Yoe Luis Rumaikewi 5. Reinhard Gobay (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mimika)
    Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua
     

    19
    July
    2017
    13:30

    No Perkara: No. 102/DKPP-PKE-VI/2016
    Pokok Perkara: Para Teradu tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 001/TM/Pileg/VIII/2016 untuk tidak menetapkan H. Yadi Ilhami sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Partai Demokrat H. Achmad Bisung yang telah meninggal dunia. Alasannya, H. Yadi Ilhami tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
    Pemohon: 1. Mahyuni 2. Azhar Ridhanie 3. Erna Kasypiah (Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan)
    Teradu:1. Samahuddin 2. Hairansyah 3. Nur Kholis Majid 4. Masyithah Umar 5. Sarmuji (Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan)
    Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Ruang Sidang DKPP
     

    08
    June
    2017
    13:00

    No Perkara: No. 99/DKPP-PKE-VI/2017
    Pokok Perkara: 1. Bahwa Teradu I dan Teradu II telah membuat surat pernyataan yang disampaikan ke KPU RI mengatas namakan KPU Kab. Halmahera Tengah terkait jawaban yang disampaikan bersama Kuasa Hukum dalam sidang di Mahkamah Konstitusi tanggal 21 Maret 2017 adalah tidak benar; 2. Bahwa menurut pengakuan Teradu II, bahwa surat pernyataan sudah dibuat tanggal 22 setelah sidang di Mahkamah Konstitusi tetapi diserahkan ke KPU RI bukan tanggal 22 akan tetapi Teradu tidak menyebutkan tanggal, dan surat pernyataan tersebut meneurut teradu I diserahkan ke Lawyer Bawaslu, Padahal Bawaslu tidak pernah menggunakan Lawyer dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK); 3. Bahwa Teradu I dan Teradu II juga dalam menyampaikan ke Metro TV yang diberitakan dalam Headline News tanggal 25 Maret 2017 Pukul 06.00 WIB bahwa dalam beritanya ada kecurangan dengan rekaman kejadian di salah satu TPS Kec. Patani Utara, padahal di TPS dimaksud sudah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dimana PSU berdasarkan Rekomendasi Panwas Kec. Pantani Utara. 4. Bahwa menurut pengakuan Teradu II bahwa mereka melakukan Konferensi Pers dengan mengundang Metro TV dan ada dua media elektonik, dan Teradu I lupa nama orang Metro TV dan lupa tempat Konferensi Pers yang dilakukan; 5. Bahwa berdasarkan pengakuan Teradu I dan Teradu II dalam klarifikasi bahwa mereka mengambil langkah seperti ini karena dalam proses penyiapan jawaban ke MK, Teradu I dan teradu II tidak dilibatkan, padahal teradu I mengakui bahwa sejak awal dan terahir besoknya akan disampaikan ke MK, Teradu II membaca seluruh jawaban dan menururtnya tidak ada masalah hanya Teradu I mengoreksi nama Kabupaten yang salah, dan hasil klarifikasi terlampir; 6. Bahwa berdasarkan urain kejadian dan alat bukti, maka teradu I dan Teradu II diduga kuat berpihak kepada Pemohon pada sengketa hasil Pilkada Kab. Halmahera Tengah Tahun 2017, dalam sidang Mahkamah Konstitusi dan dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut diduga kuat difasilitasi oleh pemohon di MK, oleh karena itu teradu I dan teradu II sudah selayaknya diberhentikan dengan tidak hormat dari Anggota KPU Kab. Halmahera Tengah.
    Pemohon: 1. Syahrani Somadayo 2. Kasman Tan 3. Safri Awal 4. Pudja Sutamat 5. H. Buchari Mahmud 6. (Ketua KPU Provinsi Maluku Utara)
    Teradu:1. Husain Hi Usman 2. Muhammad Tilawah (Anggota KPU Kab. Halmahera Tengah)
    Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
     
Halaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> Jumlah Data : 657 Semua