27
Nov
2017
13:00
No Perkara: No. 126/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Teradu membatalkan pelantikan Pengadu sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil untuk Pemilu Legislatif 2019 dengan alasan adanya pengaduan dari masyarakat yang menyebutkan Pengadu terlibat aktif sebagai kader Partai Nasional Aceh di Kabupaten Aceh Singkil.
Pemohon: Dewa Mahdalena
Teradu:Muklir (Ketua Bawaslu Provinsi Aceh)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Ruang Sidang DKPP
 
27
Nov
2017
09:00
No Perkara: No. 124/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu dalam menerbitkan Rekomendasi Nomor 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tidak didukung oleh bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; 2. Para Teradu dalam mengeluarkan Rekomendasi Nomor 0835/K.Bawaslu/PM 06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 tidak mempertimbangkan seluruh unsur dalam Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016; 3. Para Teradu menerima dan merekomendasikan sebuah dugaan pelanggaran yang telah lewat waktu sehingga melanggar ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016; 4. Para Teradu telah bertindak tidak profesional karena tidak menanggapi permohonan yang diajukan Pengadu meskipun telah tiga kali surat permohonan diajukan.
Pemohon: 1. Taufik Basari 2. Atang Irawan 3. Aloysius Renwarin 4. Frederika Korain 5. Dedi Ramanta 6. Yohanis A. Raharusun 7. Regginaldo Sultan 8. Aperdi Situmorang 9. Aryo Fedlian 10. Rahmat Taufit Selaku Kuasa dari Paslon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Mathius Awoitauwse-Giri Wijayantoro
Teradu:1. Abhan 2. Ratna Dewi Pettalolo 3. Mochammad Afifuddin 4. Rahmat Bagja 5. Fritz Edward Siregar (Ketua dan Anggota Bawaslu RI)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Ruang Sidang DKPP
 
27
Nov
2017
09:00
No Perkara: No. 128/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Pada tanggal 20 September 2017, Bawaslu RI mengeluarkan Surat Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 Perihal, Rekomendasi Bawaslu RI Terhadap Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 yang ditujukan kepada KPU RI yang isinya pada pokoknya adalah: a. Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 atas nama Mathius Awoitauw terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016; b. Memerintahkan KPU Provinsi melalui KPU untuk membatalkan Mathius Awoitauw sebagai Calon Bupati Kabupaten Jayapura; 2. Pada tanggal 25 September 2017, Teradu mengeluarkan Surat Nomor 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 tanggal 25 September 2017 perihal Surat Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 Perihal Rekomendasi Bawaslu RI Terhadap Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua yang pada pokoknya menyatakan: a. KPU Provinsi Papua agar menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan kajian terhadap obyek permasalahan yang menjadi landasan terbitnya rekomendasi serta mempertimbangkan fakta bahwa Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara PSU sedang menjadi obyek sengketa Perselisihan Hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. b. KPU Provinsi Papua agar melaporkan secara tertulis hasil kajian atas permasalahan tersebut kepada KPU paling lambat 5 (lima) hari setelah diterimanya surat ini. 3. Surat yang dikeluarkan dan ditandatangani Teradu, isinya diluar kelaziman. Surat KPU a quo secara tersirat mengindikasikan adanya petunjuk kepada KPU Provinsi Papua untuk tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
Pemohon: Abdul Jabbar Kuasa dari Cabup Jayapura Godlief Ohee
Teradu:Arief Budiman (Ketua KPU Republik Indonesia)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Ruang Sidang DKPP
 
22
Nov
2017
13:00
No Perkara: No. 125/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu mengeluarkan 2 (dua) Berita Acara untuk objek yang sama terkait PAW Anggota DPR Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil 5, yakni Berita Acara Nomor 23/BA-KIP Aceh/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 dan Nomor 54/BA-KIP Aceh/VII/2017; 2. Berdasarkan Surat KIP Aceh Nomor 270/0839 dan Berita Acara Nomor 23/BA-KIP Aceh/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 jelas menunjukkan bahwa PAW atas Tgk. Muchtar Al Khutby yang meninggal dunia adalah Hadya Noer, karena Fakhrurrazi yang seharusnya menjadi PAW telah mengundurkan diri dalam rangka mendaftar sebagai Calon Bupati Aceh Utara melalui jalur perseorangan; 3. Para Teradu menerbitkan Berita Acara Nomor 54/BA-KIP Aceh/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 dengan tujuan memberi jalan bagi Fakhrurrazi untuk menjadi PAW setelah yang bersangkutan kalah dalam Pilkada Kabupaten Aceh Utara, padahal sejatinya Fakhrurrazi telah mengundurkan diri dari keanggotaan PPP pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dari jalur perseorangan.
Pemohon: Hadya Noer
Teradu:1. H. Ridwan Hadi 2. Robby Syah Putra 3. Fauziah 4. Junaidi 5. Muhammad 6. Hendra Fauzi (Ketua dan Anggota KIP Aceh
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Ruang Sidang DKPP
 
21
Nov
2017
13:00
No Perkara: No. 124/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu dalam menerbitkan Rekomendasi Nomor 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tidak didukung oleh bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; 2. Para Teradu dalam mengeluarkan Rekomendasi Nomor 0835/K.Bawaslu/PM 06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 tidak mempertimbangkan seluruh unsur dalam Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016; 3. Para Teradu menerima dan merekomendasikan sebuah dugaan pelanggaran yang telah lewat waktu sehingga melanggar ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016; 4. Para Teradu telah bertindak tidak profesional karena tidak menanggapi permohonan yang diajukan Pengadu meskipun telah tiga kali surat permohonan diajukan.
Pemohon: 1. Taufik Basari 2. Atang Irawan 3. Aloysius Renwarin 4. Frederika Korain 5. Dedi Ramanta 6. Yohanis A. Raharusun 7. Regginaldo Sultan 8. Aperdi Situmorang 9. Aryo Fedlian 10. Rahmat Taufit Selaku Kuasa dari Paslon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Mathius Awoitauwse-Giri Wijayantoro
Teradu:1. Abhan 2. Ratna Dewi Pettalolo 3. Mochammad Afifuddin 4. Rahmat Bagja 5. Fritz Edward Siregar (Ketua dan Anggota Bawaslu RI)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Ruang Sidang DKPP
 
16
Nov
2017
10:00
No Perkara: No. 127/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Teradu tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pemilu karena terlambat menyerahkan surat keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri. Sesuai jadwal dan toleransi yang diberikan Timsel, seharusnya persyaratan administrasi tersebut diserahkan paling lambat tanggal 19 Juli 2017, namun surat tersebut baru dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua PN Bangkalan pada 27 Juli 2017.
Pemohon: M. Fahrillah
Teradu:Abdul Azis (Anggota Panwaslu Kabupaten Bangkalan)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur
 
15
Nov
2017
13:00
No Perkara: No. 112/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu I melakukan tindakan yang tidak patut, tidak tertib, dan tidak cermat dengan menyebarkan informasi yang menyesatkan mengenai mekanisme seleksi anggota Panwas Kabupaten/Kota. Teradu I menyatakan bahwa proses seleksi akan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT), namun pada hari pelaksanaannya metode tersebut tidak digunakan; 2. Teradu II tidak memberikan penjelasan yang memuaskan terkait pembatalan penggunaan metode CAT dimaksud, yaitu dengan mengatrakan bahwa penggunaan metode CAT baru sebatas wacana dan belum memadai untuk dilaksanakan
Pemohon: Heri Hidayat Kuasa dari Sherli Dian Meiliandi
Teradu:1. Abhan (Ketua Bawaslu RI) 2. Fatikhatul Khoiriyah(Ketua Bawaslu Provinsi Lampung)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
15
Nov
2017
13:00
No Perkara: No. 121/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu telah lalai dan tidak teliti dalam menetapkan Ari Darmastuti dan Boediono sebagai Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Lampung. Penetapan tersebut mengandung konflik kepentingan karena sejak 2014-2017, Ari Darmastuti dan Boediono juga bekerja sebagai Tenaga Ahli Gubernur Lampung; 2. Teradu I mengabaikan laporan masyarakat yang disampaikan pada tanggal 16, 18, dan 29 Agustus 2017 mengenai adanya konflik kepentingan dimaksud; 3. Teradu II pernah diputus bersalah dikenai sanksi peringatan oleh DKPP; 4. Teradu II telah melakukan pemalsuan identitas. Selain sebagai penduduk Lampung dengan NIK 1871014504820008, Teradu II juga tercatat sebagai pemilih di DKI Jakarta tahun 2017 di TPS 32 Kelurahan Paseban, Kec. Senen; 5. Teradu II aktif berkomunikasi dengan Ketua Tim Seleksi karena memiliki kesamaan latar belakang organisasi; 6. Teradu II melanggar undang-undang karea melibatkan keluarga/saudara kandung dalam melaksanakan pekerjaan di Bawaslu Provinsi Lampung.
Pemohon: 1. Aryanto Yusuf 2. Rahmat Husein
Teradu:1. Abhan (Ketua Bawaslu RI) 2. Fatikhatul Khoiriyah (Ketua Bawaslu Provinsi Lampung
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
15
Nov
2017
13:00
No Perkara: No. 118/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Teradu telah menghilang dan tidak menjalankan tugasnya selaku anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara sejak tanggal 21 Mei 2017, bersamaan dengan momen penugasan Teradu untuk mengikuti Rapat Evaluasi Pilkada Aceh Tahun 2017 di Kota Subulussalam yang pelaksanaannya diagendakan tanggal 21-23 Mei 2017.
Pemohon: 1. Dedy Mulyadi Selian 2. Fitriyana 3. Sudirman (Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara)
Teradu:Budiman Pasaribu (Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
15
Nov
2017
13:00
No Perkara: No. 119/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu membuat daftar hitam nama-nama pendaftar calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dengan tujuan agar tidak diloloskan dalam tahapan seleksi ujian tertulis; 2. Bawaslu RI telah melakukan klarifikasi pada tanggal 14 Juli 2017 atas tindakan Teradu dan memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara terhadapnya; 3. Tindakan Teradu yang membuat dan menyebarluaskan daftar hitam tersebut merupakan fitnah dan melibatkan motif kepentingan pribadi.
Pemohon: Pangarahon Tanjung
Teradu:Aulia Andri (Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
15
Nov
2017
13:00
No Perkara: No. 120/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu membatalkan keterpilihan Pengadu sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Batang Hari dengan alasan terbukti terlibat dalam partai politik berdasarkan laporan dari Andri Hariri. Padahal, Pengadu dalam klarifikasi tanggal 15 Agustus 2017 sudah memberikan keterangan berikut bukti-bukti yang menunjukkan bahwa laporan Andri Hariri adalah tidak berdasar; 2. Para Teradu tidak mengabulkan permohonan Pengadu untuk diberikan berkas dokumen klarifikasi yang dilakukan tanggal 15 Agustus 2017.
Pemohon: Tengku Ardiansyah (Kuasa dari Mahpud)
Teradu:1. Asnawi (Ketua Bawaslu Provinsi Jambi) 2. H. Ahmad Luthfi (Kasek Bawaslu Provinsi Jambi
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
13
Nov
2017
13:00
No Perkara: No. 123/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu I dan Teradu II mengintervensi pekerjaan para Pengadu dengan menjalin komunikasi dengan Paslon Nomor Urut 2 Mathius Awaitouw. Akibatnya, Paslon Nomor Urut 2 lebih sering berkomunikasi dengan Teradu I dan II daripada dengan Para Pengadu; 2. Teradu I mempermalukan KPU Kabupaten Jayapura karena membuat pernyataan publik yang mempersoalkan SK KPPS dan lampirannya; 3. Para Teradu mengabaikan Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017; 4. Para Teradu sengaja membangun opini publik agar masyarakat kehilangan kepercayaan kepada Panwas Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua, dan Bawaslu RI; 5. Teradu IV mengeluarkan komentar yang menyebut KPU Kabupaten Jayapura tidak profesional, padahal Para Pengadu telah melakukan konsultasi baik kepada KPU Provinsi Papua maupun KPU RI; 6. Para Teradu mengesahkan anggota Tim Pemenangan Mathius-Giri sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat PPD, PPS, dan KPPS; 7. Teradu II mengeluarkan pernyataan yang melarang publik untuk mengakses kegiatan-kegiatan KPU Kabupaten Jayapura; 8. Para Teradu telah melakukan penyimpangan dan pemborosan anggaran PSU; 9. Para Teradu tidak pernah memberikan jadwal tahapan PSU kepada Paslon Nomor Urut 1, 3, dan 5; 10. Para Teradu tidak pernah melakukan Bimtek terkait pengisian Form C-6 kepada KPPS; 11. Para Teradu meloloskan pasangan suami-isteri sebagai penyelenggara Pemilu, yakni Ronald Matatula (PPD Sentani Kota) dan Aurellia C.A. Nussy (anggota PPS); 12. Teradu II merangkap jabatan sebagai Ketua KNPI Kabupaten Jayapura, Ketua Karang Taruna Kabupaten Jayapura, dan BUMD Kabupaten Jayapura; 13. Teradu II melakukan perjalanan dinas dengan menggunakan helikopter sehingga terjadi pembengkakan anggaran sekira Rp.230.000.000; 14. Teradu II melibatkan kepentingan pribadi dalam proses seleksi anggota PPD Unurumguay.
Pemohon: 1. Lidia Maria Mokay 2. Renida Torobi 3. Pieter Wally 4. Manuel Nasadit (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura Non-Aktif)
Teradu:1. Adam Arisoi 2. Izak R. Hikoyabi 3. Tarwinto 4. Beatrix Wanane 5. Sombuk Musa Yosep (Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Ruang Sidang DKPP
 
13
Nov
2017
13:00
No Perkara: No. 155/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu telah bertindak tidak proporsional dan tidak profesional karena menetapkan Idhar sebagai anggota Panwas Kabupaten Bima terpilih padahal yang bersangkutan tidak mampu menjawab soal-soal dalm tes tertulis dan mengulang tes kesehatan rohani; 2. Para Teradu menetapkan Abdurrahman sebagai anggota Panwas Kabupaten Bima terpilih padahal terdapat aduan masyarakat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kepengurusan DPD PAN Kabupaten Bima Periode 2010-2015; 3. Para Teradu dalam memilih dan menetapkan komposisi keanggotaan Panwas Kabupaten Dompu hanya memertimbangkan proporsionalitas keterwakilan perempuan, namun mengabaikan pengalaman kerja sebagai penyelenggara Pemilu; 4. Para Teradu telah bertindak sewenang-wenang dan intimidatif karena mewajibkan peserta fit and proper test untuk tidak mengajukan keberatan atas hasil seleksi anggota Panwas yang ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi NTB.
Pemohon: Sri Nuryati
Teradu:1. Khuwailid 2. Bambang Karyono 3. Syamsuddin (Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
02
Nov
2017
09:00
No Perkara: No. 120/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu membatalkan keterpilihan Pengadu sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Batang Hari dengan alasan terbukti terlibat dalam partai politik berdasarkan laporan dari Andri Hariri. Padahal, Pengadu dalam klarifikasi tanggal 15 Agustus 2017 sudah memberikan keterangan berikut bukti-bukti yang menunjukkan bahwa laporan Andri Hariri adalah tidak berdasar; 2. Para Teradu tidak mengabulkan permohonan Pengadu untuk diberikan berkas dokumen klarifikasi yang dilakukan tanggal 15 Agustus 2017.
Pemohon: Tengku Ardiansyah (Kuasa dari Mahpud)
Teradu:1. Asnawi (Ketua Bawaslu Provinsi Jambi) 2. H. Ahmad Luthfi (Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi)
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di Ruang Sidang DKPP
 
31
Oct
2017
09:00
No Perkara: No. 115/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu telah bertindak tidak proporsional dan tidak profesional karena menetapkan Idhar sebagai anggota Panwas Kabupaten Bima terpilih padahal yang bersangkutan tidak mampu menjawab soal-soal dalm tes tertulis dan mengulang tes kesehatan rohani; 2. Para Teradu menetapkan Abdurrahman sebagai anggota Panwas Kabupaten Bima terpilih padahal terdapat aduan masyarakat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kepengurusan DPD PAN Kabupaten Bima Periode 2010-2015; 3. Para Teradu dalam memilih dan menetapkan komposisi keanggotaan Panwas Kabupaten Dompu hanya memertimbangkan proporsionalitas keterwakilan perempuan, namun mengabaikan pengalaman kerja sebagai penyelenggara Pemilu; Para Teradu telah bertindak sewenang-wenang dan intimidatif karena mewajibkan peserta fit and proper test untuk tidak mengajukan keberatan atas hasil seleksi anggota Panwas yang ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi NTB.
Pemohon: Sri Nuryati
Teradu:1. Khuwailid 2. Bambang Karyono 3. Syamsuddin (Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat)
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di Polda NTB
 
30
Oct
2017
10:00
No Perkara: No. 118/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Teradu telah menghilang dan tidak menjalankan tugasnya selaku anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara sejak tanggal 21 Mei 2017, bersamaan dengan momen penugasan Teradu untuk mengikuti Rapat Evaluasi Pilkada Aceh Tahun 2017 di Kota Subulussalam yang pelaksanaannya diagendakan tanggal 21-23 Mei 2017.
Pemohon: 1. Dedy Mulyadi Selian 2. Fitriyana 3. Sudirman (Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara)
Teradu:Budiman Pasaribu (Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara)
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di Kantor Bawaslu Provinsi Aceh
 
17
Oct
2017
13:30
No Perkara: No. 113/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Para Teradu melalui Surat KIP Provinsi Aceh Nomor 270/2847 tanggal 19 September 2016 telah melakukan sentralisasi pelaksanaan tes kesehatan terhadap seluruh Pasangan Calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota di RSU Zainal Abidin Banda Aceh. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan Surat KPU Nomor 507/KPU/IX/2016 tanggal 10 September 2016. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 572 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 11 Januari 2017 telah menyatakan bahwa proses dan surat hasil pemeriksaan yang dilaksanakan di RSU Zainal Abidin adalah cacat yuridis.
Pemohon: Safaruddin Kuasa dari Cabup Aceh Barat Daya H. Said Syamsul Bahri
Teradu:Ketua dan Anggota KIP Prov. Aceh
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
17
Oct
2017
13:30
No Perkara: No. 116/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu I telah memberikan perlakuan yang berbeda terhadap peserta tes tulis dan wawancara calon Pejabat Eselon III di lingkungan sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur bernama Suharto. Teradu I mengulur waktu selama 15 menit dan memberi kesempatan kepada Suharto yang sebelumnya telah menyatakan mengundurkan diri untuk kembali mengikuti tes tulis dan wawancara; 2. Teradu II memarahi Suharto dan menyebarkan Daftar Riwayat Hidup Pengadu di grup whatsapp komisioner KPU Provinsi Jawa Timur sambil membuat gurauan terkait jumlah anak Pengadu.
Pemohon: Deni Laksono (Kasubbag Teknis Hupmas KPU Kabupaten Jombang)
Teradu:1. Gogot Cahyo Baskoro 2. Choirul Anam (Anggota KPU Provinsi Jawa Timur)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
17
Oct
2017
13:30
No Perkara: No. 114/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Teradu I selaku eksekutor, atas perintah Teradu II, telah meminta uang sebesar Rp. 30.000.000 sebagai ‘mahar’ yang dipersyaratkan agar bisa diloloskan menjadi anggota Panwas Kabupaten Asahan. Pengadu memenuhi permintaan tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 pada tanggal 13 Juli 2017 di Hotel Syariah Alzairi. Teradu I kemudian menyerahkan bank soal-soal seleksi yang isinya ternyata sama dengan yang digunakan pada saat dilakukan tes tertulis.
Pemohon: Pangulu Siregar
Teradu:1. Julius AL Turnib (Tim Asistensi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara) 2. Hardi Munthe (Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
17
Oct
2017
13:30
No Perkara: No. 108/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Para Teradu dengan tanpa alasan telah mengabaikan atau tidak menindaklanjuti laporan dugaan pemalsuan Formulir Model C-KWK, C1-KWK berhologram dan lampirannya yang dilaporkan oleh Ketua Koalisi Paslon Nomor Urut 1 Pilkada Kabupaten Jayapura.
Pemohon: H Arsi Divinubun (Kuasa Irenius Liku Wattan Bolly)
Teradu:1. Fegie Y. Wattimena 2. Anugerah Pata 3. Yacob Paisei (Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
17
Oct
2017
13:30
No Perkara: No. 110/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Teradu tidak melaksanakan Putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk mencabut SK KPU Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.030/V/2017 tentang Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.
Pemohon: Kadir Salwey
Teradu:Adam Arisoi (Ketua KPU Provinsi Papua)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
17
Oct
2017
13:30
No Perkara: No. 111/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu memberikan undangan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara PSU Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Pengadu kurang dari 24 jam dan tanpa disertai SK Perubahan Jadwal dan Tahapan PSU; 2. Para Teradu telah melakukan kebohongan terkait alasan penundaan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara. Rapat koordinasi penyusunan kursi dan pembagian daerah pemilihan legislatif tahun 2019 yang disebutkan tanggal 2 Agustus 2017 dan dijadikan alasan penundaan Pleno Rekapitulasi sesungguhnya tidak pernah ada; 3. Bawaslu Provinsi Papua telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kabupaten Yapen tidak mempunyai landasan hukum; 4. Para Teradu dalam surat tanggapan atas keberatan Pengadu terkait pelaksanaan pleno rekapitulasi menyebutkan bahwa rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat distrik telah selesai dan tidak ada kejadian luar biasa yang mengganggu. Faktanya, terdapat 48 laporan pelanggaran ke Bawaslu Provinsi Papua.
Pemohon: Iwan Kurniawan Niode (Advokat) 2. Latifah Anum Siregar (Advokat) 3. Yusman Conoras (Advokat) Selaku Kuasa dari: Mesak Arebo
Teradu:1. Musa Yosep Sombuk 2. Beatrix Wanane 3. Izak Hikoyabi 4. Tarwinto (Anggota KPU Provinsi Papua)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
17
Oct
2017
13:30
No Perkara: No. 117/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu I-4 secara bersama-sama telah menyalahgunakan wewenang dan mengabaikan objektivitas dalam proses fit and proper test calon sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud untuk kepentingan diri sendiri; 2. Alaih-alih mengusulkan calon sekretaris yang mendapatkan skor tertinggi, Teradu 1-4 malah mengusulkan calon sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yang mendapatkan skor terendah bernama Seprianus Mailuas; 3. Ketidakpatutan juga terjadi ketika Seprianus Mailuas memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada staf KPU Kabupaten Kepulauan Talaud untuk membeli konsumsi kegiatan fit and proper test calon sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud; 4. Teradu 5 melakukan pembiaran dan memberikan dukungan terhadap tindakan Teradu 1-4. Bahkan, Teradu 5 sempat memarahi Pengadu dan meminta agar Pengadu menandatangani Berita Acara Hasil fit and proper test. Pengadu menolak permintaan tersebut.
Pemohon: Rahma Zakawerus (Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud)
Teradu:1. Kader Talenggoran 2. Alex Suru 3. Velma Sumee 4. Mexni Tamaroba (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud) 5. Yessy Momongan (Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
17
Oct
2017
09:00
No Perkara: No. 112/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu I melakukan tindakan yang tidak patut, tidak tertib, dan tidak cermat dengan menyebarkan informasi yang menyesatkan mengenai mekanisme seleksi anggota Panwas Kabupaten/Kota. Teradu I menyatakan bahwa proses seleksi akan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT), namun pada hari pelaksanaannya metode tersebut tidak digunakan; 2. Teradu II tidak memberikan penjelasan yang memuaskan terkait pembatalan penggunaan metode CAT dimaksud, yaitu dengan mengatrakan bahwa penggunaan metode CAT baru sebatas wacana dan belum memadai untuk dilaksanakan.
Pemohon: Heri Hidayat Kuasa dari Sherli Dian Meiliandi
Teradu:1. Abhan (Ketua Bawaslu RI) 2. Fatikhatul Khoiriyah(Ketua Bawaslu Provinsi Lampung)
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di Ruang Sidang DKPP
 
17
Oct
2017
09:00
No Perkara: No. 121/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu telah lalai dan tidak teliti dalam menetapkan Ari Darmastuti dan Boediono sebagai Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Lampung. Penetapan tersebut mengandung konflik kepentingan karena sejak 2014-2017, Ari Darmastuti dan Boediono juga bekerja sebagai Tenaga Ahli Gubernur Lampung; 2. Teradu I mengabaikan laporan masyarakat yang disampaikan pada tanggal 16, 18, dan 29 Agustus 2017 mengenai adanya konflik kepentingan dimaksud; 3. Teradu II pernah diputus bersalah dikenai sanksi peringatan oleh DKPP; 4. Teradu II telah melakukan pemalsuan identitas. Selain sebagai penduduk Lampung dengan NIK 1871014504820008, Teradu II juga tercatat sebagai pemilih di DKI Jakarta tahun 2017 di TPS 32 Kelurahan Paseban, Kec. Senen; 5. Teradu II aktif berkomunikasi dengan Ketua Tim Seleksi karena memiliki kesamaan latar belakang organisasi; 6. Teradu II melanggar undang-undang karea melibatkan keluarga/saudara kandung dalam melaksanakan pekerjaan di Bawaslu Provinsi Lampung.
Pemohon: 1. Aryanto Yusuf 2. Rahmat Husein
Teradu:1. Abhan (Ketua Bawaslu RI) 2. Fatikhatul Khoiriyah (Ketua Bawaslu Provinsi Lampung)
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di Ruang Sidang DKPP
 
16
Oct
2017
14:00
No Perkara: No. 120/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu membatalkan keterpilihan Pengadu sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Batang Hari dengan alasan terbukti terlibat dalam partai politik berdasarkan laporan dari Andri Hariri. Padahal, Pengadu dalam klarifikasi tanggal 15 Agustus 2017 sudah memberikan keterangan berikut bukti-bukti yang menunjukkan bahwa laporan Andri Hariri adalah tidak berdasar; 2. Para Teradu tidak mengabulkan permohonan Pengadu untuk diberikan berkas dokumen klarifikasi yang dilakukan tanggal 15 Agustus 2017.
Pemohon: Tengku Ardiansyah (Kuasa dari Mahpud)
Teradu:1. Asnawi (Ketua Bawaslu Provinsi Jambi) 2. H. Ahmad Luthfi (Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Ruang Sidang DKPP
 
16
Oct
2017
10:00
No Perkara: No. 119/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu membuat daftar hitam nama-nama pendaftar calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dengan tujuan agar tidak diloloskan dalam tahapan seleksi ujian tertulis; 2. Bawaslu RI telah melakukan klarifikasi pada tanggal 14 Juli 2017 atas tindakan Teradu dan memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara terhadapnya; 3. Tindakan Teradu yang membuat dan menyebarluaskan daftar hitam tersebut merupakan fitnah dan melibatkan motif kepentingan pribadi.
Pemohon: Pangarahon Tanjung
Teradu:Aulia Andri (Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Ruang Sidang DKPP
 
02
Oct
2017
10:00
No Perkara: No. 110/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Teradu tidak melaksanakan Putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk mencabut SK KPU Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.030/V/2017 tentang Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.
Pemohon: Kadir Salwey
Teradu:Adam Arisoi (Ketua KPU Provinsi Papua)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Polda Papua
 
29
Sep
2017
09:00
No Perkara: No. 112/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1.Teradu I melakukan tindakan yang tidak patut, tidak tertib, dan tidak cermat dengan menyebarkan informasi yang menyesatkan mengenai mekanisme seleksi anggota Panwas Kabupaten/Kota. Teradu I menyatakan bahwa proses seleksi akan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT), namun pada hari pelaksanaannya metode tersebut tidak digunakan; Teradu II tidak memberikan penjelasan yang memuaskan terkait pembatalan penggunaan metode CAT dimaksud, yaitu dengan mengatrakan bahwa penggunaan metode CAT baru sebatas wacana dan belum memadai untuk dilaksanakan.
Pemohon: Heri Hidayat Kuasa dari Sherli Dian Meiliandi
Teradu:1.Abhan (Ketua Bawaslu RI) 2.Fatikhatul Khoiriyah (Ketua Bawaslu Provinsi Lampung)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Ruang Sidang DKPP
 
27
Sep
2017
13:00
No Perkara: No. 115/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu telah bertindak tidak proporsional dan tidak profesional karena menetapkan Idhar sebagai anggota Panwas Kabupaten Bima terpilih padahal yang bersangkutan tidak mampu menjawab soal-soal dalm tes tertulis dan mengulang tes kesehatan rohani; 2. Para Teradu menetapkan Abdurrahman sebagai anggota Panwas Kabupaten Bima terpilih padahal terdapat aduan masyarakat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kepengurusan DPD PAN Kabupaten Bima Periode 2010-2015; 3. Para Teradu dalam memilih dan menetapkan komposisi keanggotaan Panwas Kabupaten Dompu hanya memertimbangkan proporsionalitas keterwakilan perempuan, namun mengabaikan pengalaman kerja sebagai penyelenggara Pemilu; 4. Para Teradu telah bertindak sewenang-wenang dan intimidatif karena mewajibkan peserta fit and proper test untuk tidak mengajukan keberatan atas hasil seleksi anggota Panwas yang ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi NTB.
Pemohon: Sri Nuryati
Teradu:1. Khuwailid 2. Bambang Karyono 3. Syamsuddin (Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Ruang Sidang DKPP
 
26
Sep
2017
09:00
No Perkara: No. 117/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu I-4 secara bersama-sama telah menyalahgunakan wewenang dan mengabaikan objektivitas dalam proses fit and proper test calon sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud untuk kepentingan diri sendiri; 2. Alaih-alih mengusulkan calon sekretaris yang mendapatkan skor tertinggi, Teradu 1-4 malah mengusulkan calon sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yang mendapatkan skor terendah bernama Seprianus Mailuas; 3. Ketidakpatutan juga terjadi ketika Seprianus Mailuas memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada staf KPU Kabupaten Kepulauan Talaud untuk membeli konsumsi kegiatan fit and proper test calon sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud; 4. Teradu 5 melakukan pembiaran dan memberikan dukungan terhadap tindakan Teradu 1-4. Bahkan, Teradu 5 sempat memarahi Pengadu dan meminta agar Pengadu menandatangani Berita Acara Hasil fit and proper test. Pengadu menolak permintaan tersebut.
Pemohon: Rahma Zakawerus (Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud)
Teradu:1. Kader Talenggoran 2. Alex Suru 3. Velma Sumee 4. Mexni Tamaroba (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud) 5. Yessy Momongan (Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Polda Sulut
 
25
Sep
2017
10:00
No Perkara: No. 114/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Teradu I selaku eksekutor, atas perintah Teradu II, telah meminta uang sebesar Rp. 30.000.000 sebagai ‘mahar’ yang dipersyaratkan agar bisa diloloskan menjadi anggota Panwas Kabupaten Asahan. Pengadu memenuhi permintaan tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 pada tanggal 13 Juli 2017 di Hotel Syariah Alzairi. Teradu I kemudian menyerahkan bank soal-soal seleksi yang isinya ternyata sama dengan yang digunakan pada saat dilakukan tes tertulis.
Pemohon: Pangulu Siregar
Teradu:1. Julius AL Turnib (Tim Asistensi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara) 2. Hardi Munthe (Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Ruang Sidang DKPP
 
22
Sep
2017
09:00
No Perkara: No. 113/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Para Teradu melalui Surat KIP Provinsi Aceh Nomor 270/2847 tanggal 19 September 2016 telah melakukan sentralisasi pelaksanaan tes kesehatan terhadap seluruh Pasangan Calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota di RSU Zainal Abidin Banda Aceh. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan Surat KPU Nomor 507/KPU/IX/2016 tanggal 10 September 2016. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 572 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 11 Januari 2017 telah menyatakan bahwa proses dan surat hasil pemeriksaan yang dilaksanakan di RSU Zainal Abidin adalah cacat yuridis.
Pemohon: Safaruddin Kuasa dari Cabup Aceh Barat Daya H. Said Syamsul Bahri
Teradu:1.Ridwan Hadi 2.Robby Syah Putra 3.Fauziah 4.Junaidi 5.Muhammad 6.Hendra Fauzi 7.Basri M. Sabri (Ketua dan Anggota KIP Provinsi Aceh)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Ruang Sidang DKPP
 
20
Sep
2017
13:00
No Perkara: No. 116/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu I telah memberikan perlakuan yang berbeda terhadap peserta tes tulis dan wawancara calon Pejabat Eselon III di lingkungan sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur bernama Suharto. Teradu I mengulur waktu selama 15 menit dan memberi kesempatan kepada Suharto yang sebelumnya telah menyatakan mengundurkan diri untuk kembali mengikuti tes tulis dan wawancara; 2. Teradu II memarahi Suharto dan menyebarkan Daftar Riwayat Hidup Pengadu di grup whatsapp komisioner KPU Provinsi Jawa Timur sambil membuat gurauan terkait jumlah anak Pengadu.
Pemohon: Deni Laksono (Kasubbag Teknis Hupmas KPU Kabupaten Jombang)
Teradu:1. Gogot Cahyo Baskoro 2. Choirul Anam (Anggota KPU Provinsi Jawa Timur)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Ruang Sidang DKPP
 
18
Sep
2017
10:00
No Perkara: No. 111/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu memberikan undangan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara PSU Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Pengadu kurang dari 24 jam dan tanpa disertai SK Perubahan Jadwal dan Tahapan PSU; 2. Para Teradu telah melakukan kebohongan terkait alasan penundaan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara. Rapat koordinasi penyusunan kursi dan pembagian daerah pemilihan legislatif tahun 2019 yang disebutkan tanggal 2 Agustus 2017 dan dijadikan alasan penundaan Pleno Rekapitulasi sesungguhnya tidak pernah ada; 3. Bawaslu Provinsi Papua telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kabupaten Yapen tidak mempunyai landasan hukum; 4. Para Teradu dalam surat tanggapan atas keberatan Pengadu terkait pelaksanaan pleno rekapitulasi menyebutkan bahwa rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat distrik telah selesai dan tidak ada kejadian luar biasa yang mengganggu. Faktanya, terdapat 48 laporan pelanggaran ke Bawaslu Provinsi Papua.
Pemohon: Iwan Kurniawan Niode (Advokat) Selaku Kuasa dari: Mesak Arebo (masyarakat/swasta)
Teradu:1. Musa Yosep Sombuk 2. Beatrix Wanane 3. Izak Hikoyabi 4. Tarwinto (Anggota KPU Provinsi Papua)
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di Polda Papua
 
14
Sep
2017
14:00
No Perkara: No. 109/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu telah membangkang terhadap Putusan DKPP Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017 karena menggugat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 41/Kpts/KPU Prov.030/IV/2017 yang diterbitkan sebagai tindak lanjut atas Putusan DKPP dimaksud ke PTUN; 2. Gugatan Para Teradu ke PTUN telah mengganggu pelaksanaan PSU di Kabupaten Jayapura; 3. Para Teradu telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap atasan yakni KPU Provinsi Papua dengan kata-kata yang provokatif dengan tujuan menghambat proses pelaksanaan PSU yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua; 4. Para Teradu tidak profesional karena telah menandatangani SK KPPS yang seharusnya bukan kewenangannya, melainkan kewenangan PPS; 5. Para Teradu melakukan Pleno 2 (dua) distrik tapi tidak mengesahkan hasil tersebut sehingga Bawaslu mengeluarkan surat untuk dilakukan penelitian kembali.
Pemohon: 1. Adam Arisoi 2. Tarwinto 3. Izak Randi Hikoyabi 4. Beatrix Wanane 5. Sombuk Musa Yosep (Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua)
Teradu:1. Lidia Maria Mokai 2. Renilda Jozelina Toroby 3. Pieter Silas Wally 4. Manuel Nasadit (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura non-aktif)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Polda Papua
 
14
Sep
2017
10:00
No Perkara: No. 107/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Formulir Model C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK berhologram tidak tersedia di TPS pada hari pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017; 2. Formulir Model C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK berhologram diisi oleh staf sekretariat KPU Kabupaten Jayapura di kantor KPU Kabupaten Jayapura beberapa hari setelah hari pemungutan suara; 3. Terjadi pemalsuan tandatangan KPPS pada Formulir Model C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK; 4. Teradu I, II, dan III secara sengaja tidak mendistribusikan Formulir Model C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK berhologram ke TPS; 5. Teradu IV s/d XIV tidak menggunakan Formulir Model C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK berhologram, tidak mengundang Paslon dan Tim Kampanye dalam proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat Distrik tanggal 16-22 Februari 2017; 6. Teradu XV s/d XXX tidak melaksanakan tugas pengawasan secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Teradu XXI telah berpihak kepada Paslon Nomor Urut 2. Terdapat bukti foto yang menunjukkan Teradu XXI mengacungkan dua jari sebagai simbol Paslon Nomor Urut 2.
Pemohon: Arsi Divinubun (Kuasa dari Ireneus Liku Wattan Bolly, Tim Pemenangan Paslon Bupati-Wakil Bupati Jayapura Yanni-Zadrak Apasedanya)
Teradu:1. Fred H. Sorontou (Anggota KPU Kab. Jayapura) 2. Jhon Saman 3. Trida Asmuruf (Sekretariat KPU Kab. Jayapura) 4. Agustinus Wahey (Ketua PPD Sentani Timur) 5. Albertho Sepnat Banundi (Ketua PPD Sentani Barat) 6. Simson Yaru (Ketua PPD Kemtuk) 7. Ruben Irem (Ketua PPD Kemtuk Gresik) 8. Hendrik Trapen (Ketua PPD Gresi Selatan) 9. Arman Wabiser (Ketua PPD Nimboran) 10. Daniel Mebri (Ketua PPD Nimbokrang) 11. Darius Albert Karafir (Ketua PPD Demta) 12. Adolof Fanggi (Ketua PPD Yapsi) 13. Moses Lory (Ketua PPD Kaureh) 14. Naftaly Kwarje (Ketua PPD Airu) 15. Zeth O Yarisetow (Ketua Panwas Distrik Yokari) 16. Alex Tecuari (Ketua Panwas Distrik Nimboran) 17. Rikhy Puhiri (Ketua Panwas Distrik Sentani Timur) 18. Mesak Waicang (Ketua Panwas Distrik Namblong) 19. Yunus Sawa (Ketua Panwas Distrik Nimbokrang) 20. Aneke Yuliana Yewi (Ketua Panwas Distrik Kemtuk) 21. Yelly F. Felle (Ketua Panwas Distrik Sentani) 22. Nur Kreuta (Ketua Panwas Distrik Waibu) 23. Parmenas Ters (Ketua Panwas Distrik Unurum Guay) 24. Dorsila Okoseray (Ketua Panwas Distrik Raveni Rara) 25. Robert Max Wally (Ketua Panwas Distrik Ebungfauw) 26. Zakarias Pasik (Ketua Panwas Distrik Airu) 27. Orgenes Wouw (Ketua Panwas Distrik Gresi Selatan) 28. Supriyadi (Ketua Panwas Distrik Sentani Barat) 29. Yan Pieter Tegay (Ketua Panwas Distrik Kemtuk Gesi) 30. Saul Kosay (Ketua Panwas Distrik Demta)
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di Polda Papua
 
14
Sep
2017
10:00
No Perkara: No. 108/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Para Teradu dengan tanpa alasan telah mengabaikan atau tidak menindaklanjuti laporan dugaan pemalsuan Formulir Model C-KWK, C1-KWK berhologram dan lampirannya yang dilaporkan oleh Ketua Koalisi Paslon Nomor Urut 1 Pilkada Kabupaten Jayapura.
Pemohon: Arsi Divinubun (Kuasa Irenius Liku Wattan Bolly)
Teradu:1. Fegie Y. Wattimena 2. Anugerah Pata 3. Yacob Paisei (Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua)
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di Polda Papua
 
28
Aug
2017
13:30
No Perkara: No. 102/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Para Teradu tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 001/TM/Pileg/VIII/2016 untuk tidak menetapkan H. Yadi Ilhami sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Partai Demokrat H. Achmad Bisung yang telah meninggal dunia. Alasannya, H. Yadi Ilhami tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Pemohon: 1. Mahyuni 2. Azhar Ridhanie 3. Erna Kasypiah (Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan)
Teradu:1. Samahuddin 2. Hairansyah 3. Nur Kholis Majid 4. Masyithah Umar 5. Sarmuji (Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
28
Aug
2017
13:30
No Perkara: No. 103/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu tidak mengundang Panwaslih Kabupaten Mimika dan Bawaslu Provinsi Papua dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik dan Anggota DPRD pada Pileg Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 tanggal 10 Mei 2017 di Aula Multi Purpose Community Centre (MPCC); 2. Para Teradu tidak menanggapi keberatan mengenai validitas dan keabsahan data yang termuat dalam Formulir Model DB-1 dan EB-1; 3. Para Teradu tidak mematuhi Putusan PTUN Jayapura tanggal 6 Juni 2016 yang telah inkracht dan tetap membacakan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 01/Kpts/KPU Kab.031.434172/V/2017 dan Nomor 02/Kpts/KPU Kab.031.434172/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Parpol dan Penetapan Hasil Perolehan Kursi Pileg Mimika 2014.
Pemohon: Ruben Hokahay Kuasa dari: 1. Anton Bukaleng 2. Yoel Yolemal 3. Eksa Magai
Teradu:1. T. Ocepina Magal 2. Derek Mote 3. Alfrets Petupetu 4. Yoe Luis Rumaikewi 5. Reinhard Gobay (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mimika)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
28
Aug
2017
13:30
No Perkara: No. 106/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu telah bertindak di luar prosedur. Pada saat akan dilakukan pengambilan Formulir C7 KWK dari kotak suara di 13 TPS ditemukan bahwa kotak suara tersebut tidak tersegel, kuncinya tidak ada di dalam sampul, dan Formulir C7 KWK tidak terdapat di dalamnya; 2. Para Teradu melakukan pembiaran kepada sekelompok orang yang tidak memiliki legalitas sebagai PPS dan KPPS untuk bertindak sebagai PPS dan KPPS pada saat pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana pada 7 Juni 2017.
Pemohon: 1. Hamiruddin Udu 2. Hadi Machmud 3. Munsir Salam (Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara)
Teradu:Hasdin Nompo 1. (Anggota Panwaslih Kabupaten Bombana) Arisman 2. Kasjumriati Kadir 3. Andi Usman 4. Ashar 5. Anwar (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bombana)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
28
Aug
2017
13:30
No Perkara: No. 104/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu tidak profesional dalam perencanaan dan pelaksanaan PSU khususnya terkait penganggaran. Akibatnya, penanganan tindak pidana Pemilu oleh pihak terkait (Panwas, Polri, dan TNI) tidak optimal; 2. Pendistribusian logistik ke sejumlah TPS tidak sesuai dengan ketentuan waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga mengganggu pelaksanaan PSU; 3. Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK tidak sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan. Pleno dilaksanakan tanggal 8 Juni 2017, padahal jika merujuk pada jadwal tahapan seharusnya dilaksanakan tanggal 10-11 Juni 2017; 4. KPPS tidak memiliki SK penugasan sehingga tidak memiliki legal standing untuk menyelenggarakan PSU tanggal 7 Juni 2017; 5. Anggota PPK Poleang Tenggara Mahrir dan Ketua PPS Lareto/Lemo Takwin ditangkap di Desa Marampuika Kecamatan Poleang Tenggara karena terlibat politik uang; 6. Teradu I dan III diduga berupaya melakukan pemalsuan dokumen SK KPPS.
Pemohon: H. Kasra Jaru Munara (Calon Bupati Kabupaten Bombana)
Teradu:1. Arisman 2. Kasjumriati Kadir 3. Andi Usman 4. Ashar 5. Anwar (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bombana)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
28
Aug
2017
13:30
No Perkara: No. 105/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu mengeluarkan pernyataan yang mengarah pada dukungan terhadap Paslon Nomor Urut 2 sebagaimana dimuat dalam media online butonpos.com; 2. Teradu tidak menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan Pengadu melalui Surat Nomor 109/P/TIP/BERKAH-01/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017;
Pemohon: H. Kasra Jaru Munara (Calon Bupati Kabupaten Bombana)
Teradu:Hasdin Nompo (Anggota Panwaslih Kabupaten Bombana)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
08
Aug
2017
10:00
No Perkara: No. 104/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu tidak profesional dalam perencanaan dan pelaksanaan PSU khususnya terkait penganggaran. Akibatnya, penanganan tindak pidana Pemilu oleh pihak terkait (Panwas, Polri, dan TNI) tidak optimal; 2. Pendistribusian logistik ke sejumlah TPS tidak sesuai dengan ketentuan waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga mengganggu pelaksanaan PSU; 3. Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK tidak sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan. Pleno dilaksanakan tanggal 8 Juni 2017, padahal jika merujuk pada jadwal tahapan seharusnya dilaksanakan tanggal 10-11 Juni 2017; 4. KPPS tidak memiliki SK penugasan sehingga tidak memiliki legal standing untuk menyelenggarakan PSU tanggal 7 Juni 2017; 5. Anggota PPK Poleang Tenggara Mahrir dan Ketua PPS Lareto/Lemo Takwin ditangkap di Desa Marampuika Kecamatan Poleang Tenggara karena terlibat politik uang; 6. Teradu I dan III diduga berupaya melakukan pemalsuan dokuemn SK KPPS.
Pemohon: H. Kasra Jaru Munara (Calon Bupati Kabupaten Bombana)
Teradu:1. Arisman 2. Kasjumriati Kadir 3. Andi Usman 4. Ashar 5. Anwar (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bombana)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
 
08
Aug
2017
10:00
No Perkara: No. 105/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu mengeluarkan pernyataan yang mengarah pada dukungan terhadap Paslon Nomor Urut 2 sebagaimana dimuat dalam media online butonpos.com; 2. Teradu tidak menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan Pengadu melalui Surat Nomor 109/P/TIP/BERKAH-01/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017;
Pemohon: H. Kasra Jaru Munara (Calon Bupati Kabupaten Bombana)
Teradu:Hasdin Nompo (Anggota Panwaslih Kabupaten Bombana)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
 
28
Jul
2017
13:30
No Perkara: No. 103/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu tidak mengundang Panwaslih Kabupaten Mimika dan Bawaslu Provinsi Papua dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik dan Anggota DPRD pada Pileg Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 tanggal 10 Mei 2017 di Aula Multi Purpose Community Centre (MPCC); 2. Para Teradu tidak menanggapi keberatan mengenai validitas dan keabsahan data yang termuat dalam Formulir Model DB-1 dan EB-1; 3. Para Teradu tidak mematuhi Putusan PTUN Jayapura tanggal 6 Juni 2016 yang telah inkracht dan tetap membacakan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 01/Kpts/KPU Kab.031.434172/V/2017 dan Nomor 02/Kpts/KPU Kab.031.434172/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Parpol dan Penetapan Hasil Perolehan Kursi Pileg Mimika 2014.
Pemohon: Ruben Hokahay Kuasa dari: 1. Anton Bukaleng 2. Yoel Yolemal 3. Eksa Magai
Teradu:1. T. Ocepina Magal 2. Derek Mote 3. Alfrets Petupetu 4. Yoe Luis Rumaikewi 5. Reinhard Gobay (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mimika)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua
 
19
Jul
2017
13:30
No Perkara: No. 102/DKPP-PKE-VI/2016
Pokok Perkara: Para Teradu tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 001/TM/Pileg/VIII/2016 untuk tidak menetapkan H. Yadi Ilhami sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Partai Demokrat H. Achmad Bisung yang telah meninggal dunia. Alasannya, H. Yadi Ilhami tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Pemohon: 1. Mahyuni 2. Azhar Ridhanie 3. Erna Kasypiah (Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan)
Teradu:1. Samahuddin 2. Hairansyah 3. Nur Kholis Majid 4. Masyithah Umar 5. Sarmuji (Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Ruang Sidang DKPP
 
