Sunday, 24-09-2017

    08
    June
    2017
    13:00

    No Perkara: No. 91/DKPP-PKE-VI/2017
    Pokok Perkara: 1. Para Teradu bertanggung jawab atas adanya 108 petugas KPPS yang tidak tercantum dalam daftar sebagaimana diserahkan kepada Tim Kampanye pada 13 Februari 2017; 2. Para Teradu pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tanggal 22 Februari 2017 di Hotel Swiss-Bellin Kota Singkawang menyatakan bahwa daftar nama KPPS yang diserahkan kepada Tim Kampanye pada 13 Februari 2017 adalah daftar yang belum valid; 3. Para Teradu melaksanakan pembentukan KPPS di luar jadwal tahapan yang ditentukan yakni paling lambat 14 Januari 2017.
    Pemohon: Muhammad Abdurrahman
    Teradu:4. Ramdan 5. Soling 6. Erwin Irawan 7. Riko 8. Syahrial (Ketua dan Anggota KPU Kota Singkawang)
    Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
     

    08
    June
    2017
    13:00

    No Perkara: No. 100/DKPP-PKE-VI/2017
    Pokok Perkara: 1. Terkait adanya indikasi Komisioner KPU Polewali Mandar saudara Fitrinela Patonagi, SH., MH yang diduga memiliki identitas ganda berupa KTP yang digunakan saat mendaftar sebagai calon komisoner KPU Kota Makassar, Prov. Sulbar dan Calon Komisioner KPU Kab. Polewali Mandar antara Bulan Oktober – Desember 2013; 2. Diduga pada saat dilantik menjadi Anggota KPU Kab. Polewali Mandar oleh KPU Provinsi Sulbar sebagai pengganti antgar waktu anggota KPU Polewali Mandar pada tanggal 7 Agustus 2015 saudara Fitrinela Patogi, SH.,MH belum memiliki identitas kependudukan yang sah dari pemerintah Kab. Polewali Mandar; 3. Diduga KPU prov. Sulbar tidak melakukan Verifikasi faktual atas keabsahan identitas kependudukan saudara Fitrianela Patonagi, SH., MH saat akan ditetapkan sebagai Pengganti Antar Waktu anggota KPU Polewali Mandar.ra Teradu pada 15 Februari 2017 melakukan pembukaan kotak suara di Kantor KPU Kabupaten Tebo pukul 09.00 WIB tanpa memberitahu dan tidak dihadiri oleh saksi Paslon Nomor Urut 1; 4. Para Teradu beralasan bahwa pembukaan kotak suara atas perintah Mahkamah Konstitusi. Faktanya, MK tidak pernah mengeluarkan perintah tersebut.
    Pemohon: Mulyadi (PKC PMII Provinsi Sulawesi Barat)
    Teradu:Fitrinela Patonagi (Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar)
    Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
     

    08
    June
    2017
    13:00

    No Perkara: No. 101/DKPP-PKE-VI/2017
    Pokok Perkara: 1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan DKPP atas teradu Sdr. Saiful Kasim. Diketahui bahwa teradu dalam melakukan rekrutmen PPS kelurahan Sinyonyoi Selatan, yang dimana KPU Kab. Mamuju tidak berpedoman pada ketentuan perundang-undangan pemilihan. Dengan tidak dilakukannya proses perekrutan secara terbuka tersebut; 2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan DKPP atas teradu Sdr. Saiful Kasim, diketahui bahwa teradu dalam melakukan menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu Kec. Kalukku yang diteruskan panwaslu Kab. Mamuju ke KPU Kab. Mamuju atas dugaan pelanggaran Kode Etik Sdr. Saiful kasim tidak dilakukannya proses perekrutan secara terbuka tersebut, yang dimana KPU kab. Mamuju sebagai penyelenggara pemilu melanggar prinsip dasar etika dan Prilaku sebagai penyelenggara pemilihan yakni asas kepastian hukum, asas profesional, asas tertib dan asas akuntabilitas. 3. Bahwa sesuai dengan pengakuan saiful kasim, KPU Kab. mamuju hanya wawancara atau proses tertulis sebagaimana proses perekrutan tanpa melalui proses wawancara atau proses tertulis sebagaimana perekrutan PPS yang lain sehingga hal ini bertentangan dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2013 tentang tata kerja dan surat edaran KPU RI No. 324/KPU/VI/2016 perihal rekrutmen anggota PPK, PPS dan KPPS tanggal 14 Juni 2016; 4. Bahwa pada tanggal 16 November 2016, Panwaslu Kab. mamuju melayangkan surat No. 140/K.Bawaslu-Prov.SR-03/HK-01.01/XI/2016 perihal penerusan Rekomendasi Panwaslu Kec. Kalukku atas dugaan pelanggaran Saiful Kasim dinyatakan terbukti oleh Panwaslu Kab. Mamuju sehingga meneruskan ke KPU Kab. Mamuju; 5. Bahwa sesuai dengan pengakuan Sdr. Saiful Kasim bahwa KPU Kab. Mamuju memberhentikan dirinya sebagai bawahanya tanpa melakukan klarifikasi tapi langsung menyerahkan surat Keputusan No. 47/KPTS/KPU-Kab.033.433438/XI/2016
    Pemohon: Busran Riandhy (Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat)
    Teradu:1. Hamdang Dangkang 2. Tri Winarno 3. Firman Haris 4. Bambang Arianto 5. Alimin Muhammad Barangan (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mamuju)
    Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
     
Halaman << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> Jumlah Data : 675 Semua