15
Nov
2017
13:00
No Perkara: No. 119/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu membuat daftar hitam nama-nama pendaftar calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dengan tujuan agar tidak diloloskan dalam tahapan seleksi ujian tertulis; 2. Bawaslu RI telah melakukan klarifikasi pada tanggal 14 Juli 2017 atas tindakan Teradu dan memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara terhadapnya; 3. Tindakan Teradu yang membuat dan menyebarluaskan daftar hitam tersebut merupakan fitnah dan melibatkan motif kepentingan pribadi.
Pemohon: Pangarahon Tanjung
Teradu:Aulia Andri (Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
15
Nov
2017
13:00
No Perkara: No. 120/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu membatalkan keterpilihan Pengadu sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Batang Hari dengan alasan terbukti terlibat dalam partai politik berdasarkan laporan dari Andri Hariri. Padahal, Pengadu dalam klarifikasi tanggal 15 Agustus 2017 sudah memberikan keterangan berikut bukti-bukti yang menunjukkan bahwa laporan Andri Hariri adalah tidak berdasar; 2. Para Teradu tidak mengabulkan permohonan Pengadu untuk diberikan berkas dokumen klarifikasi yang dilakukan tanggal 15 Agustus 2017.
Pemohon: Tengku Ardiansyah (Kuasa dari Mahpud)
Teradu:1. Asnawi (Ketua Bawaslu Provinsi Jambi) 2. H. Ahmad Luthfi (Kasek Bawaslu Provinsi Jambi
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
13
Nov
2017
13:00
No Perkara: No. 123/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu I dan Teradu II mengintervensi pekerjaan para Pengadu dengan menjalin komunikasi dengan Paslon Nomor Urut 2 Mathius Awaitouw. Akibatnya, Paslon Nomor Urut 2 lebih sering berkomunikasi dengan Teradu I dan II daripada dengan Para Pengadu; 2. Teradu I mempermalukan KPU Kabupaten Jayapura karena membuat pernyataan publik yang mempersoalkan SK KPPS dan lampirannya; 3. Para Teradu mengabaikan Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017; 4. Para Teradu sengaja membangun opini publik agar masyarakat kehilangan kepercayaan kepada Panwas Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua, dan Bawaslu RI; 5. Teradu IV mengeluarkan komentar yang menyebut KPU Kabupaten Jayapura tidak profesional, padahal Para Pengadu telah melakukan konsultasi baik kepada KPU Provinsi Papua maupun KPU RI; 6. Para Teradu mengesahkan anggota Tim Pemenangan Mathius-Giri sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat PPD, PPS, dan KPPS; 7. Teradu II mengeluarkan pernyataan yang melarang publik untuk mengakses kegiatan-kegiatan KPU Kabupaten Jayapura; 8. Para Teradu telah melakukan penyimpangan dan pemborosan anggaran PSU; 9. Para Teradu tidak pernah memberikan jadwal tahapan PSU kepada Paslon Nomor Urut 1, 3, dan 5; 10. Para Teradu tidak pernah melakukan Bimtek terkait pengisian Form C-6 kepada KPPS; 11. Para Teradu meloloskan pasangan suami-isteri sebagai penyelenggara Pemilu, yakni Ronald Matatula (PPD Sentani Kota) dan Aurellia C.A. Nussy (anggota PPS); 12. Teradu II merangkap jabatan sebagai Ketua KNPI Kabupaten Jayapura, Ketua Karang Taruna Kabupaten Jayapura, dan BUMD Kabupaten Jayapura; 13. Teradu II melakukan perjalanan dinas dengan menggunakan helikopter sehingga terjadi pembengkakan anggaran sekira Rp.230.000.000; 14. Teradu II melibatkan kepentingan pribadi dalam proses seleksi anggota PPD Unurumguay.
Pemohon: 1. Lidia Maria Mokay 2. Renida Torobi 3. Pieter Wally 4. Manuel Nasadit (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura Non-Aktif)
Teradu:1. Adam Arisoi 2. Izak R. Hikoyabi 3. Tarwinto 4. Beatrix Wanane 5. Sombuk Musa Yosep (Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Ruang Sidang DKPP
 

Pencarian
Link Terkait