08
Jun
2017
13:00
No Perkara: No. 99/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Bahwa Teradu I dan Teradu II telah membuat surat pernyataan yang disampaikan ke KPU RI mengatas namakan KPU Kab. Halmahera Tengah terkait jawaban yang disampaikan bersama Kuasa Hukum dalam sidang di Mahkamah Konstitusi tanggal 21 Maret 2017 adalah tidak benar; 2. Bahwa menurut pengakuan Teradu II, bahwa surat pernyataan sudah dibuat tanggal 22 setelah sidang di Mahkamah Konstitusi tetapi diserahkan ke KPU RI bukan tanggal 22 akan tetapi Teradu tidak menyebutkan tanggal, dan surat pernyataan tersebut meneurut teradu I diserahkan ke Lawyer Bawaslu, Padahal Bawaslu tidak pernah menggunakan Lawyer dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK); 3. Bahwa Teradu I dan Teradu II juga dalam menyampaikan ke Metro TV yang diberitakan dalam Headline News tanggal 25 Maret 2017 Pukul 06.00 WIB bahwa dalam beritanya ada kecurangan dengan rekaman kejadian di salah satu TPS Kec. Patani Utara, padahal di TPS dimaksud sudah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dimana PSU berdasarkan Rekomendasi Panwas Kec. Pantani Utara. 4. Bahwa menurut pengakuan Teradu II bahwa mereka melakukan Konferensi Pers dengan mengundang Metro TV dan ada dua media elektonik, dan Teradu I lupa nama orang Metro TV dan lupa tempat Konferensi Pers yang dilakukan; 5. Bahwa berdasarkan pengakuan Teradu I dan Teradu II dalam klarifikasi bahwa mereka mengambil langkah seperti ini karena dalam proses penyiapan jawaban ke MK, Teradu I dan teradu II tidak dilibatkan, padahal teradu I mengakui bahwa sejak awal dan terahir besoknya akan disampaikan ke MK, Teradu II membaca seluruh jawaban dan menururtnya tidak ada masalah hanya Teradu I mengoreksi nama Kabupaten yang salah, dan hasil klarifikasi terlampir; 6. Bahwa berdasarkan urain kejadian dan alat bukti, maka teradu I dan Teradu II diduga kuat berpihak kepada Pemohon pada sengketa hasil Pilkada Kab. Halmahera Tengah Tahun 2017, dalam sidang Mahkamah Konstitusi dan dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut diduga kuat difasilitasi oleh pemohon di MK, oleh karena itu teradu I dan teradu II sudah selayaknya diberhentikan dengan tidak hormat dari Anggota KPU Kab. Halmahera Tengah.
Pemohon: 1. Syahrani Somadayo 2. Kasman Tan 3. Safri Awal 4. Pudja Sutamat 5. H. Buchari Mahmud 6. (Ketua KPU Provinsi Maluku Utara)
Teradu:1. Husain Hi Usman 2. Muhammad Tilawah (Anggota KPU Kab. Halmahera Tengah)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
08
Jun
2017
13:00
No Perkara: No. 77/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu pada 15 Februari 2017 melakukan pembukaan kotak suara di Kantor KPU Kabupaten Tebo pukul 09.00 WIB tanpa memberitahu dan tidak dihadiri oleh saksi Paslon Nomor Urut 1; 2. Para Teradu beralasan bahwa pembukaan kotak suara atas perintah Mahkamah Konstitusi. Faktanya, MK tidak pernah mengeluarkan perintah tersebut.
Pemohon: Mudrika (Kuasa dari Wakil Bupati Tebo Hamda)
Teradu:1. Basri 2. Ahdiyenti 3. Riance Juscal 4. Al Fadli 5. Sri Asteti (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tebo)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
08
Jun
2017
13:00
No Perkara: No. 64/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu 1-5 meloloskan Paslon Mohammad Yasin Payapo dan Timotius Akerina sebagai peserta Pilkada Kabupaten Seram Bagian Barat, padahal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat karena masih memiliki hutang yang berpotensi merugikan negara; 2. Teradu 1-5 bertanggung jawab atas adanya surat suara cadangan yang melebihi 2,5% dari jumlah DPT di sejumlah TPS yang berada di wilayah Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Huamual, Kecamatan Amalatu, Kecamatan Kairatu, Kecamatan Taniwel Timur, dan Kecamatan Huamual Belakang; 3. Teradu 1-5 bertanggung jawab atas adanya selisih jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang termuat dalam Form DB1-KWK dengan yang termuat dalam Form DA1-KWK untuk Kecamatan Huamual sebanyak 220 orang; 4. Teradu 6-8 tidak menindaklanjuti laporan Saksi Paslon Nomor Urut 1 Paulus Semuel Puttileihalat dan Hi Amirudin mengenai adanya ketidaksesuaian antara DPT yang ditetapkan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat dengan yang ditetapkan oleh PPK Taniwel, Taniwel Timur, dan Amalatu;
Pemohon: Hemy Alex Wenno (Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1)
Teradu:1. Silehu Ahmad 2. Syarif Hehanusa 3. Jafar Patty 4. James Sahusilawane 5. Zefnath Laturumakina (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Barat) 6. Haris Kaliky 7. Hijrah Tankotta 8. Upang Jalil (Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Seram Bagian Barat)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
08
Jun
2017
13:00
No Perkara: No. 65/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu 1-5 meloloskan Paslon Mohammad Yasin Payapo dan Timotius Akerina sebagai peserta Pilkada Kabupaten Seram Bagian Barat, padahal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat karena masih memiliki hutang yang berpotensi merugikan negara; 2. Teradu 6-8 tidak mengawasi proses dan tidak menindaklanjuti pelanggaran sehingga KPU Kabupaten Seram Bagian Barat bisa meloloskan Bakal Paslon yang diketahui tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pilkada Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017; 3. Teradu 1-5 bertanggung jawab atas adanya surat suara cadangan yang melebihi 2,5% dari jumlah DPT di sejumlah TPS yang berada di wilayah Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Huamual, Kecamatan Amalatu, Kecamatan Kairatu, Kecamatan Taniwel Timur, dan Kecamatan Huamual Belakang; 4. Teradu 6-8 tidak menindaklanjuti laporan Saksi Paslon Nomor Urut 3 atas kelebihan surat suara cadangan tersebut; 5. Teradu I bertindak tidak netral dan berpihak karena terbukti mengajak Abdul Sarip Samal selaku Tim Relawan Paslon Nomor Urut 3 untuk mendukung Paslon tertentu;
Pemohon: Abdul Halim Tuheteru (Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3)
Teradu:1. Silehu Ahmad 2. Syarif Hehanusa 3. Jafar Patty 4. James Sahusilawane 5. Zefnath Laturumakina (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Barat) 6. Haris Kaliky 7. Hijrah Tankotta 8. Upang Jalil (Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Seram Bagian Barat)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
08
Jun
2017
13:00
No Perkara: No. 81/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Teradu pada 25 Oktober 2016 diduga melakukan percobaan penyuapan kepada Anggota KPU Kabupaten Serdang Bedagai Edi Susilo dengan tujuan agar meloloskan Teradu menjadi Sekretaris KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
Pemohon: Andi Ruspar (Wiraswasta)
Teradu:1. Arisman 2. Kasjumriati Kadir 3. Andi Usman 4. Ashar 5. Anwar (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bombana)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
08
Jun
2017
13:00
No Perkara: No. 82/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Bombana tanggal 17 Februari 2017 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU); 2. Terdapat warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih ikut mencoblos di TPS 2 Tahi Ite; 3. Teradu 2 mengeluarkan pernyataan di media sosial, “atas nama keluarga besar KPU Bombana mengucapkan selamat kepada Bpk. H. Tafdil dan Johan Salim sebagai suara terbanyak atas pleno yang telah ditetapkan oleh KPU Kab. Bombana pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017”.
Pemohon: H. Kasra Jaru Munara (Calon Bupati Kabupaten Bombana)
Teradu:1. Arisman 2. Kasjumriati Kadir 3. Andi Usman 4. Ashar 5. Anwar (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bombana)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
08
Jun
2017
13:00
No Perkara: No. 83/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu 1 dan 2 bersama Sekretaris KPU Kota Kendari Muskom melakukan pertemuan dengan Tim Kampanye dan Paslon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Nomor Urut 2 Adriatma Dwi Putra di rumah jabatan Walikota Kendari tanpa sepengetahuan 2 (dua) anggota KPU Kota Kendari yang lain; 2. Teradu III melakukan pertemuan dengan Tim Kampanye Paslon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Razak-Haris atas nama Yusran Taridala dalam masa tahapan Pilkada Kota Kendari yaitu pada 21 Februari 2017 di restoran Pronto. Pertemuan kemudian dipindahkan ke kamar 220 Hotel Imperial dengan alasan agar tidak terekam CCTV.
Pemohon: 1. Hamiruddin Udu 2. Hadi Machmud 3. Munsir Salam (Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara)
Teradu:1. Hayani Imbu 2. Abdul Wahid Daming (Ketua dan Anggota KPU Kota Kendari) 3. Hasriani Mulhadi (Staf Sekretariat KPU Kota Kendari)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
08
Jun
2017
13:00
No Perkara: No. 73/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Boalemo Nomor 54/Panwaslu-Kab/BLM/2016 atas laporan masyarakat mengenai Bakaln Calon Bupati Hi Darwis Moridu; 2. Para Teradu menerima uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk meloloskan Paslon Perorangan Hi Darwis Moridu; 3. Para Teradu tidak melakukan verifikasi atas SKCK Hi Darwis Moridu yang mencatumkan keterangan bahwa Hi Darwis Moridu pernah terlibat dalam tindak pidana penganiayaan; 4. Ijazah Paket C Hi Darwis Moridu diketahui tidak memenuhi syarat;
Pemohon: 1. Rais Susanto Nango 2. Anton Abdullah 3. Suhendra Towapo (LSM Jaringan Rakyat Anti Korupsi)
Teradu:1. Amir Dj Koem 2. Jan F. Tuna 3. Noldi Biya 4. Herman Barter 5. Asri Djibu (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Boalemo)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
08
Jun
2017
13:00
No Perkara: No. 92/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Para Teradu telah bertindak tidak profesional karena membiarkan kantor Panwaslih Kota Pekanbaru kosong tanpa pegawai, sehingga Pengadu kesulitan saat akan menyampaikan Laporan Pelanggaran Pemilihan.
Pemohon: Wan Subantriarti (Kuasa dari Paslon Dastrayani Bibra-Said Usman Abdullah)
Teradu:1. Indra Khalid Nasution 2. Agung Nugroho 3. Yasrif Yakup Tambusai (Ketua dan Anggota Panwaslih Kota Pekanbaru)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
08
Jun
2017
13:00
No Perkara: No. 93/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu 1-5 tidak cermat dalam melakukan verifikasi persyaratan bakal calon Walikota Pekanbaru Firdaus MT terkait tanda terima penyerahan LHKPN tanggal 6 November 2015; 2. Teradu 1-5 tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi kepada KPK sebagai pihak yang berwenang memeriksa LHKPN; 3. Teradu 1-5 menerima berkas LHKPN bakal calon Walikota Pekanbaru Firdaus MT di luar jadwal yang ditentukan dan formatnya tidak sesuai dengan yang dimaksud peraturan perundang-undangan; 4. Teradu 6-8 tidak menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat dalam hal pengawasan persyaratan calon Walikota Pekanbaru Firdaus MT.
Pemohon: Wan Subantriarti (Kuasa dari Paslon Dastrayani Bibra dan Said Usman Abdullah)
Teradu:1. Amiruddin Sijaya 2. Abdul Razak 3. Yelli Nofiza 4. Mai Andri 5. Arwin (Ketua dan Anggota KPU Kota Pekanbaru) 6. Indra Khalid Nasution 7. Agung Nugroho 8. Yasrif Yakup Tambusai (Ketua dan Anggota Panwaslih Kota Pekanbaru)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
08
Jun
2017
13:00
No Perkara: No. 91/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu bertanggung jawab atas adanya 108 petugas KPPS yang tidak tercantum dalam daftar sebagaimana diserahkan kepada Tim Kampanye pada 13 Februari 2017; 2. Para Teradu pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tanggal 22 Februari 2017 di Hotel Swiss-Bellin Kota Singkawang menyatakan bahwa daftar nama KPPS yang diserahkan kepada Tim Kampanye pada 13 Februari 2017 adalah daftar yang belum valid; 3. Para Teradu melaksanakan pembentukan KPPS di luar jadwal tahapan yang ditentukan yakni paling lambat 14 Januari 2017.
Pemohon: Muhammad Abdurrahman
Teradu:4. Ramdan 5. Soling 6. Erwin Irawan 7. Riko 8. Syahrial (Ketua dan Anggota KPU Kota Singkawang)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
08
Jun
2017
13:00
No Perkara: No. 100/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Terkait adanya indikasi Komisioner KPU Polewali Mandar saudara Fitrinela Patonagi, SH., MH yang diduga memiliki identitas ganda berupa KTP yang digunakan saat mendaftar sebagai calon komisoner KPU Kota Makassar, Prov. Sulbar dan Calon Komisioner KPU Kab. Polewali Mandar antara Bulan Oktober – Desember 2013; 2. Diduga pada saat dilantik menjadi Anggota KPU Kab. Polewali Mandar oleh KPU Provinsi Sulbar sebagai pengganti antgar waktu anggota KPU Polewali Mandar pada tanggal 7 Agustus 2015 saudara Fitrinela Patogi, SH.,MH belum memiliki identitas kependudukan yang sah dari pemerintah Kab. Polewali Mandar; 3. Diduga KPU prov. Sulbar tidak melakukan Verifikasi faktual atas keabsahan identitas kependudukan saudara Fitrianela Patonagi, SH., MH saat akan ditetapkan sebagai Pengganti Antar Waktu anggota KPU Polewali Mandar.ra Teradu pada 15 Februari 2017 melakukan pembukaan kotak suara di Kantor KPU Kabupaten Tebo pukul 09.00 WIB tanpa memberitahu dan tidak dihadiri oleh saksi Paslon Nomor Urut 1; 4. Para Teradu beralasan bahwa pembukaan kotak suara atas perintah Mahkamah Konstitusi. Faktanya, MK tidak pernah mengeluarkan perintah tersebut.
Pemohon: Mulyadi (PKC PMII Provinsi Sulawesi Barat)
Teradu:Fitrinela Patonagi (Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
08
Jun
2017
13:00
No Perkara: No. 101/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan DKPP atas teradu Sdr. Saiful Kasim. Diketahui bahwa teradu dalam melakukan rekrutmen PPS kelurahan Sinyonyoi Selatan, yang dimana KPU Kab. Mamuju tidak berpedoman pada ketentuan perundang-undangan pemilihan. Dengan tidak dilakukannya proses perekrutan secara terbuka tersebut; 2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan DKPP atas teradu Sdr. Saiful Kasim, diketahui bahwa teradu dalam melakukan menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu Kec. Kalukku yang diteruskan panwaslu Kab. Mamuju ke KPU Kab. Mamuju atas dugaan pelanggaran Kode Etik Sdr. Saiful kasim tidak dilakukannya proses perekrutan secara terbuka tersebut, yang dimana KPU kab. Mamuju sebagai penyelenggara pemilu melanggar prinsip dasar etika dan Prilaku sebagai penyelenggara pemilihan yakni asas kepastian hukum, asas profesional, asas tertib dan asas akuntabilitas. 3. Bahwa sesuai dengan pengakuan saiful kasim, KPU Kab. mamuju hanya wawancara atau proses tertulis sebagaimana proses perekrutan tanpa melalui proses wawancara atau proses tertulis sebagaimana perekrutan PPS yang lain sehingga hal ini bertentangan dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2013 tentang tata kerja dan surat edaran KPU RI No. 324/KPU/VI/2016 perihal rekrutmen anggota PPK, PPS dan KPPS tanggal 14 Juni 2016; 4. Bahwa pada tanggal 16 November 2016, Panwaslu Kab. mamuju melayangkan surat No. 140/K.Bawaslu-Prov.SR-03/HK-01.01/XI/2016 perihal penerusan Rekomendasi Panwaslu Kec. Kalukku atas dugaan pelanggaran Saiful Kasim dinyatakan terbukti oleh Panwaslu Kab. Mamuju sehingga meneruskan ke KPU Kab. Mamuju; 5. Bahwa sesuai dengan pengakuan Sdr. Saiful Kasim bahwa KPU Kab. Mamuju memberhentikan dirinya sebagai bawahanya tanpa melakukan klarifikasi tapi langsung menyerahkan surat Keputusan No. 47/KPTS/KPU-Kab.033.433438/XI/2016
Pemohon: Busran Riandhy (Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat)
Teradu:1. Hamdang Dangkang 2. Tri Winarno 3. Firman Haris 4. Bambang Arianto 5. Alimin Muhammad Barangan (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mamuju)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
08
Jun
2017
13:00
No Perkara: No. 56/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu melanggar mekanisme dan prosedur dalam penerbitan SK Nomor 24/Kpts/KPU-Kab.Busel/KWK/VIII/2016 karena tidak memberitahukan secara resmi kepada Pengadu; 2. Teradu telah melakukan kebohongan publik, memihak, dan tidak profesional karena membuat pernyataan di media massa bahwa dokumen B1.KWK Pengadu tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU. Selain itu, Teradu menjadikan dokumen Paslon lain sebagai rujukan pada saat memberikan pernyataan mengenai B1.KWK milik Pengadu; 3. Teradu telah mengelabui Pengadu karena membuat pernyataan berbeda. Sebelumnya, pada 10 Agustus 2016 Teradu menyatakan bahwa dikumen pencalonan Pengadu sudah Memenuhi Syarat (MS), namun pada 12 Agustus 2016 Teradu menerbitkan surat keputusan yang menyatakan Pengadu tidak lolos verifikasi.
Pemohon: 1. Robiatin Adawiyah 2. Ibrahim Azis (Kuasa Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Laode Budi Utama dan Laoda Abdul Manan)
Teradu:La Ode Masrizal Mas’ud (Ketua KPU Kabupaten Buton Selatan)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
08
Jun
2017
13:00
No Perkara: No. 57/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Teradu tidak melaksanakan janjinya yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan kepada publik dan Pengadu untuk meneliti dugaan berpindahnya KTP dukungan yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Buton Selatan dari Bakal Calon La Ode Budi Utama-La Ode Abdul Manan kepada Bakal Calon Agus Salim-La Ode Agus.
Pemohon: Gafarudin Aliansi Masyrakat Buton Selatan)
Teradu:Jumadi (Ketua Panwaslih Kabupaten Buton Selatan)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
08
Jun
2017
13:00
No Perkara: No. 94/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu tidak profesional dalam melakukan penelitian dan verifikasi atas dokumen persyaratan calon berupa ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat dan La Ode Arusani sehingga cantuman riwayat pendidikan dalam BB2.KWK dan Alat Peraga Kampanye yang diterbitkan Para Teradu tidak benar; 2. Teradu 1 telah menguntungkan salah satu kandidat dengan cara mencantumkan pendidikan MAN sehingga cocok dengan preferensi masyarakat terhadap pemimpin yang kuat nuansa keagamaannya. 3. Teradu 2 telah lalai dalam melakukan tugasnya sehingga kandidat yang seharusnya Tidak Memenuhi Syarat menjadi Memenuhi Syarat.
Pemohon: 1. La Una Ismail 2. Gafarudin (Aliansi Masyrakat Buton Selatan)
Teradu:1. Jumadi (Ketua Panwaslih Kabupaten Buton Selatan) 2. La Ode Masrizal Mas’ud (Ketua KPU Kabupaten Buton Selatan)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
08
Jun
2017
13:00
No Perkara: No. 95/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu I tidak melakukan penelitian terhadap para Calon Bupati dan Wakil Bupati khususnya menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi yaitu tentang tanggungan hutang baik secara perorangan maupun secara badan hukum; 2. Teradu II dengan sengaja membuat daftar pemilih ganda dengan cara memasukan nama yang sama di dalam daftar pemilih tetap menggunakan “tanda titik” sehingga sistem komputer tidak dapat membaca nama yang sama; 3. Teradu II dengan sengaja mengumumkan dan menempelkan DPT secara tidak beraturan yaitu tidak sesuai dengan abjad dengan tujuan untuk mengecoh para pemilih sedangkan kepada kepada saksi diberikan DPT sesuai abjad dengan tujuan mempersulit saksi dalam mencocokan pemilih; 4. Teradu III dengan sengaja membagikan surat undangan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dan bahkan pada saat pemungutan suara; 5. Teradu IV adalah Sekretaris Majelis Pertimbangan Cabang dalam susunan personalia Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten MTB 2012-2017; 6. Teradu V dengan sengaja melakukan kesalahan prosedur dengan mengambil alih tugas dan tanggungjawab mendaesain jenis dan spesifikasi surat suara dari Teradu III; 7. Teradu I-V (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat) dengan sengaja mencetak surat suara melebihi ketentuan Undang-Undang yang berlaku. 8. Teradu VI sengaja melakukan money politik untuk mendukung Paslon Nomor urut 1 (Petrus Fatlolon dan Agustinus Utuwaly).
Pemohon: Rikloof Lambiombir (Kuasa dari Petrus Paulus Rerembinan Taborat dan Jusuf Siletty)
Teradu:1. Yohana Lololuan 2. Paulus Jambormias 3. Hendrikus Serin 4. Petrus R. Lartutul 5. Marthen Kanikir (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat) 6. Anthon Miru (KPPS Desa Kamatabun)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
08
Jun
2017
13:00
No Perkara: No. 67/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu 1-5 mencetak surat suara melebihi ketentuan 2,5% dari jumlah pemilih dlm DPT; 2. Teradu 1 dan 4 memerintahkan KPPS TPS IV Desa Olit untuk menghentikan pemungutan suara dan melarang pemilih yang datang membawa KTP nasional, KK, dan Surat Keterangan Kepala Desa untuk menggunakan hak pilih; 3. Teradu 1-5 bertanggung jawab atas tindakan PPS yang tidak mengumumkan DPT di tempat umum; 4. Teradu 3 terlibat dalam kepengurusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat periode 2012-2017; 5. Teradu 1-5 tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslih Kabupaten MTB Nomor 074, 075, dan 076 tanggal 20 Februari 2017; 6. Teradu 6-8 tidak memberikan rekomendasi kepada Polres MTB untuk melakukan proses hukum terhadap Teradu 1-5 atas penolakan menindaklanjuti rekomendasi Panwaslih Kabupaten MTB; 7. Teradu 6-8 tidak menindaklanjuti Laporan Pengaduan Nomor 06/LP/Pilbup/II/2017 dan Nomor 08/LP/Pilbup/II/2017.
Pemohon: Lodwyk Wessy, Elia R Sianressy, Deni F Sianressy dan Horatio N Sianressy (Kuasa dari D. Oratmangun dan Markus Faraknimella)
Teradu:1. Yohana Lololuan 2. Paulus Jambormias 3. Hendrikus Serin 4. Petrus R. Lartutul 5. Marthen Kanikir (Ketua & Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara Barat) 6. Gerson Lambiombir 7. Heri Lerebulan 8. Tomas Wakono (Panwas Kab. MTB)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
08
Jun
2017
09:00
No Perkara: No. 69/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu I pada Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat kabupaten tanggal 27 Februari 2017 menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara tanpa melakukan penghitungan suara dari 6 (enam) distrik, yaitu Dagai, Ilamburawi, Lumo, Molanikime, Yambi, dan Yamoneri; 2. Teradu I mengaku melakukan penetapan hasil rekapitulasi tersebut di atas berdasarkan rekomendasi Panwaslih yang diketahui tanpa melalui kajian dan hanya berupa tulisan tangan; 3. Teradu I dalam menindaklanjuti rekomendasi Panwaslih dimaksud tidak didahului konsultasi kepada atasannya yakni KPU Provinsi Papua; 4. Teradu II pada 20 Februari 2017 memerintahkan Ketua dan Anggota PPD masing-masing atas nama Minder Wanimbo dan Waningga Gire untuk memindahkan perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 kepada Paslon Nomor Urut 2 dan 3 sehingga perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 berkurang sebanyak 5.110 suara; 5. Rekomendasi yang dibuat Teradu II tidak berdasarkan ketentuan peraturan dan diduga bertujuan untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 3.
Pemohon: 1. Heru Widodo 2. Supriyadi 3. Dhimas Pradana 4. Aan Sukirman (Kuasa Cabup-Cawabup Puncak Jaya Yustus Wonda-Kirenius Telenggen)
Teradu:1. Jennifer Darling Tabuni (Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya) 2. Denio Wonda (Ketua Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
08
Jun
2017
09:00
No Perkara: No. 70/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten tanggal 25 Februari 2017 meminta aparat keamanan untuk menyita ponsel saksi Paslon; 2. Teradu 1-5 tidak melakukan rekapitulasi perolehan suara dari 6 (enam) Distrik, yaitu Dagai, Ilamburawi, Lumo, Molanikime, Yambi, dan Yamoneri; 3. Para Teradu mengusir Saksi Paslon dan PPD 6 (enam) Distrik dari ruangan Rapat Pleno; 4. Teradu 6 mengeluarkan dan membuat rekomendasi dengan cara yang tidak sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
Pemohon: 1. Titus Tabuni 2. Jean Janner G (Kuasa dari Cabup-Cawabup Rinus Telenggen dan Usman Telenggen)
Teradu:1. Jennifer Darling Tabuni 2. Rainus Murib 3. Beleki Gire 4. Emaus Wonda 5. Ipius Wonda (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya) 6. Denio Wonda 7. Paul Rumbekwan 8. Epius Wea (Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
08
Jun
2017
09:00
No Perkara: No. 68/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Para Teradu pada 15 Maret 2017 melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi di Hotel Bintang Griya Wisata Jakarta tanpa dihadiri Panwaslih Kabupaten Intan Jaya. Pleno tersebut mengubah hasil Rapat Pleno Rekapitulasi pada 24 Februari 2017. Pleno 15 Maret 2017 menetapkan Paslon Nomor Urut 3 sebagai peraih suara terbanyak, sementara Pleno 24 Februari menetapkan Paslon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak.
Pemohon: Relika Tambunan (Kuasa Cabup Intan Jaya Yulius Yapugau)
Teradu:1. Linus Tabuni 2. Linus Bagau 3. Serpianus Sondegau (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
08
Jun
2017
09:00
No Perkara: No. 87/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu I melaksanakan proses rekrutment KPPS, PPPL, PPS, dan PPD melibatkan pejabat pemerintah; 2. Pada tanggal 15 Februari 2017 di Distrik Gelok Beam tidak dilaksanakan pemungutan suara di 5 (lima) TPS, namun pleno penghitungan suara tetap laksanakan; 3. Di Distrik Poga terjadi protes warga pada tanggal 14 Februari 2017 terhadap penerbitan SK KPPS ganda yang dilakukan Teradu I; 4. Pada tanggal 17 Januari 2017 Teradu I dan Teradu II melakukan pembiaran pemakaian fasilitas pemerintah terhadap Paslon No.2; 5. Teradu tidak memberikan informasi mengenai laporan Palon No. 1 sejak tanggal 15 Februari 2017 s.d 20 Februari 2017; 6. Teradu II melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Lanny Jaya pada tanggal 29 Maret 2017; 7. Pada tanggal 24 Februari 2017, Paslon No.1 menyatakan keberatan terhadap pelaksanaan Pleno, karena pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Teradu II.
Pemohon: 1. Nasirudin Pasigai 2. Muhammad 3. Rustaman Herman (Advokat)
Teradu:1. Tanus Kagoya (Ketua KPU Kab. Lanny Jaya) 2. Niritius Kiwo (Ketua Panwas KPU Kab. Lanny Jaya)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
08
Jun
2017
09:00
No Perkara: No. 86/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu telah melakukan pembukaan kotak suara pada tanggal 16 Maret 2017, padahal undangan pemberitahuan pelaksanaan pembukaan kotak suara untuk pemenuhan alat bukti di MK baru dikeluarkan tanggal 17 Maret 2017; 2. Teradu I tidak mengakomodasi laporan yang disampaikan para saksi Paslon dan keberatan yang disampaikan Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil; 3. Teradu II memiliki hubungan kekerabatan dengan Saksi Paslon Nomor Urut 3 pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten. Saksi Paslon dimaksud adalah istri dari Teradu II; 4. Teradu 6-10 tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran pencoblosan lebih dari satu kali oleh pemilih yang terjadi di beberapa TPS
Pemohon: Samsudin, Arco Misen dan Aan Sukirman Selaku Kuasa dari Safriadi (Calon Bupati Aceh Singkil)
Teradu:Yarwin Adi Darma, Syahrial Raf, Rahmi Syukur, Dodi Syahputra & Tita Rospita (Ketua dan Anggota KIP Kab. Aceh Singkil) Baihaqi IBR, Zainuddin, Kadimon AL, Deva Susanti dan Syamsinar (Ketua dan Anggota Panwas Kab. Aceh Singkil)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
08
Jun
2017
09:00
No Perkara: No. 85/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu 1 membentuk PPK, PPS, dan KPPS yang tidak memenuhi syarat sebagai Penyelenggara Pemilu karena telah menjabat lebih dari 2 periode; 2. Teradu 1 karena kelalaiannya atau kesengajaannya telah mengakibatkan hilangnya hak pemilih yang disebabkan: (a) tidak diberikannya C6; (b) terjadi pembuangan C6; (c) saksi Pengadu tidak diberikan DPT di sejumlah TPS; (d) mengabaikan keberatan Pengadu yang disampaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten; 3. Teradu 2 tidak menindaklanjuti laporan Timses Pengadu; 4. Teradu 3, 4, dan 5 merangkap jabatan sebagai Timses Paslon Nomor Urut 5.
Pemohon: 1. Muhamad Asrun 2. Ai Latifah Fardiyah 3. Ismiyati 4. Vivi Ayunita K 5. M. Jodi Santoso (Kuasa Cabup Nagan Raya Teuku Raja Keumangan)
Teradu:1. Muhammad Yasin (Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya) 2. Jufrizal (Ketua Panwaslih Kabupaten Nagan Raya) 3. Said Junaidi (Ketua KPPS TPS 1 Gampong Mon Bateung) 4. Usman Ali (Ketua PPS Desa Pasir Luar) 5. Taufit (Anggota PPK Tadu Raya)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
08
Jun
2017
09:00
No Perkara: No. 74/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu 2 memaksa petugas KPPS mengambil Form C_KWK hologram dan lampiran C1-KWK hologram dari dalam kotak suara. Tindakan tersebut dilakukan atas perintah Teradu 1 dan bertujuan untuk melakukan manipulasi suara; 2. Teradu 1 memiliki hubungan kekerabatan dengan Calon Nomor Urut 5 Benyamin Arisoy; 3. Para Teradu bertanggung jawab atas adanya penambahan suara bagi Paslon Nomor Urut 5 sebanyak 1.297 suara pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tanggal 24 Februari 2017. Berdasarkan hasil perbandingan data C1-KWK, perolehan suara Paslon Nomor Urut 5 hanya sebesar 1.110 suara, bukan 2.407 suara; 4. Pengadu menemukan adanya kecurangan di TPS 01 Kampung Rembai Distrik Wonawa berupa pencoblosan surat suara oleh anak di bawah umur.
Pemohon: 1. Eva Yulianti 2. Junaedi 3. Andi Ahsanal Zamakhsyari
Teradu:1. Moris C. Muabay 2. Septinus Ruwayari (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
08
Jun
2017
09:00
No Perkara: No. 89/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Bahwa Teradu VI s/d VIII mengada-ada dalam menetapkan pelanggaran Paslon TOFAN dengan dasar hukum yang tidak tepat. Hal tersebut direspon oleh Teradu I s/d V secara tergesa – gesa dalam mengambil keputusan pembatalan terhadap paslon TOFAN saat dilaksanakannya rapat pleno pembatalan paslon yang didampingi/mendapat arahan dari KPU Provinsi Papua dengan mengabaikan surat KPU RI yang baru saja diterima; 2. Instruksi KPU RI yang disampaikan melalui surat, terkesan diulur-ulur oleh KPU Provinsi Papua yang diduga mempunyai hubungan saudara kandung dengan Paslon nomor urut 5, sehingga dengan berbagai alasan mencoba menggunakan kedudukannya untuk menjegal paslon nomor urut 1 yang mendapatkan perolehan suara terbanyak; 3. Bahwa terindikasi adanya arahan dari KPU Provinsi Papua kepada Teradu I s/d V yang membangkang untuk tidak melasanakan instruksi yang disampaikan KPU RI melalui surat.
Pemohon: Alloysius Renwarin (Advokat)
Teradu:1. Moris C Muabuai 2. Awal Rahmadi 3. Max A. Paduli 4. Ruben DL. Arebo 5. Septinus Ruwayari. (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen) 6. Frank W. Pedai 7. Ama Jalali 8. Elisabeth Kansai. (Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
08
Jun
2017
09:00
No Perkara: No. 46/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Teradu menyampaikan keberatan dan mengeluarkan rekomendasi yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang benar dan cenderung bersifat penafsiran serta tidak didahului oleh kajian yang sistematis dan komprehensif untuk 17 (tujuh belas) distrik agar dilakukan PSU saat berlangsungnya pleno rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayapura. Sehingga 17 (tujuh belas) distrik yang belum dibacakan, hasil perhitungan suaranya dibatalkan oleh KPU Kabupaten Jayapura dan pleno tersebut dihentikan.
Pemohon: Obed Kromsian (Panwas Distrik Depapre)
Teradu:Ronald M. Manoach (Ketua Panwaslu Kabupaten Jayapura)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
08
Jun
2017
09:00
No Perkara: No. 79/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Para Teradu mengeluarkan rekomendasi melebihi yang diminta oleh Pengadu yakni agar memeriksa dugaan pelanggaran di 25 TPS yang tersebar di Kabupaten Maybrat. Selain meminta KPU Kabupaten Maybrat menunda proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik se-Kabupaten Maybrat melalui Surat Nomor 53/Panwaslu-MBT/II/2017 tanggal 17 Februari 2017, Para Teradu juga melalui Rekomendasi Nomor 01/Rek.Panwaslu.MBT/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 meminta KPU melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 269 TPS (seluruh TPS) di Kabupaten Maybrat.
Pemohon: Habel Howay
Teradu:1. Aris Naa 2. Imanuel Tahrin 3. Samuel Asmuruf (Ketua dan Panwaslih Kabupaten Maybrat)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
08
Jun
2017
09:00
No Perkara: No. 80/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu tetap melaksanakan Pleno Rekapitulasi tingkat distrik walaupun ada surat penghentian Pleno dari Panwaslih Kabupaten Maybrat tanggal 17 Februari 2017; 2. Para Teradu tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Maybrat Nomor 01/Rek.Panwaslu.MBT/II/2017 tanggal 20 Februari 2017; 3. Para Teradu melaksanakan Pleno tingkat Distrik Aitiyo Barat melewati batas waktu. Teradu I menolak hasil Pleno tersebut dan menganulirnya. Atas tindakannya tersebut, Teradu I sempat dievakuasi aparat keamanan untuk menghindari serangan dari pendukung Paslon Nomor Urut 1; 4. Para Teradu melaksanakan Pleno tingkat Kabupaten tanpa kehadiran Teradu I, saksi Paslon Nomor Urut 2, dan Panwaslih Kabupaten Maybrat
Pemohon: Habel Howay
Teradu:1. Maria Kocu 2. Nehemia Isir 3. Yohanes Homer 4. Jefrianus Duwith 5. Semuel Yumte (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maybrat)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
08
Jun
2017
09:00
No Perkara: No. 84/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu 1-5 tidak cermat dalam verifikasi DPS yang kemudian ditetapkan menjadi DPT, sehingga banyak rekayaasa data pemilih baik fiktif maupun pemilih dibawah umur; 2. Teradu 1-5 tidak mengumumkan tahapan pilkada secara terbuka, sehingga bakaln calon kesulitan untuk berpartisipasi; 3. Teradu 6-8 mendukung teradu 1-5 dengan cara mengabaikan keberatan para saksi pada pleno rekapitulasi dan mengabaikan penghilangan 8 kotak suara di distrik Dikar serta membiarkan 2 kotak suara tidak dihitung; dan 4. Teradu 6-8 tidak menidaklanjuti laporan yang disampaikan oleh organisasi SOMAPESI
Pemohon: Herman Mambrasar Memberi kuasa kepada Metuzalak Awom
Teradu:1. Dominggus Seimar 2. Endang Wulansari 3. Karlos Awabiti 4. Silas Yembise 5. Simon Petrus Baru (Ketua dan Angoota KPU Kab. Tambrauw) 6. Yohanes Manyambauw 7. Andrianus T. Kambu 8. Rosalina Yewen (Ketua dan Anggota Panwaslih Kab. Tambrauw)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
08
Jun
2017
09:00
No Perkara: No. 88/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu 1-5 bertindak tidak netral karena hanya mendengar masukan dari Pslon Nomor Urut 1, sementara masukan dari Paslon Nomor Urut 2 diabaikan; 2. Teradu 1-5 pada 18 Februari 2017 membuat pernyataan diskualifikasi Paslon Nomor Urut 2 tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas; 3. Teradu 1-5 menunda pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan; 4. Teradu 1-5 menutup Rapat Pleno Rekapitulasi dan tidak menyelesaikan tugas untuk melakukan rekapitulasi sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan; 5. Teradu 6-8 mengeluarkan rekomendasi PSU tanpa dasar hukum dan alasan yang jelas; 6. Teradu 1, 9, dan 10 tanpa didampingi Panwaslih Kabupaten Jayapura mengambil kotak suara dari TPS-TPS di Distrik Waibu sebelum dilakukan rekapitulasi tingkat Distrik Waibu dan membawanya ke kantor KPU Kabupaten Jayapuran pada 16 Februari 2017
Pemohon: Taufik Basari, dkk. (Kuasa Mathius Awoitauw dan Giri Wijayantoro)
Teradu:1. Lidya Mokay 2. Renida Torobi 3. Pieter Walli 4. Fred Hendri Sorontouw 5. Manuel Nasaid (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura) 6. Ronal Manoa 7. Laela Kambewang 8. Bezaleal Ongge (Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Jayapura) 9. Adam Arisoi 10. Beatrix Wanane (Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
31
May
2017
09:00
No Perkara: No. 56/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu melanggar mekanisme dan prosedur dalam penerbitan SK Nomor 24/Kpts/KPU-Kab.Busel/KWK/VIII/2016 karena tidak memberitahukan secara resmi kepada Pengadu; 2. Teradu telah melakukan kebohongan publik, memihak, dan tidak profesional karena membuat pernyataan di media massa bahwa dokumen B1.KWK Pengadu tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU. Selain itu, Teradu menjadikan dokumen Paslon lain sebagai rujukan pada saat memberikan pernyataan mengenai B1.KWK milik Pengadu; 3. Teradu telah mengelabui Pengadu karena membuat pernyataan berbeda. Sebelumnya, pada 10 Agustus 2016 Teradu menyatakan bahwa dikumen pencalonan Pengadu sudah Memenuhi Syarat (MS), namun pada 12 Agustus 2016 Teradu menerbitkan surat keputusan yang menyatakan Pengadu tidak lolos verifikasi.
Pemohon: 1. Robiatin Adawiyah 2. Ibrahim Azis (Kuasa Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Laode Budi Utama dan Laoda Abdul Manan)
Teradu:La Ode Masrizal Mas’ud (Ketua KPU Kabupaten Buton Selatan)
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Vidcon di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
 
31
May
2017
09:00
No Perkara: No. 57/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Teradu tidak melaksanakan janjinya yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan kepada publik dan Pengadu untuk meneliti dugaan berpindahnya KTP dukungan yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Buton Selatan dari Bakal Calon La Ode Budi Utama-La Ode Abdul Manan kepada Bakal Calon Agus Salim-La Ode Agus.
Pemohon: Gafarudin Aliansi Masyrakat Buton Selatan)
Teradu:Jumadi (Ketua Panwaslih Kabupaten Buton Selatan
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Vidcon di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
 
31
May
2017
09:00
No Perkara: No. 94/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu tidak profesional dalam melakukan penelitian dan verifikasi atas dokumen persyaratan calon berupa ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat dan La Ode Arusani sehingga cantuman riwayat pendidikan dalam BB2.KWK dan Alat Peraga Kampanye yang diterbitkan Para Teradu tidak benar; 2. Teradu 1 telah menguntungkan salah satu kandidat dengan cara mencantumkan pendidikan MAN sehingga cocok dengan preferensi masyarakat terhadap pemimpin yang kuat nuansa keagamaannya. 3. Teradu 2 telah lalai dalam melakukan tugasnya sehingga kandidat yang seharusnya Tidak Memenuhi Syarat menjadi Memenuhi Syarat.
Pemohon: 1. La Una Ismail 2. Gafarudin (Aliansi Masyrakat Buton Selatan)
Teradu:Jumadi (Ketua Panwaslih Kabupaten Buton Selatan)
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Vidcon di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
 
30
May
2017
17:00
No Perkara: No. 101/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan DKPP atas teradu Sdr. Saiful Kasim. Diketahui bahwa teradu dalam melakukan rekrutmen PPS kelurahan Sinyonyoi Selatan, yang dimana KPU Kab. Mamuju tidak berpedoman pada ketentuan perundang-undangan pemilihan. Dengan tidak dilakukannya proses perekrutan secara terbuka tersebut; 2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan DKPP atas teradu Sdr. Saiful Kasim, diketahui bahwa teradu dalam melakukan menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu Kec. Kalukku yang diteruskan panwaslu Kab. Mamuju ke KPU Kab. Mamuju atas dugaan pelanggaran Kode Etik Sdr. Saiful kasim tidak dilakukannya proses perekrutan secara terbuka tersebut, yang dimana KPU kab. Mamuju sebagai penyelenggara pemilu melanggar prinsip dasar etika dan Prilaku sebagai penyelenggara pemilihan yakni asas kepastian hukum, asas profesional, asas tertib dan asas akuntabilitas. 3. Bahwa sesuai dengan pengakuan saiful kasim, KPU Kab. mamuju hanya wawancara atau proses tertulis sebagaimana proses perekrutan tanpa melalui proses wawancara atau proses tertulis sebagaimana perekrutan PPS yang lain sehingga hal ini bertentangan dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2013 tentang tata kerja dan surat edaran KPU RI No. 324/KPU/VI/2016 perihal rekrutmen anggota PPK, PPS dan KPPS tanggal 14 Juni 2016; 4. Bahwa pada tanggal 16 November 2016, Panwaslu Kab. mamuju melayangkan surat No. 140/K.Bawaslu-Prov.SR-03/HK-01.01/XI/2016 perihal penerusan Rekomendasi Panwaslu Kec. Kalukku atas dugaan pelanggaran Saiful Kasim dinyatakan terbukti oleh Panwaslu Kab. Mamuju sehingga meneruskan ke KPU Kab. Mamuju; 5. Bahwa sesuai dengan pengakuan Sdr. Saiful Kasim bahwa KPU Kab. Mamuju memberhentikan dirinya sebagai bawahanya tanpa melakukan klarifikasi tapi langsung menyerahkan surat Keputusan No. 47/KPTS/KPU-Kab.033.433438/XI/2016
Pemohon: Busrang Rindhy (Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat)
Teradu:1. Hamdang Dangkang 2. Tri Winarno 3. Firman Haris 4. Bambang Arianto 5. Alimin Muhammad Barangan (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mamuju)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon DKPP RI/ Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
 
30
May
2017
15:00
No Perkara: No. 100/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Terkait adanya indikasi Komisioner KPU Polewali Mandar saudara Fitrinela Patonagi, SH., MH yang diduga memiliki identitas ganda berupa KTP yang digunakan saat mendaftar sebagai calon komisoner KPU Kota Makassar, Prov. Sulbar dan Calon Komisioner KPU Kab. Polewali Mandar antara Bulan Oktober – Desember 2013; 2. Diduga pada saat dilantik menjadi Anggota KPU Kab. Polewali Mandar oleh KPU Provinsi Sulbar sebagai pengganti antgar waktu anggota KPU Polewali Mandar pada tanggal 7 Agustus 2015 saudara Fitrinela Patogi, SH.,MH belum memiliki identitas kependudukan yang sah dari pemerintah Kab. Polewali Mandar; 3. Diduga KPU prov. Sulbar tidak melakukan Verifikasi faktual atas keabsahan identitas kependudukan saudara Fitrianela Patonagi, SH., MH saat akan ditetapkan sebagai Pengganti Antar Waktu anggota KPU Polewali Mandar.ra Teradu pada 15 Februari 2017 melakukan pembukaan kotak suara di Kantor KPU Kabupaten Tebo pukul 09.00 WIB tanpa memberitahu dan tidak dihadiri oleh saksi Paslon Nomor Urut 1; 4. Para Teradu beralasan bahwa pembukaan kotak suara atas perintah Mahkamah Konstitusi. Faktanya, MK tidak pernah mengeluarkan perintah tersebut.
Pemohon: Busrang Rindhy (Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat)
Teradu:Fitrinela Patonagi (Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon DKPP RI/ Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
 
29
May
2017
09:00
No Perkara: No. 99/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Bahwa Teradu I dan Teradu II telah membuat surat pernyataan yang disampaikan ke KPU RI mengatas namakan KPU Kab. Halmahera Tengah terkait jawaban yang disampaikan bersama Kuasa Hukum dalam sidang di Mahkamah Konstitusi tanggal 21 Maret 2017 adalah tidak benar; 2. Bahwa menurut pengakuan Teradu II, bahwa surat pernyataan sudah dibuat tanggal 22 setelah sidang di Mahkamah Konstitusi tetapi diserahkan ke KPU RI bukan tanggal 22 akan tetapi Teradu tidak menyebutkan tanggal, dan surat pernyataan tersebut meneurut teradu I diserahkan ke Lawyer Bawaslu, Padahal Bawaslu tidak pernah menggunakan Lawyer dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK); 3. Bahwa Teradu I dan Teradu II juga dalam menyampaikan ke Metro TV yang diberitakan dalam Headline News tanggal 25 Maret 2017 Pukul 06.00 WIB bahwa dalam beritanya ada kecurangan dengan rekaman kejadian di salah satu TPS Kec. Patani Utara, padahal di TPS dimaksud sudah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dimana PSU berdasarkan Rekomendasi Panwas Kec. Pantani Utara. 4. Bahwa menurut pengakuan Teradu II bahwa mereka melakukan Konferensi Pers dengan mengundang Metro TV dan ada dua media elektonik, dan Teradu I lupa nama orang Metro TV dan lupa tempat Konferensi Pers yang dilakukan; 5. Bahwa berdasarkan pengakuan Teradu I dan Teradu II dalam klarifikasi bahwa mereka mengambil langkah seperti ini karena dalam proses penyiapan jawaban ke MK, Teradu I dan teradu II tidak dilibatkan, padahal teradu I mengakui bahwa sejak awal dan terahir besoknya akan disampaikan ke MK, Teradu II membaca seluruh jawaban dan menururtnya tidak ada masalah hanya Teradu I mengoreksi nama Kabupaten yang salah, dan hasil klarifikasi terlampir; 6. Bahwa berdasarkan urain kejadian dan alat bukti, maka teradu I dan Teradu II diduga kuat berpihak kepada Pemohon pada sengketa hasil Pilkada Kab. Halmahera Tengah Tahun 2017, dalam sidang Mahkamah Konstitusi dan dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut diduga kuat difasilitasi oleh pemohon di MK, oleh karena itu teradu I dan teradu II sudah selayaknya diberhentikan dengan tidak hormat dari Anggota KPU Kab. Halmahera Tengah.
Pemohon: Ketua KPU Provinsi Maluku Utara
Teradu:1. Husain Hi Usman 2. Muhammad Tilawah (Anggota KPU Kab. Halmahera Tengah)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara
 
