17
Oct
2017
13:30
No Perkara: No. 111/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu memberikan undangan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara PSU Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Pengadu kurang dari 24 jam dan tanpa disertai SK Perubahan Jadwal dan Tahapan PSU; 2. Para Teradu telah melakukan kebohongan terkait alasan penundaan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara. Rapat koordinasi penyusunan kursi dan pembagian daerah pemilihan legislatif tahun 2019 yang disebutkan tanggal 2 Agustus 2017 dan dijadikan alasan penundaan Pleno Rekapitulasi sesungguhnya tidak pernah ada; 3. Bawaslu Provinsi Papua telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kabupaten Yapen tidak mempunyai landasan hukum; 4. Para Teradu dalam surat tanggapan atas keberatan Pengadu terkait pelaksanaan pleno rekapitulasi menyebutkan bahwa rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat distrik telah selesai dan tidak ada kejadian luar biasa yang mengganggu. Faktanya, terdapat 48 laporan pelanggaran ke Bawaslu Provinsi Papua.
Pemohon: Iwan Kurniawan Niode (Advokat) 2. Latifah Anum Siregar (Advokat) 3. Yusman Conoras (Advokat) Selaku Kuasa dari: Mesak Arebo
Teradu:1. Musa Yosep Sombuk 2. Beatrix Wanane 3. Izak Hikoyabi 4. Tarwinto (Anggota KPU Provinsi Papua)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
17
Oct
2017
13:30
No Perkara: No. 117/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu I-4 secara bersama-sama telah menyalahgunakan wewenang dan mengabaikan objektivitas dalam proses fit and proper test calon sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud untuk kepentingan diri sendiri; 2. Alaih-alih mengusulkan calon sekretaris yang mendapatkan skor tertinggi, Teradu 1-4 malah mengusulkan calon sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yang mendapatkan skor terendah bernama Seprianus Mailuas; 3. Ketidakpatutan juga terjadi ketika Seprianus Mailuas memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada staf KPU Kabupaten Kepulauan Talaud untuk membeli konsumsi kegiatan fit and proper test calon sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud; 4. Teradu 5 melakukan pembiaran dan memberikan dukungan terhadap tindakan Teradu 1-4. Bahkan, Teradu 5 sempat memarahi Pengadu dan meminta agar Pengadu menandatangani Berita Acara Hasil fit and proper test. Pengadu menolak permintaan tersebut.
Pemohon: Rahma Zakawerus (Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud)
Teradu:1. Kader Talenggoran 2. Alex Suru 3. Velma Sumee 4. Mexni Tamaroba (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud) 5. Yessy Momongan (Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
17
Oct
2017
09:00
No Perkara: No. 112/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu I melakukan tindakan yang tidak patut, tidak tertib, dan tidak cermat dengan menyebarkan informasi yang menyesatkan mengenai mekanisme seleksi anggota Panwas Kabupaten/Kota. Teradu I menyatakan bahwa proses seleksi akan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT), namun pada hari pelaksanaannya metode tersebut tidak digunakan; 2. Teradu II tidak memberikan penjelasan yang memuaskan terkait pembatalan penggunaan metode CAT dimaksud, yaitu dengan mengatrakan bahwa penggunaan metode CAT baru sebatas wacana dan belum memadai untuk dilaksanakan.
Pemohon: Heri Hidayat Kuasa dari Sherli Dian Meiliandi
Teradu:1. Abhan (Ketua Bawaslu RI) 2. Fatikhatul Khoiriyah(Ketua Bawaslu Provinsi Lampung)
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di Ruang Sidang DKPP
 

Pencarian
Link Terkait