17
Oct
2017
09:00
No Perkara: No. 121/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu telah lalai dan tidak teliti dalam menetapkan Ari Darmastuti dan Boediono sebagai Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Lampung. Penetapan tersebut mengandung konflik kepentingan karena sejak 2014-2017, Ari Darmastuti dan Boediono juga bekerja sebagai Tenaga Ahli Gubernur Lampung; 2. Teradu I mengabaikan laporan masyarakat yang disampaikan pada tanggal 16, 18, dan 29 Agustus 2017 mengenai adanya konflik kepentingan dimaksud; 3. Teradu II pernah diputus bersalah dikenai sanksi peringatan oleh DKPP; 4. Teradu II telah melakukan pemalsuan identitas. Selain sebagai penduduk Lampung dengan NIK 1871014504820008, Teradu II juga tercatat sebagai pemilih di DKI Jakarta tahun 2017 di TPS 32 Kelurahan Paseban, Kec. Senen; 5. Teradu II aktif berkomunikasi dengan Ketua Tim Seleksi karena memiliki kesamaan latar belakang organisasi; 6. Teradu II melanggar undang-undang karea melibatkan keluarga/saudara kandung dalam melaksanakan pekerjaan di Bawaslu Provinsi Lampung.
Pemohon: 1. Aryanto Yusuf 2. Rahmat Husein
Teradu:1. Abhan (Ketua Bawaslu RI) 2. Fatikhatul Khoiriyah (Ketua Bawaslu Provinsi Lampung)
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di Ruang Sidang DKPP
 
16
Oct
2017
14:00
No Perkara: No. 120/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu membatalkan keterpilihan Pengadu sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Batang Hari dengan alasan terbukti terlibat dalam partai politik berdasarkan laporan dari Andri Hariri. Padahal, Pengadu dalam klarifikasi tanggal 15 Agustus 2017 sudah memberikan keterangan berikut bukti-bukti yang menunjukkan bahwa laporan Andri Hariri adalah tidak berdasar; 2. Para Teradu tidak mengabulkan permohonan Pengadu untuk diberikan berkas dokumen klarifikasi yang dilakukan tanggal 15 Agustus 2017.
Pemohon: Tengku Ardiansyah (Kuasa dari Mahpud)
Teradu:1. Asnawi (Ketua Bawaslu Provinsi Jambi) 2. H. Ahmad Luthfi (Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Ruang Sidang DKPP
 
16
Oct
2017
10:00
No Perkara: No. 119/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu membuat daftar hitam nama-nama pendaftar calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dengan tujuan agar tidak diloloskan dalam tahapan seleksi ujian tertulis; 2. Bawaslu RI telah melakukan klarifikasi pada tanggal 14 Juli 2017 atas tindakan Teradu dan memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara terhadapnya; 3. Tindakan Teradu yang membuat dan menyebarluaskan daftar hitam tersebut merupakan fitnah dan melibatkan motif kepentingan pribadi.
Pemohon: Pangarahon Tanjung
Teradu:Aulia Andri (Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Ruang Sidang DKPP
 

Pencarian
Link Terkait