10
May
2017
14:00
No Perkara: No. 52/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu tidak membagikan undangan C6 kepada para pemilih yang tercatat pada DPT; 2. Para Teradu diduga tidak netral, dikarenakan banyak surat suara yang rusak dan diduga dicoblos oleh Para Teradu; 3. Para Teradu tidak melakukan verifikasi terhadap identitas Para Pemilih. Sehingga diduga surat suara telah dicoblos lebih dari 1 (satu) kali.
Pemohon: 1. Taufik Basari 2. Regginaldo Sultan 3. Wibi Andrino 4. Hermawi Taslin 5. Michael R. Dotulong (Advokat)
Teradu:1. Muhammad Haidar Fitri 2. Anik Sholihatun 3. Koko Suhendro 4. Subchan Zuhri 5. Andi Rahmat (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jepara)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
10
May
2017
14:00
No Perkara: No. 55/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu bertindak tidak netral karena tidak memberikan sanksi sesuai ketentuan Pasal 135A ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 atas pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Paslon Petahana berupa pengerahan camat dan lurah di Kecamatan Amuntai untuk mendukung Paslon Petahana; 2. Sanksi teguran yang diberikan Teradu 1, 2, dan 3 kepada Paslon Petahana dinilai tidak cukup karena seharusnya sanksi yang diberikan adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016; 3. Teradu 4, 5, 6, 7, dan 8 tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 selaku Petahana.
Pemohon: Akhmad Deni Perdana (Wiraswasta)
Teradu:1. Syardani 2. Khairil 3. Rina Mei Saputri (Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara) 4. Akhmad Syarwani 5. Riza Anshari 6. Husnul Fajri 7. Hamli 8. Vivi Suprihati (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
10
May
2017
14:00
No Perkara: No. 49/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kampar Nomor 015/RI-04/02/2017 perihal Rekomendasi mengambil/menarik Formulir Model C6-KWK yang terindikasi ganda; 2. Para Teradu tidak profesional dalam penetapan DPT dan penggunaan surat keterangan oleh Disdukcapil bagi pemilih.
Pemohon: Harianto Arbi
Teradu:1. Yatarullah 2. Sardalis 3. Hasbi Abu Hasan 4. Ahmad Dahlan 5. Dahmizar (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kampar)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
10
May
2017
14:00
No Perkara: No. 37/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Para Teradu pada 23 Januari 2017 tidak berada di tempat dan tidak menerima laporan, padahal tanggal tersebut merupakan hari terakhir pengajuan laporan sebagaimana ketentuan Pasal 28 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014.
Pemohon: Iqbal Farabi, Mohd. Jully Fuady, Syahminan Zakaria, Asiah dan Hendry Rachmadhani (Sekretaris dan Anggota Tim Irwandi-Nova)
Teradu:Syamsul Bahri, Tharmizi, Irhamsyah, Ismunazar dan Irfansyah (Ketua dan Anggota Panwaslih Provinsi Aceh)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
10
May
2017
14:00
No Perkara: No. 76/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Bahwa pada hari Sabtu, 25 Februari 2017 dalam acara rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tingkat provinsi bertempat di Gedung DPRA Aceh, Teradu mengajukan interupsi dan menyampaikan bahwa hasil rekap KIP Aceh Tengah berbeda dengan hasil rekap Panwaslih; 2. Teradu mempersilahkan proses rekapitulasi dilanjutkan, namun Teradu akan tetap mencocokkan hasil KIP Aceh Tengah dengan C1 yang dipegangnya. Teradu mengklaim selisihnya mencapai 10.000 (sepuluh ribu suara); 3. Bahwa saat dilakukan rekapitulasi dan menyampaikan interupsi, di meja Teradu tidak terdapat bahan C1 sehingga tidak memungkinkan dilakukan pencocokan; 4. Teradu menyampaikan kepada Media Online Modusaceh.co bahwa di wilayah Tengah banyak kecurangan, sehingga Teradu memilih turun ke wilayah tersebut. Teradu mengatakan ada 10.000 suara yang dialihkan ke salah satu paslon.
Pemohon: Marwansyah (Ketua KIP Kabupaten Aceh Tengah)
Teradu:Samsul Bahri (Ketua Panwaslih Provinsi Aceh)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
10
May
2017
14:00
No Perkara: No. 63/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu 1-5 secara sewenang-wenang melakukan pembakaran kertas suara sebanyak 12.550 tanpa pemberitahuan dan tanpa dihadiri Tim atau Saksi Paslon; 2. Teradu 1-5 melakukan rapat pleno penetapan pasangan calon di luar jadwal dan tahapan yang ditentukan, yaitu pada 25 Oktober 2016, padahal seharusnya digelar pada 24 Oktober 2016. Rapat Pleno tersebut juga tidak dihadiri Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Paslon atau yang mewakilinya; 3. Teradu 1-5 melakukan manipulasi/pembohongan karena menetapkan keputusan dan berita acara penetapan paslon dengan tanggal mundur yakni dari seharusnya tanggal 25 Oktober 2016 menjadi 24 Oktober 2016; 4. Teradu 1-5 bertidak tidak netral karena meloloskan Paslon yang tidak memenuhi syarat, yaitu tidak memiliki ijazah SD; 5. Teradu 1-5 tidak jujur dalam melakukan checklist terhadap pemenuhan persyaratan pendaftaran Paslon. Para Teradu menganggap cukup dokumen petikan putusan pengadilan, padahal yang dipersyaratkan adalah salinan putusan pengadilan; 6. Teradu 6-8 melakukan pembiaran dan tidak menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya atas tindakan pelolosan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat oleh KPU Provinsi Gorontalo.
Pemohon: 1. Abdullah D. Djarai 2. Ali Febi Sidiki 3. Mohammad Jefry I 4. Firdaus Isa
Teradu:1. Hi Muhammad N Tuli 2. Selvi Katili 3. Maspa Mantulangi 4. Ahmad Abdullah 5. Verianto Madjowa (Ketua dan Anggota KPU Provinsi Gorontalo) 6. Siti Haslina 7. Nanang Masaudi 8. Arjadi (Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
10
May
2017
14:00
No Perkara: No. 62/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Pada 3 Februari 2017 Teradu menyampaikan kepada Satpam dan staf di Kantor KIP Kab. Aceh Timur bahwa KIP Aceh Timur telah mencoblos kertas suara calon tertentu 2. Pernyataan Teradu membuat suasana pilkada di Aceh Timur tidak kondusif. KIP Aceh Timur kemudian melaporkan kepada Kapolres Aceh Timur AKBP Rudi Purwiyanto; 3. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas dugaan pencoblosan kertas suara dimaksud, disaksikan Kapolres, Teradu, dan pihak pasangan calon, ternyata tidak terbukti dan mengarah pada fitnah 4. Bahwa pada 16 Februari 2017 Teradu bersama dengan Bupati Petahana/Calon Nomor urut 2 disertai 5000 massa mendatangi kantor KIP Aceh Timur dan meminta form C-KWK dan C1-KWK dari 8 kecamatan. Kemudian dokumen tersebut dibawa ke Kantor Panwaslih. Teradu mengatakan bahwa KIP Kab. Aceh Timur baru berhak memegang dokumen tersebut tanggal 16 februari selepas rekapitulasi di PPK. 5. Tindakan Teradu melanggar Pasal 55 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2016. Beralihnya C-KWK dan C1-KWK ke tangan Teradu membuat Form tersebut tidak terjamin keasliannya karena telah berada di tangan Teradu selama 2 (dua) hari. Padahal Teradu tidak memiliki kewenangan sesuai ketentuan Pasal 36 huruf g dan h Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2016..
Pemohon: Muslim dan Dian Yuliani (kuasa dari Ridwan dan Abdul Rani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur)
Teradu:Zainal Abidin (Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Timur)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
10
May
2017
14:00
No Perkara: No. 59/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu 1 dan 2 bersama Paslon Petahana mendatangi kantor KIP Kabupaten Aceh Timur dan mengatakan kepada satpam dan staf sekretariat bahwa KIP Aceh Timur sudah mencoblos surat suara. Selain itu, Teradu 1 dan 2 dengan disertai sekitar 500 orang juga mendatangi kantor KIP Kabupaten Aceh Timur untuk meminta Form C-KWK dan Form C1-KWK; 2. Teradu 1 melakukan pembiaran terhadap pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali di TPS 2 Desa Matang Neuheun, Kecamatan Nurussalam; 3. Teradu 1 memiliki hubungan kekerabatan, yakni sebagai saudara kandung dari anggota KIP Provinsi Aceh Hendra Fauzi; 4. Para Teradu melakukan pembiaran atas penggunaan tempat-tempat ibadah, gedung pemerintah, dan sekolah sebagai sarana kampanye oleh Paslon Petahana.
Pemohon: 1. Muslim 2. H. Sopian Adami 3. Auzir Fahlevi 4. Dian Yuliani (Kuasa dari Ridwan dan Abdul Rani)
Teradu:1. Zainal Abidin 2. M. Faisal 3. Hermansyah 4. Heri Sahputra 5. Rita Fahria (Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Timur)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
10
May
2017
14:00
No Perkara: No. 38/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu menerima dan menindaklanjuti Laporan Paslon Syamsudin Koloi-Nurseha Batalipu tanggal 28 Desember 2016, padahal laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal dan telah melewati batas waktu. 2. Para Teradu mengeluarkan instruksi kepada Panwaslu Kabupaten Buol untuk melakukan tindakan pemidanaan terhadap Pengadu atas dugaan “perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”, sementara Para Teradu tidak memberikan kesempatan yang sama kepada Kuasa Hukum Pengadu dalam proses pembuktian di persidangan.
Pemohon: 1. Amerullah 2. Andi Iskandar (Kuasa dari Amirudin Rauf dan H. Abdullah Batalipu, Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017-2022)
Teradu:1. Ratna Dewi Pettalolo 2. Asrifai 3. Saidul Bahri Mokoagow (Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
10
May
2017
14:00
No Perkara: No. 30/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 6. Para Teradu secara sepihak menunda pelaksanaan acara Debat Kandidat tanpa alasan yang jelas; 7. Para Teradu pada 11 Januari 2017 melaksanan Rapat Pleno terkait tindaklanjut Putusan MA yang dalam pelaksanaannya tidak menunjukkan sikap yang kooperatif, terkesan menutup diri, dan tanpa melalui koordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Boalemo dan/atau unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
Pemohon: Oktohari Dalanggo (Ketua DPRD Kab. Boalemo)
Teradu:1. Amir Dj Korem 2. Herman Bater 3. Noldi Biya 4. Asra Djibu 5. Jan Tuna (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Boalemo)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
10
May
2017
14:00
No Perkara: No. 31/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu menerbitkan Keputusan KPU No. 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/027.436540/I/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 yang membatalkan keikutsertaan Pengadu sebagai peserta Pilkada Boalemo tahun 2017. Pembatalan tersebut dilakukan dengan berdasar pada Putusan Kasasi MA Nomor 570K/TUN/PILKADA/2016 yang merupakan Putusan Kasasi dari Putusan PTTUN Makasasar No. 16/G/Pilkada/2016/PTTUN.Mks; 2. Pada 23 Desember 2016, para Teradu telah menerima pemberitahuan pencabutan kasasi PTTUN Makassar sebagaimana tencantum dalam surat pengantar No. W4 TUN/1407/AT.01.06/XII/2016 tertanggal 23 Desember 2016 sehingga Putusan PTTUN Makassar No. 16/G/Pilkada/2016/PTTUN.Mks yang menolak gugatan dari Paslon Darwis Moridu dan Ir. Anas Jusuf sudah berkekuatan hukum tetap; 3. Para Teradu tidak pernah memberitahukan Pengadu mengenai adanya pencabutan perkara tersebut dan tidak berlaku adil dengan tidak menanyakan serta tidak berkeberatan atas Putusan Kasasi MA No. 570K/TUN/Pilkada/2016; 4. Tindakan para Teradu membatalkan kepesertaan pengadu dalam Pilkada Boalemo jelas memihak dan tidak netral karena meskipun mengetahui adanya pencabutan perkara kasasi, Para Teradu tidak pernah melakukan konfirmasi dan langsung melakukan pencabutan atas Keputusan KPU Kab. Boalemo No. 24/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/0274.436540/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016; 5. Para Teradu tidak pernah memberikan kesempatan kepada Pengadu untuk memberikan keterangan atas tuduhan-tuduhan yang diajukan oleh Paslon Darwis Moridu dan Ir. Anas Jusuf dalam gugatannya terhadap para Teradu sehingga Pengadu tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk melakukan klarifikasi atas tuduhan-tuduhan tersebut.
Pemohon: Hendra R. Saidi (Kuasa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Rum Pagu dan H. Lahmudin)
Teradu:1. Amir Dj Korem 2. Herman Bater 3. Noldi Biya 4. Asra Djibu 5. Jan Tuna (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Boalemo)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
10
May
2017
14:00
No Perkara: No. 34/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 Pengadu bertemu dengan Hj. Muniroh dan Murhani yang menceritakan tentang mutasi dan menyampaikan petikan dokumen mutasi tersebut kepada Pengadu. 2. Bahwa pada tanggal 1 November 2016 sekitar pukul 13.00 WITA, Pengadu melaporkan dugaan pelanggaran Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat (2) dan (3) kepada Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara. 3. Bahwa Panwas Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menghentikan laporan dengan alasan tidak memenuhin unsur tindak pidana dan administrasi pemilihan.
Pemohon: 1. Syardani 2. Khairil 3. Rina Mei Saputri (Ketua dan Anggota Panwas Kab. Hulu Sungai Utara)
Teradu:Rosehan Anwar (Sekretaris Tim Kampanye Muhasabah)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
10
May
2017
14:00
No Perkara: No. 41/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Bahwa tanggal 21 Februari 2017 Pengadu telah menerbitkan kesimpulan temuan yang pada intinya menyatakan Teradu telah melakukan tindakan pelanggaran administrasi pemilihan berupa perusakan segel kotak suara, pembukaan kotak suara, pengambilan dokumen form C1-KWK berhologram, merusak segel amplop berisi Form C1-KWK berhologram tidak sesuai prosedur dan di luar wkatu yang ditetapkan. Tindakan Teradu hanya pelanggaran administrasi, tidak memenuhi unsur tindak pidana pmeilihan yang diatur dalam Pasal 178E Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; 2. Tindakan Teradu melanggar asas kepastian hukum dan akuntabilitas penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 11, dan 12 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11, dan 1 2012.
Pemohon: 1. Zainal Abidin 2. Hermasyah 3. Heri Sahputra (Ketua dan Anggota Panwaslih Kab. Aceh Timur)
Teradu:Iskandar A. Gani (Ketua KIP Aceh Timur)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
10
May
2017
10:00
No Perkara: No. 36/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Bahwa para Teradu pada tanggal 24 Februari 2017 membagikan kuisioner kepada masyarakat melalui Panwascam Sipatana yang diteruskan oleh PPL; 2. Bahwa isi kuisioner tersebut pada poin 10 memuat pertanyaan terkait hak pilih seseorang yang sedianya tidak pantas dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.
Pemohon: Fance Abbas
Teradu:1. John Hendri Purba 2. Lismawy Ibrahim 3. Taufiqurrahman Sulaiman (Ketua dan Anggota Panwas Kota Gorontalo)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
10
May
2017
10:00
No Perkara: No. 75/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Teradu tidak menindaklanjuti hasil kajian atas laporan tindak pidana pemilihan yang diduga dilakukan oleh Petahana KHAMAMI pada 20 Desember 2016 di Balai Desa Panca Warna, Kecamatan Way Serdang kepada Bawaslu Provinsi Lampung, padahal Putusan Bawaslu Provinsi Lampung dapat memberikan sanksi administrasi berupa pembatalan petahana sebagai pasangan calon.
Pemohon: 1. Donny Tri Istiqomah 2. Andhika DC 3. Franditya 4. Siswadi Selaku Kuasa dari Febrina Lesisie Tantina dan M. Adam Ishak (Paslon Pilkada Kab Mesuji)
Teradu:Apri Susanto (Ketua Panwaslih Kabupaten Mesuji)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
10
May
2017
10:00
No Perkara: No. 60/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Teradu tidak menindaklanjuti saran/masukan/rekomendasi Panwascam Danurejan untuk menerapkan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam menyelesaikan permasalahan proses rekapitulasi perolehan suara.
Pemohon: Pilkeska Hiranurpika (Anggota Panwaslih Kota Yogyakarta)
Teradu:Ari Nupiksojati (Ketua PPK Danurejan, DIY)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
10
May
2017
10:00
No Perkara: No. 61/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Teradu tidak menindaklanjuti saran/masukan/rekomendasi Panwascam Umbulharjo pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan.
Pemohon: Agus Muhammad Yasin (Ketua Panwaslih Kota Yogyakarta)
Teradu:Suwendro (Ketua PPK Umbulharjo, DIY)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
10
May
2017
10:00
No Perkara: No. 62/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Teradu tidak menindaklanjuti saran/masukan/rekomendasi Panwascam Gondokusuman pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan.
Pemohon: Iwan Ferdian Susanto (Anggota Panwaslih Kota Yogyakarta)
Teradu:Setia Edi Ariwijaya (Ketua PPK Gondokusuman, DIY)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
10
May
2017
10:00
No Perkara: No. 43/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Teradu pada 18 Januari 2017 turut hadir dan memberikan motivasi dalam acara pembekalan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 atas nama Ferry Ramli dan Sefty Feriyadi. Setelah Panwascam hadir dan mendokumentasikan peristiwa tersebut, Teradu langsung meninggalkan tempat acara.
Pemohon: Raden Adnan kuasa dari M. Sabri & Naspian (Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017)
Teradu:Supirman (Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Tengah)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
10
May
2017
10:00
No Perkara: No. 44/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Para Teradu tidak menindaklanjuti laporan Pengadu mengenai dugaan kampanye Paslon Nomor Urut 2 atas nama Ferry Ramli yang dibantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah dalam bentuk pengedaran buku kesehatan ibu dan anak yang bersampul foto Calon Bupati Ferry Ramli.
Pemohon: Raden Adnan kuasa dari M. Sabri & Naspian (Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017)
Teradu:1. Haidir 2. Albert Satya 3. Ali Oktada (Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
10
May
2017
10:00
No Perkara: No. 47/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Pada tanggal 15 Februari 2017, dilakukan pemungutan suara bagi pemilih yang dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. Kumpulan Pane oleh petugas KPPS 09 Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi pukul 12.30 WIB dari 41 pemilih yang sudah didata hanya 5 yang diberikan hak pilih dikarenakan tidak diterimanya form A5 dan keterbatasan waktu.
Pemohon: Muhammad Idris (Panwaslih Kota Tebing Tinggi)
Teradu:1. Abdul Khair, 2. Wal Ashri 3. Ridwan Napitupulu 4. Bukhori 5. Zulkifli M. Hasan (Ketua dan Anggota KPU Kota Tebing Tinggi)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
10
May
2017
10:00
No Perkara: No. 51/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Bahwa Para Teradu tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslih Kabupaten Lembata Nomor 03/Kajian/Panwaslih-Kab/Lbt/XI/2016 yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Lembata membatalkan pencalonan Eliaser Yentji Sunur sebagai Calon Bupati Lembata; dan 2. Bahwa Para Teradu tidak mentaati surat Menteri Dalam Negeri Nomor 337/9447/OTDA perihal tindak lanjut rekomendasi Panwaslih Kabupaten Lembata yang isinya antara lain menyatakan bahwa Mendagri tidak pernah menerbitkan persetujuan tertulis atas mutasi yang dilakukan oleh Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur.
Pemohon: 1. Yohanes Viany K. Burin (Calon Wakil Bupati Lembata) 2. Melky Pranata Koedoeboen (Advokat)
Teradu:1. Petrus Payong Pati 2. Barnabas H. Nd Marak 3. Gabriel Tobisona 4. Yusuf Maswari Paokuma 5. Carles Primus Kia (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lembata)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
10
May
2017
10:00
No Perkara: No. 58/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Para Teradu meloloskan Paslon Petahana Pilkada Kabupaten Lembata Eliaser Yentji Sunur dan Thomas Ola Langoday, padahal Eliaser Yentji Sunur telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan berupa mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata pada masa yang menurut ketentuan dilarang untuk dilakukan.
Pemohon: Viktor Mado Watun
Teradu:1. Petrus Payong Pati 2. Barnabas H. Nd Marak 3. Gabriel Tobisona 4. Yusuf Maswari Paokuma 5. Carles Primus Kia (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lembata)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
10
May
2017
10:00
No Perkara: No. 66/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu 1-5 bertanggung jawab atas banyaknya pelanggaran massif oleh KPPS berupa pengarahan kepada pemilih untuk memilih pasangan lain di seluruh TPS. KPPS juga mencoblos surat suara milik pemilih; 2. Teradu 1-5 secara diam-diam menetapkan DPT Tahap III dan mendistribusikannya ke KPPS di luar waktu yang ditentukan oleh PKKPU Nomor 7 Tahun 2016; 3. Terdapat surat suara tambahan yang melebihi ketentuan di 10 Kecamatan; 4. Teradu 1 mengeluarkan pernyataan bahwa formulir A.tb dan alat bantu komunikasi pemilih DPTb tidak diadakan dengan alasan tidak cukup waktu. Padahal, waktu yang tersedia sesuai jadwal adalah selama 3 bulan. Teradu V membenarkan pernyataan Teradu I tersebut; 5. Teradu 1-5 tidak menghapus DPT ganda di 10 Kecamatan sebesar 10.272 pemilih; 6. Pengguna hak pilih yang tercantum dalam DPTb dengan jumlah sebanyak 5.627 pemilih tidak dicatat dalam Formulir A.tb, namun hanya di kertas biasa. Patut diduga para pemilih tersebut adalah pemilih siluman (ghost voters).
Pemohon: 1. Syahiruddin Latif 2. Abdul Syahrir (Kuasa dari Cabup Kabupaten Buru Bakir Lumbessy)
Teradu:1. Munir Soamole 2. Marida Attamimi 3. Fahrudin Ali Fahmi 4. Muhammad Rifai Mudjid 5. Mirja Ohoibor (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buru) 6. Muz. MF Latuconsina 7. Hasia Fatsey 8. Fathi Haris Binthalib (Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Buru)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
10
May
2017
10:00
No Perkara: No. 53/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Bahwa para Teradu meminjamkan kotak suara kepada Tim pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Paket Bereun.
Pemohon: Hamid Ahmad (Anggota Panwaslih Kab. Flores Timur)
Teradu:1. Ernesta Katana 2. Fransiskus Vincent Diaz 3. Ajiz Tupen Peka 4. Kornelius Abon 5. Gergorius Jule Abon 6. Kondradus Liwu 7. Roynald Haland (Ketua dan Anggota KPU Kab. Flores Timur dan Sekretariat KPU Kab. Flores Timur)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
10
May
2017
10:00
No Perkara: No. 54/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Bahwa para Teradu pada tanggal 3 Februari 2017 meminjamkan 3 (tiga) kotak suara dan 2 (dua) bilik suara kepada Sdr. Emil Diaz (Ketua PAC PDIP Kec. Larantuka/Tim Paslon nomor Urut 6) dengan tujuan untuk pelatihan saksi paslon nomor urut 6 (enam). Pertimbangan Teradu meminjamkan peralatan tersebut karena masih ada banyak kotak suara dan bilik suara yang kosong dan KPU wajib memfasilitasi jika ada masyarakat yang siap membantu sosialisasi Pemilukada Flores Timur Tahun 2017. Tetapi, berdasarkan keterangan saksi terdapat satu kotak suara yang hilang sehingga jumlah kotak suara yang kembali hanya 2 (dua).
Pemohon: 1. Antonius Doni Dihen 2. Lambertus Palang Ama (Partai Kebangkitan Bangsa)
Teradu:1. Ernesta Katana 2. Kondradus Liwu (Ketua KPU Kab. Flores Timur dan Sekretaris KPU Kab. Flores Timur)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
10
May
2017
10:00
No Perkara: No. 50/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu tidak melakukan tindakan apapun atas sikap KPU Kabupaten Kampar yang tidak menarik C6-KWK terindikasi ganda, padahal Para Teradu telah mengeluarkan rekomendasi terkait hal tersebut dengan Nomor 015/RI-04/02/2017; 2. Para Teradu selaku pengawas Pemilu tidak profesional dalam pengawasan tahapan penetapan DPT Pilkada Kabupaten Kampar Tahun 2017 sehingga terdapat DPT ganda; 3. Para Teradu selaku pengawas Pemilu tidak profesional mengenai pengawasan penggunaan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil bagi pemilih; 4. Para Teradu juga tidak profesional dalam melakukan tugas pengawasan Pilkada sehingga banyak terdapat surat keterangan dan surat undangan palsu serta politik uang.
Pemohon: Harianto Arbi
Teradu:1. Martunus 2. Zainul Azis 3. Afrizon (Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Kampar)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
08
May
2017
14:00
No Perkara: No. 80/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu tetap melaksanakan Pleno Rekapitulasi tingkat distrik walaupun ada surat penghentian Pleno dari Panwaslih Kabupaten Maybrat tanggal 17 Februari 2017; 2. Para Teradu tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Maybrat Nomor 01/Rek.Panwaslu.MBT/II/2017 tanggal 20 Februari 2017; 3. Para Teradu melaksanakan Pleno tingkat Distrik Aitiyo Barat melewati batas waktu. Teradu I menolak hasil Pleno tersebut dan menganulirnya. Atas tindakannya tersebut, Teradu I sempat dievakuasi aparat keamanan untuk menghindari serangan dari pendukung Paslon Nomor Urut 1; 4. Para Teradu melaksanakan Pleno tingkat Kabupaten tanpa kehadiran Teradu I, saksi Paslon Nomor Urut 2, dan Panwaslih Kabupaten Maybrat.
Pemohon: Habel Howay
Teradu:1. Maria Kocu 2. Nehemia Isir 3. Yohanes Homer 4. Jefrianus Duwith 5. Semuel Yumte (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maybrat)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Mapolda Papua Barat
 
08
May
2017
14:00
No Perkara: No. 84/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu 1-5 tidak cermat dalam verifikasi DPS yang kemudian ditetapkan menjadi DPT, sehingga banyak rekayaasa data pemilih baik fiktif maupun pemilih dibawah umur; 2. Teradu 1-5 tidak mengumumkan tahapan pilkada secara terbuka, sehingga bakaln calon kesulitan untuk berpartisipasi; 3. Teradu 6-8 mendukung teradu 1-5 dengan cara mengabaikan keberatan para saksi pada pleno rekapitulasi dan mengabaikan penghilangan 8 kotak suara di distrik Dikar serta membiarkan 2 kotak suara tidak dihitung; dan 4. Teradu 6-8 tidak menidaklanjuti laporan yang disampaikan oleh organisasi SOMAPESI
Pemohon: Herman Mambrasar Memberi kuasa kepada Metuzalak Awom
Teradu:1. Dominggus Seimar 2. Endang Wulansari 3. Karlos Awabiti 4. Silas Yembise 5. Simon Petrus Baru (Ketua dan Angoota KPU Kab. Tambrauw) 6. Yohanes Manyambauw 7. Andrianus T. Kambu 8. Rosalina Yewen (Ketua dan Anggota Panwaslih Kab. Tambrauw)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Mapolda Papua Barat
 
08
May
2017
09:30
No Perkara: No. 79/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Para Teradu mengeluarkan rekomendasi melebihi yang diminta oleh Pengadu yakni agar memeriksa dugaan pelanggaran di 25 TPS yang tersebar di Kabupaten Maybrat. Selain meminta KPU Kabupaten Maybrat menunda proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik se-Kabupaten Maybrat melalui Surat Nomor 53/Panwaslu-MBT/II/2017 tanggal 17 Februari 2017, Para Teradu juga melalui Rekomendasi Nomor 01/Rek.Panwaslu.MBT/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 meminta KPU melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 269 TPS (seluruh TPS) di Kabupaten Maybrat.
Pemohon: Habel Howay
Teradu:1. Aris Naa 2. Imanuel Tahrin 3. Samuel Asmuruf (Ketua dan Panwaslih Kabupaten Maybrat)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Mapolda Papua Barat
 
06
May
2017
13:00
No Perkara: No. 68/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Para Teradu pada 15 Maret 2017 melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi di Hotel Bintang Griya Wisata Jakarta tanpa dihadiri Panwaslih Kabupaten Intan Jaya. Pleno tersebut mengubah hasil Rapat Pleno Rekapitulasi pada 24 Februari 2017. Pleno 15 Maret 2017 menetapkan Paslon Nomor Urut 3 sebagai peraih suara terbanyak, sementara Pleno 24 Februari menetapkan Paslon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak.
Pemohon: Relika Tambunan (Kuasa Cabup Intan Jaya Yulius Yapugau)
Teradu:1. Linus Tabuni 2. Linus Bagau 3. Serpianus Sondegau (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya)
Acara Sidang: Kantor Kejati Papua
 
06
May
2017
09:00
No Perkara: No. 69/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu I pada Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat kabupaten tanggal 27 Februari 2017 menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara tanpa melakukan penghitungan suara dari 6 (enam) distrik, yaitu Dagai, Ilamburawi, Lumo, Molanikime, Yambi, dan Yamoneri; 2. Teradu I mengaku melakukan penetapan hasil rekapitulasi tersebut di atas berdasarkan rekomendasi Panwaslih yang diketahui tanpa melalui kajian dan hanya berupa tulisan tangan; 3. Teradu I dalam menindaklanjuti rekomendasi Panwaslih dimaksud tidak didahului konsultasi kepada atasannya yakni KPU Provinsi Papua; 4. Teradu II pada 20 Februari 2017 memerintahkan Ketua dan Anggota PPD masing-masing atas nama Minder Wanimbo dan Waningga Gire untuk memindahkan perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 kepada Paslon Nomor Urut 2 dan 3 sehingga perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 berkurang sebanyak 5.110 suara; 5. Rekomendasi yang dibuat Teradu II tidak berdasarkan ketentuan peraturan dan diduga bertujuan untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 3.
Pemohon: 1. Heru Widodo 2. Supriyadi 3. Dhimas Pradana 4. Aan Sukirman (Kuasa Cabup-Cawabup Puncak Jaya Yustus Wonda-Kirenius Telenggen)
Teradu:1. Jennifer Darling Tabuni (Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya) 2. Denio Wonda (Ketua Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya)
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Kantor Kejati Papua
 
06
May
2017
09:00
No Perkara: No. 70/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten tanggal 25 Februari 2017 meminta aparat keamanan untuk menyita ponsel saksi Paslon; 2. Teradu 1-5 tidak melakukan rekapitulasi perolehan suara dari 6 (enam) Distrik, yaitu Dagai, Ilamburawi, Lumo, Molanikime, Yambi, dan Yamoneri; 3. Para Teradu mengusir Saksi Paslon dan PPD 6 (enam) Distrik dari ruangan Rapat Pleno; 4. Teradu 6 mengeluarkan dan membuat rekomendasi dengan cara yang tidak sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
Pemohon: 1. Titus Tabuni 2. Jean Janner G (Kuasa dari Cabup-Cawabup Rinus Telenggen dan Usman Telenggen)
Teradu:1. Jennifer Darling Tabuni 2. Rainus Murib 3. Beleki Gire 4. Emaus Wonda 5. Ipius Wonda (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya) 6. Denio Wonda 7. Paul Rumbekwan 8. Epius Wea (Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya)
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Kantor Kejati Papua
 
03
May
2017
13:00
No Perkara: No. 86/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Muhammad Yasin (Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya) 2. Jufrizal (Ketua Panwaslih Kabupaten Nagan Raya) 3. Said Junaidi (Ketua KPPS TPS 1 Gampong Mon Bateung) 4. Usman Ali (Ketua PPS Desa Pasir Luar) 5. Taufit (Anggota PPK Tadu Raya)
Pemohon: 1. Samsudin 2. Arco Misen 3. Aan Sukirman Selaku Kuasa dari Calon Bupati Aceh Singkil Safriadi
Teradu:1. Yarwin Adi Darma 2. Syahrial Raf 3. Rahmi Syukur 4. Dodi Syahputra 5. Tita Rospita (Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil) 6. Baihaqi IBR 7. Zainuddin 8. Kadimon AL 9. Deva Susanti 10. Syamsinar (Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Aceh
 
03
May
2017
09:30
No Perkara: No. 78/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Teradu pada 25 Oktober 2016 diduga melakukan percobaan penyuapan kepada Anggota KPU Kabupaten Serdang Bedagai Edi Susilo dengan tujuan agar meloloskan Teradu menjadi Sekretaris KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
Pemohon: Muhammad Sofian (Ketua KPU Kabupaten Serdang Bedagai)
Teradu:Suriadi (Sekretaris KPU Kabupaten Serdang Bedagai)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
 
03
May
2017
09:00
No Perkara: No. 85/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu 1 membentuk PPK, PPS, dan KPPS yang tidak memenuhi syarat sebagai Penyelenggara Pemilu karena telah menjabat lebih dari 2 periode; 2. Teradu 1 karena kelalaiannya atau kesengajaannya telah mengakibatkan hilangnya hak pemilih yang disebabkan: (a) tidak diberikannya C6; (b) terjadi pembuangan C6; (c) saksi Pengadu tidak diberikan DPT di sejumlah TPS; (d) mengabaikan keberatan Pengadu yang disampaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten; 3. Teradu 2 tidak menindaklanjuti laporan Timses Pengadu; 4. Teradu 3, 4, dan 5 merangkap jabatan sebagai Timses Paslon Nomor Urut 5.
Pemohon: 1. Muhamad Asrun 2. Ai Latifah Fardiyah 3. Ismiyati 4. Vivi Ayunita K 5. M. Jodi Santoso (Kuasa Cabup Nagan Raya Teuku Raja Keumangan)
Teradu:1. Muhammad Yasin (Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya) 2. Jufrizal (Ketua Panwaslih Kabupaten Nagan Raya) 3. Said Junaidi (Ketua KPPS TPS 1 Gampong Mon Bateung) 4. Usman Ali (Ketua PPS Desa Pasir Luar) 5. Taufit (Anggota PPK Tadu Raya)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Aceh
 
02
May
2017
09:30
No Perkara: No. 77/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu pada 15 Februari 2017 melakukan pembukaan kotak suara di Kantor KPU Kabupaten Tebo pukul 09.00 WIB tanpa memberitahu dan tidak dihadiri oleh saksi Paslon Nomor Urut 1; 2. Para Teradu beralasan bahwa pembukaan kotak suara atas perintah Mahkamah Konstitusi. Faktanya, MK tidak pernah mengeluarkan perintah tersebut.
Pemohon: Mudrika (Kuasa dari Wakil Bupati Tebo Hamda)
Teradu:1. Basri 2. Ahdiyenti 3. Riance Juscal 4. Al Fadli 5. Sri Asteti (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tebo)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Jambi
 
26
Apr
2017
14:00
No Perkara: N0. 76/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Bahwa pada hari Sabtu, 25 Februari 2017 dalam acara rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tingkat provinsi bertempat di Gedung DPRA Aceh, Teradu mengajukan interupsi dan menyampaikan bahwa hasil rekap KIP Aceh Tengah berbeda dengan hasil rekap Panwaslih; 2. Teradu mempersilahkan proses rekapitulasi dilanjutkan, namun Teradu akan tetap mencocokkan hasil KIP Aceh Tengah dengan C1 yang dipegangnya. Teradu mengklaim selisihnya mencapai 10.000 (sepuluh ribu suara); 3. Bahwa saat dilakukan rekapitulasi dan menyampaikan interupsi, di meja Teradu tidak terdapat bahan C1 sehingga tidak memungkinkan dilakukan pencocokan; 4. Teradu menyampaikan kepada Media Online Modusaceh.co bahwa di wilayah Tengah banyak kecurangan, sehingga Teradu memilih turun ke wilayah tersebut. Teradu mengatakan ada 10.000 suara yang dialihkan ke salah satu paslon.
Pemohon: Marwansyah (Ketua KIP Kabupaten Aceh Tengah)
Teradu:Samsul Bahri (Ketua Panwaslih Provinsi Aceh
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Ruang Sidang DKPP
 
26
Apr
2017
09:30
No Perkara: N0. 63/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu 1-5 secara sewenang-wenang melakukan pembakaran kertas suara sebanyak 12.550 tanpa pemberitahuan dan tanpa dihadiri Tim atau Saksi Paslon; 2. Teradu 1-5 melakukan rapat pleno penetapan pasangan calon di luar jadwal dan tahapan yang ditentukan, yaitu pada 25 Oktober 2016, padahal seharusnya digelar pada 24 Oktober 2016. Rapat Pleno tersebut juga tidak dihadiri Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Paslon atau yang mewakilinya; 3. Teradu 1-5 melakukan manipulasi/pembohongan karena menetapkan keputusan dan berita acara penetapan paslon dengan tanggal mundur yakni dari seharusnya tanggal 25 Oktober 2016 menjadi 24 Oktober 2016; 4. Teradu 1-5 bertidak tidak netral karena meloloskan Paslon yang tidak memenuhi syarat, yaitu tidak memiliki ijazah SD; 5. Teradu 1-5 tidak jujur dalam melakukan checklist terhadap pemenuhan persyaratan pendaftaran Paslon. Para Teradu menganggap cukup dokumen petikan putusan pengadilan, padahal yang dipersyaratkan adalah salinan putusan pengadilan; 6. Teradu 6-8 melakukan pembiaran dan tidak menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya atas tindakan pelolosan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat oleh KPU Provinsi Gorontalo.
Pemohon: 1. Abdullah D. Djarai 2. Ali Febi Sidiki 3. Mohammad Jefry I 4. Firdaus Isa
Teradu:1. Hi Muhammad N Tuli 2. Selvi Katili 3. Maspa Mantulangi 4. Ahmad Abdullah 5. Verianto Madjowa (Ketua dan Anggota KPU Provinsi Gorontalo) 6. Siti Haslina 7. Nanang Masaudi 8. Arjadi (Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Ruang Sidang DKPP
 
25
Apr
2017
10:00
No Perkara: No. 75/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Teradu tidak menindaklanjuti hasil kajian atas laporan tindak pidana pemilihan yang diduga dilakukan oleh Petahana KHAMAMI pada 20 Desember 2016 di Balai Desa Panca Warna, Kecamatan Way Serdang kepada Bawaslu Provinsi Lampung, padahal Putusan Bawaslu Provinsi Lampung dapat memberikan sanksi administrasi berupa pembatalan petahana sebagai pasangan calon.
Pemohon: 1. Donny Tri Istiqomah 2. Andhika DC 3. Franditya 4. Siswadi Selaku Kuasa dari Febrina Lesisie Tantina dan M. Adam Ishak (Paslon Pilkada Kab Mesuji)
Teradu:Apri Susanto (Ketua Panwaslih Kabupaten Mesuji)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung
 
22
Apr
2017
09:00
No Perkara: No. 60/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Teradu tidak menindaklanjuti saran/masukan/rekomendasi Panwascam Danurejan untuk menerapkan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam menyelesaikan permasalahan proses rekapitulasi perolehan suara.
Pemohon: Pilkeska Hiranurpika (Anggota Panwaslih Kota Yogyakarta)
Teradu:Ari Nupiksojati (Ketua PPK Danurejan, DIY)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi DIY
 
22
Apr
2017
09:00
No Perkara: No. 61/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Teradu tidak menindaklanjuti saran/masukan/rekomendasi Panwascam Umbulharjo pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan.
Pemohon: Agus Muhammad Yasin (Ketua Panwaslih Kota Yogyakarta)
Teradu:Suwendro (Ketua PPK Umbulharjo, DIY)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi DIY
 
22
Apr
2017
09:00
No Perkara: No. 62/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Teradu tidak menindaklanjuti saran/masukan/rekomendasi Panwascam Gondokusuman pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan.
Pemohon: Iwan Ferdian Susanto (Anggota Panwaslih Kota Yogyakarta)
Teradu:Setia Edi Ariwijaya (Ketua PPK Gondokusuman, DIY)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi DIY
 
21
Apr
2017
15:30
No Perkara: No. 68/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Para Teradu pada 15 Maret 2017 melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi di Hotel Bintang Griya Wisata Jakarta tanpa dihadiri Panwaslih Kabupaten Intan Jaya. Pleno tersebut mengubah hasil Rapat Pleno Rekapitulasi pada 24 Februari 2017. Pleno 15 Maret 2017 menetapkan Paslon Nomor Urut 3 sebagai peraih suara terbanyak, sementara Pleno 24 Februari menetapkan Paslon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak.
Pemohon: Relika Tambunan (Kuasa Cabup Intan Jaya Yulius Yapugau)
Teradu:1. Linus Tabuni 2. Linus Bagau 3. Serpianus Sondegau (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua
 
21
Apr
2017
13:00
No Perkara: No. 74/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu 2 memaksa petugas KPPS mengambil Form C_KWK hologram dan lampiran C1-KWK hologram dari dalam kotak suara. Tindakan tersebut dilakukan atas perintah Teradu 1 dan bertujuan untuk melakukan manipulasi suara; 2. Teradu 1 memiliki hubungan kekerabatan dengan Calon Nomor Urut 5 Benyamin Arisoy; 3. Para Teradu bertanggung jawab atas adanya penambahan suara bagi Paslon Nomor Urut 5 sebanyak 1.297 suara pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tanggal 24 Februari 2017. Berdasarkan hasil perbandingan data C1-KWK, perolehan suara Paslon Nomor Urut 5 hanya sebesar 1.110 suara, bukan 2.407 suara; 4. Pengadu menemukan adanya kecurangan di TPS 01 Kampung Rembai Distrik Wonawa berupa pencoblosan surat suara oleh anak di bawah umur.
Pemohon: 1. Eva Yulianti 2. Junaedi 3. Andi Ahsanal Zamakhsyari
Teradu:1. Moris C. Muabay 2. Septinus Ruwayari (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua
 
21
Apr
2017
09:00
No Perkara: No. 73/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Boalemo Nomor 54/Panwaslu-Kab/BLM/2016 atas laporan masyarakat mengenai Bakaln Calon Bupati Hi Darwis Moridu; 2. Para Teradu menerima uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk meloloskan Paslon Perorangan Hi Darwis Moridu; 3. Para Teradu tidak melakukan verifikasi atas SKCK Hi Darwis Moridu yang mencatumkan keterangan bahwa Hi Darwis Moridu pernah terlibat dalam tindak pidana penganiayaan; 4. Ijazah Paket C Hi Darwis Moridu diketahui tidak memenuhi syarat;
Pemohon: 1. Rais Susanto Nango 2. Anton Abdullah 3. Suhendra Towapo (LSM Jaringan Rakyat Anti Korupsi)
Teradu:1. Amir Dj Koem 2. Jan F. Tuna 3. Noldi Biya 4. Herman Barter 5. Asri Djibu (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Boalemo)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo
 
21
Apr
2017
09:00
No Perkara: No. 69/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu I pada Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat kabupaten tanggal 27 Februari 2017 menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara tanpa melakukan penghitungan suara dari 6 (enam) distrik, yaitu Dagai, Ilamburawi, Lumo, Molanikime, Yambi, dan Yamoneri; 2. Teradu I mengaku melakukan penetapan hasil rekapitulasi tersebut di atas berdasarkan rekomendasi Panwaslih yang diketahui tanpa melalui kajian dan hanya berupa tulisan tangan; 3. Teradu I dalam menindaklanjuti rekomendasi Panwaslih dimaksud tidak didahului konsultasi kepada atasannya yakni KPU Provinsi Papua; 4. Teradu II pada 20 Februari 2017 memerintahkan Ketua dan Anggota PPD masing-masing atas nama Minder Wanimbo dan Waningga Gire untuk memindahkan perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 kepada Paslon Nomor Urut 2 dan 3 sehingga perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 berkurang sebanyak 5.110 suara; 5. Rekomendasi yang dibuat Teradu II tidak berdasarkan ketentuan peraturan dan diduga bertujuan untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 3.
Pemohon: 1. Heru Widodo 2. Supriyadi 3. Dhimas Pradana 4. Aan Sukirman (Kuasa Cabup-Cawabup Puncak Jaya Yustus Wonda-Kirenius Telenggen)
Teradu:1. Jennifer Darling Tabuni (Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya) 2. Denio Wonda (Ketua Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua
 
21
Apr
2017
09:00
No Perkara: No. 70/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten tanggal 25 Februari 2017 meminta aparat keamanan untuk menyita ponsel saksi Paslon; 2. Teradu 1-5 tidak melakukan rekapitulasi perolehan suara dari 6 (enam) Distrik, yaitu Dagai, Ilamburawi, Lumo, Molanikime, Yambi, dan Yamoneri; 3. Para Teradu mengusir Saksi Paslon dan PPD 6 (enam) Distrik dari ruangan Rapat Pleno; 4. Teradu 6 mengeluarkan dan membuat rekomendasi dengan cara yang tidak sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
Pemohon: 1. Titus Tabuni 2. Jean Janner G (Kuasa dari Cabup-Cawabup Rinus Telenggen dan Usman Telenggen)
Teradu:1. Jennifer Darling Tabuni 2. Rainus Murib 3. Beleki Gire 4. Emaus Wonda 5. Ipius Wonda (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya) 6. Denio Wonda 7. Paul Rumbekwan 8. Epius Wea (Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua
 
20
Apr
2017
15:30
No Perkara: No. 71/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu mengeluarkan rekomendasi PSU dengan cara melanggar prosedur dan norma hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1), (3), dan (4) Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2016, yakni tanpa ada laporan PPL atau Pengawas TPS kepada Panwascam terlebih dahulu; 2. Para Teradu membuat keterangan palsu/berbohong dengan mengatakan telah terjadi pelanggaran di 18 distrik (249) TPS tanpa fakta dan bukti yang dibenarkan secara hukum.
Pemohon: Weiles Weya
Teradu:1. Yuliper Jordan Penna Yikwa 2. Abini Kogoya 3. Melianus Mayoba (Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Tolikara)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua
 
20
Apr
2017
15:30
No Perkara: No. 72/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Para Teradu tidak menerbitkan SK pengangkatan KPPS se-Kabupaten Tolikara; Para Teradu tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara untuk dilakukan PSU di 18 Distrik.
Pemohon: Yuliper Yordan Penna Yikwa (Ketua Panwaslih Kabupaten Tolikara)
Teradu:1. Hosea Genongga 2. Yondiles Kogoya 3. Hendrik Lumalente 4. Dinggen Bogum 5. Pieter P. Wanimbo (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara) 6. Yustinus Padang (Sekretaris KPU Kabupaten Tolikara)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua
 
20
Apr
2017
15:00
No Perkara: No. 67/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu 1-5 mencetak surat suara melebihi ketentuan 2,5% dari jumlah pemilih dalam DPT; 2. Teradu 1 dan 4 memerintahkan KPPS TPS IV Desa Olit untuk menghentikan pemungutan suara dan melarang pemilih yang datang membawa KTP nasional, KK, dan Surat Keterangan Kepala Desa untuk menggunakan hak pilih; 3. Teradu 1-5 bertanggung jawab atas tindakan PPS yang tidak mengumumkan DPT di tempat umum; 4. Teradu 3 terlibat dalam kepengurusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat periode 2012-2017; 5. Teradu 1-5 tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslih Kabupaten MTB Nomor 074, 075, dan 076 tanggal 20 Februari 2017; 6. Teradu 6-8 tidak memberikan rekomendasi kepada Polres MTB untuk melakukan proses hukum terhadap Teradu 1-5 atas penolakan menindaklanjuti rekomendasi Panwaslih Kabupaten MTB; 7. Teradu 6-8 tidak menindaklanjuti Laporan Pengaduan Nomor 06/LP/Pilbup/II/2017 dan Nomor 08/LP/Pilbup/II/2017.
Pemohon: 1. Lodwyk Wessy 2. Elia R Sianressy 3. Deni F Sianressy 4. Horatio N Sianressy Kuasa dari Dharma Oratmangun dan Markus Faraknimella
Teradu:1. Yohana Lololuan 2. Paulus Jambormias 3. Hendrikus Serin 4. Petrus R. Lartutul 5. Marthen Kanikir (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat) 6. Gerson Lambiombir 7. Heri Lerebulan 8. Tomas Wakono (Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Maluku Tenggara Barat)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku
 
20
Apr
2017
13:00
No Perkara: No. 46/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Teradu menyampaikan keberatan dan mengeluarkan rekomendasi yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang benar dan cenderung bersifat penafsiran serta tidak didahului oleh kajian yang sistematis dan komprehensif untuk 17 (tujuh belas) distrik agar dilakukan PSU saat berlangsungnya pleno rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayapura. Sehingga 17 (tujuh belas) distrik yang belum dibacakan, hasil perhitungan suaranya dibatalkan oleh KPU Kabupaten Jayapura dan pleno tersebut dihentikan.
Pemohon: Obed Kromsian (Panwas Distrik Depapre)
Teradu:Ronald M. Manoach (Ketua Panwaslu Kabupaten Jayapura)
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua
 
20
Apr
2017
13:00
No Perkara: No. 66/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu 1-5 bertanggung jawab atas banyaknya pelanggaran massif oleh KPPS berupa pengarahan kepada pemilih untuk memilih pasangan lain di seluruh TPS. KPPS juga mencoblos surat suara milik pemilih; 2. Teradu 1-5 secara diam-diam menetapkan DPT Tahap III dan mendistribusikannya ke KPPS di luar waktu yang ditentukan oleh PKKPU Nomor 7 Tahun 2016; 3. Terdapat surat suara tambahan yang melebihi ketentuan di 10 Kecamatan; 4. Teradu 1 mengeluarkan pernyataan bahwa formulir A.tb dan alat bantu komunikasi pemilih DPTb tidak diadakan dengan alasan tidak cukup waktu. Padahal, waktu yang tersedia sesuai jadwal adalah selama 3 bulan. Teradu V membenarkan pernyataan Teradu I tersebut; 5. Teradu 1-5 tidak menghapus DPT ganda di 10 Kecamatan sebesar 10.272 pemilih; 6. Pengguna hak pilih yang tercantum dalam DPTb dengan jumlah sebanyak 5.627 pemilih tidak dicatat dalam Formulir A.tb, namun hanya di kertas biasa. Patut diduga para pemilih tersebut adalah pemilih siluman (ghost voters).
Pemohon: 1. Syahiruddin Latif 2. Abdul Syahrir (Kuasa dari Cabup Kabupaten Buru Bakir Lumbessy)
Teradu:1. Munir Soamole 2. Marida Attamimi 3. Fahrudin Ali Fahmi 4. Muhammad Rifai Mudjid 5. Mirja Ohoibor (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buru) 6. Muz. MF Latuconsina 7. Hasia Fatsey 8. Fathi Haris Binthalib (Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Buru)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku
 
20
Apr
2017
09:00
No Perkara: No. 64/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu 1-5 meloloskan Paslon Mohammad Yasin Payapo dan Timotius Akerina sebagai peserta Pilkada Kabupaten Seram Bagian Barat, padahal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat karena masih memiliki hutang yang berpotensi merugikan negara; 2. Teradu 1-5 bertanggung jawab atas adanya surat suara cadangan yang melebihi 2,5% dari jumlah DPT di sejumlah TPS yang berada di wilayah Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Huamual, Kecamatan Amalatu, Kecamatan Kairatu, Kecamatan Taniwel Timur, dan Kecamatan Huamual Belakang; 3. Teradu 1-5 bertanggung jawab atas adanya selisih jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang termuat dalam Form DB1-KWK dengan yang termuat dalam Form DA1-KWK untuk Kecamatan Huamual sebanyak 220 orang; 4. Teradu 6-8 tidak menindaklanjuti laporan Saksi Paslon Nomor Urut 1 Paulus Semuel Puttileihalat dan Hi Amirudin mengenai adanya ketidaksesuaian antara DPT yang ditetapkan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat dengan yang ditetapkan oleh PPK Taniwel, Taniwel Timur, dan Amalatu;
Pemohon: Hemy Alex Wenno (Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1)
Teradu:1. Silehu Ahmad 2. Syarif Hehanusa 3. Jafar Patty 4. James Sahusilawane 5. Zefnath Laturumakina (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Barat) 6. Haris Kaliky 7. Hijrah Tankotta 8. Upang Jalil (Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Seram Bagian Barat)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku
 
20
Apr
2017
09:00
No Perkara: No. 65/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu 1-5 meloloskan Paslon Mohammad Yasin Payapo dan Timotius Akerina sebagai peserta Pilkada Kabupaten Seram Bagian Barat, padahal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat karena masih memiliki hutang yang berpotensi merugikan negara; 2. Teradu 6-8 tidak mengawasi proses dan tidak menindaklanjuti pelanggaran sehingga KPU Kabupaten Seram Bagian Barat bisa meloloskan Bakal Paslon yang diketahui tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pilkada Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017; 3. Teradu 1-5 bertanggung jawab atas adanya surat suara cadangan yang melebihi 2,5% dari jumlah DPT di sejumlah TPS yang berada di wilayah Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Huamual, Kecamatan Amalatu, Kecamatan Kairatu, Kecamatan Taniwel Timur, dan Kecamatan Huamual Belakang; 4. Teradu 6-8 tidak menindaklanjuti laporan Saksi Paslon Nomor Urut 3 atas kelebihan surat suara cadangan tersebut; 5. Teradu I bertindak tidak netral dan berpihak karena terbukti mengajak Abdul Sarip Samal selaku Tim Relawan Paslon Nomor Urut 3 untuk mendukung Paslon tertentu;
Pemohon: Abdul Halim Tuheteru (Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3)
Teradu:1. Silehu Ahmad 2. Syarif Hehanusa 3. Jafar Patty 4. James Sahusilawane 5. Zefnath Laturumakina (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Barat) 6. Haris Kaliky 7. Hijrah Tankotta 8. Upang Jalil (Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Seram Bagian Barat)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku
 
18
Apr
2017
10:30
No Perkara: No. 59/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu 1 dan 2 bersama Paslon Petahana mendatangi kantor KIP Kabupaten Aceh Timur dan mengatakan kepada satpam dan staf sekretariat bahwa KIP Aceh Timur sudah mencoblos surat suara. Selain itu, Teradu 1 dan 2 dengan disertai sekitar 500 orang juga mendatangi kantor KIP Kabupaten Aceh Timur untuk meminta Form C-KWK dan Form C1-KWK; 2. Teradu 1 melakukan pembiaran terhadap pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali di TPS 2 Desa Matang Neuheun, Kecamatan Nurussalam; 3. Teradu 1 memiliki hubungan kekerabatan, yakni sebagai saudara kandung dari anggota KIP Provinsi Aceh Hendra Fauzi; 4. Para Teradu melakukan pembiaran atas penggunaan tempat-tempat ibadah, gedung pemerintah, dan sekolah sebagai sarana kampanye oleh Paslon Petahana.
Pemohon: 1. Muslim 2. H. Sopian Adami 3. Auzir Fahlevi 4. Dian Yuliani (Kuasa dari Ridwan dan Abdul Rani)
Teradu:1. Zainal Abidin 2. M. Faisal 3. Hermansyah 4. Heri Sahputra 5. Rita Fahria (Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Timur)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Aceh
 
18
Apr
2017
09:30
No Perkara: No. 52/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu tidak membagikan undangan C6 kepada para pemilih yang tercatat pada DPT; 2. Para Teradu diduga tidak netral, dikarenakan banyak surat suara yang rusak dan diduga dicoblos oleh Para Teradu; 3. Para Teradu tidak melakukan verifikasi terhadap identitas Para Pemilih. Sehingga diduga surat suara telah dicoblos lebih dari 1 (satu) kali.
Pemohon: 1. Taufik Basari 2. Regginaldo Sultan 3. Wibi Andrino 4. Hermawi Taslin 5. Michael R. Dotulong (Advokat)
Teradu:1. Muhammad Haidar Fitri 2. Anik Sholihatun 3. Koko Suhendro 4. Subchan Zuhri 5. Andi Rahmat (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jepara)
Acara Sidang: Sidang Ke-3 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
 
18
Apr
2017
09:00
No Perkara: No. 58/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Para Teradu meloloskan Paslon Petahana Pilkada Kabupaten Lembata Eliaser Yentji Sunur dan Thomas Ola Langoday, padahal Eliaser Yentji Sunur telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan berupa mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata pada masa yang menurut ketentuan dilarang untuk dilakukan.
Pemohon: Viktor Mado Watun
Teradu:1. Petrus Payong Pati 2. Barnabas H. Nd Marak 3. Gabriel Tobisona 4. Yusuf Maswari Paokuma 5. Carles Primus Kia (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lembata)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur
 
18
Apr
2017
09:00
No Perkara: No. 51/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Bahwa Para Teradu tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslih Kabupaten Lembata Nomor 03/Kajian/Panwaslih-Kab/Lbt/XI/2016 yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Lembata membatalkan pencalonan Eliaser Yentji Sunur sebagai Calon Bupati Lembata; dan 2. Bahwa Para Teradu tidak mentaati surat Menteri Dalam Negeri Nomor 337/9447/OTDA perihal tindak lanjut rekomendasi Panwaslih Kabupaten Lembata yang isinya antara lain menyatakan bahwa Mendagri tidak pernah menerbitkan persetujuan tertulis atas mutasi yang dilakukan oleh Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur.
Pemohon: 1. Yohanes Viany K. Burin (Calon Wakil Bupati Lembata) 2. Melky Pranata Koedoeboen (Advokat)
Teradu:1. Petrus Payong Pati 2. Barnabas H. Nd Marak 3. Gabriel Tobisona 4. Yusuf Maswari Paokuma 5. Carles Primus Kia (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lembata)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur
 
13
Apr
2017
14:00
No Perkara: No. 56/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu melanggar mekanisme dan prosedur dalam penerbitan SK Nomor 24/Kpts/KPU-Kab.Busel/KWK/VIII/2016 karena tidak memberitahukan secara resmi kepada Pengadu; 2. Teradu telah melakukan kebohongan publik, memihak, dan tidak profesional karena membuat pernyataan di media massa bahwa dokumen B1.KWK Pengadu tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU. Selain itu, Teradu menjadikan dokumen Paslon lain sebagai rujukan pada saat memberikan pernyataan mengenai B1.KWK milik Pengadu; 3. Teradu telah mengelabui Pengadu karena membuat pernyataan berbeda. Sebelumnya, pada 10 Agustus 2016 Teradu menyatakan bahwa dikumen pencalonan Pengadu sudah Memenuhi Syarat (MS), namun pada 12 Agustus 2016 Teradu menerbitkan surat keputusan yang menyatakan Pengadu tidak lolos verifikasi.
Pemohon: 1. Robiatin Adawiyah 2. Ibrahim Azis (Kuasa Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Laode Budi Utama dan Laoda Abdul Manan)
Teradu:La Ode Masrizal Mas’ud (Ketua KPU Kabupaten Buton Selatan)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
 
13
Apr
2017
14:00
No Perkara: No. 57/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Teradu tidak melaksanakan janjinya yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan kepada publik dan Pengadu untuk meneliti dugaan berpindahnya KTP dukungan yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Buton Selatan dari Bakal Calon La Ode Budi Utama-La Ode Abdul Manan kepada Bakal Calon Agus Salim-La Ode Agus.
Pemohon: Gafarudin
Teradu:Jumadi (Anggota Panwaslih Kabupaten Buton Selatan)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
 
12
Apr
2017
09:00
No Perkara: No. 49/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kampar Nomor 015/RI-04/02/2017 perihal Rekomendasi mengambil/menarik Formulir Model C6-KWK yang terindikasi ganda; 2. Para Teradu tidak profesional dalam penetapan DPT dan penggunaan surat keterangan oleh Disdukcapil bagi pemilih.
Pemohon: Harianto Arbi
Teradu:1. Yatarullah 2. Sardalis 3. Hasbi Abu Hasan 4. Ahmad Dahlan 5. Dahmizar (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kampar)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Riau
 
12
Apr
2017
09:00
No Perkara: No. 50/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu tidak melakukan tindakan apapun atas sikap KPU Kabupaten Kampar yang tidak menarik C6-KWK terindikasi ganda, padahal Para Teradu telah mengeluarkan rekomendasi terkait hal tersebut dengan Nomor 015/RI-04/02/2017; 2. Para Teradu selaku pengawas Pemilu tidak profesional dalam pengawasan tahapan penetapan DPT Pilkada Kabupaten Kampar Tahun 2017 sehingga terdapat DPT ganda sebanyak 20.070; 3. Para Teradu selaku pengawas Pemilu tidak profesional mengenai pengawasan penggunaan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil bagi pemilih; 4. Para Teradu juga tidak profesional dalam melakukan tugas pengawasan Pilkada sehingga banyak terdapat surat keterangan palsu, surat undangan palsu, dan praktik politik uang
Pemohon: Harianto Arbi
Teradu:1. Martunus 2. Zainul Azis 3. Afrizon (Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Kampar)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Riau
 
11
Apr
2017
10:00
No Perkara: No. 52/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu tidak membagikan undangan C6 kepada para pemilih yang tercatat pada DPT; 2. Para Teradu diduga tidak netral, dikarenakan banyak surat suara yang rusak dan diduga dicoblos oleh Para Teradu; 3. Para Teradu tidak melakukan verifikasi terhadap identitas Para Pemilih. Sehingga diduga surat suara telah dicoblos lebih dari 1 (satu) kali.
Pemohon: 1. Taufik Basari 2. Regginaldo Sultan 3. Wibi Andrino 4. Hermawi Taslin 5. Michael R. Dotulong (Advokat)
Teradu:1. Muhammad Haidar Fitri 2. Anik Sholihatun 3. Koko Suhendro 4. Subchan Zuhri 5. Andi Rahmat (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jepara)
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
 
10
Apr
2017
14:00
No Perkara: No. 56/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu melanggar mekanisme dan prosedur dalam penerbitan SK Nomor 24/Kpts/KPU-Kab.Busel/KWK/VIII/2016 karena tidak memberitahukan secara resmi kepada Pengadu; 2. Teradu telah melakukan kebohongan publik, memihak, dan tidak profesional karena membuat pernyataan di media massa bahwa dokumen B1.KWK Pengadu tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU. Selain itu, Teradu menjadikan dokumen Paslon lain sebagai rujukan pada saat memberikan pernyataan mengenai B1.KWK milik Pengadu; 3. Teradu telah mengelabui Pengadu karena membuat pernyataan berbeda. Sebelumnya, pada 10 Agustus 2016 Teradu menyatakan bahwa dikumen pencalonan Pengadu sudah Memenuhi Syarat (MS), namun pada 12 Agustus 2016 Teradu menerbitkan surat keputusan yang menyatakan Pengadu tidak lolos verifikasi.
Pemohon: 1. Robiatin Adawiyah 2. Ibrahim Azis (Kuasa Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Laode Budi Utama dan Laoda Abdul Manan)
Teradu:La Ode Masrizal Mas’ud (Ketua KPU Kabupaten Buton Selatan)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
 
08
Apr
2017
10:00
No Perkara: No. 72/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu bertindak tidak netral karena tidak memberikan sanksi sesuai ketentuan Pasal 135A ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 atas pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Paslon Petahana berupa pengerahan camat dan lurah di Kecamatan Amuntai untuk mendukung Paslon Petahana; 2. Sanksi teguran yang diberikan Teradu 1, 2, dan 3 kepada Paslon Petahana dinilai tidak cukup karena seharusnya sanksi yang diberikan adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016; 3. Teradu 4, 5, 6, 7, dan 8 tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 selaku Petahana.
Pemohon: Akhmad Deni Perdana (Wiraswasta)
Teradu:1. Syardani 2. Khairil 3. Rina Mei Saputri (Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara) 4. Akhmad Syarwani 5. Riza Anshari 6. Husnul Fajri 7. Hamli 8. Vivi Suprihati (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
 
07
Apr
2017
14:00
No Perkara: No. 16/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Bahwa Teradu diduga memberikan keterangan palsu terkait persyaratan calon Anggota KIP Kabupaten/Kota sebagaimana disyaratkan berdasarkan pasal 9 Huruf i Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 2. Bahwa Teradu masih menjabat sebagai Anggota salah satu Partai Politik yaitu Partai Nasdem dengan Nomor Anggota (11110900001362) serta menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasdem Kecamatan Teupah Barat Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Aceh Nomor : 293-SK/DPW-NasDem/II/2012 tertanggal 20 Februari 2012.
Pemohon: Karisah Hamzah
Teradu:Marzan (Anggota KIP Kabupaten Simeulue
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
07
Apr
2017
14:00
No Perkara: No. 14/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu diduga melakukan ancaman Pembunuhan kepada Pengadu pada bulan Desember 2015, Teradu juga memprovokasi kerabatnya untuk menganiaya Pengadu; 2. Teradu diduga melakukan Perselingkuhan dengan Yulce Yulihana Bawole, yang awalnya diduga berselingkuh dengan Mariati Puasa dimana yang bersangkutan adalah Anggota Panwas Kabupaten Kepulauan Morotai; 3. Teradu diduga dengan sengaja tidak mencantumkan nama Pengadu sebagai Calon Pemilih untuk Pemilukada Kabupaten Kepulauan Morotai Tahun 2017.
Pemohon: Lenie Ruintang
Teradu:Norison Salawati (Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Morotai)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
07
Apr
2017
14:00
No Perkara: No. 33/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Para Teradu melakukan pemasangan iklan di media cetak/suratkabar yang tidak sesuai atau tidak sama dengan program pasangan calon yang didaftarkan ke KPU Kota Cimahi.
Pemohon: Danil Suharto
Teradu:1. Handi Dananjaya 2. Sri Suasti (Ketua dan Anggota KPU Kota Cimahi)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
07
Apr
2017
14:00
No Perkara: No. 19/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Para Teradu tidak melaksanakan Putusan MK Nmor 7/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya menemukan adanya pelanggaran terhadap hak konstitusional Pengadu yang dilakukan Para Teradu dengan cara membuat keputusan keliru mengenai penetapan bilangan pembagi pemilih pasca Pemilu, penataan dan pengisian DPRD kabupaten induk dan kabupaten pemekaran.
Pemohon: Ahmad Irawan
Teradu:Ketua dan Anggota KPU RI
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
07
Apr
2017
14:00
No Perkara: No. 20/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. KPU RI telah menerima Surat pemberitahuan KPU Kota Jayapura No. 248/KPU-KT/030-434279/XII/2016 perihal upaya hukum kasasi pada tanggal 9 Desember 2016, tetapi baru meresponnya melalui surat tertanggal 20 Desember 2016, padahal bila tidak menyetujui langkah KPU Kota Jayapura sayogyanya KPU RI dapat menyampaikan secara lisan atau membalas surat sebelum tenggal 13 Desember 2016 sehingga KPU Kota Jayapura tidak perlu lagi mendaftarkan permohonan kasasinya ke MA; 2. Penjelasan KPU RI dalam merespon pertimbangan hukum judex factie PTTUN makassar yang termaktub dalam point (2) dan (3) terkait dengan keabsahan DPN PKPI adalah tindakan memalukan diri sendiri dan mencoreng wajah sendiri, karena proses klarifikasi dan verifikasi faktual terhadap DPN PKPI yang telah dilaksanakan KPU Kota Jayapura adalah atas konsultasi dan bimbingan KPU RI dengan pendampingan melekat dari Panwaslu Kota Jayapura dan Keputusan KPU Provinsi Papua yang mana telah menghasilkan dan keputusan KPU Kota Jayapura tentang Penetapan dua Paslon Calon Walikota.Wakil Walikota Jayapura yang memenuhi syarat; 3. Para Teradu memerintahkan KPU Kota Jayapura untuk mencabut permohonan kasasi, padahal hanya tersisa 10 hari kerja bagi MA mengeluarkan keputusan. KPU RI sedang mengekpresikan ketakutan tertentu terhadap keputusan kasasi MA dimaksud.
Pemohon: Bolivar Sigalingging Kuasa dari Boy Markus Dawir
Teradu:1. Juri Ardiantoro 2. Ida Budhiati 3. Arief Budiman
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
07
Apr
2017
14:00
No Perkara: No. 25/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. KPU RI menerbitkan Surat Nomor 687/KPU/XII/2016 tentang tindak lanjut putusan PT TUN Makassar Nomor 25/G/Pilkada /2016/PT.TUN.MKS tanggal 6 Desember 2016 disampaikan kepada KPU Provinsi Papua untuk membatalkan keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 20/Kpts/KPU.Dogiyai/XII/2016 yang mengakomodir keputusan PT TUN Makassar yang memenangkan Gugatan Pasangan Apedius Mote-Freny Anouw sebagai Calon Bupati Kab. Dogiyai; 2. KPU Papua menerbitkan Surat Nomor 505/B2/KPU-PROV.030/XII/2016 tentang koreksi SK KPU Kab. Dogiyai Nomor 20/Kpts/KPU.Dogiyai/XII/2016 untuk membatalkan keputusan Nomor 20/Kpts/KPU.Dogiyai/XII/2016; 3. KPU Dogiyai membuat Keputusan Nomor 22/Kpts/KPU.Dogiyai/XII/2016 sesuai surat KPU Papua Nomor 505/B2/KPU-PROV.030/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang menggugurkan Pengadu Sebagai Calon Bupati; 4. Pengadu menilai bahwa Para Teradu sama sekali tidak memberikan kepastian hukum kepada Pengadu serta dengan sengaja tidak mengindahkan Putusan PT TUN Makassar dimaksud pada poin 1; 5. Pengadu menilai bahwa dikarenakan masalah internal KPU, hak pengadu menjadi dirugikan dan tidak hanya dirugikan secara politik akan tetapi juga materiil.
Pemohon: Apedius I. Mote (Calon Bupati Kabupaten Dogiyai 2017)
Teradu:Ketua dan Anggota KPU RI
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
07
Apr
2017
14:00
No Perkara: No. 21/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2016 Bawaslu RI mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Papua dengan No. 0775/K.Bawaslu/PM.06.00/XII/2016 perihal penyampaian BA keterangan a.n Samuel Samson yang berisi perintah melakukan penerusan BA keterangan Samuel Samson Kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk ditindak lanjuti melalui mekanisme Temuan dan memberikan laporan tindak lanjut atas temuan tersebut ke Bawaslu RI; 2. Bahwa surat Bawaslu RI No. 0775/K.Bawaslu/PM.06.00/XII/2016 mengandung pesan terselubung dari Teradu I sebagai Ketua Bawaslu RI kepada Teradu II sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Papua untuk mengkondisikan BA keterangan Samuel Samson agar dapat digunakan sebagai referensi dalam mempertimbangkan Legalitas PKPI; 3. Bahwa Teradu II sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Papua diduga tidak netral dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
Pemohon: Bolivar Sigalingging (Kuasa dari Boy Markus Dawir)
Teradu:3. Muhammad (Ketua Bawaslu RI) 4. Fegie Y. Wattimena (Ketua Bawaslu Provinsi Papua)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
07
Apr
2017
14:00
No Perkara: No. 39/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu tidak berusaha menghindari pertemuan dengan Cagub Anies Baswedan pada saat dilakukan PSU di TPS 29 Kalibata tanggal 19 Februari 2017. Bahkan, Teradu membiarkan Anies Baswedan meneriakkan yel-yel bersama pendukungnya; 2. Teradu tidak menindaklanjuti 28.000 pengaduan masyarakat pemilik KTP yang disampaikan ke Rumah Lembang. Para pemilik KTP tersebut tidak mendapat hak pilih, seperti yang terjadi di TPS 37 Kelurahan Tegal Alur, Kalideres, Jakbar; 3. Teradu tidak pernah mengumumkan kepada publik mengenai kedekatan khususnya dengan Cagub Anies Baswedan yakni sebagai sesama mantan aktivis HMI MPO. Hal ini dapat merusak independensi Teradu selaku penyelenggara Pemilu; 4. Teradu pada kurun 2-8 Desember 2016 memasang profile picture whatsapp demo 212. Tindakan tersebut merupakan indikasi dari keberpihakan Teradu kepada kandidat tertentu.
Pemohon: 1. Adhel Setiawan 2. Budi Sukmana
Teradu:Sumarno (Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
07
Apr
2017
14:00
No Perkara: No. 42/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu memasang profile picture whatsapp demo 212. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas dan kewajiban Teradu selaku Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta; 2. Teradu selaku penyelenggara Pemilu diduga bersikap tidak netral dan menunjukkan keberpihakan pada salah satu Paslon; 3. Teradu memberikan perlakuan yang berbeda kepada para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
Pemohon: 1. Daya Perwira Dalimi 2. Dwi Nugraha Aluwi 3. Ando Christian Selaku kuasa dari Yuliana Zahara Mega (Perkumpulan Cinta Ahok)
Teradu:Sumarno (Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
07
Apr
2017
14:00
No Perkara: No. 45/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Para Teradu menghadiri pertemuan internal Pasangan Calon Ahok-Djarot di Hotel Novotel Mangga Dua pada 9 Maret 2017. Para Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 13 huruf f Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang mewajibkan penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak non-partisan dan imparsial dengan menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari diri dari intervensi pihak lain.
Pemohon: Munathsir Mustaman
Teradu:1. Sumarno 2. Dahliah Umar (Ketua dan Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta) 3. Mimah Susanti (Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
07
Apr
2017
14:00
No Perkara: No. 35/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Teradu tidak menindaklanjuti Putusan Komisi Informasi Publik sebagaimana rekomendasi KPU Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan data DPT Kelurahan Pejagalan dan mendirikan TPS di wilayah tertentu (kolong tol).
Pemohon: Leonard Eko Wahyu Widhyatmoko
Teradu:Abdul Moein (Ketua KPU Kota Jakarta Utara)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
06
Apr
2017
14:00
No Perkara: No. 9/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu telah menandatangani surat keluar Panwaslih Provinsi Aceh dengan tidak sesuai standar opersional prosedur dan administrasi; 2. Teradu tidak melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dengan melalaikan tugas pengawasan pemilihan di Aceh selaku koordinator Divisi pencegahan dan pelanggaran Panwaslih Aceh; dan 3. Teradu jarang hadir dalam rapat pleno sehingga jarang menandatangani Berita Acara hasil Pleno.
Pemohon: 1. Muhammad, 2. Nasrullah, 3. Endang Wihdatiningtyas, 4. Nelson Simanjuntak 5. Daniel Zuchron. (Ketua & Anggota Bawaslu RI)
Teradu:Irfansyah (Anggota Panwaslih Provinsi Aceh)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
06
Apr
2017
14:00
No Perkara: No. 21/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Bahwa Teradu mengunggah atau menayangkan foto salah satu paslon dan komentar yang cenderung berpihak pada akun media sosial (facebook).
Pemohon: Fahmi Ghazali Gobel (Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mangondow)
Teradu:Rambli Lihawa (Anggota PPS Desa Motabang Kec. Lolak, Kab. Bolaang Mongondow)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
06
Apr
2017
14:00
No Perkara: No. 32/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Pada tanggal 6 Januari 2017 Pukul 19.45 wib, Teradu menggunakan atribut kampanye dan ikut serta dalam acara kampanye terbatas dan konsolidasi kader Partai PDIP di Daerah Kolan Daya Murni, padahal teradu tidak mendapat surat undangan dari Tim Kampanye.
Pemohon: Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Tulang Bawang Barat
Teradu:Masri KR (Ketua PPS Tiyuh Penumangan)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
06
Apr
2017
14:00
No Perkara: No. 7/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 4. Bahwa laporan Penerusan dari Bawaslu Provinsi Lampung terkait temuan dari Panwas Kecamatan Simpang Kab. Mesuji masalah dugaan pelanggaran Kode etik yang dilakukan oleh Ketua PPS Desa Rejo Binangun; 5. Berdasarkan kajian Bawaslu Provinsi Lampung bahwa Ketua PPS atas nama Eko Prayetno pada tanggal 26 Desember 2016 mengatakan telah mengadiri kampanye diologis yang dilakukan oleh Calon Bupati Mesuji No urut 2 di Desa Wira Bangun Kec. Simpang Pematang, dan Sdr. Eko Prayetno, telah menggunakan atribut dari Calon yakni berupa kaos, dan juga Sdr. Eko Prayetno sebagai Ketua PPS, juga telah meneriakkan Yel-Yel dan slogan Pasangan Calon No. urut 2 (dua);
Pemohon: 1. Fatikhatul Khoiriyah (Ketua Bawaslu Prov. Lampung) 2. Andriansyah (Panwas Mesuji)
Teradu:Eko Prayetno (Ketua PPS Desa Rejo Binangun, Kab. Mesuji, Prov. Lampung)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
06
Apr
2017
14:00
No Perkara: No. 33/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Paslon Nomor Urut 1 Parosil Mabsus-Mad Hasnurin atas nama Duta Suhanda sebagai petugas MC pada kegiatan Deklarasi Damai yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Lampung Barat; 2. Para Teradu telah menyalahi jadwal terkait penyiaran iklan di media cetak. Selain itu, Para Teradu juga bertindak tidak adil karena ukuran iklan Paslon Nomor Urut 1 Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin lebih besar daripada Paslon Nomor Urut 2 Edi Irawan dan Ulul Azmi.
Pemohon: 1. M. Ishar 2. Ahmad Soleh 3. Doni Risadi (Ketua dan Anggota Panwaslu Kab Lampung Barat)
Teradu:1. Karwan Sutiawan 2. Sulton 3. Imtizal 4. Sarif Ediansah 5. Ronansah (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lampung Barat) 6. Munandar (Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Barat)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
06
Apr
2017
14:00
No Perkara: No. 19/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu pada 15 April 2016 ditangkap aparat kepolisian karena diduga terlibat perjudian dan ditahan mulai 26 April 2016 sampai 23 Juni 2016; 2. Teradu pada 15 Agustus 2016 divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 4 bulan 15 hari, lalu dibebaskan pada 4 Oktober 2016; 3. Selama menjalani proses hukum Teradu dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dari keanggotaan KPU Kabupaten Manggarai Barat. Teradu diaktifkan kembali pada 31 Oktober 2016; 4. Teradu telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu atas hukuman pidana yang dijalaninya.
Pemohon: 1. Maryanti H. Luturnas 2. Gasim 3. Yosafat Koli 4. Thomas Dohu 5. Theresia Siti (Ketua dan Anggota KPU Provinsi NTT)
Teradu:Aventius Jesman (Anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
06
Apr
2017
14:00
No Perkara: No. 20/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu 1-5 meminta Panwaslih mengeluarkan pendukung Cabup-Cawabup Nomor Urut 2 Roni Ahmad-Fadhullah TM Daud dari ruangan acara Debat Kandidat karena tidak mau membuka peci; 2. Teradu 6-10 merekomendasikan penundaan Debat Kandidat setelah terjadi kesepakatan bersama dan aturan penyelenggaraan debat dipertegas; 3. Teradu 1-5 memberikan sanksi kepada Paslon Nomor Urut 2 berupa pelarangan mengikuti dan melanjutkan Debat Kandidat, hal mana tidak sesuai rekomendasi Panwaslih dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Teradu 1-5 melakukan pertemuan dengan Paslon Nomor Urut 3 Sarjani Abdullah dan Iriawan setelah ditundanya acara Debat Kandidat.
Pemohon: Muzakar Kuasa dari Muhammad bin Fardan
Teradu:Ridwan, T. Samsul Bahri, Muhammadiah Adam, Heri Saputra dan Muddin (Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Pidie) Said Husein, Munawir, Zakaria, Sufyan, Fuadi Yusuf (Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
06
Apr
2017
14:00
No Perkara: No. 32/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2017 Pengadu (pasangan Calon No.4) beserta tim mendatangi kantor KIP Aceh Singkil sekitar pukul 17.35 WIB, sampai tepat pukul 18.00 WIB belum ada satu lembar pun tanda terima berkas LPPDK dikeluarkan oleh KIP Aceh Singkil melalui sekretariat. 2. Bahwa sekitar pukul 18.02, sesuai rekaman video terlampir, sekretariat KIP bersama utusan Paslon No.3, menandatangani tanda terima yang waktunya dituliskan mundur sebelum jam 18.00. Hal tersebut nyata dan Pengadu saksikan langsung, Bahkan ada salah seorang petugas dari sekretariat Panwaslih Aceh Singkil berada dilokasi tersebut. 3. Bahwa selanjutnya berturut-turut, sekitar jam 19 WIB lewat, Paslon 2 dan 1, akhirnya mengikuti langkah yang telah dilakukan Paslon No.3 dan berhasil dikeluarkan tanda terima oleh KIP Aceh Singkil melalui sekretariat dengan disaksikan dan diperbolehkan oleh para Teradu yang berada ditempat kejadian pada saat itu.
Pemohon: Putra Ariyanto Calon Bupati Aceh Singkil
Teradu:1. Yarwin Adi Darma 2. Syahrial Raf 3. Rahmi Syukur 4. Tita Rospita Dodi Syahputra (Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
06
Apr
2017
14:00
No Perkara: No. 28/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Teradu ikut serta mendukung salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat atas nama SDK-Kalma dalam kegiatan pengukuhan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 SDK-Kalma.
Pemohon: Askari (Anggota Panwascam Kalukku, Mamuju)
Teradu:Syaiful Kasim (Ketua PPS Sinyonyoi Selatan, Kecamatan Kalukku, Mamuju)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
06
Apr
2017
14:00
No Perkara: No. 22/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu mengabulkan permohonan sengketa yang diajukan Paslon Herman Auwe dan Stefanus Wakei dengan Nomor 002/KS/PWSL.DGY.33.27/XI/2016. Keputusan tersebut merugikan Paslon Nomor Urut 5 Apedius Mote dan Freny Anouw; 2. Tindakan Para Teradu tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena Pemohon Sengketa adalah Bakal Paslon yang tidak memenuhi syarat dukungan, karena dukungan PKPI yang dilampirkan diduga palsu;
Pemohon: Apedius I. Mote (Calon Bupati Kabupaten Dogiyai 2017)
Teradu:1. Hengki Wakei 2. Martha Boga (Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Dogiyai) 3. Ambrosius Degei (Staf Sekretariat Panwaslu Kabupaten Dogiyai) 4. Yohanes Kiamasan (Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
06
Apr
2017
14:00
No Perkara: No. 26/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu diduga melakukan rekayasa dalam menangani sengketa yang dimohonkan oleh Paslon Herman Awue-Stefanus Wakei. Para Teradu juga tidak menghadirkan KPU Kabupaten Dogiyai sebagai Pihak Termohon; 2. Para Teradu dalam proses penanganan sengketa dimaksud tidak melakukan koordinasi secara baik dengan anggota Panwaslu Kabupaten Dogiyai atas nama Agustinus Tigi dan Bawaslu Provinsi Papua selaku atasannya;
Pemohon: 1. Fegie Y. Wattimena 2. Anugrah Pata 3. Yacob Paisei (Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua)
Teradu:1. Hengky Wakei 2. Martha Boga (Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Dogiyai)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
06
Apr
2017
14:00
No Perkara: No. 28/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Teradu tidak kunjung mengundurkan diri dari jabatannya selaku anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara, padahal yang bersangkutan sudah menjadi CPNS di Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara dan telah menyatakan akan mengundurkan diri setelah menerima SK CPNS di hadapan forum Rapat Dengar Pendapat dengan DPRK Aceh Tenggara
Pemohon: Mhd Safri Desky (Peserta Seleksi KIP Kab. Aceh Tenggara)
Teradu:Ahmad Zailani. S (Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
04
Apr
2017
10:00
No Perkara: No. 89/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Rumah Sakit Umum Dr. Kumpulan Pane oleh petugas KPPS 09 Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi pukul 12.30 WIB dari 41 pemilih yang sudah didata hanya 5 yang diberikan hak pilih dikarenakan tidak diterimanya form A5 dan keterbatasan waktu.
Pemohon: Muhammad Idris (Panwaslih Kota Tebing Tinggi)
Teradu:2. Wal Ashri 3. Ridwan Napitupulu 4. Bukhori 5. Zulkifli M. Hasan (Ketua dan Anggota KPU Kota Tebing Tinggi)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
 
04
Apr
2017
09:00
No Perkara: No. 52/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu tidak membagikan undangan C6 kepada para pemilih yang tercatat pada DPT; 2. Para Teradu diduga tidak netral, dikarenakan banyak surat suara yang rusak dan diduga dicoblos oleh Para Teradu; 3. Para Teradu tidak melakukan verifikasi terhadap identitas Para Pemilih. Sehingga diduga surat suara telah dicoblos lebih dari 1 (satu) kali.
Pemohon: 1. Taufik Basari 2. Regginaldo Sultan 3. Wibi Andrino 4. Hermawi Taslin 5. Michael R. Dotulong (Advokat)
Teradu:1. Muhammad Haidar Fitri 2. Anik Sholihatun 3. Koko Suhendro 4. Subchan Zuhri 5. Andi Rahmat (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jepara)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi JawaTengah
 
04
Apr
2017
09:00
No Perkara: No. 82/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Bahwa para Teradu meminjamkan kotak suara kepada Tim pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Paket Bereun.
Pemohon: Hamid Ahmad (Anggota Panwaslih Kab. Flores Timur)
Teradu:1. Ernesta Katana 2. Fransiskus Vincent Diaz 3. Ajiz Tupen Peka 4. Kornelius Abon 5. Gergorius Jule Abon 6. Kondradus Liwu 7. Roynald Haland (Ketua dan Anggota KPU Kab. Flores Timur dan Sekretariat KPU Kab. Flores Timur)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur
 
04
Apr
2017
09:00
No Perkara: No. 99/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Bahwa para Teradu pada tanggal 3 Februari 2017 meminjamkan 3 (tiga) kotak suara dan 2 (dua) bilik suara kepada Sdr. Emil Diaz (Ketua PAC PDIP Kec. Larantuka/Tim Paslon nomor Urut 6) dengan tujuan untuk pelatihan saksi paslon nomor urut 6 (enam). Pertimbangan Teradu meminjamkan peralatan tersebut karena masih ada banyak kotak suara dan bilik suara yang kosong dan KPU wajib memfasilitasi jika ada masyarakat yang siap membantu sosialisasi Pemilukada Flores Timur Tahun 2017. Tetapi, berdasarkan keterangan saksi terdapat satu kotak suara yang hilang sehingga jumlah kotak suara yang kembali hanya 2 (dua).
Pemohon: 1. Antonius Doni Dihen 2. Lambertus Palang Ama (Partai Kebangkitan Bangsa)
Teradu:1. Ernesta Katana 2. Kondradus Liwu (Ketua KPU Kab. Flores Timur dan Sekretaris KPU Kab. Flores Timur)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur
 
01
Apr
2017
14:00
No Perkara: No. 46/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Muhammad Haidar Fitri 2. Anik Sholihatun 3. Koko Suhendro 4. Subchan Zuhri 5. Andi Rahmat (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jepara)
Pemohon: Obed Kromsian (Panwas Distrik Depapre)
Teradu:Ronald M. Manoach (Ketua Panwaslu Kabupaten Jayapura)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua
 
01
Apr
2017
09:00
No Perkara: No. 43/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Teradu pada 18 Januari 2017 turut hadir dan memberikan motivasi dalam acara pembekalan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 atas nama Ferry Ramli dan Sefty Feriyadi. Setelah Panwascam hadir dan mendokumentasikan peristiwa tersebut, Teradu langsung meninggalkan tempat acara.
Pemohon: Raden Adnan kuasa dari M. Sabri & Naspian (Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017)
Teradu:Supirman (Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Tengah)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu
 
01
Apr
2017
09:00
No Perkara: No. 44/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Nomor Urut 2 atas nama Ferry Ramli yang dibantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah dalam bentuk pengedaran buku kesehatan ibu dan anak yang bersampul foto Calon Bupati Ferry Ramli.
Pemohon: kuasa dari M. Sabri & Naspian (Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017)
Teradu:1. Haidir 2. Albert Satya 3. Ali Oktada (Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu
 
01
Apr
2017
08:00
No Perkara: No. 36/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Bahwa para Teradu pada tanggal 24 Februari 2017 membagikan kuisioner kepada masyarakat melalui Panwascam Sipatana yang diteruskan oleh PPL; 2. Bahwa isi kuisioner tersebut pada poin 10 memuat pertanyaan terkait hak pilih seseorang yang sedianya tidak pantas dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.
Pemohon: Fance Abbas
Teradu:1. John Hendri Purba 2. Lismawy Ibrahim 3. Taufiqurrahman Sulaiman (Ketua dan Anggota Panwas Kota Gorontalo)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo
 
31
Mar
2017
09:30
No Perkara: No. 37/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Para Teradu pada 23 Januari 2017 tidak berada di tempat dan tidak menerima laporan, padahal tanggal tersebut merupakan hari terakhir pengajuan laporan sebagaimana ketentuan Pasal 28 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014.
Pemohon: 1. Iqbal Farabi 2. Mohd. Jully Fuady 3. Syahminan Zakaria 4. Asiah 5. Hendry Rachmadhani (Sekretaris dan Anggota Tim Irwandi-Nova)
Teradu:1. Syamsul Bahri 2. Tharmizi 3. Irhamsyah 4. Ismunazar 5. Irfansyah (Ketua dan Anggota Panwaslih Provinsi Aceh)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Ruang Sidang DKPP
 
30
Mar
2017
09:30
No Perkara: No. 39/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu tidak berusaha menghindari pertemuan dengan Cagub Anies Baswedan pada saat dilakukan PSU di TPS 29 Kalibata tanggal 19 Februari 2017. Bahkan, Teradu membiarkan Anies Baswedan meneriakkan yel-yel bersama pendukungnya; 2. Teradu tidak menindaklanjuti 28.000 pengaduan masyarakat pemilik KTP yang disampaikan ke Rumah Lembang. Para pemilik KTP tersebut tidak mendapat hak pilih, seperti yang terjadi di TPS 37 Kelurahan Tegal Alur, Kalideres, Jakbar; 3. Teradu tidak pernah mengumumkan kepada publik mengenai kedekatan khususnya dengan Cagub Anies Baswedan yakni sebagai sesama mantan aktivis HMI MPO. Hal ini dapat merusak independensi Teradu selaku penyelenggara Pemilu; 4. Teradu pada kurun 2-8 Desember 2016 memasang profile picture whatsapp demo 212. Tindakan tersebut merupakan indikasi dari keberpihakan Teradu kepada kandidat tertentu.
Pemohon: 1. Adhel Setiawan 2. Budi Sukmana
Teradu:Sumarno (Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Gedung MPR
 
30
Mar
2017
09:30
No Perkara: No. 42/DKPP-PKE-VI/2012
Pokok Perkara: 1. Teradu memasang profile picture whatsapp demo 212. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas dan kewajiban Teradu selaku Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta; 2. Teradu selaku penyelenggara Pemilu diduga bersikap tidak netral dan menunjukkan keberpihakan pada salah satu Paslon; 3. Teradu memberikan perlakuan yang berbeda kepada para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
Pemohon: 1. Daya Perwira Dalimi 2. Dwi Nugraha Aluwi 3. Ando Christian Selaku kuasa dari Yuliana Zahara Mega (Perkumpulan Cinta Ahok)
Teradu:Sumarno (Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Gedung MPR
 
30
Mar
2017
09:30
No Perkara: No. 45/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Para Teradu menghadiri pertemuan internal Pasangan Calon Ahok-Djarot di Hotel Novotel Mangga Dua pada 9 Maret 2017. Para Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 13 huruf f Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang mewajibkan penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak non-partisan dan imparsial dengan menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari diri dari intervensi pihak lain.
Pemohon: Munathsir Mustaman
Teradu:1. Sumarno 2. Dahliah Umar (Ketua dan Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta) 3. Mimah Susanti (Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Gedung MPR
 
29
Mar
2017
14:00
No Perkara: No. 38/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu menerima dan menindaklanjuti Laporan Paslon Syamsudin Koloi-Nurseha Batalipu tanggal 28 Desember 2016, padahal laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal dan telah melewati batas waktu. 2. Para Teradu mengeluarkan instruksi kepada Panwaslu Kabupaten Buol untuk melakukan tindakan pemidanaan terhadap Pengadu atas dugaan “perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”, sementara Para Teradu tidak memberikan kesempatan yang sama kepada Kuasa Hukum Pengadu dalam proses pembuktian di persidangan.
Pemohon: 1. Amerullah 2. Andi Iskandar (Kuasa dari Amirudin Rauf dan H. Abdullah Batalipu, Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017-2022)
Teradu:1. Ratna Dewi Pettalolo 2. Asrifai 3. Saidul Bahri Mokoagow (Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Ruang Sidang DKPP
 
29
Mar
2017
09:30
No Perkara: No. 30/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu secara sepihak menunda pelaksanaan acara Debat Kandidat tanpa alasan yang jelas; 2. Para Teradu pada 11 Januari 2017 melaksanan Rapat Pleno terkait tindaklanjut Putusan MA yang dalam pelaksanaannya tidak menunjukkan sikap yang kooperatif, terkesan menutup diri, dan tanpa melalui koordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Boalemo dan/atau unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
Pemohon: Oktohari Dalanggo (Ketua DPRD Kab. Boalemo)
Teradu:1. Amir Dj Korem 2. Herman Bater 3. Noldi Biya 4. Asra Djibu 5. Jan Tuna (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Boalemo)
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di Ruang Sidang DKPP melalui Videoconference
 
29
Mar
2017
09:30
No Perkara: No. 31/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Boalemo/Pilbup/027.436540/I/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 yang membatalkan keikutsertaan Pengadu sebagai peserta Pilkada Boalemo tahun 2017. Pembatalan tersebut dilakukan dengan berdasar pada Putusan Kasasi MA Nomor 570K/TUN/PILKADA/2016 yang merupakan Putusan Kasasi dari Putusan PTTUN Makasasar No. 16/G/Pilkada/2016/PTTUN.Mks; 2. Pada 23 Desember 2016, para Teradu telah menerima pemberitahuan pencabutan kasasi PTTUN Makassar sebagaimana tencantum dalam surat pengantar No. W4 TUN/1407/AT.01.06/XII/2016 tertanggal 23 Desember 2016 sehingga Putusan PTTUN Makassar No. 16/G/Pilkada/2016/PTTUN.Mks yang menolak gugatan dari Paslon Darwis Moridu dan Ir. Anas Jusuf sudah berkekuatan hukum tetap; 3. Para Teradu tidak pernah memberitahukan Pengadu mengenai adanya pencabutan perkara tersebut dan tidak berlaku adil dengan tidak menanyakan serta tidak berkeberatan atas Putusan Kasasi MA No. 570K/TUN/Pilkada/2016; 4. Tindakan para Teradu membatalkan kepesertaan pengadu dalam Pilkada Boalemo jelas memihak dan tidak netral karena meskipun mengetahui adanya pencabutan perkara kasasi, Para Teradu tidak pernah melakukan konfirmasi dan langsung melakukan pencabutan atas Keputusan KPU Kab. Boalemo No. 24/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/0274.436540/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016; 5. Para Teradu tidak pernah memberikan kesempatan kepada Pengadu untuk memberikan keterangan atas tuduhan-tuduhan yang diajukan oleh Paslon Darwis Moridu dan Ir. Anas Jusuf dalam gugatannya terhadap para Teradu sehingga Pengadu tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk melakukan klarifikasi atas tuduhan-tuduhan tersebut
Pemohon: Hendra R. Saidi (Kuasa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Rum Pagu dan H. Lahmudin)
Teradu:1. Amir Dj Korem 2. Herman Bater 3. Noldi Biya 4. Asra Djibu 5. Jan Tuna (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Boalemo)
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di Ruang Sidang DKPP melalui Videoconference
 
27
Mar
2017
13:30
No Perkara: No. 41/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Bahwa tanggal 21 Februari 2017 Pengadu telah menerbitkan kesimpulan temuan yang pada intinya menyatakan Teradu telah melakukan tindakan pelanggaran administrasi pemilihan berupa perusakan segel kotak suara, pembukaan kotak suara, pengambilan dokumen form C1-KWK berhologram, merusak segel amplop berisi Form C1-KWK berhologram tidak sesuai prosedur dan di luar wkatu yang ditetapkan. Tindakan Teradu hanya pelanggaran administrasi, tidak memenuhi unsur tindak pidana pmeilihan yang diatur dalam Pasal 178E Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; 2. Tindakan Teradu melanggar asas kepastian hukum dan akuntabilitas penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 11, dan 12 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11, dan 1 2012.
Pemohon: 1. Zainal Abidin 2. Hermasyah 3. Heri Sahputra (Ketua dan Anggota Panwaslih Kab. Aceh Timur)
Teradu:Iskandar A. Gani (Ketua KIP Aceh Timur)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Ruang Sidang DKPP melalui Videoconference
 
27
Mar
2017
10:30
No Perkara: No. 40/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Pada 3 Februari 2017 Teradu menyampaikan kepada Satpam dan staf di Kantor KIP Kab. Aceh Timur bahwa KIP Aceh Timur telah mencoblos kertas suara calon tertentu 2. Pernyataan Teradu membuat suasana pilkada di Aceh Timur tidak kondusif. KIP Aceh Timur kemudian melaporkan kepada Kapolres Aceh Timur AKBP Rudi Purwiyanto, S.Ik., M.Hum. 3. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas dugaan pencoblosan kertas suara dimaksud, disaksikan Kapolres, Teradu, dan pihak pasangan calon, ternyata tidak terbukti dan mengarah pada fitnah 4. Bahwa pada 16 Februari 2017 Teradu bersama dengan Bupati Petahana/Calon Nomor urut 2 disertai 5000 massa mendatangi kantor KIP Aceh Timur dan meminta form C-KWK dan C1-KWK dari 8 kecamatan. Kemudian dokumen tersebut dibawa ke Kantor Panwaslih. Teradu mengatakan bahwa KIP Kab. Aceh Timur baru berhak memegang dokumen tersebut tanggal 16 februari selepas rekapitulasi di PPK. 5. Tindakan Teradu melanggar Pasal 55 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2016. Beralihnya C-KWK dan C1-KWK ke tangan Teradu membuat Form tersebut tidak terjamin keasliannya karena telah berada di tangan Teradu selama 2 (dua) hari. Padahal Teradu tidak memiliki kewenangan sesuai ketentuan Pasal 36 huruf g dan h Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2016..
Pemohon: Muslim dan Dian Yuliani (kuasa dari Ridwan dan Abdul Rani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur)
Teradu:Zainal Abidin (Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Timur)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Ruang Sidang DKPP melalui Videoconference
 
22
Mar
2017
10:00
No Perkara: No. 36/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Teradu tidak kunjung mengundurkan diri dari jabatannya selaku anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara, padahal yang bersangkutan sudah menjadi CPNS di Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara dan telah menyatakan akan mengundurkan diri setelah menerima SK CPNS di hadapan forum Rapat Dengar Pendapat dengan DPRK Aceh Tenggara.
Pemohon: Mhd Safri Desky (Peserta Seleksi KIP Kab. Aceh Tenggara)
Teradu:Ahmad Zailani. S (Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Videoconference
 
17
Mar
2017
09:30
No Perkara: No. 21/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2016 Bawaslu RI mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Papua dengan No. 0775/K.Bawaslu/PM.06.00/XII/2016 perihal penyampaian BA keterangan a.n Samuel Samson yang berisi perintah melakukan penerusan BA keterangan Samuel Samson Kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk ditindak lanjuti melalui mekanisme Temuan dan memberikan laporan tindak lanjut atas temuan tersebut ke Bawaslu RI; 2. Bahwa surat Bawaslu RI No. 0775/K.Bawaslu/PM.06.00/XII/2016 mengandung pesan terselubung dari Teradu I sebagai Ketua Bawaslu RI kepada Teradu II sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Papua untuk mengkondisikan BA keterangan Samuel Samson agar dapat digunakan sebagai referensi dalam mempertimbangkan Legalitas PKPI; 3. Bahwa Teradu II sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Papua diduga tidak netral dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
Pemohon: Bolivar Sigalingging (Kuasa dari Boy Markus Dawir)
Teradu:1. Muhammad (Ketua Bawaslu RI) 2. Fegie Y. Wattimena (Ketua Bawaslu Provinsi Papua
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP
 
15
Mar
2017
15:30
No Perkara: No. 42/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Teradu tidak menindaklanjuti Putusan Sidang Komisi Informasi Publik sebagaimana yang direkomendasikan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan data DPT Kelurahan Pejagalan dan mendirikan TPS di wilayah terkait (Kolong Tol).
Pemohon: Leonard Eko Wahyu Widhyatmoko
Teradu:Abdul Moein (Ketua KPU Jakarta Utara)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP
 
15
Mar
2017
10:00
No Perkara: No. 33/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Para Teradu melakukan pemasangan iklan di media cetak/suratkabar yang tidak sesuai atau tidak sama dengan program pasangan calon yang didaftarkan ke KPU Kota Cimahi.
Pemohon: Danil Suharto
Teradu:1. Handi Dananjaya 2. Sri Suasti (Ketua dan Anggota KPU Kota Cimahi)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Prov. Jawa Barat
 
14
Mar
2017
10:00
No Perkara: No. 19/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Para Teradu tidak melaksanakan Putusan MK Nmor 7/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya menemukan adanya pelanggaran terhadap hak konstitusional Pengadu yang dilakukan Para Teradu dengan cara membuat keputusan keliru mengenai penetapan bilangan pembagi pemilih pasca Pemilu, penataan dan pengisian DPRD kabupaten induk dan kabupaten pemekaran.
Pemohon: Ahmad Irawan Kuasa dari Zulharman (Caleg DPRD 2014)
Teradu:2. Ida Budhiati 3. Hadar Nafis Gumay 4. Sigit Pamungkas 5. Arief Budiman 6. Ferry Kurnia Rizkiyansyah 7. Hasyim Asy’ari (Ketua dan Anggota KPU RI)
Acara Sidang: Sidang ke-1 di Ruang Sidang DKPP RI
 
14
Mar
2017
10:00
No Perkara: No. 20/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. KPU RI telah menerima Surat pemberitahuan KPU Kota Jayapura No. 248/KPU-KT/030-434279/XII/2016 perihal upaya hukum kasasi pada tanggal 9 Desember 2016, tetapi baru meresponnya melalui surat tertanggal 20 Desember 2016, padahal bila tidak menyetujui langkah KPU Kota Jayapura sayogyanya KPU RI dapat menyampaikan secara lisan atau membalas surat sebelum tenggal 13 Desember 2016 sehingga KPU Kota Jayapura tidak perlu lagi mendaftarkan permohonan kasasinya ke MA; 2. Penjelasan KPU RI dalam merespon pertimbangan hukum judex factie PTTUN makassar yang termaktub dalam point (2) dan (3) terkait dengan keabsahan DPN PKPI adalah tindakan memalukan diri sendiri dan mencoreng wajah sendiri, karena proses klarifikasi dan verifikasi faktual terhadap DPN PKPI yang telah dilaksanakan KPU Kota Jayapura adalah atas konsultasi dan bimbingan KPU RI dengan pendampingan melekat dari Panwaslu Kota Jayapura dan Keputusan KPU Provinsi Papua yang mana telah menghasilkan dan keputusan KPU Kota Jayapura tentang Penetapan dua Paslon Calon Walikota.Wakil Walikota Jayapura yang memenuhi syarat; 3. Para Teradu memerintahkan KPU Kota Jayapura untuk mencabut permohonan kasasi, padahal hanya tersisa 10 hari kerja bagi MA mengeluarkan keputusan. KPU RI sedang mengekpresikan ketakutan tertentu terhadap keputusan kasasi MA dimaksud.
Pemohon: Bolivar Sigalingging Kuasa dari Boy Markus Dawir
Teradu:1. Juri Ardiantoro 2. Ida Budhiati 3. Arief Budiman (Ketua dan Anggota KPU RI)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP
 
14
Mar
2017
10:00
No Perkara: No. 25/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. KPU RI menerbitkan Surat Nomor 687/KPU/XII/2016 tentang tindak lanjut putusan PT TUN Makassar Nomor 25/G/Pilkada /2016/PT.TUN.MKS tanggal 6 Desember 2016 disampaikan kepada KPU Provinsi Papua untuk membatalkan keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 20/Kpts/KPU.Dogiyai/XII/2016 yang mengakomodir keputusan PT TUN Makassar yang memenangkan Gugatan Pasangan Apedius Mote-Freny Anouw sebagai Calon Bupati Kab. Dogiyai; 2. KPU Papua menerbitkan Surat Nomor 505/B2/KPU-PROV.030/XII/2016 tentang koreksi SK KPU Kab. Dogiyai Nomor 20/Kpts/KPU.Dogiyai/XII/2016 untuk membatalkan keputusan Nomor 20/Kpts/KPU.Dogiyai/XII/2016; 3. KPU Dogiyai membuat Keputusan Nomor 22/Kpts/KPU.Dogiyai/XII/2016 sesuai surat KPU Papua Nomor 505/B2/KPU-PROV.030/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang menggugurkan Pengadu Sebagai Calon Bupati; 4. Pengadu menilai bahwa Para Teradu sama sekali tidak memberikan kepastian hukum kepada Pengadu serta dengan sengaja tidak mengindahkan Putusan PT TUN Makassar dimaksud pada poin 1; 5. Pengadu menilai bahwa dikarenakan masalah internal KPU, hak pengadu menjadi dirugikan dan tidak hanya dirugikan secara politik akan tetapi juga materiil.
Pemohon: Apedius I. Mote (Calon Bupati Kabupaten Dogiyai 2017)
Teradu:1. Juri Ardiantoro 2. Ida Budhiati 3. Hadar Nafis Gumay 4. Sigit Pamungkas 5. Arif Budiman 6. Ferry Rizky Kurniansyah 7. Hasyim Asyhari (Ketua dan Anggota KPU RI) 8. Adam Arisoi 9. Sombuk Musa Yosep 10. Tarwinto 11. Beatrix Wanane 12. Izak Randi Hikoyabi (Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua) 13. Matis Butu 14. Yohanes Pigai 15. Moses Magai 16. Orva Tigi 17. Andreas Tibakoto (Ketua dan Anggota KPU Kab. Dogiyai)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP
 
13
Mar
2017
10:00
No Perkara: No. 34/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 Pengadu bertemu dengan Hj. Muniroh dan Murhani yang menceritakan tentang mutasi dan menyampaikan petikan dokumen mutasi tersebut kepada Pengadu. 2. Bahwa pada tanggal 1 November 2016 sekitar pukul 13.00 WITA, Pengadu melaporkan dugaan pelanggaran Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat (2) dan (3) kepada Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara. 3. Bahwa Panwas Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menghentikan laporan dengan alasan tidak memenuhin unsur tindak pidana dan administrasi pemilihan.
Pemohon: Rosehan Anwar
Teradu:1. Syardani 2. Khairil 3. Rina Mei Saputri (Ketua dan Anggota Panwas Kab. Hulu Sungai Utara)
Acara Sidang: Sidang ke-1 Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
 
10
Mar
2017
09:00
No Perkara: No. 30/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu secara sepihak menunda pelaksanaan acara Debat Kandidat tanpa alasan yang jelas; 2. Para Teradu pada 11 Januari 2017 melaksanan Rapat Pleno terkait tindaklanjut Putusan MA yang dalam pelaksanaannya tidak menunjukkan sikap yang kooperatif, terkesan menutup diri, dan tanpa melalui koordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Boalemo dan/atau unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
Pemohon: Oktohari Dalanggo (Ketua DPRD Kab. Boalemo)
Teradu:1. Amir Dj Korem 2. Herman Bater 3. Noldi Biya 4. Asra Djibu 5. Jan Tuna (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Boalemo)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Prov. Gorontalo
 
10
Mar
2017
09:00
No Perkara: No. 31/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu menerbitkan Keputusan KPU No. 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/027.436540/I/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 yang membatalkan keikutsertaan Pengadu sebagai peserta Pilkada Boalemo tahun 2017. Pembatalan tersebut dilakukan dengan berdasar pada Putusan Kasasi MA Nomor 570K/TUN/PILKADA/2016 yang merupakan Putusan Kasasi dari Putusan PTTUN Makasasar No. 16/G/Pilkada/2016/PTTUN.Mks; 2. Pada 23 Desember 2016, para Teradu telah menerima pemberitahuan pencabutan kasasi PTTUN Makassar sebagaimana tencantum dalam surat pengantar No. W4 TUN/1407/AT.01.06/XII/2016 tertanggal 23 Desember 2016 sehingga Putusan PTTUN Makassar No. 16/G/Pilkada/2016/PTTUN.Mks yang menolak gugatan dari Paslon Darwis Moridu dan Ir. Anas Jusuf sudah berkekuatan hukum tetap; 3. Para Teradu tidak pernah memberitahukan Pengadu mengenai adanya pencabutan perkara tersebut dan tidak berlaku adil dengan tidak menanyakan serta tidak berkeberatan atas Putusan Kasasi MA No. 570K/TUN/Pilkada/2016; 4. Tindakan para Teradu membatalkan kepesertaan pengadu dalam Pilkada Boalemo jelas memihak dan tidak netral karena meskipun mengetahui adanya pencabutan perkara kasasi, Para Teradu tidak pernah melakukan konfirmasi dan langsung melakukan pencabutan atas Keputusan KPU Kab. Boalemo No. 24/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/0274.436540/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016; 5. Para Teradu tidak pernah memberikan kesempatan kepada Pengadu untuk memberikan keterangan atas tuduhan-tuduhan yang diajukan oleh Paslon Darwis Moridu dan Ir. Anas Jusuf dalam gugatannya terhadap para Teradu sehingga Pengadu tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk melakukan klarifikasi atas tuduhan-tuduhan tersebut
Pemohon: Hendra R. Saidi (Kuasa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Rum Pagu dan H. Lahmudin)
Teradu:1. Amir Dj Korem 2. Herman Bater 3. Noldi Biya 4. Asra Djibu 5. Jan Tuna (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Boalemo)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Prov. Gorontalo
 
09
Mar
2017
13:00
No Perkara: No. 24/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu 1-5 meminta Panwaslih mengeluarkan pendukung Cabup-Cawabup Nomor Urut 2 Roni Ahmad-Fadhullah TM Daud dari ruangan acara Debat Kandidat karena tidak mau membuka peci; 2. Teradu 6-10 merekomendasikan penundaan Debat Kandidat setelah terjadi kesepakatan bersama dan aturan penyelenggaraan debat dipertegas; 3. Teradu 1-5 memberikan sanksi kepada Paslon Nomor Urut 2 berupa pelarangan mengikuti dan melanjutkan Debat Kandidat, hal mana tidak sesuai rekomendasi Panwaslih dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Teradu 1-5 melakukan pertemuan dengan Paslon Nomor Urut 3 Sarjani Abdullah dan Iriawan setelah ditundanya acara Debat Kandidat
Pemohon: Muzakar Kuasa dari Muhammad bin Fardan
Teradu:1. Ridwan 2. T. Samsul Bahri 3. Muhammadiah Adam 4. Heri Saputra 5. Muddin (Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Pidie) 6. Said Husein 7. Munawir 8. Zakaria 9. Sufyan 10. Fuadi Yusuf (Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Prov. Aceh
 
09
Mar
2017
09:00
No Perkara: No. 32/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2017 Pengadu (pasangan Calon No.4) beserta tim mendatangi kantor KIP Aceh Singkil sekitar pukul 17.35 WIB, sampai tepat pukul 18.00 WIB belum ada satu lembar pun tanda terima berkas LPPDK dikeluarkan oleh KIP Aceh Singkil melalui sekretariat. 2. Bahwa sekitar pukul 18.02, sesuai rekaman video terlampir, sekretariat KIP bersama utusan Paslon No.3, menandatangani tanda terima yang waktunya dituliskan mundur sebelum jam 18.00. Hal tersebut nyata dan Pengadu saksikan langsung, Bahkan ada salah seorang petugas dari sekretariat Panwaslih Aceh Singkil berada dilokasi tersebut. 3. Bahwa selanjutnya berturut-turut, sekitar jam 19 WIB lewat, Paslon 2 dan 1, akhirnya mengikuti langkah yang telah dilakukan Paslon No.3 dan berhasil dikeluarkan tanda terima oleh KIP Aceh Singkil melalui sekretariat dengan disaksikan dan diperbolehkan oleh para Teradu yang berada ditempat kejadian pada saat itu.
Pemohon: Putra Ariyanto
Teradu:1. Yarwin Adi Darma 2. Syahrial Raf 3. Rahmi Syukur 4. Tita Rospita Dodi Syahputra (Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Prov. Aceh
 
09
Mar
2017
09:00
No Perkara: No. 14/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu diduga melakukan ancaman Pembunuhan kepada Pengadu pada bulan Desember 2015, Teradu juga memprovokasi keluarga dan kerabatnya untuk menganiaya Pengadu; 2. Teradu diduga melakukan Perselingkuhan dengan Yulce Yulihana Bawole, yang awalnya diduga berselingkuh dengan Mariati Puasa dimana yang bersangkutan adalah Anggota Panwas Kabupaten Kepulauan Morotai; 3. Teradu diduga dengan sengaja tidak mencantumkan nama Pengadu sebagai Calon Pemilih untuk Pemilukada Kabupaten Kepulauan Morotai Tahun 2017.
Pemohon: Lenie Ruintang
Teradu:Norison Salawati (Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Morotai)
Acara Sidang: Sidang ke 3 di kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara
 
08
Mar
2017
09:00
No Perkara: No. 24/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Teradu ikut serta mendukung salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat atas nama SDK-Kalma dalam kegiatan pengukuhan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 SDK-Kalma.
Pemohon: Askari (Anggota Panwascam Kalukku, Mamuju)
Teradu:Syaiful Kasim (Ketua PPS Sinyonyoi Selatan, Kecamatan Kalukku, Mamuju)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Prov. Sulbar
 
06
Mar
2017
16:00
No Perkara: No. 29/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu pada 15 April 2016 ditangkap aparat kepolisian karena diduga terlibat perjudian dan ditahan mulai 26 April 2016 sampai 23 Juni 2016; 2. Teradu pada 15 Agustus 2016 divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 4 bulan 15 hari, lalu dibebaskan pada 4 Oktober 2016; 3. Selama menjalani proses hukum Teradu dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dari keanggotaan KPU Kabupaten Manggarai Barat. Teradu diaktifkan kembali pada 31 Oktober 2016; 4. Teradu telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu atas hukuman pidana yang dijalaninya.
Pemohon: 2. Gasim 3. Yosafat Koli 4. Thomas Dohu 5. Theresia Siti (Ketua dan Anggota KPU Provinsi NTT)
Teradu:Aventius Jesman (Anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Prov. NTT
 
03
Mar
2017
09:00
No Perkara: No. 22/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu mengabulkan permohonan sengketa yang diajukan Paslon Herman Auwe dan Stefanus Wakei dengan Nomor 002/KS/PWSL.DGY.33.27/XI/2016. Keputusan tersebut merugikan Paslon Nomor Urut 5 Apedius Mote dan Freny Anouw; 2. Tindakan Para Teradu tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena Pemohon Sengketa adalah Bakal Paslon yang tidak memenuhi syarat dukungan, karena dukungan PKPI yang dilampirkan diduga palsu;
Pemohon: Apedius I. Mote (Calon Bupati Kabupaten Dogiyai 2017)
Teradu:1. Hengki Wakei 2. Martha Boga 3. Ambrosius Degei (Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Dogiyai) 4. Yohanes Kiamasan (Staf Sekretariat Panwaslu Kabupaten Dogiyai)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Mapolda Papua
 
03
Mar
2017
09:00
No Perkara: No. 26/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu diduga melakukan rekayasa dalam menangani sengketa yang dimohonkan oleh Paslon Herman Awue-Stefanus Wakei. Para Teradu juga tidak menghadirkan KPU Kabupaten Dogiyai sebagai Pihak Termohon; 2. Para Teradu dalam proses penanganan sengketa dimaksud tidak melakukan koordinasi secara baik dengan anggota Panwaslu Kabupaten Dogiyai atas nama Agustinus Tigi dan Bawaslu Provinsi Papua selaku atasannya;
Pemohon: 1. Fegie Y. Wattimena 2. Anugrah Pata 3. Yacob Paisei (Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua)
Teradu:1. Hengky Wakei 2. Martha Boga (Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Dogiyai)
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di Mapolda Papua
 
02
Mar
2017
09:00
No Perkara: No. 15/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Bahwa laporan Penerusan dari Bawaslu Provinsi Lampung terkait temuan dari Panwas Kecamatan Simpang Kab. Mesuji masalah dugaan pelanggaran Kode etik yang dilakukan oleh Ketua PPS Desa Rejo Binangun; 2. Berdasarkan kajian Bawaslu Provinsi Lampung bahwa Ketua PPS atas nama Eko Prayetno pada tanggal 26 Desember 2016 mengatakan telah mengadiri kampanye diologis yang dilakukan oleh Calon Bupati Mesuji No urut 2 di Desa Wira Bangun Kec. Simpang Pematang, dan Sdr. Eko Prayetno, telah menggunakan atribut dari Calon yakni berupa kaos, dan juga Sdr. Eko Prayetno sebagai Ketua PPS, juga telah meneriakkan Yel-Yel dan slogan Pasangan Calon No. urut 2 (dua); 3. Berdasarkan kajian terhadap keterangan dan fakta-fakta tersebut, Panwaslu menyimpulkan : dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua PPS Desa Rejo Binangun merupakan pelanggaran Kode Etik sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP No. 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
Pemohon: 1. Fatikhatul Khoiriyah (Ketua Bawaslu Prov. Lampung) 2. Andriansyah (Panwas Mesuji)
Teradu:Eko Prayetno (Ketua PPS Desa Rejo Binangun, Kab. Mesuji, Prov. Lampung)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Prov. Lampung
 
02
Mar
2017
09:00
No Perkara: No. 27/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu bertindak tidak netral karena telah menjadikan Anggota Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 Parosil Mabsus-Mad Hasnurin atas nama Duta Suhanda sebagai petugas MC pada kegiatan Deklarasi Damai yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Lampung Barat; 2. Para Teradu telah menyalahi jadwal terkait penyiaran iklan di media cetak. Selain itu, Para Teradu juga bertindak tidak adil karena ukuran iklan Paslon Nomor Urut 1 Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin lebih besar daripada Paslon Nomor Urut 2 Edi Irawan dan Ulul Azmi.
Pemohon: Ketua dan Anggota Panwaslu Kab Lampung Barat
Teradu:1. Karwan Sutiawan 2. Sulton 3. Imtizal 4. Sarif Ediansah 5. Ronansah (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lampung Barat) 6. Munandar (Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Barat)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Prov. Lampung
 
01
Mar
2017
14:00
No Perkara: No. 07/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena mengeluarkan rekomendasi pembatalan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Lembata atas nama Eliaser Yentji Sunur-Thomas Ola tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan terkait penerapan ketentuan Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016; 2. Para Teradu dalam memberikan rekomendasi tidak sesuai dengan tahapan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 UU Nomor 10 Tahun 2016; 3. Para Teradu tidak cermat, tidak memahami tugas pokok, tidak profesional, dan tidak konsisten serta bersikap tendensius dalam menangani laporan.
Pemohon: Eliaser Yentji Sunur
Teradu:1. Rafael Boli Lewa 2. Lambertus Bala Kolin 3. Ignasius Sili Kaba Ladopurab (Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Lembata)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
01
Mar
2017
14:00
No Perkara: No. 05/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Bahwa Teradu tidak membuat berita acara atas musyawarah yang tidak mencapai kesepakatan Formulir Model PS-9 Berita Acara Musyawarah yang dilampiri dengan Notulensi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; 2. Bahwa Keputusan tidak mencapai kesepakatan yang dibuat Teradu tidak mempertimbangkan keterangan Pengadu, lembaga pemberi keterangan serta bukti-bukti yang di kemukakan dalam musyawarah, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2016; 3. Bahwa Keputusan Tidak mencapai kesepakatan yang dibuat Teradu tidak ditandatangani oleh ketiga Pimpinan Musyawarah, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2016; 4. Bahwa Teradu dalam Keputusannya tidak memberikan Penilaian dan pendapat dikaitkan dengan aturan Perundang-undangan.
Pemohon: 1. Matheos Viktor Messakh (Wartawan) 2. Victor Emanuel Manbait (Aktivis LSM)
Teradu:1. Germanus Atawuwur 2. Ismael Manoe 3. Noldi Tadu Hungu (Ketua dan Anggota Panwas Kota Kupang)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
01
Mar
2017
14:00
No Perkara: No. 12/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Teradu selaku Ketua Panwas Kecamatan Anggrek sekaligus Staf/PTT di Kantor Kecamatan Anggrek) terlibat dalam kegiatan senam pagi bersama Calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo (Dr. Drs. H. Idris Rahim, MM), Tim Kampanye, dan ASN/PNA (Camat, Sekcam, Staf/PTT), Kepala Desa dan Aparat Desa se-Kecamatan Anggrek.
Pemohon: Jaharudin Umar
Teradu:Fitri Manopo (Ketua Panwas Kecamatan Anggrek sekaligus sebagai Staf/PTT Kantor Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
01
Mar
2017
14:00
No Perkara: No. 3/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu 1-5 telah bertindak profesional dan tidak cermat dalam melakukan penelitian persyaratan Bakal Calon Wakil Bupati Aceh Jaya atas nama Yusri S berupa SKPI/STTB Hilang dari SDN 2 Krueng Sabee, Ijazah MTs Tarbiyah Islamiyah Darul Ulum Tanoh Mirah Peusangan Aceh Utara Tahun Ajaran 1981/1982, Ijazah MA Tarbiyah Islamiyah Darul Ulum Tanoh Mirah Peusangan Aceh Utara Tahun Ajaran 1984/1985; 2. Teradu 6-10 menolak laporan Pengadu yang disampaikan pada tanggal 16 November 2016 dengan alasan tidak melampirkan surat tugas dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), padahal pada saat mengajukan Laporan Pengadu tidak mewakili YARA.
Pemohon: Safaruddin Kuasa dari Hamdani (Tim Pemenangan Paslon Junaidi dan Bustami Syarbaini)
Teradu:Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Jaya & Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
01
Mar
2017
14:00
No Perkara: No. 11/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Anggota KPU Sragen ada yang mengundurkan diri a.n. Dodok Sartono, SE tanggal 25 Agustus 2016, dan hasil rapat Pleno KPU Jateng sudah keluar di awal Oktober 2016. 2. Tanggal 22 September 2016 Pengadu diklarifikasi oleh KPU Kab. Sragen dan Pengadu nyatakan bersedia dan melengkapi berkas diantaranya bebas narkoba, surat pernyataan bersedia dan syarat lainnya. Persyaratan tersebut sudah diserahkan tanggal 25 Oktober 2016 untuk kemudian ditindaklanjuti ke KPU Jateng. 3. Di saat menunggu pelantikan, Pengadu mendaftarkan diri jadi Calon KPU RI 2017-2022. Tanggal 1 November via POS dan diterima tanggal 2 November 2016 jam 09.42.55 WIB. Dan saat mendaftar tersebut Pengadu sudah mengetahui bahwa tanggal 8 November ada agenda pelantikan dirinya, 4. Tanggal 7 November Pengadu memperoleh undangan pelantikan jam 13.00 WIB. 5. Tanggal 7 November pukul 16.00 Pengadu mendatangi KPU Sragen untuk Gladi pelantikan. Staf KPU memberitahukan kalau gladi ditunda pukul 20.00 dan kemudian diundur jadi besoknya tanggal 8 November 2016 pagi jam 08.00 6. Tanggal 7 November pukul 21.59 Pengadu memperoleh SMS dengan bunyi “Pak Budi, besok pagi saat menghadiri undangan pelantikan, oleh KPU Prov Jateng dimohon membawa berkas pak Budi terkait pendaftarannya ke KPU RI. Nuwun”. Dan besoknya tanggal 8 November 2016 Pengadu memperoleh ralat undangan pelantikan dan penundaan pelantikan. Acarapun diganti dengan rapat koordinasi persiapan Pilgub tahun 2018. Pada Pukul 9.45 Pengadu diklarifikasi dengan Berita Acara oleh Teradu 4.
Pemohon: Budi Maryono (PNS/Calon PAW KPU Kab. Sragen)
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
25
Jan
2017
10:00
No Perkara: No. 125/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Teradu telah membuat, menandatangani dan menerbitkan Surat Edaran Bawaslu RI No. 0645/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 perihal Pedoman Penanganan Pelanggaran Terkait Perbuatan Penggantian Pejabat sebagaimana diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa pada angka 6 (enam) Surat Edaran Bawaslu RI No.0645/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. 2. Teradu diduga telah melanggar Pasal 11 huruf a, huruf c, dan huruf d Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
Pemohon: Hendriyanus R. Tonubessi selaku kuasa dari Jefirston Riwu Kore (Ketua DPD Partai Demokrat NTT)
Teradu:Nelson Simanjuntak (Anggota Bawaslu RI)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
25
Jan
2017
10:00
No Perkara: No. 145/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Para Teradu bertindak tidak profesional, berpihak, dan telah membuat norma hukum baru pada saat menandatangani dan menerbitkan Surat Nomor 264/Bawaslu-Prov/NTT/XI/2016 tanggal 11 November 2016 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tindak lanjut Surat Bawaslu Nomor 1151/K.Bawaslu/KP.04.01/XI/2016; 2. Para Teradu telah menunjukkan keberpihakan dalam tindakannya menerbitkan beberapa ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang maupun asas hukum untuk dijadikan dasar bagi KPU Kota Kupang untuk meloloskan Calon Walikota Kupang atas nama Jonas Salean.
Pemohon: Hendriyanus R. Tonubessi Kuasa dari Jefirston R. Riwu Kore (Calon Walikota Kupang 2017
Teradu:Ketua & Anggota Bawaslu RI, Ketua & Anggota Bawaslu Prov. Nusa Tenggara Timur
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
25
Jan
2017
10:00
No Perkara: No. 126/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Teradu I s/d V telah meloloskan bakal pasangan calon Walikota Kupang atas nama Jonas Salean selaku petahana yang secara nyata telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. 2. Teradu diduga telah melanggar Pasal 10 huruf j, Pasal 11 huruf a, huruf c, huruf d, dan Pasal 12 huruf a Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
Pemohon: Stefanus Matutina selaku kuasa dari Jefirston Riwu Kore (Ketua DPD Partai Demokrat NTT)
Teradu:Ketua & Anggota KPU Kota Kupang
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
25
Jan
2017
10:00
No Perkara: No. 132/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: Para Teradu telah bersikap dan bertindak tidak konsisten dalam rekomendasinya terkait mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Kupang. Selain itu, Para Teradu juga tidak mematuhi dan menaati Surat Edaran Bawaslu Nomor 0645/K. Bawaslu/pm.06.00/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 perihal Pedoman Penanganan Pelanggaran Terkait Perbuatan Penggantian Pejabat sebagaimana diatur pada Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016
Pemohon: Marsel W. Radja selaku kuasa dari Jonas Salean (Calon Walikota Kupang)
Teradu:1. Germanus Atawuwur 2. Noldi Tadu Hungu 3. Ismael Manoe (Ketua dan Anggota Panwas Kota Kupang)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
25
Jan
2017
10:00
No Perkara: No. 139/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Para Teradu telah berbuat tidak adil karena menyatakan sah Form B-1 KWK Parpol PKPI yang ditandatangani Ketua Umum Isran Noor dan Wasekjen Takudaeng Parawansa untuk Bakal Pasangan Calon H. Hamim dan Farid Bachmid; 2. Teradu I yang bertindak sebagai pimpinan Musyawarah Sengketa masih memiliki hubungan keluarga dengan LO Pemohon Sengketa atas nama La Asiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan; 3. Teradu III telah sengaja tidak hadir dalam Musyawarah Sengketa tanggal 2-4 November 2016.
Pemohon: Jusrin (Wiraswasta)
Teradu:. La Saluru 2. Mansur Maora 3. Darwin (Ketua dan Anggota Panwas Kab. Buton)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
25
Jan
2017
10:00
No Perkara: No. 134/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Bahwa KPU Kabupaten Buton tidak melakukan Verifikasi Berkas Bakal Pasangan Calon H.Hamin dan Farid Bacmid yaitu persyaratan dari Partai PKPI dan Partai PDIP, dan dengan sengaja meninggalkan dan/atau melarikan diri dari kantor KPU Kabupaten Buton tanpa alasan yang jelas dan hingga saat ini belum memberikan balasan terkait diterima atau tidaknya berkas persyaratan pasangan bakal calon H.Hamin dan Farid Bacmid; 2. Bahwa KPU Kabupaten Buton meninggalkan kantor KPU Kabupaten Buton Sejak hari Kamis tanggal 29 September 2016 pukul 23.22 WITA, dan berkantor di balai Desa Kamelanta Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton yang diduga ditunjukkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati a.n Samsu Umar Abdul Samun dan La Bakri dan Masyarakat Desa tersebut mayoritas keluarga Pasangan Calon a.n Samsu Umar Abdul Samun. 3. Bahwa KPU Kabupaten Buton juga tidak melaksanakan Rekomendasi dari Panwas Kabupaten Buton dengan Nomor: 03/TM/Pilkada-Buton/X/2016 tertanggal 8 Oktober 2016;
Pemohon: 1. La Nudi S.Kom 2. Luwi Sutaher (Wiraswasta)
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kab. Buton
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
25
Jan
2017
10:00
No Perkara: No. 138/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Bahwa Para Teradu dengan sengaja menetapkan Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat yaitu SKCK dan LKHPN serta pernyataan di depan media daerah maupun Media Nasional jika calon tersebut pernah dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan sesuai dengan Undang Undang No. 10 Tahuri 2016 2. Bahwa Para Teradu pada tanggal 29 September 2016 diduga berlaku tidak adil/memihak yaitu tidak menyelesaikan verifikasi syarat pencalonan H. Hamin-Farid Bahmid dan meninggalkan Kantor KPU sebelum batas waktu pendaftaran yang telah ditentukan. Para Teradu juga diduga dengan sengaja menahan dan menggelapkan serta menghilangkan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon dari H. Hamin-Farid Bahmid.
Pemohon: 1. La Rumahu (Ketua DPC PPP Kab. Buton) 2. Darmin (Sekretaris DPC Gerindra Kab. Buton)
Teradu:Ketua & Anggota KPU Kab. Buton
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
25
Jan
2017
10:00
No Perkara: No. 141/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Bahwa para Teradu dengan sengaja tidak memberikan salinan dokumen Pendaftaran Calon Bakal Paslon Bupati dan Wakil Bupati Buton pada Masa Pendaftaran kepada Panwaslu Kab. Buton; 2. Bahwa Para Teradu meninggalkan Bakal Paslon Bupati dan Wakil Bupati a.n H. Hamin dan Farid Bachmid serta Pimpinan Partai Pengusung, Tim Pemenangan dan simpatisan sebelum Penutupan Pendaftaran tanggal 29 September 2016 yakni pada pukul 23.15 WITA tanpa memberi kepastian kepada Bakal Paslon mengenai status pendaftarannya apakah diterima atau tidak diterima. Sehingga hal tersebut sangat merugikan Bakal Paslon; 3. Bahwa Para Teradu tidak memperlakukan Bakal Paslon a.n H. Hamin dan Farid Bachmid secara tidak adil dengan cara meninggalkan Bakal Paslon mulai Pukul 23.15 WITA sampai pukul 24.00 WITA; 4. Bahwa pada tanggal 29 September 2016, KPU Kab. Buton menerbitkan BA No. 37/BA/KPU-Kab.026.433532/IX/Tahun 2016 tentang Pengembalian Dokumen Pendaftaran Paslon yang tidak sesuai dengan realita dan fakta yang terjadi (Dokumen tidak pernah dikembalikan kepada Bakal Palon) dan Berita Acara dimaksud tidak pernah diberikan kepada H. Hamin dan Farid Bachmid ataupun Partai Pengusungnya melainkan diberikan kepada Panwas Kab. Buton di Desa Kamalanta Kec. Kapontori; 5. Bahwa Teradu membuat Berita Acara No. 37/BA/KPU-Kab.026.433532/IX/Tahun 2016 yang mencantumkan tempat yang tidak sesuai fakta dilapangan, faktanya adalah pada tanggal 29 September 2016 tersebut para terlapor sejak pukul 23.15 WITA sudah meninggalkan kantor KPU Kab. Buton; 6. Bahwa Para Teradu memperlakukan dokumen bakal Paslon H. Hamin dan Farid Bachmid secara tidak adil dengan cara meninggalkan dokumen pendaftaran diteras Kantor KPU Kab. Buton yang mengakibatkan dokumen tersebut tidak diketahui keberadaannya. Sedangkan dokumen pendaftaran Bakal Paslon lain disematkan pada saat para Teradu dievakuasi ke Kantor Polres Kab. Buton; dan 7. Bahwa Para Teradu pada tanggal 1 Oktober 2016 mengeluarkan BA Ke Pihak lain yang tidak sesuai dengan standar administrasi kesektariatan (tidak dibubuhi dengan stempel) yakni BA pengembalian Dokumen pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2016 No. 37/BA/KPU-Kab.026.433532/IX/Tahun 2016, BA Rapat Pleno penutupan perpanjangan Pendaftaran Paslon No.38/BA/KPU-Kab.026.433532/IX/Tahun 2016, BA Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2017 No. 39/BA/KPU-Kab.026.433532/IX/Tahun 2016 beserta Lampirannya. Setelah 3 hari kemudian yakni tanggal 4 Oktober 2016, staf KPU Kab. Buton a.n Sudariono datang ke Kantor Panwas untuk membubuhkan stempel pada ketiga BA tersebut.
Pemohon: Ketua dan Anggota Panwas Kab. Buton
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kab. Buton
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
25
Jan
2017
10:00
No Perkara: No. 142/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Bahwa diduga para Teradu dengan sengaja menetapkan Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat salah satu diantaranya yakni SKCK dan LKHPN serta pernyataan di depan media daerah maupun Media Nasional jika calon tersebut pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan sesuai dengan Undang Undang No. 10 Tahun 2016; 2. Bahwa para Teradu pada tanggal 29 September 2016 diduga berlaku tidak adil/memihak dan tidak memperlakukan sama serta tidak netral antara Bakal Paslon satu dengan yang lain dengan cara tidak menyelesaikan verifikasi syarat pencalonan (H. Hamin-Farid-Bahmid) para Teradu meninggalkan Kantor KPU pukul 23.10 WITA sebelum batas waktu pendaftaran yang telah ditentukan yakni pada pukul 24.00 WITA. Selain itu Para Teradu diduga dengan sengaja menahan dan menggelapkan serta menghilangkan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon dari H. Hamin-Farid; 3. Bahwa para Teradu pada tanggal 29 September 2016 diduga dengan sengaja membuat Berita Acara Palsu perihal pengembalian berkas yang isinya terdapat suatu kebohongan yang jelas jelas tidak memenuhi syarat formil dan materiil; dan 4. Bahwa para Teradu dengan sengaja tidak melaksanakan Rekomendasi Panwas Kab. Buton sebagi hasil dari sengketa Administrasi dan Para Teradu menetapkan seorang yang statusnya Tersangka oleh KPK sebagai Calon Bupati Kab. Buton Tahun 2017.
Pemohon: Aliansi Pemerhati Masyarakat Kab. Buton
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kab. Buton
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
25
Jan
2017
10:00
No Perkara: No. 143/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Bahwa Para Teradu selaku Ketua dan anggota KIP Kota Lhokseumawe dalam menetapkan Paslon a.n. Rachmatsyah-T. Nouval tidak merujuk ke UUPA No. 11 Tahun 2006 dan Qanun Nomor 5 Tahun 2012, dimana Rachmatsyah sebagai Balon Walikota belum mengundurkan diri dari pengurus Partai Demokrat saat mendaftar. 2. Para teradu selaku Ketua dan anggota KIP Kota Lhokseumawe tetap menetapkan Paslon Rachmatsyah-T. Nouval dan menolak rekomendasi Panwaslih Kota Lhokseumawe.
Pemohon: Ketua dan Anggota Panwas Kota Lhokseumawe
Teradu:Syahrir M Daud, Dedy Syahputra, Yuswardi Mustafa, Armia M. Nur dan Abdul Hakim (Ketua dan Anggota KIP Kota Lhokseumawe)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
25
Jan
2017
10:00
No Perkara: No. 144/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, Pengadu dipanggil ke Hotel Permata Hati guna mengambil undangan pelantikan anggota Panwas Kab. Aceh Besar. Setelah Pengadu pulang dari Hotel, Ketua Panwaslih (Teradu I) menelepon Pengadu yang intinya memberitahukan pembatalan pelantikan Pengadu dengan alasan Pengadu bukan penduduk Kec. Simpang Tiga. 2. Bahwa faktanya Pengadu memegang, mendaftar dan lulus terpilih sebagai calon Panwascam dengan KTP sebagaimana terlampir. Beberapa saat kemudian Fadhal Husain (Teradu II) juga menelepon Pengadu tentang hal yang sama.
Pemohon: Mujiburrahman (Calon anggota Panwascam Kec. Simpang Tiga)
Teradu:1. Mizan Muhammad 2. Fadhal HS (Ketua dan Anggota Panwaslu Kab. Aceh Besar)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
25
Jan
2017
10:00
No Perkara: No. 152/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: Teradu pada 13 Oktober 2016 membuat pernyataan bahwa pidato Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kepulauan Seribu bukan pelanggaran, padahal surat pemberitahuan secara resmi mengenai status laporan baru dikeluarkan tanggal 19 Oktober 2016.
Pemohon: Krist ibnu T. Wahyudi (Advokat)
Teradu:Muhammad Jufri (Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
20
Jan
2017
09:00
No Perkara: No. 12/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Teradu selaku Ketua Panwas Kecamatan Anggrek sekaligus Staf/PTT di Kantor Kecamatan Anggrek) terlibat dalam kegiatan senam pagi bersama Calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo (Dr. Drs. H. Idris Rahim, MM), Tim Kampanye, dan ASN/PNA (Camat, Sekcam, Staf/PTT), Kepala Desa dan Aparat Desa se-Kecamatan Anggrek.
Pemohon: Jaharudin Umar
Teradu:Fitri Manopo (Ketua Panwas Kecamatan Anggrek sekaligus sebagai Staf/PTT Kantor Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Prov. Gorontalo
 
19
Jan
2017
10:00
No Perkara: No. 08/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Teradu tidak mengawasi tahapan kampanye dan tindak pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Bupati Petahana atas nama H. Haryanto berupa penerbitan Surat Perintah Tugas Nomor 094/5349 tanggal 25 Oktober 2016 dan Surat Bupati Nomor 710/637 Rhs tanggal 2 November 2016.
Pemohon: Janses E. Sihaloho, S.H. Kuasa dari A Itkonul Khakim (Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati)
Teradu:Achwan (Ketua Panwas Kabupaten Pati)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Prov. Jateng
 
18
Jan
2017
16:00
No Perkara: No. 5/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Bahwa Teradu tidak membuat berita acara atas musyawarah yang tidak mencapai kesepakatan Formulir Model PS-9 Berita Acara Musyawarah yang dilampiri dengan Notulensi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; 2. Bahwa Keputusan tidak mencapai kesepakatan yang dibuat Teradu tidak mempertimbangkan keterangan Pengadu, lembaga pemberi keterangan serta bukti-bukti yang di kemukakan dalam musyawarah, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2016; 3. Bahwa Keputusan Tidak mencapai kesepakatan yang dibuat Teradu tidak ditandatangani oleh ketiga Pimpinan Musyawarah, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2016; 4. Bahwa Teradu dalam Keputusannya tidak memberikan Penilaian dan pendapat dikaitkan dengan aturan Perundang-undangan.
Pemohon: 1. Matheos Viktor Messakh (Wartawan) 2. Victor Emanuel Manbait (Aktivis LSM)
Teradu:1. Germanus Atawuwur 2. Ismael Manoe 3. Noldi Tadu Hungu (Ketua dan Anggota Panwas Kota Kupang)
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Vidcon DKPP RI/ Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur
 
18
Jan
2017
13:00
No Perkara: No. 11/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Anggota KPU Sragen ada yang mengundurkan diri a.n. Dodok Sartono, SE tanggal 25 Agustus 2016, dan hasil rapat Pleno KPU Jateng sudah keluar sekitar awal bulan Oktober 2016. 2. Tanggal 22 September 2016 Pengadu diklarifikasi oleh KPU Kab. Sragen dan Pengadu nyatakan bersedia dan melengkapi berkas diantaranya bebas narkoba, surat pernyataan bersedia dan syarat lainnya. Persyaratan tersebut sudah diserahkan tanggal 25 Oktober 2016 untuk kemudian ditindaklanjuti ke KPU Jateng. 3. Di saat menunggu pelantikan, Pengadu mendaftarkan diri jadi Calon KPU RI 2017-2022. Tanggal 1 November via POS dan diterima tanggal 2 November 2016 jam 09.42.55 WIB. Dan saat mendaftar tersebut Pengadu sudah mengetahui bahwa tanggal 8 November ada agenda pelantikan dirinya, 4. Tanggal 7 November Pengadu memperoleh undangan pelantikan jam 13.00 WIB tertanggal surat 4 November 2016 5. Tanggal 7 November pukul 16.00 Pengadu mendatangi KPU Sragen untuk Gladi pelantikan. Staf KPU memberitahukan kalau gladi ditunda pukul 20.00 dan kemudian diundur jadi besoknya tanggal 8 November 2016 pagi jam 08.00 6. Tanggal 7 November pukul 21.59 Pengadu memperoleh SMS dengan bunyi “Pak Budi, besok pagi saat menghadiri undangan pelantikan, oleh KPU Prov Jateng dimohon membawa berkas pak Budi terkait pendaftarannya ke KPU RI. Nuwun”. Dan besoknya tanggal 8 November 2016 Pengadu memperoleh ralat undangan pelantikan dan penundaan pelantikan. Acarapun diganti dengan rapat koordinasi persiapan Pilgub tahun 2018. Pada Pukul 9.45 Pengadu diklarifikasi dengan Berita Acara oleh Teradu 4 dan Teradu 5. 7. Atas kejadian tersebut Pengadu merasa dirugikan dan sampai saat ini belum ada kabar pelantikan padahal menurut undang-undang batas waktunya 60 hari terhitung tanggal 1 Oktober 2016.
Pemohon: Budi Maryono (PNS/Calon PAW KPU Kab. Sragen)
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP
 
12
Jan
2017
15:00
No Perkara: No. 04/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Penetapan Rumah Sakit tempat pemeriksaan kesehatan Bakal Paslon, dan SK Pedoman Teknis Uji Kemampuan Baca Alquran; 2. Para Teradu tidak mengundang Pengadu untuk hadir pada Rapat Pleno Penelitian Administrasi dan tidak menyerahkan BA Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan; 3. Para Teradu menolak menerima syarat dukungan berupa KTP pada tahap II; 4. Para Teradu tidak mengundang Pengadu untuk hadir pada Rapat Pleno Penetapan Calon dan tidak menyerahkan BA Penetapan Calon; 5. Para Teradu tidak memberikan Surat Keputusan mengenai Hasil Pemeriksaan Kesehatan Ulang pada 11 November 2016. Selain itu, Para Teradu juga tidak profesional dan tidak jujur karena meminta kepada Pengadu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ulang pada 12 November 2016 hanya melalui lisan, tanpa surat atau dokumen apapun.
Pemohon: 1. Dr. (HC) A. Bakar Assajawy 2. Drs. Mukhtar (Bakal Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pidie)
Teradu:1. Ridwan 2. T. Samsul Bahri 3. Mohammadiah Adam 4. Heri Saputra 5. Muddin (Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Pidie)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Prov. Aceh & Vidcon DKPP RI
 
12
Jan
2017
13:00
No Perkara: No. 03/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Teradu 1-5 telah bertindak profesional dan tidak cermat dalam melakukan penelitian persyaratan Bakal Calon Wakil Bupati Aceh Jaya atas nama Yusri S berupa SKPI/STTB Hilang dari SDN 2 Krueng Sabee, Ijazah MTs Tarbiyah Islamiyah Darul Ulum Tanoh Mirah Peusangan Aceh Utara Tahun Ajaran 1981/1982, Ijazah MA Tarbiyah Islamiyah Darul Ulum Tanoh Mirah Peusangan Aceh Utara Tahun Ajaran 1984/1985; 2. Teradu 6-10 menolak laporan Pengadu yang disampaikan pada tanggal 16 November 2016 dengan alasan tidak melampirkan surat tugas dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), padahal pada saat mengajukan Laporan Pengadu tidak mewakili YARA.
Pemohon: Safaruddin (Advokat)
Teradu:1. Helmi Syahrizal 2. Afrizal 3. Sofyan Ali 4. Yadwar 5. Hazizah (Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Jaya) 6. Muhadi 7. Usdineva 8. Mahlal 9. Mutar Wali 10. Abdul Hamid (Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Prov. Aceh & Vidcon DKPP RI
 
12
Jan
2017
10:00
No Perkara: No. 02/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Para Teradu menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya atas nama H. Said Syamsul Bahri-H.M. Nafis Amanah, padahal surat dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang disertakan dalam berkas pendaftaran tidak sah karena ditandatangani oleh kepengurusan yang tidak terdaftar di Kemenkumham RI.
Pemohon: Miswar
Teradu:1. Elfiza 2. S. Mansyur 3. Hasbi 4. Muhamad Zikri (Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Prov. Aceh & Vidcon DKPP RI
 
12
Jan
2017
09:00
No Perkara: No. 205/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Para Teradu telah dengan sengaja menghilangkan hak konstitusional salah satu Paslon pada Pilkada Kabupaten Halmahera Tengah dengan menyatakan paslon tersebut TMS melalui SK Nomor 23/Kpts/KPU-Kab.029.434418/X/2016; 2. Para Teradu tidak mengindahkan penjelasan KPU Provinsi Maluku Utara dan KPU RI mengenai permasalahan ijazah bakal calon. Alih-alih mengikuti saran atasan, Para Teradu malah memilih untuk mengambil keputusan berdasarkan hasil konsultasi dengan pihak luar; 3. Para Teradu dengan sengaja melakukan rekayasa rapat pleno hasil verifikasi dan rapat pleno penetapan calon dengan tujuan menggugurkan pasangan calon tertentu.
Pemohon: 1. Syahrani Somadayo 2. Kasman Tan 3. H. Buhari Mahmud 4. Pudja Sutamat 5. Safri Awal (Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara)
Teradu:1. Hairudin Amir 2. Sunarwan Mochtar 3. Sofyan Abd. Gafur 4. Vera M. Kolondam (Ketua dan Anggota KPU Kab. Halmahera Tengah)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
12
Jan
2017
09:00
No Perkara: No. 215/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Bahwa setelah menerima surat Keputusan KPU Kab. Kampar No:60/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017, maka pada hari itu juga yakni tanggal 21 Oktober 2016 klien kami/Pengadu langsung menyampaikan keberatan ke Panwas Kab. Kampar di Bangkinang, dengan surat No:01/ASY/PGT/2016 perihal pengajuan sengketa Pilkada, yang mana surat tersebut langsung diterima oleh salah satu Anggota Panwas Kab. Kampar Sdr. Zainul Aziz (Teradu II). 2. Bahwa pada saat penyampaian dan penyerahan surat pengajuan sengketa Pilkada, oleh anggota Panwas Kab. Kampar menyampaikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Pengadu tidak sesuai dengan format gugatan yang telah disediakan, selanjutnya Panwas Kab. Kampar memberikan formulir gugatan kepada Pengadu yang selanjutnya dibawa pengadu untuk disempurnakan. 3. Bahwa pada tganggal 22 Oktober 2016 KPU Kab. Kampar mengirimkan surat bernomor :264/KPU-KPR-004.435228/X/2016, perihal Pengumuman Penetapan Pasangan calon yang akan dilakukan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 Pukul 13.00 WIB s/d selesai bertempat di aula kantor KPU Kab. Kampar. Berdasarkan Pengumuman tersebut Pengadu dinyatakan tidak lolos sbg Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Kampar. 4. Bahwa berdasarkan saran dan petunjuk yang disampaikan oleh Panwas Kab. Kampar untuk mengajukan gugatan berdasarkan formulir yang disediakan (Form Model PS-1), maka selanjutnya Pengadu menyerahkan perbaikan dan Gugatan Sengketa Pilkada ke Panwas Kabupaten Kampar pada tanggal 27 Oktober 2016. 5. Bahwa pada tanggal 27 Oktober tersbut Pengadu telah sampai di kantor Panwas Kab. Kampar sejak pukul 11 dan pada saat tersebut hanya bertemu dengan staf Panwas Kab. Kampar, oleh staf tersebut Pengadu diminta menunggu karena Anggota Panwas saat itu sedang melaksanakan Rapat Pleno di dalam ruangan. 6. Bahwa Pengadu menunggu sampai Rapat Pleno selesai dan Pengadu diterima oleh Anggota Panwas Kab. Kampar (Teradu II). Pada saat itu Pengadu menyampaikan tentang kekhawatirannya akan keterlambatan waktu penyerahan perbaikan gugatan, pada saat itu Sdr Zainul Aziz menjawab bahwa dia sudah tahu kalau Pengadu sudah ada di kantor Panwas sejak jam 11 pagi dan mengatakan tidak ada masalah terhadap waktu gugatan yang diajukan oleh Pengadu, selanjutnya Teradu II membuat Tanda terima (Form Model PS-2) dan ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan. 7. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2016 Panwas Kab. Kampar mengirikan surat kepada Pengadu dengan No:054/RI-04/10/2016 perihal Permohonan tidak dapat diterima, yang pada pokoknya Panwas Kab. Kampar menolak gugatan Pengadu denga alasan telah melebihi batas waktu. 8. Bahwa Pengadu merasa keberatan terhadap surat Panwas Kab. Kampar No:054/RI-04/10/2016 perihal Permohonan tidak dapat diterima tersebut, dimana berdasarkan fakta dan data yang ada, pada prinsipnya gugatan sengketa Pilkada telah diajukan oleh Pengadu sejak tanggal 21 Oktober 2016 dan gugatan tanggal 27 Oktober 2016 hanya bersifat perbaikan
Pemohon: H. Alfi Syahri (Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar)
Teradu:1. Martunus 2. Zainul Aziz (Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Kampar)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
12
Jan
2017
09:00
No Perkara: No. 190/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Para Teradu dalam penyelesaian sengketa pencalonan yang diajukan oleh calon Bupati-Wakil Bupati Syariful Alamsyah Pasaribu-Mual Berto Hutauruk memerintahkan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerima pendaftaran pasangan bakal calon Syariful Alamsyah Pasaribu-Mual Berto Hutauruk dan memerintahkan untuk melakukan verifikasi faktual syarat pencalonan terhadap DPN PKPI di Jakarta sesuai surat Menteri Hukum dan HAM; 2. Syarat pencalonan pasangan bakal calon Bupati-Wakil Bupati Syariful Alamsyah Pasaribu-Mual Berto Hutauruk tidak memenuhi syarat, dimana terdapat ketidaksesuaian antara Form B1-KWK Parpol dengan SK Kemenkumham No : M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2015. Demikian halnya dengan Form B2-KWK Parpol, B3-KWK Parpol dan B4-KWK Parpol yang tidak sesuai dengan SK DPP PKPI Sumatera Utara No. 26/SKEP/DPP PKP IND/SU/V/2016 tertanggal 28 Mei 2016.
Pemohon: Mulyadi (Advokat) Kuasa dari Bakhtiar Ahmad Sibrani dan Darwin Sitompul (Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah)
Teradu:1. Jonas Bernard Pasaribu 2. Amaludin Sikumbang 3. Irwan Teruna Aritonga (Ketua dan Anggota Panwas Tapanuli Tengah)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
12
Jan
2017
09:00
No Perkara: No. 213/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Ketua PPK atas perintah Ketua dan Anggota KPU menginstruksikan kepada PPS untuk tidak melakukan verifikasi faktual secara kolektif dan mengharuskan syarat dukungan sah supaya mencapai 70%-80% agar dapat dinyatakan Memenuhi Syarat (MS); 2. Para Teradu tidak taat prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) sampai dengan ayat (15) UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 24 ayat (1) sampai dengan ayat (8), Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016, serta Pasal 23 ayat (2) sampai dengan ayat (10) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016.
Pemohon: Yuzmuha (Wiraswasta)
Teradu:1. Iwan Kurnia 2. Muhtaruddin 3. Anwar Hidayat Dahri 4. Rosmanila 5. Yusrizal (Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
12
Jan
2017
09:00
No Perkara: No. 213/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: Bahwa Teradu pada tanggal 18 Oktober 2016 mengikuti kegiatan musyawarah cabang Partai Hanura dan menggunakan atribut Partai Hanura..
Pemohon: Ikhsan Ibrahim (Anggota Panwascam Tapalang)
Teradu:Awaluddin (Anggota PPS Desa Kopeang Kec. Tapalang, Kab. Mamuju)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
12
Jan
2017
00:00
No Perkara: No. 204/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: Para Teradu menyatakan pengadu Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai peserta Pilkada Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 dengan alasan adanya cacat administrasi pada berkas Ijazah yang bersangkutan, padahal Ijazah tersebut sah dan sudah sesuai dengan ketentuan.
Pemohon: Donny Tri Istiqomah selaku kuasa dari Muttiara T. Yasin
Teradu:1. Hairudin Amir 2. Sunarwan Mochtar 3. Sofyan Abd. Gafur 4. Vera M. Kolondam (Ketua dan Anggota KPU Kab. Halmahera Tengah)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
11
Jan
2017
10:00
No Perkara: No. 01/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan bertindak tidak adil dalam proses klarifikasi atas dugaan ijazah palsu yang digunakan Pengadu untuk mendaftar sebagai Calon Bupati Musi Banyuasin. 2. Para Teradu memindahkan lokasi klarifikasi dari kantor Panwas Kabupaten Musi Banyuasin ke kantor Satreskrim Polres Musi Banyuasin tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas; 3. Para Teradu melimpahkan Temuan dugaan tindak pidana Pemilu ke pihak kepolisian tanpa disertai Surat Keputusan mengenai status Temuan dan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Temuan sebagai tindak pidana Pemilu..
Pemohon: H. Suharyono Kuasa dari Amiri Aripin (Calon Bupati Musi Banyuasin)
Teradu:1. Andi Gunawan 2. Sigit Nugroho (Ketua dan Anggota Panwas Kab Musi Banyuasin)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Prov. Sumsel
 
11
Jan
2017
09:00
No Perkara: No. 05/DKPP-PKE-V/2017
Pokok Perkara: kesepakatan Formulir Model PS-9 Berita Acara Musyawarah yang dilampiri dengan Notulensi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; 2. Bahwa Keputusan tidak mencapai kesepakatan yang dibuat Teradu tidak mempertimbangkan keterangan Pengadu, lembaga pemberi keterangan serta bukti-bukti yang di kemukakan dalam musyawarah, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2016; 3. Bahwa Keputusan Tidak mencapai kesepakatan yang dibuat Teradu tidak ditandatangani oleh ketiga Pimpinan Musyawarah, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2016; 4. Bahwa Teradu dalam Keputusannya tidak memberikan Penilaian dan pendapat dikaitkan dengan aturan Perundang-undangan.
Pemohon: 1. Matheos Viktor Messakh (Wartawan) 2. Victor Emanuel Manbait (Aktivis LSM)
Teradu:1. Germanus Atawuwur 2. Ismael Manoe 3. Noldi Tadu Hungu (Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Kupang)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Prov. NTT
 
10
Jan
2017
09:00
No Perkara: No. 149/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Teradu telah memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya kepada media, yaitu memberikan data visi Pengadu dengan tidak benar kepada media cetak Harian Rakyat Aceh dan telah dimuat pada harian tersebut pada tanggal 2 November 2016, Bahwa visi Pengadu yang sebenarnya dan yang sudah didaftarkan dan dibacakan pada saat mendaftar adalah “ Terwujudnya Simeulue Yang Adil Dan Sejahtera Berdasarkan Nilai-Nilai Syariat “; 2. Bahwa visi yang diumumkan oleh Teradu adalah tidak benar karena Pengadu tidak pernah menjabarkan dan tidak ada kata – kata yang menuliskan “Meningkatkan angka harapan hidup dan hidup Pengangguran Manusia Simeulue”.
Pemohon: Bahrul Ulum (Advokat/Kuasa Hukum dari Erli Hasyim dan Afridawati)
Teradu:Junaidi (Ketua KIP Kabupaten Simeulue)
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di Kantor Bawaslu Prov. Aceh
 
29
Dec
2016
15:00
No Perkara: No. 153/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Bahwa Pengadu adalah Bakal Paslon yang diusung oleh Partai Golkar (2 Kursi/10%), Partai Bulan Bintang (1 Kursi/5%), PKPI (1 kursi/5%). Sesuai dengan PKPU No. 5 Tahun 2016 dan PKPU No. 9 Tahun 2015 dukungan Parpol untuk Paslon Pilkada Kab. Dogiyai adalah sebesar 20% atau setara dengan 4 kursi di DPRD Dogiyai; 2. Bahwa Para Teradu pada tanggal 1 Oktober 2016, menyatakan dan memutuskan bahwa Pengadu Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tidak diakuinya dukungan DPN PKPI kepada Pengadu; 3. Bahwa Pengadu pada tanggal 10 Oktober 2016 telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pilkada melalui Panwas Kab. Dogiyai; 4. Bahwa Panwas Kab. Dogiyai telah memutuskan dan menetapkan dukungan DPN PKPI kepada Paslon Kab. Dogiyai atas nama HERMAN AUWE-STEFANUS WAKEY, dan menyatakan Paslon atas Nama APEDIUS MOTE-FRENY ANOW Tidak Memenuhi Syarat (TMS) serta memerintahkan kepada Teradu untuk melakukan verifikasi dukungan ke Kantor DPN PKPI yang sah berdasarkan SK Kemenkumham, telah ditemukan fakta Yuridis Dukungan yang sah dan ditandatangani oleh Isran Noor (KETUM) dan Semuel Samson (SEKJEN) hanya kepada Paslon a.n HERMAN AUWE-STEFANUS WAKEY sedangkan Paslon a.n APEDIUS MOTE-FRENY ANOW hanya ditandatangi oleh Isran Noor (KETUM) dan Takudaeng Parawansa (WAKIL SEKJEN); 5. Bahwa berdasar atas fakta yuridis tersebut, Para Teradu menolak menerima Surat Dukungan dari DPN PKPI yang ditandatangi oleh Isran Noor dan Semual Samson kepada Paslon a.n Herman Auwe-stefanus dan mengembalikan surat dukungan dari DPN PKPI ke DPN PKPI; dan 6. Bahwa tindakan para Teradu sangat merugikan Pengadu sebagai Bakal Pasangan Calon dikarenakan pada tanggal 24 Oktober 2016 para Teradu membuat Keputusan KPU Kab. Dogiyai No. 11/Kpts/KPU.Dogiyai/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon yang salah satu pointnya menyatakan bahwa pengadu Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Dogiyai Tahun 2017.
Pemohon: 1. Jamil (Advokat) 2. Herman Auwe (Bakal Calon Bupati Kab. Dogiyai)
Teradu:1. Matias Mutu 2. Andreas Tiba Koto 3. Moses Magai 4. Orya Tigi 5. Yohanes Tigai (Ketua dan Anggota KPU Kab. Dogiyai)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Prov. Papua
 
29
Dec
2016
09:00
No Perkara: No. 150/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Teradu I s.d. V telah meloloskan Paslon yang tidak memenuhi syarat pencalonan yakni Boy Markus Dawir dan Nuralam. Padahal menurut Pengadu, Paslon tersebut seharusnya ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Teradu I s.d V mengingat adanya dukungan yang tidak sah dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Paslon Boy Markus Dawir dan Nuralam dukungan dari PKPI dalam berkas B.1-KWK hanya ditandatangani oleh Ketum PKPI dan Wakil Sekjen, sementara menurut Pengadu hal ini tidak sah mengingat dukungan dari PKPI seharusnya ditandatangani oleh Ketua Umum (Isran Noor) dan Sekjen (Samuel Samson); 2. Teradu I s.d V telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu yakni tidak adil karena telah memberlakukan syarat yang tidak sama/setara sebab apabila kedua Paslon dihapus dukungan dari PKPI, maka seharusnya Paslon Boy Markus Dawir dan Nuralam tidak lolos karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS) minimal dukungan kursi DPRD Kota Jayapura (minimal 8 kursi); 3. Teradu VI s.d VIII menolak permohonan dari Pengadu tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang memadai bahkan cenderung membingungkan sehingga tidak mencerminkan kepastian hukum dan keadilan.
Pemohon: 1. Refly Harun 2. Muh. Salman Darwis 3. Paskalis Letsoin 4. Bastian Noor Pribadi 5. R. M. Maheswara Prabandono selaku kuasa hukum Benhur Tomi Mano dan Rustan Saru
Teradu:1. Yermias Numberi 2. Tjipto Wibowo 3. Yusuf H. Sraun 4. Regina A. Yaung 5. Oktovianus Injama (Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura) 6. Soleman Clinton Maniani 7. Yakobus R. Murafer 8. Beatrix I.S Wanma (Ketua dan Anggota Panwas Kota Jayapura)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Prov. Papua
 
28
Dec
2016
09:00
No Perkara: No. 151/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: Para Teradu menerima dan mengesahkan dukungan PKPI terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Boy Dawir dan Nur Alam, padahal surat dukungan PKPI ditandatangani oleh Ketua Umum Isran Noor dan Wasekjen Takudaeng Parawansa, bukan oleh Ketua Umum Isran Noor dan Sekjen Semuel Samson. Hal tersebut tidak sesuai dengan SK Menkumham Nomor M.HH-19.AH.11-01 Tahun 2015, Surat Menkumham Nomor AHU.4AH.11.01-84 tentang Penegasan Susunan Perselisihan DPN PKPI, dan Surat KPU RI Nomor 529/KPU/II/2016 tanggal 22 September 2016 perihal Kepengurusan DPN PKPI
Pemohon: H. Junaedi Rahim (Ketua Partai PKPI Jayapura)
Teradu:1. Yermias Numberi 2. Tjipto Wibowo 3. Yusuf H. Sraun 4. Regina A. Yaung 5. Oktovianus Injama (Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura) 6. Soleman Clinton Maniani 7. Yakobus R. Murafer 8. Beatrix I.S Wanma (Ketua dan Anggota Panwas Kota Jayapura)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Prov. Papua
 
27
Dec
2016
14:00
No Perkara: No. 152/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: Teradu pada 13 Oktober 2016 membuat pernyataan bahwa pidato Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kepulauan Seribu bukan pelanggaran, padahal surat pemberitahuan secara resmi mengenai status laporan baru dikeluarkan tanggal 19 Oktober 2016.
Pemohon: Krist ibnu T. Wahyudi (Advokat)
Teradu:Muhammad Jufri (Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP
 
24
Dec
2016
09:00
No Perkara: No. 149/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Teradu telah memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya kepada media, yaitu memberikan data visi Pengadu dengan tidak benar kepada media cetak Harian Rakyat Aceh dan telah dimuat pada harian tersebut pada tanggal 2 November 2016, Bahwa visi Pengadu yang sebenarnya dan yang sudah didaftarkan dan dibacakan pada saat mendaftar adalah “ Terwujudnya Simeulue Yang Adil Dan Sejahtera Berdasarkan Nilai-Nilai Syariat “; 2. Bahwa visi yang diumumkan oleh Teradu adalah tidak benar karena Pengadu tidak pernah menjabarkan dan tidak ada kata – kata yang menuliskan “Meningkatkan angka harapan hidup dan hidup Pengangguran Manusia Simeulue”.
Pemohon: Bahrul Ulum (Advokat/Kuasa Hukum dari Erli Hasyim dan Afridawati)
Teradu:Junaidi (Ketua KIP Kabupaten Simeulue)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Aceh
 
23
Dec
2016
09:00
No Perkara: No. 146/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Para Teradu dalam penyelesaian sengketa pencalonan yang diajukan oleh calon Bupati-Wakil Bupati Syariful Alamsyah Pasaribu-Mual Berto Hutauruk memerintahkan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerima pendaftaran pasangan bakal calon Syariful Alamsyah Pasaribu-Mual Berto Hutauruk dan memerintahkan untuk melakukan verifikasi faktual syarat pencalonan terhadap DPN PKPI di Jakarta sesuai surat Menteri Hukum dan HAM; 2. Syarat pencalonan pasangan bakal calon Bupati-Wakil Bupati Syariful Alamsyah Pasaribu-Mual Berto Hutauruk tidak memenuhi syarat, dimana terdapat ketidaksesuaian antara Form B1-KWK Parpol dengan SK Kemenkumham No : M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2015. Demikian halnya dengan Form B2-KWK Parpol, B3-KWK Parpol dan B4-KWK Parpol yang tidak sesuai dengan SK DPP PKPI Sumatera Utara No. 26/SKEP/DPP PKP IND/SU/V/2016 tertanggal 28 Mei 2016.
Pemohon: Mulyadi (Advokat) Kuasa dari Bakhtiar Ahmad Sibrani dan Darwin Sitompul (Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah tahun 2017)
Teradu:1. Jonas Bernard Pasaribu 2. Amaludin Sikumbang 3. Irwan Teruna Aritonga (Ketua dan Anggota Panwas Tapanuli Tengah)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor KPU Prov. Sumut
 
23
Dec
2016
09:00
No Perkara: No. 148/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Ketua PPK atas perintah Ketua dan Anggota KPU menginstruksikan kepada PPS untuk tidak melakukan verifikasi faktual secara kolektif dan mengharuskan syarat dukungan sah supaya mencapai 70%-80% agar dapat dinyatakan Memenuhi Syarat (MS); 2. Para Teradu tidak taat prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) sampai dengan ayat (15) UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 24 ayat (1) sampai dengan ayat (8), Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016, serta Pasal 23 ayat (2) sampai dengan ayat (10) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016.
Pemohon: Yuzmuha (Wiraswasta)
Teradu:1. Iwan Kurnia 2. Muhtaruddin 3. Anwar Hidayat Dahri 4. Rosmanila 5. Yusrizal (Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Aceh
 
22
Dec
2016
09:00
No Perkara: No. 147/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Bahwa setelah menerima surat Keputusan KPU Kab. Kampar No:60/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017, maka pada hari itu juga yakni tanggal 21 Oktober 2016 klien kami/Pengadu langsung menyampaikan keberatan ke Panwas Kab. Kampar di Bangkinang, dengan surat No:01/ASY/PGT/2016 perihal pengajuan sengketa Pilkada, yang mana surat tersebut langsung diterima oleh salah satu Anggota Panwas Kab. Kampar Sdr. Zainul Aziz (Teradu II). 2. Bahwa pada saat penyampaian dan penyerahan surat pengajuan sengketa Pilkada, oleh anggota Panwas Kab. Kampar menyampaikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Pengadu tidak sesuai dengan format gugatan yang telah disediakan, selanjutnya Panwas Kab. Kampar memberikan formulir gugatan kepada Pengadu yang selanjutnya dibawa pengadu untuk disempurnakan. 3. Bahwa pada tganggal 22 Oktober 2016 KPU Kab. Kampar mengirimkan surat bernomor :264/KPU-KPR-004.435228/X/2016, perihal Pengumuman Penetapan Pasangan calon yang akan dilakukan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 Pukul 13.00 WIB s/d selesai bertempat di aula kantor KPU Kab. Kampar. Berdasarkan Pengumuman tersebut Pengadu dinyatakan tidak lolos sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017. 4. Bahwa berdasarkan saran dan petunjuk yang disampaikan oleh Panwas Kab. Kampar untuk mengajukan gugatan berdasarkan formulir yang disediakan (Form Model PS-1), maka selanjutnya Pengadu menyerahkan perbaikan dan Gugatan Sengketa Pilkada ke Panwas Kabupaten Kampar pada tanggal 27 Oktober 2016. 5. Bahwa pada tanggal 27 Oktober tersbut Pengadu telah sampai di kantor Panwas Kab. Kampar sejak pukul 11 dan pada saat tersebut hanya bertemu dengan staf Panwas Kab. Kampar, oleh staf tersebut Pengadu diminta menunggu karena Anggota Panwas saat itu sedang melaksanakan Rapat Pleno di dalam ruangan. 6. Bahwa Pengadu tetap menunggu sampai Rapat Pleno selesai dan Pengadu diterima oleh Anggota Panwas Kab. Kampar yaitu Sdr. Zainul Aziz (Teradu II). Pada saat itu Pengadu mneyampaikan tentang kekhawatirannya akan keterlambatan waktu (jam) penyerahan perbaikan gugatan, pada saat itu Sdr Zainul Aziz menjawab bahwa dia sudah tahu kalau Pengadu sudah ada di kantor Panwas sejak jam 11 pagi dan mengatakan tidak ada masalah terhadap waktu gugatan yang diajukan oleh Pengadu, selanjutnya Sdr. Zainul Aziz membuat Tanda terima (Form Model PS-2) dan ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan. 7. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2016 Panwas Kab. Kampar mengirikan surat kepada Pengadu dengan No:054/RI-04/10/2016 perihal Permohonan tidak dapat diterima, yang pada pokoknya Panwas Kab. Kampar menolak gugatan Pengadu denga alasan telah melebihi batas waktu. 8. Bahwa Pengadu merasa keberatan terhadap surat Panwas Kab. Kampar No:054/RI-04/10/2016 perihal Permohonan tidak dapat diterima tersebut, dimana berdasarkan fakta dan data yang ada, pada prinsipnya gugatan sengketa Pilkada telah diajukan oleh Pengadu sejak tanggal 21 Oktober 2016 dan gugatan tanggal 27 Oktober 2016 hanya bersifat perbaikan
Pemohon: H. Alfi Syahri (Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar)
Teradu:1. Martunus 2. Zainul Aziz (Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Kampar)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Prov. Riau
 
21
Dec
2016
14:00
No Perkara: No. 130/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: Bahwa pada tahun 2013 Teradu diduga masuk dalam kepengurusan Partai Gerindra Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini dibuktikan dengan Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor 11-0206/Kpts/DPP-GERINDRA/2013 Tertanggal 12 November 2013 tentang susunan personalia pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Tamiang dimana Teradu menjabat sebagai Wakil Sekretaris. Menurut Pengadu, Teradu juga menghadiri acara pengukuhan kepengurusan DPC Partai Gerindra Kab. Aceh Tamiang di Gedung Aula SKB. Untuk menjaga dirinya, Teradu kemudian mencoba membuat Surat dari Partai Gerindra dengan tertahun mundur tentang tidak terlibat dalam partai politik.
Pemohon: Andi Southpa
Teradu:Saiful Alam (Anggota Panwaslih Aceh Tamiang)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
21
Dec
2016
14:00
No Perkara: No. 135/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Pada tanggal 16 Oktober 2016 Teradu I (Ketua KPU Kabupaten Buleleng) menyatakan bahwa Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan SURYA (Dewa Nyoman Sukrawan dan Gede Dharma Wijaya) yang belum bisa hadir saat verifikasi faktual ditingkat desa boleh dihadirkan kembali pada tanggal 18 Oktober 2016 yakni pada saat Pleno di Kecamatan oleh PPK. Tetapi pelaksanaannya, PPK menolak dengan alasan ada perintah dari Teradu I (Ketua KPU Kabupaten Buleleng) melalui surat edaran yang ditandatanganinya. Hal ini menyebabkan bakal Pasangan Calon SURYA tidak lolos karena kekurangan dukungan KTP sebanyak 235 padahal dukungan KTP menurut Pengadu masih banyak; 2. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2016 Teradu II (I Ketut Dipa Wirya) bertindak tidak profesional karena diduga tidak melaksanakan tugas dalam memverifikasi secara faktual pendukung bakal Pasangan Calon SURYA di desa Bila karenadata pendukung Model B.1-KWK Perseorangan dipinjam oleh Anggota PPK Kecamatan Kubutambahan atas nama I Made Sukabawa sehingga bakal Pasangan Calon SURYA dirugikan; 3. Teradu III (Ketua Panwaslih Kabupaten Buleleng) diduga sejak awal bersikap tidak netral, hal ini terjadi karena Teradu III adalah saudara ipar dari Nyoman Suradaya (TIM Sukses Petahana) dan I Nyoman Sutjidra (Calon Wakil Bupati/Petahana).
Pemohon: Gede Suardana Ketua Dewan Pembina LSM Buleleng
Teradu:1. Gede Suardana (Ketua KPU Kab. Bulelelng) 2. I Ketut Dipa Wirya (Anggota PPS Desa Bila) 3. Ketut Ariyani (Ketua Panwas Kab. Buleleng)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
21
Dec
2016
14:00
No Perkara: No. 132/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Para Teradu telah berindak tidak cermat, tidak professional dan seakan memihak dalam proses pencalonan pada tangal 29 September 2016 dengan telah menandatangani Berita Acara penelitian administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie dengan mengesahkan dukungan persyaratan ijazah dari Calon Bupati atas nama Roni Ahmad. Sementara ijazah Roni Ahmad dari mulai surat keterangan pengganti ijazah/STTB dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), MTS dan Madrasah Aliyah diduga semua palsu, dan complain dari masyarakat serta gabungan parpol juga telah disampaikan agar Para Teradu meneliti kembali sebelum mengambil tindakan atas kejadian tersebut namun tidak ditanggapi bahkan Para Teradu langsung menyatakan dalam BA bahwa ijazah tersebut memenuhi persyaratan, kemudian terlapor juga menetapkannya sebagai salah satu pasangan Calon Bupati Pidie dengan SK No. 27/Kpts/KIP Kab. Pidie/ Tahun 2016. 2. Bahwa nama Calon Roni Ahmad dalam ijazah MTs (2008) dan MA (2011) yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan Islam Dayah Ash-Habul Yamin Kec. Grong-grong Kab. Pidie kami telah sampaikan kepada Para Teradu bahwa nama Roni Ahmad baru sah digunakan setelah adanya putusan PN Sigli nomor 58/Pdt.P/2015 tertanggal 22 Desember 2015 karena sebelum tanggal 22 Desember 2015 nama Roni Ahmad adalah Elfinur Ahmad. Namun dalam hal ini Para Teradu tidak cermat dan tidak professional melakukan penelitian dan verifikasi pasangan calon sehingga menetapkannya sebagai Calon Bupati Pidie dalam pilkada 2017. 3. Calon Bupati a.n. Roni Ahmad memiliki beberapa KTP (3 KTP) dengan 3 (tiga) NIK yang berbeda. Terhadap hal ini Pengadu telah menyampaikannya kepada Para Teradu dengan membawa bukti-bukti namun Teradu tidak mengindahkannya sehingga Teradu cenderung memihak salah satu pasangan calon dalam pilkada 2017.
Pemohon: Safarudin. (Kuasa dari Said Safwatullah, Tim Advokasi Paslon Sarjawi-Iriawan)
Teradu:1. Ridwan 2. T Samsul Bahri 3. Mohammad Adam 4. Heri Saputra 5. Muddin (Ketua dan anggota KIP Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
21
Dec
2016
14:00
No Perkara: No. 124/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: Para Teradu telah menandatangani berita acara kelengkapan persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie a.n Roni Ahmad tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu terkait keabsahan ijazah dahulu terkait ijazah a.n Roni Ahmad yang dikeluarkan oleh LPI Asy-Syabul Yamin Kecamatan Grong –grong pada tanggal 12 Desember 2008 untuk ijazah MTS serta tanggal 15 Desember 2011 untuk ijazah MA. padahalLPI Asy-Syabul Yamin tidak termasuk lembaga yang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pidie melalui SK No. 54 Tahun 2011. Atas hal ini Pengadu menilai bahwa Para Teradu telah secara sengaja meloloskan Bakal Calon tertentu dan abai untuk memastikan keaslian persyaratan calon.
Pemohon: Firdaus (Tim pemenangan Sarjawi-Iriawan)
Teradu:1. Ridwan 2. T Samsul Bahri 3. Mohammad Adam (Ketua dan anggota KIP Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
21
Dec
2016
14:00
No Perkara: No. 127/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Panwaslih Kab. Pidie tidak menjalankan fungsi pengawasan saat tahapan awal pendaftaran pasangan calon. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan Ketua Panwaslih Kab. Pidie yang menyatakan baru memegang dokumen administrasi pasangan bakal calon pada saat adanya laporan dari masyarakat. Pihaknya berdalih sudah meminta berkas kepada KIP sebanyak tiga kali tapi tidak diberikan. 2. Dasar hukum yang digunakan oleh Panwaslih dalam menyatakan laporan (02/LP/IX/206) tidak ditindaklanjuti tidak sesuai dengan Undang-undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 63, 73, dan 115. Padahal ayat tersebut tidak menguraikan tentang substansi pidana Pemilu, melainkan tentang pelaksanaan kampanye dan rekapitulasi perhitungan suara. 3. Setelah menyerahkan laporan ke pihak reskrim Polres Pidie, pihak Panwaslih Kab. Pidie lepas tangan lalu pada tanggal 18 Oktober 2016 memutuskan status laporan tidak ditindaklanjuti. Padahal sebelumnya dalam BA tanggal 4 Oktober 2016 telah dinyatakan ditindaklanjuti dan terindikasi adanya tindak pidana pemilu.
Pemohon: Firdaus (Tim pemenangan Sarjawi-Iriawan)
Teradu:1. Said Husen 2. Munawir 3. Sufyan 4. Zakaria (Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
21
Dec
2016
14:00
No Perkara: No. 128/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Pengadu menduga bahwa Para Teradu bertindak tidak cermat, tidak profesional dan memihak dengan tidak menindaklanjuti laporan Pengadu terkait dugaan ijazah palsu serta kepemilikan KTP ganda a.n. Roni Ahmad padahal sudah memiliki alat bukti yang kuat. 2. Pada tangal 29 September 2016 Pengadu melaporkan adanya indikasi penggunaan ijazah palsu oleh Calon Bupati a.n. Roni Ahmad. Pada tanggal 4 Oktober 2016 Para Teradu menindaklanjuti laporan Pengadu ke sentra GAKKUMDU. Namun pada tanggal 18 Oktober Para Teradu melakukan rapat Pleno dan menetapkan bahwa laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan dugaan ijazah palsu sudah diakui oleh pihak berwenang dan telah dilegalisir oleh Kandepag Pidie dan Kemenag Aceh. Serta menilai bukti yang diajukan Pengadu tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. 3. Namun Rapat Pleno Panwas tersebut tidak disepakati oleh semua anggota Panwas Pidie, salh satu anggota Panwas Pidie yakni Fuadi tidak sepakat dengan pleno tersebut karena hasil pemeriksaan terhadap laporan Pengadu ditemukan keganjilan yakni dalam hal Ijazah, KTP dan Izin Operasional sekolah yang mengeluarkan ijazah terkait.
Pemohon: Safarudin selaku kuasa dari Said Safwatullah (Tim Advokasi Paslon Sarjawi-Iriawan)
Teradu:1. Said Husen 2. Munawir 3. Sufyan 4. Zakaria (Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
21
Dec
2016
14:00
No Perkara: No. 131/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Teradu I s/d V pada saat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi dukungan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana tahun 2017 melakukan penambahan jumlah dukungan calon perseorangan DR. H. Atikurahman, MS – Achmad Nompa, SE yang diserahkan pada tahap II di Desa Rakadua Kec. Poleang Barat; 2. Penambahan dokumen fotokopi dukungan di Desa Rakadua tidak sesuai antara data B1.KWK dengan Data Silon; 3. Teradu I s/d V menginstruksikan kepada PPS untuk tidak menggunakan data B1.KWK dalam melakukan verifikasi faktual. 4. Bahwa di Desa Lengora Pantai tidak dilaksanakan verifikasi faktual.
Pemohon: 1. Darma 2. Asrudin 3. Hasdin Nompo (Ketua dan Anggota Panwaslu Kab. Bombana)
Teradu:1. Arisman 2. Ashar 3. Kasjumriati 4. Anwar 5. Andi Usman (Ketua dan Anggota KPU Kab. Bombana)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
21
Dec
2016
14:00
No Perkara: No. 133/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 para Teradu (KPU Kota Payakumbuh) melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan paslon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Para Teradu menetapkan tiga paslon, akan tetapi berdasarkan berkas yang diserahkan oleh calon Walikota a.n Wendra Yunaldi melampirkan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dengan memuat tujuh teguran yang belum diselesaikan oleh yang bersangkutan. Padahal surat tidak memiliki tunggakan pajak adalah berkas untuk memenuhi syarat calon. Hal ini jelas tidak sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 1 huruf o. Selain itu, Lembaga Pengadu (Panwas Kota Payakumbuh) pada rapat pleno terbuka tersebut telah menyampaikan secara lisan hasil verifikasi faktual dari Kementerian Keuangan RI yakni Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Keberatan dan Banding serta dari Pengadilan Pajak Jakarta tetapi tidak menjadi pertimbangan Teradu I s.d V dalam penetapan yang bersangkutan sebagai peserta Pilkada Kota Payakumbuh Tahun 2017.
Pemohon: Suci Wildanis (Anggota Panwas Kota Payakumbuh)
Teradu:1. Hetta Mambayu 2. Yuzalmon 3. Ade Jumiarti Marlia 4. Muhamad Khadafi 5. Haidi Mursal (Ketua dan Anggota KPU Kota Payakumbuh)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
21
Dec
2016
14:00
No Perkara: No. 110/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: Teradu terlibat dalam kepengurusan DPC Partai Demokrat Kota Bukittinggi Masa Bakti 2012-2017, yakni sebagai Wakil Bendahara V.
Pemohon: 1. Elly Yanti 2. Aermadepa 3. Surya Efitrimen (Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat)
Teradu:Tanti Endang Lestari (Anggota KPU Kota Bukittinggi)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
20
Dec
2016
15:00
No Perkara: No. 136/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Para Teradu telah dengan sengaja menghilangkan hak konstitusional salah satu Paslon pada Pilkada Kabupaten Halmahera Tengah dengan menyatakan paslon tersebut TMS melalui SK Nomor 23/Kpts/KPU-Kab.029.434418/X/2016; 2. Para Teradu tidak mengindahkan penjelasan KPU Provinsi Maluku Utara dan KPU RI mengenai permasalahan ijazah bakal calon. Alih-alih mengikuti saran atasan, Para Teradu malah memilih untuk mengambil keputusan berdasarkan hasil konsultasi dengan pihak luar; 3. Para Teradu dengan sengaja melakukan rekayasa rapat pleno hasil verifikasi dan rapat pleno penetapan calon dengan tujuan menggugurkan pasangan calon tertentu.
Pemohon: Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara
Teradu:Hairudin Amir 2. Sunarwan Mochtar 3. Sofyan Abd. Gafur 4. Vera M. Kolondam (Ketua dan Anggota KPU Kab. Halmahera Tengah)
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara
 
20
Dec
2016
15:00
No Perkara: No. 137/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: Para Teradu menyatakan pengadu Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai peserta Pilkada Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 dengan alasan adanya cacat administrasi pada berkas Ijazah yang bersangkutan, padahal Ijazah tersebut sah dan sudah sesuai dengan ketentuan.
Pemohon: Donny Tri Istiqomah selaku kuasa dari Muttiara T. Yasin
Teradu:. Hairudin Amir 2. Sunarwan Mochtar 3. Sofyan Abd. Gafur 4. Vera M. Kolondam (Ketua dan Anggota KPU Kab. Halmahera Tengah)
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara
 
19
Dec
2016
10:00
No Perkara: No. 143/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Bahwa Para Teradu selaku Ketua dan anggota KIP Kota Lhokseumawe dalam menetapkan Paslon a.n. Rachmatsyah-T. Nouval tidak merujuk ke UUPA No. 11 Tahun 2006 dan Qanun Nomor 5 Tahun 2012, dimana Rachmatsyah sebagai Balon Walikota belum mengundurkan diri dari pengurus Partai Demokrat saat mendaftar. 2. Para teradu selaku Ketua dan anggota KIP Kota Lhokseumawe tetap menetapkan Paslon Rachmatsyah-T. Nouval dan menolak rekomendasi Panwaslih Kota Lhokseumawe.
Pemohon: 2. Muchtar Yusuf 3. Abdul Gani 4. Mohd. Tasar 5. Muzakar (Ketua dan Anggota Panwas Kota Lhokseumawe)
Teradu:1. Syahrir M Daud 2. Dedy Syahputra 3. Yuswardi Mustafa 4. Armia M. Nur 5. Abdul Hakim (Ketua dan Anggota KIP Kota Lhokseumawe)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Prov. Aceh
 
19
Dec
2016
08:00
No Perkara: No. 144/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, Pengadu dipanggil ke Hotel Permata Hati guna mengambil undangan pelantikan anggota Panwas Kab. Aceh Besar. Setelah Pengadu pulang dari Hotel, Ketua Panwaslih (Teradu I) menelepon Pengadu yang intinya memberitahukan pembatalan pelantikan Pengadu dengan alasan Pengadu bukan penduduk Kec. Simpang Tiga. 2. Bahwa faktanya Pengadu memegang, mendaftar dan lulus terpilih sebagai calon Panwascam dengan KTP sebagaimana terlampir. Beberapa saat kemudian Fadhal Husain (Teradu II) juga menelepon Pengadu tentang hal yang sama.
Pemohon: Mujiburrahman (Calon anggota Panwascam Kec. Simpang Tiga)
Teradu:1. Mizan Muhammad 2. Fadhal HS (Ketua dan Anggota Panwaslu Kab. Aceh Besar)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Prov. Aceh
 
16
Dec
2016
10:00
No Perkara: No. 125/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Teradu telah membuat, menandatangani dan menerbitkan Surat Edaran Bawaslu RI No. 0645/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 perihal Pedoman Penanganan Pelanggaran Terkait Perbuatan Penggantian Pejabat sebagaimana diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa pada angka 6 (enam) Surat Edaran Bawaslu RI No.0645/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. 2. Teradu diduga telah melanggar Pasal 11 huruf a, huruf c, dan huruf d Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
Pemohon: Hendriyanus R. Tonubessi selaku kuasa dari Jefirston Riwu Kore (Ketua DPD Partai Demokrat NTT
Teradu:Nelson Simanjuntak (Anggota Bawaslu RI)
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Di Ruang Sidang DKPP
 
16
Dec
2016
10:00
No Perkara: No. 126/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Teradu I s/d V telah meloloskan bakal pasangan calon Walikota Kupang atas nama Jonas Salean selaku petahana yang secara nyata telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. 2. Teradu diduga telah melanggar Pasal 10 huruf j, Pasal 11 huruf a, huruf c, huruf d, dan Pasal 12 huruf a Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
Pemohon: Stefanus Matutina selaku kuasa dari Jefirston Riwu Kore (Ketua DPD Partai Demokrat NTT)
Teradu:1. Marianus Minggo 2. Lodowyk Fredrik 3. Daniel B. Ratu 4. Deky Ballo 5. Maria M. Seto Saro. (Ketua dan Anggota KPU Kota Kupang)
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Di Ruang Sidang DKPP
 
16
Dec
2016
10:00
No Perkara: No. 132/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: Para Teradu telah bersikap dan bertindak tidak konsisten dalam rekomendasinya terkait mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Kupang. Selain itu, Para Teradu juga tidak mematuhi dan menaati Surat Edaran Bawaslu Nomor 0645/K. Bawaslu/pm.06.00/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 perihal Pedoman Penanganan Pelanggaran Terkait Perbuatan Penggantian Pejabat sebagaimana diatur pada Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016
Pemohon: Marsel W. Radja selaku kuasa dari Jonas Salean (Calon Walikota Kupang)
Teradu:1. Germanus Atawuwur 2. Noldi Tadu Hungu 3. Ismael Manoe (Ketua dan Anggota Panwas Kota Kupang)
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Di Ruang Sidang DKPP
 
16
Dec
2016
10:00
No Perkara: No. 145/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Para Teradu bertindak tidak profesional, berpihak, dan telah membuat norma hukum baru pada saat menandatangani dan menerbitkan Surat Nomor 264/Bawaslu-Prov/NTT/XI/2016 tanggal 11 November 2016 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tindak lanjut Surat Bawaslu Nomor 1151/K.Bawaslu/KP.04.01/XI/2016; 2. Para Teradu telah menunjukkan keberpihakan dalam tindakannya menerbitkan beberapa ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang maupun asas hukum untuk dijadikan dasar bagi KPU Kota Kupang untuk meloloskan Calon Walikota Kupang atas nama Jonas Salean.
Pemohon: Hendriyanus R. Tonubessi (Advokat) Kuasa dari Jefirston R. Riwu Kore (Calon Walikota Kupang 2017)
Teradu:1. Muhammad 2. Nelson Simanjuntak, 3. Nasrullah 4. Daniel Zuchron 5. Endang Wihdatiningtyas (Ketua & Anggota Bawaslu RI) 6. Nelce RP Ringu 7. Jemris D. Fointuna 8. Yopi Banu (Ketua & Anggota Bawaslu Prov. Nusa Tenggara Timur)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP
 
08
Dec
2016
16:00
No Perkara: No. 139/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Para Teradu telah berbuat tidak adil karena menyatakan sah Form B-1 KWK Parpol PKPI yang ditandatangani Ketua Umum Isran Noor dan Wasekjen Takudaeng Parawansa untuk Bakal Pasangan Calon H. Hamim dan Farid Bachmid; 2. Teradu I yang bertindak sebagai pimpinan Musyawarah Sengketa masih memiliki hubungan keluarga dengan LO Pemohon Sengketa atas nama La Asiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan; 3. Teradu III telah sengaja tidak hadir dalam Musyawarah Sengketa tanggal 2-4 November 2016.
Pemohon: Jusrin (Wiraswasta)
Teradu:1. La Saluru 2. Mansur Maora 3. Darwin (Ketua dan Anggota Panwas Kab. Buton)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon DKPP RI/ Bawaslu Prov. Sulawesi Tenggara
 
08
Dec
2016
14:00
No Perkara: No. 134/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Bahwa KPU Kabupaten Buton tidak melakukan Verifikasi Berkas Bakal Pasangan Calon H.Hamin dan Farid Bacmid yaitu persyaratan dari Partai PKPI dan Partai PDIP, dan dengan sengaja meninggalkan dan/atau melarikan diri dari kantor KPU Kabupaten Buton tanpa alasan yang jelas dan hingga saat ini belum memberikan balasan terkait diterima atau tidaknya berkas persyaratan pasangan bakal calon H.Hamin dan Farid Bacmid; 2. Bahwa KPU Kabupaten Buton meninggalkan kantor KPU Kabupaten Buton Sejak hari Kamis tanggal 29 September 2016 pukul 23.22 WITA, dan berkantor di balai Desa Kamelanta Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton yang diduga ditunjukkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati a.n Samsu Umar Abdul Samun dan La Bakri dan Masyarakat Desa tersebut mayoritas keluarga Pasangan Calon a.n Samsu Umar Abdul Samun. 3. Bahwa KPU Kabupaten Buton juga tidak melaksanakan Rekomendasi dari Panwas Kabupaten Buton dengan Nomor: 03/TM/Pilkada-Buton/X/2016 tertanggal 8 Oktober 2016;
Pemohon: 1. La Nudi S.Kom 2. Luwi Sutaher (Wiraswasta)
Teradu:2. La Ampera 3. La Rusli 4. Burhan 5. Bahrudin La Puka (Ketua dan Anggota KPU Kab. Buton)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon DKPP RI/ Bawaslu Prov. Sulawesi Tenggara
 
30
Nov
2016
15:00
No Perkara: No. 136/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Para Teradu telah dengan sengaja menghilangkan hak konstitusional salah satu Paslon pada Pilkada Kabupaten Halmahera Tengah dengan menyatakan paslon tersebut TMS melalui SK Nomor 23/Kpts/KPU-Kab.029.434418/X/2016; 2. Para Teradu tidak mengindahkan penjelasan KPU Provinsi Maluku Utara dan KPU RI mengenai permasalahan ijazah bakal calon. Alih-alih mengikuti saran atasan, Para Teradu malah memilih untuk mengambil keputusan berdasarkan hasil konsultasi dengan pihak luar; 3. Para Teradu dengan sengaja melakukan rekayasa rapat pleno hasil verifikasi dan rapat pleno penetapan calon dengan tujuan menggugurkan pasangan calon tertentu
Pemohon: 1. Syahrani Somadayo 2. Kasman Tan 3. H. Buhari Mahmud 4. Pudja Sutamat 5. Safri Awal (Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara)
Teradu:Hairudin Amir 2. Sunarwan Mochtar 3. Sofyan Abd. Gafur 4. Vera M. Kolondam (Ketua dan Anggota KPU Kab. Halmahera Tengah)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Prov. Maluku Utara
 
30
Nov
2016
15:00
No Perkara: No. 137/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: Para Teradu menyatakan pengadu Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai peserta Pilkada Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 dengan alasan adanya cacat administrasi pada berkas Ijazah yang bersangkutan, padahal Ijazah tersebut sah dan sudah sesuai dengan ketentuan.
Pemohon: Donny Tri Istiqomah selaku kuasa dari Muttiara T. Yasin
Teradu:Hairudin Amir 2. Sunarwan Mochtar 3. Sofyan Abd. Gafur 4. Vera M. Kolondam (Ketua dan Anggota KPU Kab. Halmahera Tengah)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Prov. Maluku Utara
 
30
Nov
2016
10:00
No Perkara: No. 135/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Pada tanggal 16 Oktober 2016 Teradu I (Ketua KPU Kabupaten Buleleng) menyatakan bahwa Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan SURYA (Dewa Nyoman Sukrawan dan Gede Dharma Wijaya) yang belum bisa hadir saat verifikasi faktual ditingkat desa boleh dihadirkan kembali pada tanggal 18 Oktober 2016 yakni pada saat Pleno di Kecamatan oleh PPK. Tetapi pelaksanaannya, PPK menolak dengan alasan ada perintah dari Teradu I (Ketua KPU Kabupaten Buleleng) melalui surat edaran yang ditandatanganinya. Hal ini menyebabkan bakal Pasangan Calon SURYA tidak lolos karena kekurangan dukungan KTP sebanyak 235 padahal dukungan KTP menurut Pengadu masih banyak; 2. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2016 Teradu II (I Ketut Dipa Wirya) bertindak tidak profesional karena diduga tidak melaksanakan tugas dalam memverifikasi secara faktual pendukung bakal Pasangan Calon SURYA di desa Bila karenadata pendukung Model B.1-KWK Perseorangan dipinjam oleh Anggota PPK Kecamatan Kubutambahan atas nama I Made Sukabawa sehingga bakal Pasangan Calon SURYA dirugikan; 3. Teradu III (Ketua Panwaslih Kabupaten Buleleng) diduga sejak awal bersikap tidak netral, hal ini terjadi karena Teradu III adalah saudara ipar dari Nyoman Suradaya (TIM Sukses Petahana) dan I Nyoman Sutjidra (Calon Wakil Bupati/Petahana).
Pemohon: Gede Suardana Ketua Dewan Pembina LSM Buleleng
Teradu:1. Gede Suardana (Ketua KPU Kab. Bulelelng) 2. I Ketut Dipa Wirya (Anggota PPS Desa Bila) 3. Ketut Ariyani (Ketua Panwas Kab. Buleleng)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Prov. Bali
 
29
Nov
2016
10:00
No Perkara: No. 133/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 para Teradu (KPU Kota Payakumbuh) melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan paslon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Para Teradu menetapkan tiga paslon, akan tetapi berdasarkan berkas yang diserahkan oleh calon Walikota a.n Wendra Yunaldi melampirkan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dengan memuat tujuh teguran yang belum diselesaikan oleh yang bersangkutan. Padahal surat tidak memiliki tunggakan pajak adalah berkas untuk memenuhi syarat calon. Hal ini jelas tidak sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 1 huruf o. Selain itu, Lembaga Pengadu (Panwas Kota Payakumbuh) pada rapat pleno terbuka tersebut telah menyampaikan secara lisan hasil verifikasi faktual dari Kementerian Keuangan RI yakni Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Keberatan dan Banding serta dari Pengadilan Pajak Jakarta tetapi tidak menjadi pertimbangan Teradu I s.d V dalam penetapan yang bersangkutan sebagai peserta Pilkada Kota Payakumbuh Tahun 2017.
Pemohon: Suci Wildanis (Anggota Panwas Kota Payakumbuh)
Teradu:1. Hetta Mambayu 2. Yuzalmon 3. Ade Jumiarti Marlia 4. Muhamad Khadafi 5. Haidi Mursal (Ketua dan Anggota KPU Kota Payakumbuh)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Prov. Sumbar
 
28
Nov
2016
14:00
No Perkara: No. 120/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: Teradu mengunggah status di facebook dengan kalimat “tidak ada pilihan lain.. selain figur yang torang so kenal lama HRM”. HRM adalah singkatan dari Calon Bupati Kepulauan Sangihe Hironimus Rompas Makagansa.
Pemohon: Elysee Philby Sinadia
Teradu:Genius Hein Matantu (Anggota PPK Tabuka Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe)
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di KPU Prov. Sulut
 
23
Nov
2016
10:00
No Perkara: No. 125/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Teradu telah membuat, menandatangani dan menerbitkan Surat Edaran Bawaslu RI No. 0645/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 perihal Pedoman Penanganan Pelanggaran Terkait Perbuatan Penggantian Pejabat sebagaimana diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa pada angka 6 (enam) Surat Edaran Bawaslu RI No.0645/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. 2. Teradu diduga telah melanggar Pasal 11 huruf a, huruf c, dan huruf d Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
Pemohon: Hendriyanus R. Tonubessi selaku kuasa dari Jefirston Riwu Kore (Ketua DPD Partai Demokrat NTT
Teradu:Nelson Simanjuntak (Anggota Bawaslu RI)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP
 
23
Nov
2016
10:00
No Perkara: No. 126/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Teradu I s/d V telah meloloskan bakal pasangan calon Walikota Kupang atas nama Jonas Salean selaku petahana yang secara nyata telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. 2. Teradu diduga telah melanggar Pasal 10 huruf j, Pasal 11 huruf a, huruf c, huruf d, dan Pasal 12 huruf a Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
Pemohon: Stefanus Matutina selaku kuasa dari Jefirston Riwu Kore (Ketua DPD Partai Demokrat NTT)
Teradu:1. Marianus Minggo 2. Lodowyk Fredrik 3. Daniel B. Ratu 4. Deky Ballo 5. Maria M. Seto Saro. (Ketua dan Anggota KPU Kota Kupang)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP
 
19
Nov
2016
09:00
No Perkara: No. 123/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Para Teradu telah berindak tidak cermat, tidak professional dan seakan memihak dalam proses pencalonan pada tangal 29 September 2016 dengan telah menandatangani Berita Acara penelitian administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie dengan mengesahkan dukungan persyaratan ijazah dari Calon Bupati atas nama Roni Ahmad. Sementara ijazah Roni Ahmad dari mulai surat keterangan pengganti ijazah/STTB dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), MTS dan Madrasah Aliyah diduga semua palsu, dan complain dari masyarakat serta gabungan parpol juga telah disampaikan agar Para Teradu meneliti kembali sebelum mengambil tindakan atas kejadian tersebut namun tidak ditanggapi bahkan Para Teradu langsung menyatakan dalam BA bahwa ijazah tersebut memenuhi persyaratan, kemudian terlapor juga menetapkannya sebagai salah satu pasangan Calon Bupati Pidie dengan SK No. 27/Kpts/KIP Kab. Pidie/ Tahun 2016. 2. Bahwa nama Calon Roni Ahmad dalam ijazah MTs (2008) dan MA (2011) yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan Islam Dayah Ash-Habul Yamin Kec. Grong-grong Kab. Pidie kami telah sampaikan kepada Para Teradu bahwa nama Roni Ahmad baru sah digunakan setelah adanya putusan PN Sigli nomor 58/Pdt.P/2015 tertanggal 22 Desember 2015 karena sebelum tanggal 22 Desember 2015 nama Roni Ahmad adalah Elfinur Ahmad. Namun dalam hal ini Para Teradu tidak cermat dan tidak professional melakukan penelitian dan verifikasi pasangan calon sehingga menetapkannya sebagai Calon Bupati Pidie dalam pilkada 2017. 3. Calon Bupati a.n. Roni Ahmad memiliki beberapa KTP (3 KTP) dengan 3 (tiga) NIK yang berbeda. Terhadap hal ini Pengadu telah menyampaikannya kepada Para Teradu dengan membawa bukti-bukti namun Teradu tidak mengindahkannya sehingga Teradu cenderung memihak salah satu pasangan calon dalam pilkada 2017.
Pemohon: Safarudin. (Kuasa dari Said Safwatullah, Tim Advokasi Paslon Sarjawi-Iriawan)
Teradu:1. Ridwan 2. T Samsul Bahri 3. Mohammad Adam 4. Heri Saputra 5. Muddin (Ketua dan anggota KIP Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Prov. Aceh
 
16
Nov
2016
09:00
No Perkara: No. 129/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Para Teradu sengaja mengeluarkan dua model specimen tanda gambar surat suara yang sah dan tidak sah. Tanda gambar tersebut digunakan saat hari pencoblosan dan sudah tersedia di seluruh TPS pada tanggal 9 Desember 2015; 2. Terdapat perbedaan hasil perhitungan suara yang sangat mencolok sebagai akibat dari beredarnya model specimen yang tidak sesuai dengan UU dan PKPU; 3. Terdapat perbedaan data rekapitulasi hasil perhitungan suara pada Form Model DA1 KWK antara yang dipegang oleh saksi dengan yang ada pada KPU dan yang diunggah PPID Tojo Una-Una; 4. Para Teradu berdasarkan bukti video rekaman Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat kabupaten telah bertindak tidak jujur, tidak adil, dan tidak transparan; 5. Teradu V menyimpan hasil rekapitulasi Form Model C1 dari Kecamatan Una-Una, Togean, Talatako, dan Batudaka di rumahnya;.
Pemohon: Anwar Syadat
Teradu:1. Amrin Karima 2. Hi. Usri Abd Rauf 3. Takdir K. Laro 4. Dirwansyah Putra 5. M. Husni Laborahima (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tojo Una-Una)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Prov. SulTeng
 
03
Nov
2016
10:00
No Perkara: No. 121/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Teradu pada 07 September 2016 melakukan tindak pemukulan kepada Pengadu di ruang kerja Teradu; 2. Teradu telah ditetapkan sebagai Tersangka atas tindak pemukulan tersebut.
Pemohon: Anwar Hidayat Dahri (Anggota KIP Kab. Bener Meriah)
Teradu:Iwan Kurnia (Ketua KIP Kab. Bener Meriah)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Rutan Takengon
 
01
Nov
2016
09:00
No Perkara: No. 120/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: Teradu mengunggah status di facebook dengan kalimat “tidak ada pilihan lain.. selain figur yang torang so kenal lama HRM”. HRM adalah singkatan dari Calon Bupati Kepulauan Sanighe Hironimus Rompas Makagansa.
Pemohon: Elysee Philby Sinadia
Teradu:Genius Hein Matantu (Anggota PPK Tabuka Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor KPU Prov. SuLut
 
28
Oct
2016
15:00
No Perkara: No.119/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Para Teradu mengurangi jumlah dukungan KTP bakal Paslon Perseorangan Natalsen Basna dan Hadi Tuasikal dari semula 21.289 menjadi 18.954 dan terakhir menjadi 14.000 saja; 2. Para Teradu tidak membuat Surat Keputusan mengenai persyaratan pencalonan berupa jumlah dan sebaran dukungan bakal Paslon Perseorangan; 3. Para Teradu tidak memberikan informasi yang benar mengenai batasan waktu aplikasi data Sistem Informasi Pencalonan (SILON); 4. Para Teradu membatasi Tim Pemenangan Natalsen Basna dan Hadi Tuasikal agar tidak terlibat dalam proses verifikasi administrasi bersama dengan PPD dan PPS; 5. Para Teradu tidak memberikan informasi yang jelas mengenai jadwal Rapat Pleno tanggal 23 Agustus 2016; 6. Teradu I telah melakukan pembohongan publik dalam keterangannya dalam Jurnal Papua edisi 25 Agustus 2016. Teradu I menyebutkan bahwa Paslon Natalsen Basna-Hadi Tuasikal telah melakukan verifikasi bersama KPU, PPD, dan PPS, padahal faktanya tidak pernah.
Pemohon: Damus Usmany, selaku Kuasa dari Natalsen Basna
Teradu:1. Aser Y. Rumansen 2. Daud Mobilla 3. Yulianus Tahrin 4. Yulince Hosio 5. Fatmawati (Ketua dan Anggota KPU Kota Sorong) 6. Brampi L. Sagrim 7. Marleni Momot 8. Obet Way (Ketua dan Anggota Panwas Kota Sorong)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Mapolda Papua Barat
 
28
Oct
2016
11:00
No Perkara: No. 118/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Teradu I-V tidak memberikan kejelasan mengenai jadwal verifikasi administrasi bakal calon perseorangan; 2. Teradu VI-VIII telah lalai dalam melakukan tugas pengawasan karena tidak menghadirkan Panwascam dan PPL pada saat dilakukan verifikasi administrasi bakal calon perseorangan oleh KPU Kota Sorong; 3. Para Teradu tidak menanggapi keberatan saksi bakal calon terhadap proses verifikasi administrasi dan faktual; 4. Teradu VI diduga menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Paslon Perseorangan dalam keadaan mabuk sehingga tidak mencermati/menerima protes dari saksi bakal pasangan calon.
Pemohon: Agustinus Biay, kuasa dari Amos Lukas Watori
Teradu:1. Aser Y. Rumansen 2. Daud Mobilla 3. Yulianus Tahrin 4. Yulince Hosio 5. Fatmawati (Ketua dan Anggota KPU Kota Sorong) 6. Brampi L. Sagrim 7. Marleni Momot 8. Obet Way (Ketua dan Anggota Panwas Kota Sorong)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Mapolda Papua Barat
 
25
Oct
2016
14:00
No Perkara: No. 113/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Teradu I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII serta Teradu XII dan XIII telah melakukan permufakatan jahat agar 28 pemilih yang disebut pendukung Paslon Nomor Urut 3 (tiga) tidak dapat menggunakan hak pilihnya; 2. Teradu VI, VII, dan VIII tidak menanggapi laporan Pengadu (Paslon Nomor Urut 3) dengan dalih tidak memenuhi syarat materiil; 3. Teradu IX mengijinkan penggunaan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) yang didaftarkan dalam DPTb2 TPS 105 Desa Waisakai tetapi diarahkan untuk mencoblos di TPS lain; 4. Teradu IX memindahkan kotak suara keluar dari TPS 105 ke tempat lain yang berjarak kurang lebih 35 km secara tidak sah; 5. Teradu X dan XI mengizinkan pemilih di bawah umur untuk mencoblos di TPS 104 Desa Waisakai; 6. Teradu XIV mengizinkan penduduk yang tidak berhak memilih untuk mencoblos hanya berdasarkan Kartu Keluarga dan Surat Keterangan dari Kepala Desa; 7. Teradu XV mengizinkan pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali; 8. Teradu XVI tidak memberikan kesempatan kepada pemilih yang memiliki hambatan fisik atau sakit dengan tidak mendatanginya pada saat pemungutan suara.sudah diberhentikan berdasarkan SK tersebut dan belum dicabut sampai saat ini.
Pemohon: 1. Matius Djapa Ndoda 2. Fahrudin Maloko 3. Dafid Bakahusu Selaku Kuasa dari Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula a.n. Safi Pauwah-Faruk Bahanan
Teradu:Teradu 1. Bustamin Sanaba 2. Ramli Yakub 3. Jamaludin 4. Abdul Haris Umainalo 5. Yeni Yunengsih Ayuba (Ketua dan Anggota KPU Kab Kepulauan Sula) 6. Hasan Kabau 7. Irfan Baumona 8. Hamza Umasugi (Ketua dan Anggota Panwas Kab Kepulauan Sula) 9. Mashun Umasugi (KPPS TPS 105 Desa Waisakai) 10. Kisman Makian 11. Anto Umasugi (KPPS TPS 104 Desa Waisakai) 12. Abdila Umasugi 13. Iksan Umasugi (KPPS TPS 47 Desa Waisakai) 14. Roman Naipon (KPPS 01 Desa Mangon) 15. Jahri Leko (KPPS TPS 70 Desa Waigay) 16. Robinson (KPPS TPS 131 Desa Capalulu)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
25
Oct
2016
14:00
No Perkara: No. 112/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Para Teradu dengan sengaja tidak meloloskan peserta seleksi PPD/PPK yang berdasarkan skor nilai tertulis seharusnya masuknya nominasi 10 besar dan dengan sengaja digantikan oleh peserrta yang berdasarkan nilai skor tidak masuk dalam 10 besar. 2. Teradu I a.n. Moris C. Muabui, meminta uang sebesar Rp. 20.000.000., (dua Puluh Juta rupiah) kepada seseorang dengan perjanjian bahwa akan meloloskan yang bersangkutan sebagai anggota PPD/PPK. 3. Para Teradu telah sengaja meloloskan Rano E.A. Nupapati (peserta Seleksi PPD/PPK pada tahapan administrasi maupun seleksi tertulis 10 besar, padahal berdasarkan data kependudukan Kabupaten Kepulauan Yapen yang bersangkutan baru berusia 22 tahun pada tanggal 27 Juli 2016. 4. Para Teradu tidak memberikan jawaban atau respon secara tertulis terhadap surat pengaduan 9 (sembilan) peserta yang merasa dirugikan dalam seleksi PPD/PPK sesuai dengan tahapan PKPU Nomor 3 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 3 Tahun 2016. 5. Para Teradu tidak taat dan tidak konsisten dalam melaksanakan Keputusan KPU Kab. Kepulauan Yapen Nomor. 10/Kpts/KPU-KY/VI/Tahun 2015, tanggal 08 Juni 2015 tentang pemberhentian Sekretaris an. Freddy The, SH dan pengangkatan pengangkatan pelaksanaan tugas sekretaris (Plt) KPU kab. Kepulauan Yapen a.n. Semuel Robertinno Mirino, S.IP,. karena Plt Sekretaris tidak pernah melaksanakan tugas sampai saat ini dan jabatan sekretaris masih dilaksanakan oleh sekretaris yang sudah diberhentikan berdasarkan SK tersebut dan belum dicabut sampai saat ini.
Pemohon: Benyamin (Sekretaris Dewan Adat Papua Wilayah II Saireri Otoritas VII Suku di tengah Adat Yapen)
Teradu:1. Moris C. 2. Awal Rahmadi (Ketua & Anggota KPU Kab. Kepulauan Yapen)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
25
Oct
2016
14:00
No Perkara: No. 108/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: Teradu terlibat dalam kepengurusan Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2011-2015 sebagai Ketua Tuha Lapan. Selain itu, Teradu juga menjadi Sekretaris Umum Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2012-2017.
Pemohon: Fauziah (Kuasa dari H. Ridwan Hadi/Ketua KIP Aceh)
Teradu:Muhammad Jakfar (Anggota KIP Aceh Barat Daya
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
25
Oct
2016
14:00
No Perkara: No. 114/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Teradu I merangkap jabatan sebagai Kepala Sekolah MTs Al-Ihsaniyah Desa Sarang Burung Kabupaten Muaro Jambi; 2. Teradu I memanfaatkan kekuasaan dan jabatannya untuk kepentingan pribadi dengan merekrut adik iparnya yaitu Teradu V Ahmad Sodikin sebagai staf pelaksana di sekretariat Panwas Kab. Muaro Jambi dengan segala hak yang menyertainya, padahal Teradu V berstatus sebagai mahasiswa yang sedang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di kantor Panwas Kab. Muaro Jambi; 3. Teradu I-IV melakukan pelanggaran dalam proses seleksi Panwascam se-Kabupaten Muaro Jambi, antara lain (a) menghilangkan beberapa tahapan, (b) melakukan diskriminasi melalui perpanjangan pendaftaran calon Panwascam di Bahar Selatan, (c) tidak mengumumkan hasil seleksi administrasi calon Panwascam Bahar Selatan, (d) mencantumkan nama yang tidak pernah menyerahkan berkas adminisrasi dalam daftar calon peserta seleksi Panwascam; 4. Teradu I-IV bertindak melawan hukum dan tidak sesuai prosedur dalam pelaksanaan pelantikan dan Bimtek Panwascam yang seharusnya dilakukan pada 1 Agustus 2016, namun dilakukan pada 29 Juli 2016.
Pemohon: Aprizal, S.Pd.,M.Pd.I (PNS Dinas Pendidikan Muaro Jambi)
Teradu:1. Hamdi, S.Pd.I 2. Agus Sulaiman 3. Yasril (Ketua & Anggota Panwas Kab. Muaro Jambi) 4. Ahmad Rezi (Kepala Sekretariat Panwas Kab. Muaro Jambi) 5. Ahmad Sodikin (Staf Sekretariat Panwas Kab. Muaro Jambi)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
25
Oct
2016
14:00
No Perkara: No. 115/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Para Teradu melanggar ketentuan Pasal 27 ayat 5 huruf c UU Nomor 15 Tahun 2011 dalam proses PAW Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya. Alih-alih menetapkan calon komisioner sesuai urutan atau peringkat saat seleksi sebagai pengganti antarwaktu, Para Teradu malah memanggil Raymundus E Lubur yang tidak termasuk dalam urutan PAW dan Oktavianus Radja yang telah diberhentikan tetap oleh DKPP untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan untuk menjadi pengganti antarwaktu komisioner KPU Kabupaten Sumba Barat Daya. 2. Para Teradu menetapkan Aloysius Bayo Bili sebagai calon yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan, padahal yang bersangkutan tidak masuk dalam urutan nominasi atau daftar pengganti antarwaktu.
Pemohon: 1. Gerson Lolo Ole 2. Mateus Leha 3. Agustinus Mori 4. Raymundus Emy Lubur 5. Cornelis S. Pessirerun (Calon Anggota KPU Sumba Barat Daya)
Teradu:1. Maryanti H. Luturmas 2. Gasim 3. Yosafat Koli 4. Thomas Dohu 5. Theresia Siti (Ketua dan Anggota KPU Provinsi NTT)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
21
Oct
2016
09:00
No Perkara: No. 111/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Teradu melakukan pemalsuan tandatangan Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hulu terkait surat keputusan pengangkatan tenaga honorer atas nama Riswandi dan Irawati; 2. Teradu dengan mengatasnamakan Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu melakukan perjanjian peminjaman kendaraan dinas dengan Sekda Kabupaten Riau dan melakukan perjanjian pembelian alat-alat dan servis kendaraan dinas roda empat dengan Budiman Lubis pimpinan Auto Mobil, padahal yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian tersebut; 3. Teradu tanpa sepengetahuan Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu mengeluarkan uang dari kas KPU Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp.10.642.000, yang disebut Teradu digunakan untuk membayar alat-alat service kendaraan roda empat di Toko Auto Mobil. Nyatanya, uang tersebut tidak pernah dibayarkan Teradu kepada pemilik toko dimaksud; 4. Teradu menerima gratifikasi dari Jalalus Tim Pemenangan Suparman-Sukiman yang diserahkan melalui Staf Honor KPU Kabupaten Rokan Hulu atas nama Mario. 5. Teradu pada 21 Maret 2016 menjadi perantara dan penyedia jasa bagi 10 pencari kerja yang ingin menjadi tenaga honorer di Pemkab Rokan Hulu dengan mensyaratkan imbalan sejumlah uang sebagai pelicin dan teradu menggadaikan mobil dinas ke koperasi; 6. Teradu tidak pernah masuk kantor dan mengikuti kegiatan KPU Kabupaten Rokan Hulu sejak selesainya proses sengketa Pemilukada Rokan Hulu di MK dan teradu mengakui memiliki kebiasaan tercela tersebut karena desakan kebutuhan keuangan yang sangat besar akibat ketagihan bermain judi bola online.
Pemohon: 1. Nurhamin 2. Ilham 3. Abdul Hamid 4. Sri Rukmini 5. Syapril Abdullah (Ketua dan Anggota KPU Provinsi Riau)
Teradu:Rahmat Kurniawan (Anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu)
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di Bawaslu Prov. Riau
 
23
Aug
2016
08:00
No Perkara: No. 112/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Para Teradu dengan sengaja tidak meloloskan peserta seleksi PPD/PPK yang berdasarkan skor nilai tertulis seharusnya masuknya nominasi 10 besar dan dengan sengaja digantikan oleh peserrta yang berdasarkan nilai skor tidak masuk dalam 10 besar. 2. Teradu I a.n. Moris C. Muabui, meminta uang sebesar Rp. 20.000.000., (dua Puluh Juta rupiah) kepada seseorang dengan perjanjian bahwa akan meloloskan yang bersangkutan sebagai anggota PPD/PPK. 3. Para Teradu telah sengaja meloloskan Rano E.A. Nupapati (peserta Seleksi PPD/PPK pada tahapan administrasi maupun seleksi tertulis 10 besar, padahal berdasarkan data kependudukan Kabupaten Kepulauan Yapen yang bersangkutan baru berusia 22 tahun pada tanggal 27 Juli 2016. 4. Para Teradu tidak memberikan jawaban atau respon secara tertulis terhadap surat pengaduan 9 (sembilan) peserta yang merasa dirugikan dalam seleksi PPD/PPK sesuai dengan tahapan PKPU Nomor 3 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 3 Tahun 2016. 5. Para Teradu tidak taat dan tidak konsisten dalam melaksanakan Keputusan KPU Kab. Kepulauan Yapen Nomor. 10/Kpts/KPU-KY/VI/Tahun 2015, tanggal 08 Juni 2015 tentang pemberhentian Sekretaris an. Freddy The, SH dan pengangkatan pengangkatan pelaksanaan tugas sekretaris (Plt) KPU kab. Kepulauan Yapen a.n. Semuel Robertinno Mirino, S.IP,. karena Plt Sekretaris tidak pernah melaksanakan tugas sampai saat ini dan jabatan sekretaris masih dilaksanakan oleh sekretaris yang sudah diberhentikan berdasarkan SK tersebut dan belum dicabut sampai saat ini.
Pemohon: Benyamin
Teradu:Moris C. & Awal Rahmadi (Ketua & Anggota KPU Kab. Kepulauan Yapen
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di Mapolda Papua1
 
09
Aug
2016
10:30
No Perkara: No. 107/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Teradu 1-7 mengabaikan Putusan MA No. 61/K/TUN/2015 tanggal 19 Maret 2015 Jo. Putusan PT TUN Jakarta No. 160/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 10 September 2014 Jo. Putusan PTUN Jakarta No. 205/G/2013/PTUN tanggal 27 Maret 2013 melalui tindakannya menerbitkan Surat Keputusan No. 59/Kpts/KPU/2016 tentang Pengangkatan KIP Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Periode 2013-2018; 2. Teradu 8-14 mengabaikan Putusan MA No. 61/K/TUN/2015 tanggal 19 Maret 2015 Jo. Putusan PT TUN Jakarta No. 160/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 10 September 2014 Jo. Putusan PTUN Jakarta No. 205/G/2013/PTUN tanggal 27 Maret 2013 melalui tindakannya turut mengusulkan dan merekomendasikan nama-nama calon anggota KIP Kabupaten Nagan Raya yang sebelumnya pernah diberhentikan untuk ditetapkan kembali sebagai anggota KIP Kabupaten Nagan Raya.
Pemohon: T. Abdul Rasyid, Said Dahlan, Nazaruddin
Teradu:Ketua dan Anggota KPU RI & Ketua dan Anggota KIP Aceh
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Mapolda Aceh
 
09
Aug
2016
09:00
No Perkara: No. 109/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Teradu 1-7 (Ketua dan Anggota KPU RI) tidak menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dengan benar, dan telah menafsirkan sendiri isi putusan MA Republik Indonesia Nomor 46/K/TUN/2015 tanggal 30 Maret 2015. 2. Teradu 8-14 (Ketua dan Anggota KIP Aceh) seharusnya mejalankan pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu yang berunyi “Pelantikan Anggota KPU Kab/Kota dilakukan oleh KPU Propinsi” bukan menggunakan pasal pengambil alihan tugas dan wewenang KPU Kab/Kota.
Pemohon: Iskandar Agani, Mulia Karim, Tarmizi dan Sofyan
Teradu:Ketua dan Anggota KPU RI & Ketua dan Anggota KIP Aceh
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Mapolda Aceh
 
09
Aug
2016
08:30
No Perkara: No. 108/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: Teradu terlibat dalam kepengurusan Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2011-2015 sebagai Ketua Tuha Lapan. Selain itu, Teradu juga menjadi Sekretaris Umum Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2012-2017.
Pemohon: Fauziah Kuasa dari H. Ridwan Hadi/Ketua KIP Aceh
Teradu:Muhammad Jakfar Anggota KIP Aceh Barat Daya
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di Mapolda Aceh
 
09
Aug
2016
08:30
No Perkara: No. 108/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: Teradu terlibat dalam kepengurusan Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2011-2015 sebagai Ketua Tuha Lapan. Selain itu, Teradu juga menjadi Sekretaris Umum Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2012-2017.
Pemohon: Fauziah Kuasa dari H. Ridwan Hadi/Ketua KIP Aceh
Teradu:Muhammad Jakfar Anggota KIP Aceh Barat Daya
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di Mapolda Aceh
 
04
Aug
2016
09:00
No Perkara: No. 110/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: Teradu terlibat dalam kepengurusan DPC Partai Demokrat Kota Bukittinggi Masa Bakti 2012-2017, yakni sebagai Wakil Bendahara V.
Pemohon: Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
Teradu:Tanti Endang Lestari Anggota KPU Kota Bukittinggi
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor BawasluProv. SumBar
 
08
Jun
2016
13:00
No Perkara: No. 101/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Teradu I dan Teradu II telah berbuat tidak cermat, melawan hukum, dan tidak netral karena menolak permohonan sengketa yang diajukan Pengadu pada 29 November 2015 atas Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-32/XI/2015 dengan alasan daluarsa, padahal sebenarnya belum melewati batas waktu pengajuan permohonan sengketa; 2. Teradu I dan II tidak memberikan kepastian hukum dan tidak adil karena menolok permohonan sengketa yang diajukan Pengadu dengan alasan daluarsa, padahal pada kesempatan yang lain Teradu I dan II melakukan pembiaran atas penetapan Paslon Peserta Pilkada Fakfak Tahun 2015 sementara pada saat itu telah melewati jadwal dan tahapan penetapan Paslon; 3. Teradu III, IV, V, VI, dan VII telah bertindak melawan hukum dengan cara memaksakan KPU Kabupaten Fakfak melaksanakan keputusan yang salah yaitu untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 dan memberlakukan kembali Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015. Artinya, KPU Provinsi Papua Barat memerintahkan agar KPU Kabupaten Fakfak menetapkan 2 Paslon sebagai Peserta Pilkada Fakfak 2015 padahal sebenarnya terdapat 3 Paslon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pilkada; 4. Teradu III, IV, V, VI, dan VII mengabaikan mekanisme dan prosedur pada saat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-32/XI/Tahun 2015 karena tidak sejalan dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015.
Pemohon: Jamaluddin Rustam
Teradu:Teradu 1. Dihuru Dekry Radjaloa 2. Gazali Letsoin (Anggota Panwas Kabupaten Fakfak) 3. Amos Atkana 4. Yotam Senis 5. Paskalis Semunya 6. Abdul Sidik 7. Christine Ruth Rumkabu (Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua Barat)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP
 
08
Jun
2016
10:00
No Perkara: No. 96/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: Teradu tidak menindaklanjuti Surat Ketua DPR RI Nomor PW/16841/DPR-RI/XI/2015 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI dari Partai Golkar atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita. Surat dimaksud telah dikirimkan kepada Teradu pada 3 November 2015, namun sampai April 2016 tidak ada tindak lanjut dari Teradu
Pemohon: Alamsyah Hanafiah, dkk
Teradu:Husni Kamil Manik
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Di Ruang Sidang DKPP
 
06
Jun
2016
10:00
No Perkara: No. 100/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Teradu selaku Plh. Ketua KPU RI tanpa hak dan wewenang mengeluarkan surat No. 163/KPU/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 perihal PAW Anggota DPR RI Dapil NTT 1, sebagai tanggapan atas surat Pimpinan DPR RI Nomor PW/03443/DPR-RI/III/2015 tanggal 4 Maret 2015 dan surat Ketua KPU Nomor 133/KPU/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 serta surat Ketua DPP PDI Perjuangan Nomor 508/EX/DPP/I/2015 tanggal 19 Januari 2016; 2. Surat yang diterbitkan Teradu telah menimbulkan multitafsir sehingga dimanfaatkan oleh Pihak tertentu untuk mendukung kepentingannya dalam menjalani proses hukum di pengadilan. Teradu terbukti telah bersikap tidak netral dalam menyikapi persoalan yang terjadi antara Honing Sanny dengan DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur.
Pemohon: 1. Petrus Bala Pattyona 2. Arif Budiman Purba 3. Romualdo B. Phiros Kotan
Teradu:Sigit Pamungkas
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP
 
14
Apr
2016
15:00
No Perkara: No. 87/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Bahwa Teradu 1 s.d 3 saat pendaftaran seleksi anggota KPU Kab. Manokwari Selatan adalah bukan penduduk Kabupaten Manokwari Selatan melainkan penduduk Kabupaten Manokwari; 2. Bahwa Para Teradu saat mengikuti seleksi anggota KPU Kab. Manokwari Selatan pada bulan Agustus sampai September 2015 diduga menggunakan Surat Keterangan Penduduk sementara atau menggunakan identitas palsu sehingga para Teradu memiliki identitas kependudukan ganda; 3. Bahwa Teradu 1 pada saat mengikuti seleksi anggota KPU Kab. Manokwari Selatan masih aktif menjadi anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Manokwari Barat. Hal ini menurut pengadu melanggar UU No. 15 Tahun 2011 Pasal 11 huruf g yaitu syarat untuk menjadi calon anggota KPU Kabupaten/Kota adalah berdomisili di Kabupaten/Kota tersebut dibuktikan dengan KTP.
Pemohon: Maxi Nelson Ahoren
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Manokwari Selatan
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di Mapolda Papua
 
13
Apr
2016
10:00
No Perkara: No. 92/DKPP-PKE-V/2015
Pokok Perkara: 1.Para Teradu tidak melakukan verifikasi factual terhadap kebenarandankeabsahan berkas-berkas persayarat calon, tidak menyampaikan secara lengkap kepada panwas dan tidak terbuka kepada public sehingga meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat. 2. Pasangan calon yang diloloskan oleh Para Teradu adalah calon nomor urut 3 a.n. Hilarius Duha-Sozanolo Ndruruincasu Calon Wakil Bupati Nias Selatan a.nSozanolo Nduru yang pada saat pendaftaran telah memberikan keterangan yang tidak benar. 3. Para Teradu melanggar UU No.8 Tahun 2015 jo UU No.1 Tahun 2015 pasal 13 huruf (f), PKPU No.9 Tahun 2015 Pasal 47 dan 48, UU No. 15 Tahun 2011 pasal 10 ayat (3) huruf (e) dan (i), dan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP No. 13/11/1 Tahun 2012 Pasal 5, 9, 10, 11 dan 12.
Pemohon: Mukami E. W Bali
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon Mabes Polri-Polda Sumut
 
13
Apr
2016
10:00
No Perkara: No. 91/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1.Keberadaan Teradu sebagai anggota KPU Kab. Nias Selatan adalah cacat hokum dancacat syarat denganditemukannya bukt;bahwa Teradu merupakan pengurus salah satu Partai Politik yaitus ebagai Wakil Ketua bidang Pemuda, Olahraga danSeni DPD Partai Golkar Kab. Nias Selatan Masa Bakti 2009-2014 sesuai dengan SK DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara No:KEP.36/GK-SU/III/2010. 2. Teradu terlibat aktif sebagai panitia dalam kegiatan Partai Golkar sesuai SK DPD Partai Golkar Nias Selatan No:KEP.45/GK-NS/VII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan instruktur pengkaderan Partai Golkar Kab. Nias Selatan yang ditandatangani oleh Sozanolo Nduru (Ketua DPD Partai Golkar Nias Selatan/Calon Wakil Bupati No. 3 Pilkada Nias Selatan) 4. Teradu terlibat politik praktis, sikap dan tindakan yang dilakukan Teradu juga menunjukkan keberpihakan pada salah satu Paslon No urut 3 (HilariusDuha-Sozanolo Nduru) yang diusung Partai Golkar
Pemohon: Mukami E. W Bali
Teradu:Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon Mabes Polri-Polda Sumatera Utara
 
13
Apr
2016
10:00
No Perkara: No. 85/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1.C1-KWK yang diberikan kepada PPD Distrik Siriwo dan Dipa diambil paksa dan diisi oleh aparat keamanan sebelum diserahkan kepada KPU Kabupaten Nabire; 2.Perolehan suara Paslon Decky Kayame-Adektus Takerubun di Distrik Dipa berkurang dari jumlah seharusnya 4.800 menjadi 1.856 suara, sedangkan di Distrik Siriwo berkurang dari jumlah seharusnya 5.003 menjadi 2.174 suara; 3.Teradu I-V memberhentikan Ketua dan Anggota PPD Distrik Dipa dan Distrik Siriwo. Sebelumnya, PPD Dipa dan Siriwo menolak permintaan Para Teradu agar data rekapitulasi yang ada pada PPD Dipa dan Siriwo disesuaikan dengan Form C1-KWK yang telah diambil paksa oleh aparat keamanan dan diserahkan kepada KPU Kabupaten Nabire; 4.PN Nabire dan PT Jayapura telah menyatakan Ketua PPD Distrik Dipa tidak terbukti melakukan tindak pidana Pemilu.
Pemohon: Decky Kayame
Teradu:Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Nabire
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di Mapolda Papua
 
13
Apr
2016
10:00
No Perkara: No. 86/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: Para Teradu tidak cermat dalam menyusun daftar pemilih. Data DP-4 tidak sinkron dengan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAP-2). Akibatnya, data yang digunakan sebagai acuan pengumpulan persyaratan pencalonan bagi calon perseorangan menjadi tidak tepat. Selain itu, diduga terjadi rekayasa dan manipulasi DPT, karena jumlah pemilih lebih besar daripada jumlah penduduk Kabupaten Nabire.
Pemohon: Hendrik Andoi
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nabire
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di Mapolda Papua
 
13
Apr
2016
08:30
No Perkara: No. 69/DKPP-PKE-V/2015
Pokok Perkara: 1.Bahwa Para Teradu tidak cermat dan tidak profesional dalam melakukan verifikasi ijazah Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bupati Bengkalis atas nama Amril Mukminin, SE., MM., Ijazah S1 yang bersangkutan diterbitkan oleh STIE Teladan Medan, namun legalisir dilakukan oleh Rektor Universitas Setia Budi Mandiri Medan atas nama Ir. Ahmaruzar, SE., MM., tertanggal 15 Mei 2015; 2.Teradu tidak melakukan upaya hukum apapun terkait permasalahan tersebut.
Pemohon: Sulaiman Zakaria, dkk
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bengkalis
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon Mabes Polri-Polda Riau
 
12
Apr
2016
15:00
No Perkara: No. 78/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1.Para Teradu meloloskan Paslon Perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan dukungan. Berdasarkan verifikasi oleh Pengadu, dari jumlah dukungan yang diserahkan Paslon IYL-Abdul Rauf sebanyak 64.000, hanya 54.000 yang memenuhi syarat, padahal jumlah minimal dukungan yang ditentukan adalah 56.045; 2.Para Teradu tidak memberikan surat keputusan dan berita acara rekapitulasi tingkat kabupaten kepada Pengadu. Akibatnya, hak Pengadu mengajukan gugatan ke MK menjadi gugur atau hilang; 3.Para Teradu melalui jajaran di bawahnya melakukan pembukaan kotak suara demi kepentingan memenangkan salah satu pasangan calon. Tindakan Para Teradu tersebut telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Pengadilan Negeri Sungguminusa melalui Putusan No. 345/Pid.Sus/2015/PN.SGM.
Pemohon: Dian Farizka, dkk
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gowa
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Vidcon DKPP RI/ Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
 
12
Apr
2016
15:00
No Perkara: No. 94/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: Para Teradu telah bertindak tidak profesional karena terjadi perbedaan antara jumlah surat suara yang dicetak dengan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015. Berdasarkan pengakuan Teradu III, jumlah surat suara yang dicetak berjumlah 558.910, sementara jumlah suara pemilih berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana tertuang dalam Keputusan Nomor 58/Kpts/KPU.Kab.025.433280/XII/2015 adalah sebesar 558.985.
Pemohon: Amiruddin (LSM Gempar)
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gowa
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon DKPP RI/ Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
 
11
Mar
2016
09:00
No Perkara: No.85/I-P/ L-DKPP/ 2016
Pokok Perkara: 1. Para Teradu mengabaikan laporan masyarakat dan surat peringatan Panwas Kabupaten Samosir No. 103/PANWAS-SMR/XII/2015 mengenai adanya DPT ganda; 2. Para Teradu mengijinkan penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) dalam Pilkada Kabupaten Samosir Tahun 2015; 3. Para Teradu mendaftarkan pemilih di luar Kabupaten Samosir dan pemilih ber-NIK invalid dalam DPT Pilkada Samosir. Para Teradu juga telah melakukan manipulasi data pemilih dengan cara membuat dan mendaftarkan NIK pemilih ke dalam DPT dengan tidak mengikuti aturan kode dan data wilayah administrasi kependudukan; 4. Para Teradu bertindak tidak netral karena melakukan pembiaran atas penggunaan 200 branding car oleh Paslon Nomor Urut 4, mendaftarkan Rapidin Simbolon dan isterinya dalam DPT Pilkada Samosir padahal yang bersangkutan memiliki KTP Jakarta, dan menerbitkan SKD untuk Sorta E. Siahaan dan Rapidin Simbolon beserta istri; 5. Para Teradu melakukan pembiaran atas adanya pihak yang bukan anggota KPPS ikut terlibat membuka surat suara dalam proses penghitungan suara; 6. Teradu Robinsar J. Barus tercatat sebagai pengurus DPC Partai Serikat Rakyat Independen dengan jabatan Ketua Bidang Organisasi sebagaimana SK DPW PSRI Sumatera Utara No. 07/SK/DPW-12/PSRI/KW/VI/2011.
Pemohon: S. Hotlan Sitorus
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Samosir
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor KPU Prov. Sumut
 
11
Mar
2016
09:00
No Perkara: No. 316/I-P/ L-DKPP/ 2016
Pokok Perkara: 1. Para Teradu tidak profesional dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, antara lain dibuktikan dengan banyaknya NIK Invalid yang tersebar di 9 kecamatan, yaitu Harian, Nainggolan, Onan Rungu, Palipi, Pangururan, Ronggurnihuta, Sianjur Mula Mula, Simanindo, dan Sitio-Tio; 2. Para Teradu telah berpihak kepada Paslon Nomor urut 4 karena telah membuat kesepakatan mengenai legalitas penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) pada Pilkada Kabupaten Samosir 2015.
Pemohon: Saleh (Advokat) kuasa dari Raun Sitanggang
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Samosir
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor KPU Prov. Sumut
 
10
Mar
2016
14:00
No Perkara: No. 96/V-P/L-DKPP/2016
Pokok Perkara: 1. Para Teradu tidak melakukan verifikasi faktual terhadap nama-nama yang tercantum dalam Form B1-KWK Perseorangan untuk Bakal Paslon Perseorangan Dadang Naser-Gugun Gunawan; 2. Teradu I tidak melaksanakan Putusan Sengketa Informasi Publik yang memerintahkan Teradu I menyerahkan sejumlah dokumen yang dijadikan objek sengketa oleh Pengadu
Pemohon: Toni Permana
Teradu:KPU Kabupaten Bandung
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Prov. Jabar
 
10
Mar
2016
09:30
No Perkara: No. 98/V-P/L-DKPP/2016
Pokok Perkara: 1. Teradu I-V tidak profesional, memihak, dan tidak adil dalam proses verifikasi persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu a.n. Anna Sophanah-Supendi. Paslon yang bersangkutan seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat karena Anna Sophanah tidak mampu membuktikan dokumen ijasah UPER/SMA yang dimilikinya adalah sah; 2. Teradu VI-VIII tidak menjalankan tugas dan wewenangnya terkait hal tersebut di atas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, sehingga Paslon Anna Sophanah-Supendi tetap diloloskan sebagai peserta Pilkada Kabupaten Indramayu tahun 2015.
Pemohon: H.Ikhsan Abdullah & Partners
Teradu:KPU & Panwas Kabupaten Indramayu
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Prov. Jabar
 
02
Feb
2016
10:00
No Perkara: No. 25/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: Para Teradu tidak menindaklanjuti laporan politik uang yang dilakukan oleh Paslon H.M. Sani-Nurdin Basirun berupa pemberian bantuan dana pembangunan balai pertemuan di Teluk Keriting Jalan Usman Harun Tanjungpinang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan bersamaan dengan acara jalan sehat pada 4 Oktober 2015
Pemohon: Bambang Yulianto
Teradu:Ketua dan Anggota Panwas Kota Tanjungpinang, Kepri
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ketua dan Anggota Panwas Kota Tanjungpinang, Kepri
 
01
Feb
2016
13:00
No Perkara: No. 12/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: Para Teradu terlibat dalam mobilisasi pemilih dari luar Kabupaten Situbondo dengan cara memasukkan 17.000 pemilih yang ber-NIK di luar Kabupaten Situbondo ke dalam DPT dan DPTb-1 Pilkada Kabupaten Situbondo. Panwas Kabupaten Situbondo sempat merekomendasikan agar penetapan DPSHP menjadi DPT ditunda namun diabaikan oleh Para Teradu.
Pemohon: Moh. Sunardi
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Situbondo
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur
 
30
Jan
2016
08:00
No Perkara: No. 27/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1.Para Teradu tidak menindaklanjuti sejumlah laporan pelanggaran Pemilu, antara lain yang disampaikan oleh Ibrahim A. Rasid dengan Nomor 003/LP/KWK/XII/2015, Santo Lahati dengan Nomor 008/LP/KWK/XII/2015, Ramdhan Kasim dengan Nomor 002/LP/KWK/XII/2015, dan Panwascam dengan Nomor 002/LP/KWK/XII/2015. Seluruh laporan tersebut berkaitan dengan politik uang yang dilakukan untuk kepentingan para calon; 2.Para Teradu telah melanggar Pasal 11 dan Pasal 15 Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Pemohon: Ramdhan Kasim
Teradu:Ketua dan Anggota Panwas Kab. Gorontalo
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Bawaslu Provinsi Gorontalo
 
21
Jan
2016
13:30
No Perkara: No. 02/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1. Teradu I-V melakukan kesalahan karena menerima dan menetapkan Bakal Paslon Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan sebagai Paslon, padahal berkas administrasi pencalonan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat. Dalam dokumen rekomendasi DPP PPP yang disertakan, tanda tangan ketua umum hanya berupa scan dan diketahui tidak atas persetujuan ketua umum. Sedangkan rekomendasi DPC PPP tidak ditandatangani oleh Sekretaris. 2.Teradu VI-VIII tidak menindaklanjuti laporan Pengadu mengenai kesalahan/pelanggaran yang dilakukan Teradu I-V; 3.Teradu IX-XIII tidak pernah memberikan jawaban secara tertulis mengenai laporan Pengadu terkait pelanggaran Teradu I-V dan sikap Teradu VI-VIII. 4.Para Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15 Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Pemohon: 1. Masnur Marzuki 2. Ambari 3. Edi Munzir 4. Amir Hamzah (Kuasa dari Harmen, Sekretaris DPC PPP Kabupaten 50 Kota
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kab. 50 Kota, Ketua dan Anggota Panwas Kab. 50 Kota, Ketua dan Anggota Bawaslu RI
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP
 
21
Jan
2016
09:30
No Perkara: No. 06/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: 1.Teradu I-VI tidak mencetak Alat Peraga Kampanye Paslon Nomor Urut 4 Palbert Siboro-Henri Sihombing, padahal Paslon yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai peserta Pilkada Humbang Hasundutan Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 181/Kpts/ 002.434857/IX/2015; 2.Teradu I-V membatalkan penetapan Paslon Palbert Simboro-Henri Sihombing berdasarkan Putusan PT TUN Medan No. 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN dan menetapkan Bakal Paslon Harri Marbun-Momento N.M. Sihombing sebagai Paslon Pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan, padahal berdasarkan hasil verifikasi ke DPP Partai Golkar, Harri Marbun-Momento N.M. Sihombing seharusnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS); 3.Teradu I-VI tidak serius menghadapi gugatan Harri Marbun-Momento N.M. Sihombing di PT TUN Medan. Pengacara yang ditunjuk tidak memahami substansi materi gugatan, sementara sekretariat tidak melengkapi berkas dan alat bukti yang diperlukan dalam persidangan; 4.Teradu VII tidak melakukan pendampingan selama proses persidangan di PT TUN Medan. Teradu VII diduga bermain mata dengan Penggugat (Harri Marbun-Momento N.M. Sihombing); 5.Teradu VII dan VIII telah membuat penafsiran sendiri atas Putusan PT TUN Medan No. 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN tanpa meminta penjelasan dari Hakim PT TUN Medan.
Pemohon: Miduk Purba
Teradu:Ketua, Anggota, Sekretaris KPU Kab. Humbang Hasundutan, Evi Novida Ginting Anggota KPU Provinsi Sumut, Ida Budhiati (Anggota KPU RI)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP
 
21
Jan
2016
09:30
No Perkara: No. 10/DKPP-PKE-V/2016
Pokok Perkara: Bahwa Para Teradu telah meloloskan dua pasangan calon yang diusung oleh satu partai saja (Partai Golkar)
Pemohon: Marganti Manuluang & Ramses Purba
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kab. Humbang Hasundutan, Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Humbang Hasundutan
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP
 
16
Dec
2015
13:30
No Perkara: N0. 48/DKPP-PKE-IV/2015
Pokok Perkara: 1. Teradu tidak menjalankan fungsi pengawasannya terhadap proses verifikasi persyaratan calon a. n Jimmy Rimba Rogi yang ilakukan oleh KPU Kota Manado, sehingga calon yang bersangkutan akhirnya dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Kota Manado, padahal yang bersangkutan masih berstatus menjalani masa pembebasan bersyarat; 2. Teradu tidak menindaklanjuti surat Dirjen Pemasayarakatan Kemenkumham RI No. PAS1.PK.01.05-07 perihal status hukum Jimmy Rimba Rogi, dan surat keputusan Menkumham RI No. M.MH-15.PK.01.01.02 Tahun 2014 tentang pemberian remisi sakit berkepanjangan tahun 2014 kepada narapidana dan anak pidana terkait dengan Pasal 34 C ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.
Pemohon: Syarif Darea
Teradu:Ketua dan Anggota Panwas Kota Manado
Acara Sidang: Sidang Ke-4 Vidcon Mabes/Polda Sulawesi Utara
 
16
Dec
2015
09:30
No Perkara: N0. 105/DKPP-PKE-IV/2015
Pokok Perkara: Teradu diduga ikut serta dalam kegiatan Kampanye dalam bentuk Kegiatan Lain (Jalan Santai dan Sosialisai) serta melakukan sosialisasi SMS Gateway pada kegiatan kampanye yang dilakukan Pasangan Calon No. Urut 2 (Ir. Nocdemus Biringkanae dan Victor Datuan Batara, SH.) yang dilaksanakan pada Rabu, 28 Oktober 2015 dari terminal Makale sampai Plasa Kolam Makale.
Pemohon: Alfrida Kabanga (Panwas Kabupaten Tana Toraja)
Teradu:Rahmi Ermiati Makkawaru (Anggota PPK kecamatan Makale)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon di Bawaslu Prov. Sulsel
 
16
Dec
2015
09:00
No Perkara: N0. 103/DKPP-PKE-IV/2015
Pokok Perkara: Teradu diduga memalsukan dokumen persyaratan pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kerinci pada tahun 2013. Teradu diduga masih tercatat sebagai Wakil Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci periode 2010-2015, dan pernah menjadi Wakil Sekretaris Bidang Internal DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kerinci periode 2005-2010.
Pemohon: Wandiadi
Teradu:Karyadi (Anggota KPU Kabupaten Kerinci)
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di Kantor Bawaslu Prov. Jambi
 
15
Dec
2015
14:00
No Perkara: N0. 101/DKPP-PKE-IV/2015
Pokok Perkara: Para Teradu tidak profesional dalam penyelenggaraan Debat Publik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 di Hotel Mercure Palu tanggal 4 November 2015. Para Teradu yang bertanggung jawab menyiapkan daftar pertanyaan tidak dapat menyerahkan daftar pertanyaan tersebut pada waktu yang ditentukan. Akibatnya, penyelenggaraan Debat Publik menjadi terganggu dan tertunda pelaksanaannya.
Pemohon: Ratna Dewi Pettalolo
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP
 
26
Nov
2015
09:00
No Perkara: N0. 80/DKPP-PKE-IV/2015
Pokok Perkara: Para Teradu tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana pemilu kepada penyidik Polres Berau yang terjadi pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2015 di Sky Resto yang dilakukan oleh calon Bupati dan dewan penasihat tim kampanye paslon nomor urut 1 (mantan bupati dan wakil bupati Kabupaten Berau periode tahun 2010-2015) yang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain Lurah beserta staf dan Kepala Desa.
Pemohon: Ramlan Asri
Teradu:Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Berau
Acara Sidang: Vidcon Polda Sumut/ Polda Kaltim
 
26
Nov
2015
09:00
No Perkara: N0. 79/DKPP-PKE-IV/2015
Pokok Perkara: 1.Teradu memberikan keterangan berbeda terkait ijazah calon Wakil Bupati a.n Sirajudin Mahmud dimana Teradu I dan II menyatakan bahwa ijazah a.n Sirajudin Mahmud adalah ijazah paket C sementara Teradu III dan IV menyatakan Ijazah yang digunakan adalah Ijazah ujian persamaan. 2.Teradu mengadakan rapat pleno tentang persyaratan calon a.n Sirajudin Mahmud pada tanggal 5 Oktober di luar tahapan pemilihan Kepala Daerah.
Pemohon: Ketua dan Anggota Panwas Kota Balikpapan
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kota Balikpapan
Acara Sidang: Vidcon Polda Sumut/ Polda Kaltim
 
26
Nov
2015
09:00
No Perkara: N0. 38/DKPP-PKE-IV/2015
Pokok Perkara: Pada hari Minggu, tanggal 6 September 2015 di Lamin adat kampung Muhur, Teradu ikut terlibat dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon No. Urut 1 dengan melakukan dialog interaktif dan menyampaikan aspirasinya kepada Paslon No. 1
Pemohon: Jasairin Anggota Panwas Kabupaten Kutai Barat
Teradu:Efesus Alen S Anggota PPK Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat
Acara Sidang: Vidcon Polda Sumut/ Polda Kaltim
 
25
Nov
2015
14:00
No Perkara: N0. 84/DKPP-PKE-IV/2015
Pokok Perkara: 1.Teradu bersikap tidak netral, tidak independen, dan tidak memperlakukan paslon secara adil dan setara, terkait pertemuan Pengadu dengan kelompok masyarakat yang dilakukan di lingkungan masjid. Manakala Pengadu mengadakan pertemuan di halaman mesjid, Teradu pada saat pertemuan berlangsung tidak melakukan apa-apa, tetapi dua hari kemudian penyelenggara kegiatan dipanggil untuk diminta keterangan dan klarifikasi. Teradu juga mem-blow up secara besar-besaran di media massa. Perlakuan berbeda diterapkan kepada Paslon lain yang melakukan pertemuan di Masjid Assasud Taqwa Sinduwati dan Masjid An Nur, tidak ada peringatan, juga tidak ada ekspos media; 2.Teradu tidak mencopot alat peraga kampanye Paslon selepas tanggal 28 September 2015 pukul 17.00 WITA; 3.Teradu tidak mengumumkan kepada publik mengenai adanya keterkaitan hubungan keluarga dengan salah satu Paslon; 4.Teradu tidak menanggapi laporan Pengadu mengenai tindakan Paslon Nomor Urut 1 yang meminta kepala dusun merekrut anggota KPPS yang mendukung Paslon tersebut dengan janji imbalan 300.000-500.000.
Pemohon: I Kadek Sujayanayasa
Teradu:I Wayan Eka Swecantara
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP & Vidcon
 
14
Nov
2015
08:30
No Perkara: N0. 77/DKPP-PKE-IV/2015
Pokok Perkara: 1.Bahwa Teradu tidak profesional dalam melakukan verifikasi calon anggota PPK, yaitu adanya simpatisan/anggota Partai Nasdem yang lolos menjadi anggota PPK Wonoayu; 2.Bahwa Teradu tidak mensosialisasikan dokumen pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftarkan diri sebagai pasangan calon kepada KPU Kabupaten Sidoarjo pada proses penelitian dokumen sebagaimana yang diatur dalam PKPU; 3.Bahwa Teradu tidak profesional dalam membuat perencanaan kegiatan teknis pemasangan alat peraga kampanye, sehingga proses pengadaan menjadi molor dan pemasangannya asal-asalan. Ada yang dipasang di tempat ibadah, kantor pemerintah desa, serta mengganggu etestika kota.
Pemohon: Sujani (Jaringan Masyarakat Jatim Pro Demokrasi)
Teradu:Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Prov. Jatim
 
13
Nov
2015
09:30
No Perkara: N0. 62/DKPP-PKE-IV/2015
Pokok Perkara: 1.Teradu melanggar asas kepastian hukum, bertindak di luar yurisdiksinya, dan membuat pemahaman yang keliru mengenai pelaksanaan verifikasi faktual. Teradu berpendapat bahwa verifikasi faktual dilakukan dari rumah ke rumah, hal mana bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 jo. Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015; 2.Teradu melanggar asas tertib Pemilu atas tindakannya membatalkan Keputusan KPU No 54/Kpts/002.434801/2015 sementara Keputusan No 52/Kpts/002.434801/2015 tidak dibatalkan; 3.Teradu bertindak di luar yurisdiksinya karena langsung menetapkan Paslon Monang Sitorus-Chrissie S Hutahaean sebagai Peserta Pilgub Toba Samosir Tahun 2015 dalam keputusan sengketa yang diterbitkan; 4.Teradu melanggar asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas karena menilai KPU Kab Toba Samosir tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwas, padahal rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti; 5.Teradu melanggar asas proporsionalitas karena tidak mengumumkan adanya keterkaitan pribadi dengan Chrissie S Hutahaean; 6.Teradu Guntur Hutajulu melanggar asas mandiri dan adil karena telah berkomunikasi dengan bakal calon Monang Sitorus untuk menambah dukungan yang memenuhi syarat; 7.Keputusan sengketa Panwas Kabupaten Toba Samosir telah menimbulkan kegaduhan politik di Kabupaten Toba Samosir.
Pemohon: Pamahar Pardosi (LSM Forum Masyarakat Anti Korupsi)
Teradu:Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Toba Samosir
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Di Ruang Sidang DKPP/Vidcon
 
10
Nov
2015
13:30
No Perkara: N0. 76/DKPP-PKE-IV/2015
Pokok Perkara: 1.Bahwa Panwas Kota Tangerang Selatan pada tanggal 3 dan atau 4 September menerima laporan Dugaan Pelanggaran pada proses Pilkada di Tangerang Selatan dari pengadu dengan Nomor 2/LP/Panwaskad-Tangsel/IX/2015, Nomor 3/LP/Panwaskad-Tangsel/IX/2015, Nomor 4/LP/Panwaskad-Tangsel/IX/2015, Nomor 5/LP/Panwaskad-Tangsel/IX/2015, dan Nomor 6/LP/Panwaskad-Tangsel/IX/2015, Laporan tersebut diduga diinformasikan ke publik sebelum diproses dan dilakukan kajian terlebih dahulu. 2.Bahwa berdasarkan laporan dari Pengadu kepada Bawaslu Provinsi Banten terkait laporan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh panwas Kota tangerang selatan yaitu tidak menindaklanjuti seluruh laporan dari Sdr. Muhamad Ibnu dan dalam menerima laporan dari Pelapor Panwaslih Kota tangerang selatan tidak sesuai dengan Perbawaslu No. 02 tahun 2015; kemudian Bawaslu Provinsi Banten menindaklanjutinya dan setelah dilakukan kajian oleh Bawaslu Provinsi Banten terbukti bahwa Panwas kota tangerang selatan telah melanggar Kode etik penyelenggara pemilu; 3.Bahwa kajian Bawaslu Provinsi Banten berdasarkan dengan bukti-bukti menyatakan bahwa Sdr. M. Taufiq M.Z. Sebagai Anggota Panwas Kota tangerang selatan yang membidangi penindakan pelanggaran tidak jelas karena dalam memberikan instruksi kepada Staff/petugas penerima laporan sehingga tidak cermat dalam memperhitungkan batas waktu penanganan pelaporan dan diduga tidak memperhatikan asas profesionalisme dalam menerima dan memproses laporan. Sehingga dalam kajian Bawaslu Provinsi Banten No. 02/LP/PIL-GWB/IX/2015, merekomendasikan sebagai berikut:  a.Bawaslu Provinsi Banten memberikan teguran Kepada Sdr. M. Taufiq selaku Koordinator Devisi Penindakan pelanggaran dan Sdr. M. Acep selaku Anggota Panwaslih Kota Tangerang selatan, b.Dilimpahkan Ke DKPP RI untuk ditindaklanjuti karena diduga terjadi pelanggaran Kode Etik; 4.Bahwa tindakan Teradu diduga tidak sesuai dengan Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
Pemohon: Mohamad Ibnu
Teradu:Ketua dan Anggota Panwas Kota Tangerang Selatan
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP
 
09
Nov
2015
09:30
No Perkara: No. 71/DKPP-PKE-IV/2015
Pokok Perkara: Bahwa salah satu Anggota Panwas Kabupaten Lamongan atas nama Mustaqim Khoirun diduga memalsukan dan memberi keterangan yang tidak benar terkait syarat Anggota Panwaskab yang harus bukan dari Partai Politik padahal Mustaqim Khoirun adalah Pengurus Partai Politik (DPC PKB Lamongan 2011-2016) sebagai jajaran Wakil Ketua DPC Kabupaten Lamongan.
Pemohon: Agus Setia Wahyudi (advokat), kuasa dari R. Suharjiro
Teradu:Mustaqim (Anggota Panwaslu Kabupaten Lamongan)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon Mabes Polri
 
06
Nov
2015
13:00
No Perkara: N0. 57/DKPP-PKE-IV/2015
Pokok Perkara: 1.Bahwa Panwas Kab. Ketapang mengeluarkan pengumuman No. 06/LP/PILBUP/VII/2015 pada 31 Agustus 2015 diduga melawan Hukum 2.Bahwa Panwas Kab. Ketapang dalam menangani Laporan Pengaduan tanggal 25 dan 26 Agustus 2015 sangat diskriminatif dan bertentangan dengan etika dan norma hukum yang berlaku 3.Bahwa KPU Kab. Ketapang telah mengeluarkan Berita Acara No. 55/BA/VIII/2015, 58/BA/VIII/2015 dan 59/BA/VIII/2015 diduga cacat hukum 4.Bahwa KPU Kab. Ketapang sengaja memerintahkan secara tertulis melalui Surat No: 185/KPU.Kab.019/435724/VIII/2015 tertanggal 9 Agustus 2015 kepada seluruh PPK dan PPS di seluruh Desa dalam Wilayah Kab. Ketapang untuk tidak melaksanakan Penelitian Faktual Tahap II Secara Langsung Dari Rumah kerumah tiap-tiap pendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Ir. H. Aswin Fuad, MM,MT dan Drs Suwignjo tindakan ini sangat bertentangan dengan etika dan Norma hukum yang berlaku
Pemohon: 1. Aswin Fuad 2. Suwignjo (Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati)
Teradu:1.Ketua dan Anggota KPU Kab. Ketapang 2. Ketua dan Anggota Panwas Kab. Ketapang 3. Ketua dan Anggota PPK Muara Pawan 4. Ketua dan Anggota PPK Jelai Hulu 5. Ketua dan Anggota PPK Matan Hilir Selatan 6. Ketua dan Anggota PPK Delta Pawan 7. Ketua dan Anggota PPK Nanga Tayap 8. Ketua dan Anggota PPK Kendawangan 9. Ketua dan Anggota PPK Benua Kayong
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Polda Kalimantan Barat
 
05
Nov
2015
15:00
No Perkara: N0. 54/DKPP-PKE-IV/2015
Pokok Perkara: Para Teradu tidak profesional, tidak berkepastian hukum, dan tidak akuntabel karena tidak memastikan, memeriksa, dan memverifikasi berkas syarat calon, yakni rekening khusus dana kampanye Paslon Muslim Kasim-Fauzi Bahar dan Paslon Irwan Prayitno-Nasrul Sabit
Pemohon: Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Prov. Sumatera Barat
Acara Sidang: Sidang Ke- 2 Di Ruang Sidang DKPP
 
05
Nov
2015
15:00
No Perkara: N0. 54/DKPP-PKE-IV/2015
Pokok Perkara: Para Teradu tidak profesional, tidak berkepastian hukum, dan tidak akuntabel karena tidak memastikan, memeriksa, dan memverifikasi berkas syarat calon, yakni rekening khusus dana kampanye Paslon Muslim Kasim-Fauzi Bahar dan Paslon Irwan Prayitno-Nasrul Sabit
Pemohon: Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Prov. Sumatera Barat
Acara Sidang: Sidang Ke- 2 Di Ruang Sidang DKPP
 
05
Nov
2015
09:00
No Perkara: N0. 56/DKPP-PKE-IV/2015
Pokok Perkara: 1.Para Teradu telah menerima dan menyatakan sah secara hukum proses pendaftaran terhadap Calon Gubernur Ujang Iskandar yang menggunakan Surat Keputusan DPP PPP No. 416/KPT/DPP/VII/2015 ter-tanggal 7 Juli 2015 tentang persetujuan pengajuan Ujang Iskandar sebagai calon Gubernur Kalimantan Tengah, padahal SK tersebut tidak mencantumkan nama Jawawi, SP sebagai Calon Wakil Gubernur; 2.Para Teradu tidak mempertimbangkan secara hukum penjelasan langsung serta klarifikasi dari Pengadu pada saat proses penelitian kelengkapan persyaratan administrasi; 3.Para Teradu mengabaikan hasil Verifikasi Faktual dan Klarifikasi Faktual yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan hasil Verifikasi Faktual dan/atau Klarifikasi Faktual dari Teradu sendiri mengenai Surat B1.KWK Parpol dari paslon Ujang Iskandar-Jawawi yang diduga palsu; 4.Para Teradu bersikukuh dan berketetapan menerbitkan SK Nomor: 30/Kpts-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Ujang Iskandar-Jawawi padahal rekomendasi dari PPP diduga palsu; 5.Para Teradu dalam menerbitkan SK tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 dalam 3 (tiga) nomor surat keputusan yang berbeda untuk setiap pasangan calon; 6.Para Teradu hingga saat ini tidak menindaklanjuti hasil Keputusan Sengketa dengan Nomor Registrasi : 01/PS/BWSL.KALTENG.21.00/08/2015. Dan perbuatan ini mengarah pada tindakan yang tidak netral.
Pemohon: Paramita Ersan (Tim Koordinator Hukum Pemenangan)
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Prov. Kalimantan Tengah
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Di Ruang Sidang DKPP
 
27
Oct
2015
10:30
No Perkara: N0. 36/DKPP-PKE-IV/2014
Pokok Perkara: 1. Bahwa terjadi dugaan pelanggaraan kode etik atas kelalaian dan ketidakcermatan Teradu dalam melakukan tahapan penerimaan dan verifikasi syarat dukungan paslon perseorangan pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Lombok Tengah, 2. Bahwa Panwaslu dalam pengawasannya melakukan penelitian dan analisis terhadap BA Penelitian Administrasi model BA.3.1 KWK Perseorangan Perbaikan, BA Verifikasi Faktual oleh PPS Model BA.2.2 KWK Perseorangan Perbaikan dan ditemukan keetidaksesuaian hasil antara dukungan yang diserahkan oleh KPU Kab. Lombok Tengah dengan yang diterima PPS, yaitu pendukung yang memenuhi syarat administrasi dengan jumlah yang difaktualkan.
Pemohon: Ketua & Anggota Panwaslu Kab. Lombok Tengah
Teradu:Ketua & Anggota KPU Kab. Lombok Tengah
Acara Sidang: Bawaslu Prov. Nusa Tenggara Barat
 
24
Oct
2015
10:00
No Perkara: N0. 45/DKPP-PKE-IV/2015
Pokok Perkara: Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015 jam 23.00 WIB. Panwas Kec. Singaran Pati, melakukan pengawasan langsung dan menemukan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik a.n Ahmad Ahyan sebagai Anggota PPK Singaran Pati yang mengundang dan menerima secara langsung Uang sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) hasil lelang nasi Punjung dari Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah yang merupakan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Bengkulu tahun 2016-2021 pada acara Penutupan Prayaan 17 Agustus dan Pesta Rakyat Lembak.
Pemohon: Nismawati (Ketua Panwascam Singaran Pati)
Teradu:Ahmad Ahyan (Anggota PPK Kec. Singaran Pati)
Acara Sidang: Bawaslu Prov. Bengkulu
 
22
Oct
2015
10:00
No Perkara: N0. 36/DKPP-PKE-IV/2015
Pokok Perkara: Bahwa Panwas Kab. Poso dalam memutuskan keputusan sengketa No.01/PS/Panwaslih Poso/VIII/2015 tidak menjadikan acuan dari fakta dan saksi-saksi serta bukti dalam keputusannya, yaitu kesaksian para saksi tidak sesuai antara yang disampaikan para saksi dalam musyawarah dan yang tertuang dalam keputusan musyawarah.
Pemohon: Yahdi Basma dkk Selaku Kuasa dari : H. Ahmad H. Ali (Calon Bupati Kab. Poso)
Teradu:Ketua dan Anggota Panwaslu Kab. Poso
Acara Sidang: Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah
 
17
Oct
2015
13:00
No Perkara: No. 38/DKPP-PKE-IV/2015
Pokok Perkara: 1.Pada tanggal 28 Juli 2015 pengadu bersama Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Fakfak kubu Agung Laksono mendaftarkan pencalonan Inya Bay Ati-Ati, SE dan Drs. Said Hindom sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak dengan menyerahkan sejumlah dokumen persyaratan. Pendaftaran tersebut diterima oleh para teradu. Para teradu memberikan bukti tanda terima pendaftaran model TT.1-KWK (Bukti P-2). Setelah menerima pendaftaran, para teradu tidak pernah memberitahukan secara tertulis kepada pengadu dan pasangan bakal calon tentang tahapan selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian/ verifikasi dokumen persyaratan calon serta tidak memberikan kesempatan kepada Pengadu untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen-dokumen yang dimaksud. 2.Pada tanggal 7 Agustus 2015, para teradu justru melakukan suatu pelanggaran serius dalam tahapan Pemilukada yakni menggelar Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi dan Faktualisasi Persyaratan Dukungan Partai Politik. Padahal berdasarkan lampiran PKPU no. 2 Tahun 2015 tanggal 7 Agustus 2015 adalah batas akhir perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon, bukan waktu untuk menentukan Pasangan Calon ditolak atau diterima.
Pemohon: Yusuf Wanadi Patiran (Ketua DPD Golkar Fakfak Kubu Agung Laksono)
Teradu:1. Zainuddin.S.Hakim 2. Romanus Higimur, S.Si 3. Muhamad Nur Namudat,S.Sos 4. Janward Hindom,Amd.Kom 5. Ahairudin Kutanggas (Ketua & Anggota KPU Fakfak)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Polda Papua Barat
 
17
Oct
2015
13:00
No Perkara: No. 39/DKPP-PKE-IV/2015
Pokok Perkara: 1. KPU Kab. Fakfak pada pendaftaran Bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 26 s.d. 28 Juli 2015 disaat penerimaan berkas pencalonan tidak langsung melakukan penelitian berkas persyaratan pencalonan sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terjadi teradu malah melakukan verifikasi berkas pencalonan dan berkas syarat calon secara diam-diam tanpa melibatkan 3 anggota komisioner KPUD Kab. Fakfak yang lainnya (Sdr. Romanus Higimur, Muhamad Nur Namudat dan Hairudin Kutanggas) 2. Ketua KPUD Kabupaten Fakfak dengan sengaja melakukan penetapan pasangan calon sebelum jadwal yang ditetapkan sesuai PKPU Nomor 2 Tahun 2015 yang selanjutnya secara teknis pelaksanaannya diatur melalui SK KPU Kabupaten Fakfak Nomor 7 Tahun 2015 tentang tahapan, program dan jadwal penyeleng-garaan yang sedianya sesuai jadwal yakni pada tanggal 24 Agustus 2015 3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Fakfak Nomor 15/BA.KPU.FF.PB/VIII/2015 tentang penetapan hasil verifikasi dan faktualisasi persyaratan dukungan partai politik atau gabungan partai politik bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015 terdapat kejanggalan terkait tanggal pleno penetapan yang seharusnya tertanggal 3 Agustus 2015 tetapi yang tertera pada BA tersebut adalah tanggal 3 Juli 2015 yang artinya sudah ada penetapan hasil verifikasi dan faktualisasi sebelum tahapan pendaftaran calon.
Pemohon: C. A. Alfredo Ngamelubun (Ketua Bawaslu Prov. Papua Barat )
Teradu:1. Zainuddin.S.Hakim 2. Janward Hindom,Amd.Kom (Ketua & Anggota KPU Kab. Fakfak/Ketua Pokja Pendaftaran Calon)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Polda Papua Barat
 
15
Oct
2015
13:00
No Perkara: No. 28/DKPP-PKE-IV/2015
Pokok Perkara: 1.Komisioner KPU Kab. Simalungun melakukan pelanggaran Kode etik dengan pergantian pasangan calon jalur perseorangan Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, MM - Sugito kepada Evra Sasky Damanik, S.Sos-Sugito dengan berulang-ulang sehingga membingungkan masyarakat dan pelapor 2.Syarat-calon legalisir ijazah / STTB tidak memenuhi syarat namun komisioner KPUD simalungun meloloskan calon a.n. Jopinus Saragih G untuk menjadi Calon Bupati Simalungun.
Pemohon: Jansen Napitu (LSM Macan Habonaron)
Teradu:1. Adelbert Damanik, ST 2. Puji Rahmat Harahap, S.Pd 3. Dadang Supriatno 4. James A. Siahaan, S.STP (Ketua, Divisi Hukum dan Humas, Divisi Teknis & Sekretaris KPU Kab. Simalungun)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor KPU Prov. Sumut
 
15
Oct
2015
13:00
No Perkara: No. 31/DKPP-PKE-IV/2015
Pokok Perkara: Teradu bersama Ketua Panwaslu Kab. Simalungun melakukan verifikasi dan klarifikasi faktual legalisir COPY Ijazah SMA swasta Ikhlas Prasasti Jakarta Pusat nomor 01 OC oh 0373795 a.n. Jopinus Saragih ke kantor Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat. Bahwa ijazah tersebut didaftarkan oleh pasangan calon bupati Jopinus Ramli Saragih sebagai berkas pendaftaran. Namun saat pemverifikasian dan klarifikasi ijazah tersebut, tidak diperoleh keterangan resmi secara lisan dan secara tulisan tentang keabsahan legalisir ijazah dari pejabat suku dinas pendidikan Jakarta Pusat.
Pemohon: Hendro Susilo
Teradu:Adelbert Damanik (Ketua KPU Kab. Simalungun)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor KPU Prov. Sumut
 
15
Oct
2015
13:00
No Perkara: No.33/DKPP-PKE-IV/2015
Pokok Perkara: 1.Komisioner KPU Kab. Simalungun melakukan pelanggaran kode etik dengan pergantian pasangan calon jalur perseorangan Drs. H.T. Zulkaarnain Damanik, MM - Sugito Kepada Evra Sassky Damanik, S.Sos-Sugito dengan berulang-ulang 2.Komisioner KPU Kab. Simalungun tidak mengindahkan surat KPU Prov. Sumut No. 1504/KPU-Prov-002/VIII/2015 tentang pencermatan dan koreksi proses pergantian pasangan calon & Tidak bersedia memberikan keterbukaan informasi publik sebagaimana dalam surat klarifikasi dan permohonan LSM Forum tiga belas 3.Disinyalir syarat calon dalam hal egalisir ijazah / STTB tidak memenuhi syarat namun komisioner KPUD simalungun meloloskan calon a.n Jopinus Saragih G yang saat ini masih menjabat bupati simalungun periode 2010-2015
Pemohon: Sampe Muda Siadari LSM Forum Tiga Belas (F.13)
Teradu:1. Adelbert Damanik, ST 2. Puji Rahmat Harahap, S.Pd 3. Dadang Supriatno 4. James A. Siahaan, S.STP 5. (Ketua, Divisi Hukum dan Humas, Divisi Teknis & Sekretaris KPU Kab. Simalungun)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor KPU Prov. Sumut
 
15
Oct
2015
09:00
No Perkara: No. 42/DKPP-PKE-IV/2015
Pokok Perkara: Teradu dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu berupa menghambat bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar yaitu Fernando Simanjuntak-Arsidi yang mendaftar lewat jalur perseorangan untuk mengikuti pilkada serentak Tahun 2015. Para teradu melakukan penambahan point pada format BA.2-KWK sehingga dalam pernyataannya di media massa teradu 1 menyatakan bahwa bakal paslon Fernando Simanjuntak-Arsidi gugur atau tidak memenuhi syarat dukungan padahal Pleno penetapan pasangan calon yang lolos belum dilaksanakan. Selain itu, pengadu menganggap bahwa bakal pasangan calon dari perseorangan ini dalam sidang sengketa di Panwaslih Kota Pematangsiantar telah menang gugatannya tetapi hingga pelaporan ke DKPP ini bakal paslon belum diberi nomor urut.
Pemohon: Sutrisno Dalimunthe (Jurnalis) Selaku kuasa khusus dari Fernando Simanjuntak, SH (Bakal Calon Walikota Kota Pematangsiantar dari perseorangan)
Teradu:Ketua & Anggota KPU Kota Pematangsiantar
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor KPU Prov. Sumut
 
10
Oct
2015
09:00
No Perkara: No. 35/DKPP-PKE-IV/2015
Pokok Perkara: 1.Bahwa Pengadu keberatan atas Keputusan sengketa Panwaslih Bupati Kab. Ketapang No. 001/HK/SP/VII/2015 dengan alasan: a.Tidak memanggil Pengadu sebagai saksi utama dalam pemeriksaan Laporan dari Drs. Henrikus M.Si dan Ir. Kamboja, MH (Calon yang diusung partai Golkar Munas Bali dan Munas Ancol) b.Tidak melibatkan Pengadu sebagai Pihak Terkait dalam pemeriksaan Laporan Drs. Henrikus M.Si dan Ir. Kamboja, MH 2. Bahwa Pengadu keberatan atas penolakan pemeriksaan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan No. 52/BA/VIII/2015 tentang Berita Acara Penolakan Pendaftaran Pasangan Calon M. Yasir Anshari, ST dan Iin Solinar dan No. 13/PWSL-KTP/VII/2015 3.Bahwa Pengadu keberatan atas Putusan 052/PANWASLU-KTP/VIII/2015 dalam hal penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dalam formulir Model A.10 dan A.8 dengan alasan: a.Pelapor adalah Ketua Panwaslu Kab. Ketapang sehingga keputusan dalam rekomendasi tidak memenuhi unsur impersial b.Dalam pemeriksaan laporan tersebut Panwaslu melampaui batas kewenangannya c. Pelapor memberi keterangan yang tidak valid kepada Panitia Panwaslih soal identitas Oknum Maria Magdalena d.Substansi Pokok Perkara sama dengan yang pernah dilaporkan oleh Drs. Hendrikus, M.Si 4.Bahwa dalam putusan 052/PANWASLU-KTP/VIII/2015 hanya ditandangani oleh seorang saja yaitu Elisabeth Suryaningsih, SH (Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran), menurut Pengadu ini adalah keputusan yang kolektif kolegial.
Pemohon: 1. Syamsir, SH., MH 2. Irwan, SH (Advokat) Selaku Kuasa dari: M. Yasir Anshari (Bakal Calon Bupati dari Partai Golkar versi munas Bali dan Partai Gerindra/Ketua DPD Partai Golkar Kab. Ketapang)
Teradu:Ketua & Anggota Panwas Kab. Ketapang
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Prov. Kalbar
 
06
Oct
2015
14:00
No Perkara: No. 25/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: 1.Bahwa Panwas Kabupaten Halmahera Utara menemukan dugaan Pelanggaran Kode Etik dalam bentuk Penambahan jumlah dukungan calon perseorangan Pasangan John R. Patiasina dan Nuraini R. Konofo yang dilakukan oleh Ketua PPK Kao Barat diluar rapat Pleno tingkat kecamatan, yang dilakukan pada hari kamis tanggal 9 Juli 2015 sekitar pukul 19.00 WIT dengan menggunakan Tip Ex. 2. Bahwa dalam bulan Juli tahun 2015, Sdr. Jonmid Mussy (Ketua PPK Kec. Kao Barat) telah mengesahkan dan menetapkan daftar dukungan calon perseorangan atas nama John R. Patisiana dan Nuraini R. Konofo di kecamatan Kao Barat Kab. Halmahera Utara dengan jumlah dukungan hasil verifikasi faktual yang memenuhi syarat sebanyak 1878 dukungan. 3. Bahwa Sdr. Oktorismon, Sdr. Herfri Dodie Kadato, dan Hengki Biso (Anggota PPK Kec. Kao Barat) diminta untuk menandatangani berita acara dukungan calon perseorangan yang telah yang telah mengalami perubahan angka dukungan calon perseorangan yang telah mengalami perubahan angka dukungan yang mana pada saat rapat pleno di tingkat kecamatan tanggal 9 Juli 2015 sejumlah 1878 kemudian pada tanggal 10 Juli 2015 menjadi 2078 oleh Ketua PPK atas nama Jonmid Mussy pada kegiatan Bimtek PPDP.
Pemohon: 1. Rafli Kamaluddin 2. Moksin Boga ( Panwas Kab. Halmahera Utara)
Teradu:Jonmid Mussy (Ketua PPK Kec. Kao Barat)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon
 
05
Oct
2015
10:00
No Perkara: No. 29/DKPP-PKE-IV/2015
Pokok Perkara: 1.KPU Kab. Manggarai Barat menerima pendaftaran paslon Pranda-Paju diluar dari jadwal tahapan pendaftaran yang telah ditentukan. 2.KPU Kab. Manggarai Barat tetap menerima paslon Pranda-Paju padahal tidak memenuhi syarat dukungan 20%
Pemohon: Siemon Sofan Sofian (Anggota Panwas Kabupaten Manggarai Barat)
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPPVidcon
 
05
Oct
2015
10:00
No Perkara: No. 30/DKPP-PKE-IV/2015
Pokok Perkara: 1.Tidak melaksanakan Berita Acara Nomor 27/BA/PILBUP/VII/2015 jo. Rekomendasi PANWASLU Kab. Manggarai Barat No. 54/PANWASKAB/MABAR/VIII/2015 tanggal 22 Agustus 2015 2.Para teradu telah menunda proses pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan calon Pranda-Paju dengan alasan yang mengada-ada. 3. Tidak mau bertemu dengan Paslon Pranda-Paju dalam rangka memberikan penjelasan tentang sikap KPU Kab. Manggarai Barat terkait pemeriksaan dokumen. 4.Para Teradu telah mengakomodir pasangan calon yang tidak sah (Drs. Thobias Wanus dan Fransiskus Sukmaniara dari PKB, dan Agustinus Ch. Dulla dan Dra. Maria Geong dari PKPI)
Pemohon: Lorensius Mega Selaku kuasa dari : 1. W. Fidelis Pranda 2. Benyamin Paju (Pasangan Bakal Calon)
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon
 
05
Oct
2015
10:00
No Perkara: No. 41/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: 1.Bahwa pokok permasalahan ini bermula Bakal Pasanagan an. Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa yang dinyatakan TMS oleh KPU Kota Gunungsitoli dan melaporkan ke Panwaslih Kota Gunungsitoli dengan Nomor Laporan 01/LP/Panwas/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 dan Nomor Laporan 02/LP/Panwas/ VIII/2015, akan tetapi oleh Panwaslih Kota Gunungsitoli laporan tersebut dihentikan pada tanggal 15 Agustus 2015. 2.Pada tanggal 17 Agustus 2015, dengan nomor yang sama yaitu 01/LP/Panwas/VIII/2015, Para Teradu menerbitkan kembali pemberitahuan tentang status laporan dengan status temuan terhadap laporan yang pernah dihentikan 01/LP/Panwas/VIII/2015 dan menjadikannya sebagai objek sengketa
Pemohon: Yohanes Yasaro Giawa (Pemuda Katolik Komcab Kota Gunungsitoli)
Teradu:Ketua dan Anggota Panwaslih Kota Gunungsitoli
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di Kantor KPU Prov. Sumut
 
30
Sep
2015
10:00
No Perkara: No. 32/DKPP-PKE-IV/2015
Pokok Perkara: 1.Bahwa para teradu memberikan perlakuan istimewa kepada salah satu calon peserta pemilukada Kota Gunungsitoli tahun 2015, yaitu menghidupkan dan menerima kembali laporan yang sudah dinyatakan untuk dihentikan oleh Panwaslih Kota Gunungsitoli dengan menjadikan status temuan dan sudah melampaui daluarsa. 2.Bahwa Pengadu beranggapan kejadian tersebut telah melampaui batas kadaluarsa 3 hari, yaitu kejadian tanggal 28 Juli 2015 dengan menerima pemeriksaan sengketa yang diajukan oleh Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa pada tanggal 19 Agustus 2015. 3.Bahwa para Teradu memeriksa dan memutus objek sengketa yang mana dokumen pendaftaran calon yang dipersyaratkan tidak lengkap, yaitu belum ada tanda tangan surat dukunagn Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Gunungsitoli hasil munas Ancol. Oleh Pengadu hal ini dinilai tidak sesuai dengan Surat Bawaslu RI Nomor 0214/Bawaslu/VII/2015. 4.Bahwa pokok permasalahan ini bermula Bakal Pasanagan an. Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa yang dinyatakan TMS oleh KPU Kota Gunungsitoli dan melaporkan ke Panwaslih Kota Gunungsitoli dengan Nomor Laporan 01/LP/Panwas/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 dan Nomor Laporan 02/LP/Panwas/VIII/2015, akan tetapi oleh Panwaslih Kota Gunungsitoli laporan tersebut dihentikan pada tanggal 15 Agustus 2015.
Pemohon: 1. Drs. Martinus Lase, MSP 2. Drs. Kemurnian Zebua, BE Selaku Kuasa : Dari salim Telaumbanua (tim kampanye “MAKMUR”)
Teradu:Ketua dan Anggota Panwaslih Kota Gunungsitoli
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor KPU Prov. Sumut
 
03
Jul
2015
08:00
No Perkara: 36/I-P/ L-DKPP/ 2015
Pokok Perkara: (1) Para Teradu mengeluarkan Keputusan yang tidak sesuai dengan hasil rapat Pleno KPU Kab. Mimika yang telah dihadiri Pihak Panwaslu, 12 Distrik, 12 PPD/PPK, dan Saksi-saki Partai Politik; (2) Para Teradu mengeluarkan surat Keputusan No. 20/Kpts/031.434172/2014 dan bersikukuh Putusan tersebut yang sah, padahal Keputusan tersebut tidak bedasarkan Pleno tanggal 29 April 2014, melainkan Keputusan No. 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 dan No. 16 A, juga tidak pernah dibatalkan; (3) Para Teradu bersikukuh bahwa Keputusan KPU Mimika No. 20 adalah sah menurut hukum dan sesuai dengan Keputusan MK dan PTUN Jayapura, dengan dasar MK dan PTUN menolak pengaduan atas Putusan KPU Mimika No. 20. Para Teradu telah melakukan kebohongan besar dan melanggar kode etik berat karena telah melakukan tindakan tidak netral, berpihak, dan memutuskan sesuatu tidak berdsar hukum; (4) Laporan temuan Pansus DPRD Kab. Mimika No. 172/190/DPRD menyatakan bahwa keputusan yang sah adalah Keputusan yang berdasarkan Pleno tanggal 29 April 2014 karena sesuai dengan Rekomendasi Bawaslu No. 230/Bawaslu Papua/V/2014.
Pemohon: 1. Febianus Jemadu, (PDIP) 2. Robby K. Omaleng, (Golkar) 3. Benyyamin Way, (Gerindra)
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kab. Mimika
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Vidcon Mabes Polri
 
19
May
2015
14:00
No Perkara: No. 19/I-P/ L-DKPP/ 2015
Pokok Perkara: 1.Bahwa KPU Kab. Tapanuli Selatan telah melakukan pergantian sdr Henrima digantikan oleh Sdr. Mahludin Siagian, SH yang sebelumnya sudah di diputuskan oleh KPU Kab. Tapanuli selatan dengan surat keputusan No. 434/KPU-kab.002-434707/V/2014 perihal penetapan sdr. Henrima sebagai calon terpilih, namun k emudian KPU Kab. Tapanuli selatan merubah dan mengganti dengan Sdri. Henrima dengan Sdr. Mahludin Siagian, SH, dengan keputusan No. 052/KPS/KPU-Kab/002-434707/VII/2014 perihal perubahan atas keputusan KPU No. 037/KPTS/KPUK/002-434707/V/2014 perihal penetpan kursi partai politik dan calon terpilih.
Pemohon: Muchtar Pakpahan kuasa dari Henrima (Caleg Partai Golkar)
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kab. Tapanuli Selatan
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP
 
19
May
2015
09:00
No Perkara: No. 26/I-P/ L-DKPP/ 2015
Pokok Perkara: 1.Para Teradu mengeluarkan Keputusan yang tidak sesuai dengan hasil rapat Pleno KPU Kab. Mimika yang telah dihadiri Pihak Panwaslu, 12 Distrik, 12 PPD/PPK, dan Saksi-saki Partai Politik; 2.Para Teradu mengeluarkan surat Keputusan No. 20/Kpts/031.434172/2014 dan bersikukuh Putusan tersebut yang sah, padahal Keputusan tersebut tidak bedasarkan Pleno tanggal 29 April 2014, melainkan Keputusan No. 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 dan No. 16 A, juga tidak pernah dibatalkan; 3.Para Teradu bersikukuh bahwa Keputusan KPU Mimika No. 20 adalah sah menurut hukum dan sesuai dengan Keputusan MK dan PTUN Jayapura, dengan dasar MK dan PTUN menolak pengaduan atas Putusan KPU Mimika No. 20. Para Teradu telah melakukan kebohongan besar dan melanggar kode etik berat karena telah melakukan tindakan tidak netral, berpihak, dan memutuskan sesuatu tidak berdsar hukum; 4.Laporan temuan Pansus DPRD Kab. Mimika No. 172/190/DPRD menyatakan bahwa keputusan yang sah adalah Keputusan yang berdasarkan Pleno tanggal 29 April 2014 karena sesuai dengan Rekomendasi Bawaslu No. 230/Bawaslu Papua/V/2014.
Pemohon: 1. Febianus Jemadu, (PDIP) 2. Robby K. Omaleng, (Golkar) 3. Benyyamin Way, (Gerindra)
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kab. Mimika
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Mapolda Papua
 
29
Nov
2014
14:00
No Perkara: No.325/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: 1.Teradu diduga memiliki hubungan kekerabatan/keluarga (istri) dengan Caleg PDIP Dapil 3 Nias Selatan Nomor Urut 2 a.n. Etiyarni Laia, 2.Teradu aktif mengkampanyekan istri Teradu sebagai calon anggota DPRD Kabuaten Nias Selatan kepada PPK dan PPS di Dapil 3 Nias Selatan, 3.Teradu diduga mengintimidasi PPK dan PPS Dapil 3 Nias Selatan, 4.Teradu memaksa Ketua PPK Kecamatan Ulonoyo untuk meniru tanda tangan PPS se-Kecamatan Ulonoyo pada form model D dan DA demi kepentingan pribadi ketika rekapitulasi ulang di tingkat Desa dan Kecamatan. Jika tidak melaksanakan, Ketua PPK saat itu diancam akan dipecat, 5.Teradu diduga melakukan pemecatan dan pemberhentian diantaranya terhadap: Ketua dan Anggota PPK Kecamatan OOU, Ketua PPK Kecamatan Ulususa, dan PPS Desa Bawosaloo, Desa Lolohawa, Desa Sisarahili Ekholo, dan Desa Tuhegafoa, tanpa alasan yang jelas dan tidak sesuai prosedur. 6.Teradu mengabaikan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan
Pemohon: Konstan K. Dachi
Teradu:KPU Kab. Nias Selatan
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di Kantor KPU Prov. Sumut
 
29
Nov
2014
14:00
No Perkara: No. 327/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: 1.Bahwa Para Teradu dalam setiap memberikan surat rekomendasi kepada KPU Kab. Nias Selatan tidak menyertakan kajian tertulis mengenai pelanggaran; 2.Bahwa para Teradu dengan sengaja memaksa-kan kehendaknya dalam mengeluarkan surat rekomendasi tanpa berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan dan terjadi perbedaan rekomendasi antara Panwaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan mengenai rekomendasi perlu tidaknya dilakukan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang; 3.Bahwa Teradu dengan sengaja menyampaikan bahwa Panwaslu di Kabupaten Nias Selaataan tidak mendapat dokumen pemungutan dan penghitungan suara dari seluruh TPS (C dan C1) dan dokumen rekapitulasi (D dan DA) di Kabupaten Nias Selatan;4.Bahwa para Teradu melakukan perbedaan perlakuan terhadap laporan masyarakat menge-nai dugaan pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten tahun 2014 dan tidak menindaklanjuti pena-nganan pelanggaran Pemilu di Kabupaten Nias Selatan;5.Bahwa Teradu I memiliki hubungan kekerabat-an dan hubungan keluarga yaang menjadi penyelenggara Pemilu sebagai Panwaslu Keca-matan pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten tahun 2014 dan Tenaga Kontrak, satpam, pengemudi, teknisi, pramusaji, cleaning service pada kantor sekretariat Panwaslu Kab. Nias Selatan adalah keluarga Teradu I;6.Bahwa kantor sekretariat Panwaslu Kab. Nias Selatan tidak layak digunakan sebagai kantor dikarenakan hanyalah sebuah gudang dan kantor sekretariat Panwaslu Kab. Nias Selatan dimiliki oleh abang kandung dari Teradu I; 7.Bahwa Teradu I dan Teradu III memiliki hubungan kekerabatan dan hubungan keluarga dengan calon peserta pemilu;8.Bahwa para Teradu tidak dapat mengkoordina-sikan dan mengendalikan penyelenggara pemilu di Kabupaten Nias Selatan
Pemohon: Hasan Basri & M. Irfan Islami Rambe
Teradu:Panwas Kab. Nias Selatan
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di Kantor KPU Prov. Sumut
 
26
Nov
2014
14:00
No Perkara: No. 305/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: 1.Bahwa Sdr. Asran Lasahari (Teradu II) meminta uang Kepada Sdr. Drs. Abd. Samad sebsar 60.000.000 dan penerimaan uang tunai sebesar 50.000.000, dengan dalih sebagai uang kontribusi dari Sdr. Drs. Abd. Samad L atas persetujuan Sdr. Hermansyah Pagala (teradu I), 2.Permintaan uang oleh teradu 1 lebih dari Rp. 100.000.000 kepada Sdr. Abd. Samad L. Yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014, 3.Bahwa tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh para Teradu mengeluarkan keputusan Nomor 121a/KPU-KNW/027.433526/V/2014 tentang pembatalan calon terpilih anggota DPRD Kab. Konawe, 4.Bahwa keputusan 160/KPU-KNW/027.433526/VII/2014 tentang pergantian calon terpilih anggota DPRD Kab. Konawe tanggal 25 Juli 2014 a.n Sdr. Abd. Udiani, 5.Bahwa karena permintaan para teradu tidak semuanya terpenuhi dengan meminta 100 juta maka para teradu yang tadinya sudah mengeluarkan keputusan bahwa sdr. Abd. Samad sesuai dengan hasil perolehan suara terbanyak maka dianulir karena tidak memenuhi permintaan para teradu yang memberikan uang 100 juta hanya bisa memberikan 60 juta.
Pemohon: Abd. Samad L.
Teradu:KPU Kab. Konawe
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di Kantor Bawaslu Prov. Sultra
 
26
Nov
2014
13:30
No Perkara: No. 322/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: 1.Bahwa Anggota KPU Kab. Kerinci Periode 2008-2013 diberhentikan dengan tidak hormat oleh DKPP dengan Putusan Nomor: 99/DKPP-PKE-II/2013 2.Bahwa Pengadu sebagai salah seorang dari Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kab. Kerinci dan/atau termasuk dalam 10 (sepuluh) besar yang ikut fit and proper test calon Anggota KPU Kab. Kerinci periode 2008-2013, merasa dihilangkan hak untuk menjadi Anggota KPU Kab. Kerinci periode 2008-2013 melalui mekanisme PAW oleh KPU Prov. Jambi 3.Bahwa pada saat itu sedang berlangsungnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, dimana masa kerja untuk KPU Kab. Kerinci periode 2008-2013 belum berakhir hingga sampai dengan 22 Desember 2013, sehingga seharusnya dilakukan PAW Anggota KPU Kab. Kerinci dimana selanjutnya masa jabatan Anggota KPU Kab. Kerinci hasil PAW ini, dapat diperpanjang sampai dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Terpilih pada tanggal 4 Maret 2014 dan pembentukan Tim Seleksinya dilaksanakan paling lambat 2 bulan setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Terpilih pada tanggal 4 Maret 2014, dan pembentukan timsel nya dilaksanakan paling lambat 2 bulan setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Terpilih tanggal 4 Maret 2014
Pemohon: Dedi Wahanardi
Teradu:KPU Provinsi Jambi
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Vidcon Di Mabes Polri
 
26
Nov
2014
10:00
No Perkara: No. 282/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: 1. Teradu Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Serang diduga membentuk opini adanya penggelem-bungan suara untuk Pengadu dan PKB di Kecamatan Walantaka (PPS Teritih, Pipitan, dan Walantaka), 2. Dalam rapat pleno, Panwaslu Kota Serang kemudian memberikan dokumen C1 Plano yang diambil dari kantong plastik putih, bukan dari dalam kotak suara yang disegel. C1 Plano tersebut dihitung ulang khusus untuk perolehan suara PKB dan Pengadu di Kecamatan Walantaka, 3. Teradu Ketua dan Anggota KPU Kota Serang menjalankan rekomendasi Panwaslu dan mengurangi jumlah suara perolehan PKB dan caleg-caleg PKB, termasuk Pengadu, di Kecamatan Walantaka ketika rekapitulasi tingkat Kab./Kota tanggal 19 April 2014, 4. Menurut Pengadu, Teradu KPU Kota Serang seharusnya tidak melakukan penghitungan ulang C1. PPS yang seharusnya melakukannya, 5. Teradu Panwaslu dinilai tidak jujur dan berpihak dalam menanggapi laporan pengaduan Pengadu terkait keberatan penghitungan suara di 6 kecamatan.
Pemohon: 1. Hj. Munjiah (Ketua DPC PKB Kota Se-rang- Caleg DPRD Prov. Banten Dapil 1 Nomor Urut 1/ Pemberi Kuasa) 2. Tambah Tuah Purba , dkk. (Advokat/ Penerima Kuasa)
Teradu:KPU dan Panwas Kota Serang
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP
 
19
Nov
2014
13:30
No Perkara: No. 329/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Teradu selaku Anggota Bawaslu Provinsi Maluku (Divisi Umum dan SDM) diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan membuat ketarangan Palsu saat mengisi formulir isian Persyaratan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Maluku. Teradu diduga terlibat Partai Politik BARNAS. Teradu terdaftar sebagai Caleg DPRD Kabupaten Tingkat II Partai Barnas nomor urut 3, Dapil 3 (Tiga) di Kabupaten Maluku Tengah pada Pemilu Tahun 2009 yang mana pada saaat itu Teradu memperoleh 3 suara.
Pemohon: Hamra Renleew & Maksimus Lefteuw
Teradu:Lusia Peilouw Bawaslu Provinsi Maluku
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP
 
19
Nov
2014
10:00
No Perkara: No. 317/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: 1.Bahwa diduga terjadi penggelembungan Suara Caleg DPRD Prov. Papua No. Urut 8 Dapil III Papua a.n Deki Nawipa S.E pada saat Rekapi-tulasi Suara pada tingkat Provinsi untuk perolehan suara Kab. Paniai dari 10.151 menjadi 26.999 suara, 2.Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Provinsi sesi Kab. Paniai hanya diikuti oleh 1 orang Komisioner yaitu Tarwinto sedang-kan Ketua dan Anggota yang lainnya tidak mengikuti.
Pemohon: Martinus Adi
Teradu:KPU Provinsi Papua
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP
 
18
Nov
2014
13:30
No Perkara: No. 326/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara tidak menempelkan foto Pengadu pada Form Model BD-1 DPRD Provinsi Sumatera Utara. Pengadu dirugikan karena pemilih tidak dapat mengenal Caleg No. Urut 1 PKPI. Di setiap TPS dikatakan Caleg yang tidak ada foto pada DCT sudah mengundurkan diri/ meninggal dunia.
Pemohon: R. Timur Panjaitan
Teradu:KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP
 
18
Nov
2014
10:00
No Perkara: No. 285/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: 1.Bahwa KPU Provinsi Gorontalo dalam melakukan verifikasi administrasi Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo tidak teliti, terhadap status Pekerjaan Sdr. Yeyen Sidiki yang sebetulnya pekerjaanya adalah Pegawai BUMN di PT Biro Klasifikasi Indonesia (persero) dalam hal ini Sdr. Yeyen Septiani Sidiki memberikan keterangan status pekerjaannya tidak benar dan menyembunyikan statusnya, karena agar lolos sebagai Calon Anggota DPRD, 2.Dengan adanya kejadian tersebut Ketua dan Anggota KPU Prov. Gorontalo sengaja dan tidak mau menindaklanjuti hasil temuan Bawaslu Provinsi Gorontalo mengenai pelanggaran pemilu dan mengabaikan rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo atas pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh salah satu Caleg DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Golkar a.n Yeyen Septiani Sidiki.
Pemohon: Ramdhan Kasim
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Prov. Gorontalo
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Di Ruang Sidang DKPP
 
18
Sep
2014
14:00
No Perkara: No. 78/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Provinsi Sumatera Selatan Adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh KPU Prov. Sumatera Selatan dimana pada waktu Pleno tanggal 28 April 2014 mengubah Perolehan suara Caleg DPR RI Dapil Sumsel II yang tertuang kedalam Model DC- 1 DPR Diantaranya terjadi di Kab. Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Lahat dan Kab. Ogan Komering Ulu Timur dimana Model DC-1 berbeda dengan Model DB-1.
Pemohon: Juhani Alie
Teradu:KPU Provinsi Sumatera Selatan
Acara Sidang: Sidang Ke-5 Di Ruang Sidang DKPP
 
18
Sep
2014
10:00
No Perkara: No. 140/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Teradu tidak menindaklanjuti laporan pengadu terkait kecurangan pengalihan pemindahan dan penggelembungan suara di tingkat PPK dan KPU Kab. Parigi Maoutong
Pemohon: H. Moh. Nur DG Rahmatu
Teradu:Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP
 
18
Sep
2014
10:00
No Perkara: No. 292/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Bahwa Teradu menyatakan laporan pengaduan dari pengadu telah melewati batas waktu penanganan.
Pemohon: Moh. Taufiq H. Abdul Chayr
Teradu:Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP
 
16
Sep
2014
14:00
No Perkara: No. 184/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: 1.Bahwa Sdr. Kusnandi (Ketua KPU Kab. Pontianak) dan Sdr. Mursalin (Anggota KPU Kab. Pontianak yang membidangi data pemilih) melakukan pembiaran dan tidak melakukan perbaikan DPT berdasarkan hasil pencermatan sehingga DPT tersebut disalahgunakan dalam pemberian suara di TPS 04 dan TPS 08 Desa Malakian, Kec. Mempewah 2.Pembiaran tersebut berlanjut ketika Teradu mengetahui adanya partisipa-si pemilih 100% di TPS 4 dan TPS 8 tetapi Teradu tidak melakukan penelitian untuk menelusuri kebe-narannya dan tidak memerintahkan PPK Kec. Mempawah Hilir, PPS malikan, KPPS TPS 4 dan TPS 8 untuk melakukan pemungutan suara ulang.
Pemohon: Marie Andi Muhammadiyah
Teradu:KPU Provinsi Kalimantan Barat
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP
 
16
Sep
2014
10:00
No Perkara: No. 293/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Mengabaikan fakta dan data otentik dalam penetapan calon terpilih dari caleg partai Hanura atas nama Sujian calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara nomor urut 4 dari Daerah Pemilihan 6 provinsi Sumatera Utara
Pemohon: Sujian (Caleg DPRD Provinsi Sumut dari Partai Hanura)
Teradu:KPU Provinsi Sumatera Utara
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Di Ruang Sidang DKPP
 
08
Sep
2014
13:30
No Perkara: No. 233/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: 1. Para Teradu KPU Kab. Halmahera Selatan dan KPU Prov. Maluku Utara tidak mengindahkan keberatan saksi Partai Politik pada saat Rekapitulasi ditingkat Kabupaten dan tingkat Provinsi serta tidak melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kab. Halmahera Selatan dan Rekomendasi Bawaslu Provinsi maluku Utara terkait adanya perbedaan rekapitulasi di TPS yang ditungakan dalam Fomr Model C1 2.Pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 26 April dilakukan Pleno rekapitulasi ditingkat Kabupaten Halmahera Selatan diwarnai dengan interupsi atau keberatan saksi-saksi dari partai politik dan keberatan dari Panwaslu Kab. Halsel itu disampaikan karena adanya perbedaan data perolehan suara masing-masing parpol dari data Formulir C-1, D, dan DA-1 tetapi Teradu tidak pernah mengindahkan dan mengabaikan keberatan tersebut, teradu tetap melanjutkan rekapitulasi
Pemohon: Nurdin I. Muhammad
Teradu:KPU Provinsi Maluku Utara
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP
 
08
Sep
2014
13:30
No Perkara: No. 234/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: 1.Para Teradu KPU Provinsi maluku Utara dalam rekapitulasi ditingkat Provinsi yang termuat dalam Form DC-1 tidak sesuai dengan dan tidak berdasar pada rekapitulasi di kabupaten yang tertuang dalam Form Model DB-1 2.KPU Kab. Halsel dan KPU Maluku Utara tidak menindaklanjuti rekomendasi bawaslu Provinsi maluku utara.
Pemohon: Abduh Badar kuasa dari Boki Ratu Nita Budhi Susanty
Teradu:KPU Provinsi Maluku Utara
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP
 
08
Sep
2014
10:00
No Perkara: No. 176/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Provinsi Riau 1.KPU Prov. Riau melakukan rekapitulasi pemilu legislatif di tingkat provinsi yang dalam pembacaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tersebut di kabupaten Kampar, ditemukan ketidaksingkronan total perolehan suara sah dan suara tidak sah untuk suara DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Maka dengan itu KPU Prov. riau, melakaukan perhitungan suara tidak sah untuk perolehan suara DPRD Prov. di Kab. Kampar sebanyak 680 suara agar terdapat kesingkroni-sasian total suara sah dan suara tidak sah antara DPR RI dangan DPRD Provinsi. 2.Bahwa dalam pembacaan rekapitu-lasi ditingkat nasional KPU Prov. Riau mendapat penolakan dari KPU RI dan Bawaslu RI, karena tdk singkronnya suara sah dan tidak sah.
Pemohon: Yusriadi, SE
Teradu:KPU Prov. Riau
Acara Sidang: Sidang Ke-1 DI Ruang Sidang DKPP
 
03
Sep
2014
13:30
No Perkara: No. 239/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Mengabaikan fakta dan data otentik dalam penetapan calon terpilih dari caleg partai Hanura atas nama Sujian calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara nomor urut 4 dari Daerah Pemilihan 6 provinsi Sumatera Utara.
Pemohon: Sujian (Caleg DPRD Provinsi Sumut dari Partai Hanura)
Teradu:KPU Provinsi Sumatera Utara
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP
 
03
Sep
2014
09:30
No Perkara: No. 207/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Pada tanggal 6 Juni 2014 Ketua dan Anggota KPU Kab. Tulang Bawang diminta untuk hadir dalam rapat evaluasi di kantor KPU Provinsi Lampung, pada evaluasi dilaksanakan oleh KPU Provinsi Lampung, KPU Kab. Tulang Bawang menjelaskan tentang aktifitas saat KPU Tulang Bawang mendapat Rekomendasi Rekapitulasi Ulang Penghitungan Suara tingkat Kabupaten khususnya Kec. Banjar Anggung.
Pemohon: KPU Provinsi Lampung
Teradu:Ir. Gustaf Gautama
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP
 
02
Sep
2014
13:30
No Perkara: No. 236/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Memberikan perintah kepada Panwaslu Bengkulu Selatan melalui telepon/HP untuk melakukan penghitungan surat suara ulang yang kepastian hukumnya tidak ada dan Bawaslu Provinsi memberikan jawaban ini berdasarkan perintah (Ibu Saadah) tetapi bukan berdasarkan undang-undang.
Pemohon: Vera Diana (Panwaslu Kab. Bengkulu Selatan
Teradu:Bawaslu Provinsi Bengkulu
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP
 
02
Sep
2014
09:30
No Perkara: No. 170/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Kepergok main judi di kantor Bawaslu Provinsi Maluku
Pemohon: Muhammad (Ketua Bawaslu RI)
Teradu:Bawaslu Provinsi Maluku
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP
 
01
Sep
2014
14:00
No Perkara: No.187/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KIP Aceh tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Prov. Aceh terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu; KIP Aceh menolak terkait rekomen-dasi Bawaslu untuk membatalkan pencalonan Anggota DPRK Nagan Raya yang diajukan oleh DPD-II Partai Golkar Kab. Nagan Raya yang diketahui tidak memenuhi syarat karena pengajuan calon ditanda-tangani oleh Ketua dan Wakil Sekretaris, hal mana menurut UU Nomor 8 Tahun 2912 tentang Pemilu Anggota DPR, DPR dan DPRD dan PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPR dan DPRD pengajuan calon harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
Pemohon: Teuku Raja Mulia (Ketua DPW Partai Aceh) 2. Taufiq Afrizal (Ketua DPC Partai Gerindra) 3. T. Jamalul Adil (Ketua DPD Partai Nasdem) 4. Tgk. Syafari Ali (Ketua DPW PDA Kab. Nagan Raya) 5. Muslem (DPC Hanura)
Teradu:KIP Prov. Aceh
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP
 
27
Aug
2014
10:30
No Perkara: No. 222/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: 1.Teradu Ketua Panwaslu Kab. Pasaman tidak mengeluarkan rekomendasi yang dibuatnya ketika pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten dilaksanakan. 2.Teradu Ketua KPU Kab. Pasaman tidak melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Nomor: 594/Panwaslu/Kab.Pas/ IV/2014 tanggal 18 April 2014 (untuk mem-buka dan menyesuaikan kembali D-1 dengan C1 Plano agar data yang diperoleh valid) ketika pleno rekapitulasi tanggal 19-21 April 2014.
Pemohon: Yufrizal
Teradu:KPU dan Panwaslu Kab Pasaman
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon
 
27
Aug
2014
08:00
No Perkara: No. 160/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: 1.Pengadu Panwaslu Kab. Pasaman Barat merekomendasikan Kepada KPU Kab. Pasaman Barat nomor 291/panwaslu-PB/IV/2014 peri-hal untuk membuka C1 Plano 2.Teradu KPU Kab. Pasaman Barat tidak menindaklanjuti rekomendasi temuan Panwas-lu Kab. Pasaman Barat, mengenai tidak sesuai-nya Model C1 dengan Model D1, 3.KPU Kab. Pasaman Barat malah mempersoal-kan surat panwascam pasaman yang dilampir-kan oleh panwaslu Kab. Pasaman barat ke KPU Kab. Pasaman dengan mengatakan surat Panwaslu kab. Pasaman tidak ber etika kerena ada tulisan “SALAM AWAS”
Pemohon: Elfi Sukaisih
Teradu:KPU dan Panwaslu Kab Pasaman Barat
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Vidcon
 
26
Aug
2014
14:00
No Perkara: No. 193/DKPP-PKE III/2014
Pokok Perkara: 1.Beberapa poin jawaban KPU dengan surat No. 260/KPU-Kota-003. 435115/1/IV/2014 atas rekomendasi Panwaslu dinilai tidak jujur/sesuai dengan kondisi lapangan. 2.Kondisi Poin (1) di lapangan: D2 tidak dibuat oleh PPS dan PPL tidak memperoleh bukti tanda bukti perbaikan yang tertuang dalam D2 (keberatan/ kejadian khusus). 3.Kondisi poin (2) di lapangan PPS tidak berkoordinasi dengan KPU terkait perbaikan data C1. 4.Kondisi poin (4) BA perbaikan C1 tidak ditandatangani oleh PPL dan saksi parpol yang hadir.
Pemohon: Ponidi
Teradu:KPU Kota Sawahlunto
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon
 
11
Aug
2014
10:00
No Perkara: No. 247/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Pada Jumat 6 Juni 2014, pengadu memeriksa situs www.kpu.go.id, menemukan konten data yang dinilainya tidak benar menyangkut Form Model BB-4 PPWP Daftar Riwayat Hidup Capres Prabowo Subianto, pada huruf D, dan dinilai melanggar Pasal 208 UU No. 42 Tahun 2008, oleh karena setelah Pengadu juga menemukan bukti Putusan MA No. 310 K/TUN/2012 berkekuatan hukum tetap dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-14AH04.06 Tahun 2011.
Pemohon: Sigop M. Tambunan, Tim Advokasi Independen Untuk Informasi dan Keterbukaan Publik
Teradu:Dr. Muhammad Ketua Bawaslu
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Di Kemenag RI
 
11
Aug
2014
10:00
No Perkara: No. 248/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Bahwa Bawaslu RI dinilai pengadu tidak menindaklanjuti laporan pengadu karena dengan alasan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu. Sebagai bakal calon presiden an Jokowi yang masih menjabat Gubernur DKI Jakarta seharusnya meminta izin kepada Presiden, namun faktanya pengajuan izin dilakukan/diajukan pada 13 Mei 2014 jam 16.00 WIB dan mendaftar ke KPU pada 19 Mei 2014 jam 15.00 WIB. Hal ini dinilai pengadu bertentangan dengan UU No. 42 Tahun 2008 Pasal 7, ketentuan Pasal 10 Permendagri No. 13 Tahun 2009 yang berbunyi surat permintaan izin gubernur/wakil gubernur bupati/ wakil bupati walikota/wakil wali kota sebagaimana dimakssud pada Ayat (1) disampaika kepada KPU oleh Parpol atau Gabungan Parpol sebagai dokumen persyaratan calon Presiden.
Pemohon: Ir. Tonin Tachta Singarimbun & Dr. Eggi Sudjana
Teradu:Ketua & Anggota KPU, Ketua & Anggota Bawaslu
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Di Kemenag RI
 
11
Aug
2014
10:00
No Perkara: No. 249/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Teradu Ketua KPU DKI Jakarta dan Ketua KPU Kota Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur dinilai Pengadu tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta: Menanggapi rekomendasi Bawaslu No.276, berdasarkan surat KPU DKI Jakarta No.437, pihak KPU DKI hanya melaksanakan di 13 TPS tanggal 19 Juni 2014. Teradu KPU Jakarta Utara, KPU Jakarta Pusat, dan KPU Jakarta Timur tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta. Rekomendasi pengecekan dokumen DPKTb 5.802 di seluruh DKI hanya dilakukan oleh KPU Kota Jaksel dan Jakbar. Usai melakukan klarifikasi, petugas Bawaslu menjanjikan klarifikasi kepada Saksi an Ir. Tonin Tachta Singarimbu S.H., namun kenyataannya tidak pernah dilakukan;
Pemohon: Ahmad Sulhy
Teradu:KPU Prov DKI Jakarta, KPU Kota Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Di Kemenag RI
 
11
Aug
2014
10:00
No Perkara: No. 250/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Bahwa KPU Provinsi Jawa Timur telah melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan dalam menjalankan tugas sebgai penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI 2014 khususnya dalam fasilitasi penggunaan hak pilih bagi pemilih, KPU Provinsi Jawa Timur telah melakukan diskriminasi fasilitasi penggunaan hak pilih; Bahwa Banyak orang yang menggunakan hak pilih pada TPS di Jawa Timur, menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan alamat KTP yang bersangkutan tanpa proses form A5, atau bahkan pada penjelasan form AT PPWP mereka dicantumkan KTPnya tanpa menjelaskan keberadaan alamat KTP Tersebut;
Pemohon: Bambang Gerakan Rakyat Indonesia Baru
Teradu:KPU Prov. Jawa Timur
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Di Kemenag RI
 
11
Aug
2014
10:00
No Perkara: No. 254/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Proses perhitungan suara di tingkat TPS, PPS,PPK dan Pleno KPU berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan Calon Presiden maupun dari PPL dan Panwascam di masing-masing tingkatan. Namun tiba-tiba dalam Pleno KPU tanggal 16 Juli 2014 saudara Subekti selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang untuk TPS 01 desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dengan dasar sebuah tayangan di Youtube yang diduga merupakan pelanggaran Pemilu yaitu perusakan surat suara oleh salah satu petugas KPPS tersebut.
Pemohon: Wawan Pribadi
Teradu:Ketua Panwaslu Kab. Sukoharjo
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Di Kemenag RI
 
11
Aug
2014
10:00
No Perkara: No. 252/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Pada tanggal 23 Juli 2014 terjadi kegiatan pembongkaran kotak suara yang seharusnya dilaksanakan sebelum rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Provinsi DKI Jakarta, sehingga pelaksanaan pembukaan kotak suara ini cacat hukum.
Pemohon: Ahmad Sulhy
Teradu:KPU Prov DKI Jakarta, KPU Kota Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Di Kemenag RI
 
11
Aug
2014
10:00
No Perkara: No. 255/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Dugaan pelanggaran terkait dengan perintah pembukaan kotak suara yang sudah tersegel pasca penghitungan suara Nasional kepada KPUD Provinsi Seluruh Indonesia sebagaimana dalam Surat Edaran KPU RI No. 1446/KPU/VII/2014 tertanggal 25 juli 2014.
Pemohon: Sahroni (Tim Kuasa Hukum Pembela Merah Putih)
Teradu:Ketua & Anggota KPU
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Di Kemenag RI
 
11
Aug
2014
10:00
No Perkara: No. 257/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Bahwa jadwal dan waktu yang ditetapkan dalam Peraturan KPU memicu ketidakjujuran, ketidak adilan, dan ketidakpastian hukum, akibat tidak terpenuhinya kesediaan waktu penyelesaian tahapan-tahapan pekerjaan yang berdimensi akibat hukum untuk mencaapai tertib dan berkepastian hukum sebagai jawaban dari sikap taat asas proporsional, profesional penyelenggaraan pemilu.Bahwa waktu pelaksanaan pleno perhitungan suara, KPU tidak menyediakan waktu yang proporsianal untuk penyelesaian sanggahan pihak yang dirugikan untuk memberi jaminan keadilan dan keterbukaan penyelenggaraan pemilihan umum yang berkepastian hukum.
Pemohon: Rizaldi Limpas & Yusuf DJ. Hasani
Teradu:Ketua, Anggota KPU & Bawaslu
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Di Kemenag RI
 
11
Aug
2014
10:00
No Perkara: No. 260/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Membuat dan Menandatangani Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, diantaranya : PKPU Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang diundangkan pada Tanggal 24 Maret 2014; PKPU Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 16 April 2014; PKPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
Pemohon: M. Mahendradatta
Teradu:Husni Kamil Manik Ketua KPU
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Kemenag RI
 
11
Aug
2014
10:00
No Perkara: No. 256/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Dogiyai tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Dogiyai No. 012/panwaslu/DGY/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014. KPU Dogiyai menggunakan Form Model DB-1 DPRD Kabupaten/ Kota bukan menggunakan Model DB-1 pilpres
Pemohon: Bawaslu Prov. Papua
Teradu:KPU Kab. Dogiyai
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Di Kemenag RI
 
11
Aug
2014
10:00
No Perkara: No. 258/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Bahwa KPU Kab. Halmahera Timur tidak melakukan persiapan pelaksanaan PSU secara baik dan benar, karena rekomendasi Panwaslu Kab. Halmahera Timur pada tanggal 14 Juli 2014 dan pelaksanaan PSU pada tanggal 15 Juli 2014, yakni hanya sehari setelah KPU Kab. Halmahera Timur menerima rekomendasi langsung pelaksanaan PSU. Bahwa KPU Kab. Halmahera Timur tidak melakukan sosialisasi atau pemberitahuan kepda masyarakat Desa Soasangaji bahwa akan dilakukan PSU di 2 TPS yakni TPS1 dan TPS 2 Desa Soasangaji Kec. Kota Maba Kab. Halmahera Timur. Bahwa KPU Kab. Halmahera Timur baru mengangkat petugas KPPS untuk melaksanakan PSU pada 2 TPS tersebut pada tanggal 14 Juli 2014 pada malam hari.
Pemohon: Awaluddin Lessi, Din Hakim Anggota Panwaslu Halmahera Timur
Teradu:Ketua & Anggota KPU Ka. Halmahera Timur
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Kemenag RI
 
11
Aug
2014
10:00
No Perkara: No. 259/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Intruksi Para Teradu untuk mengizinkan penggunaan identitas pemilih berupa Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal dinilai menyebabkan angka DPKTb di luar batas kewajaran (lebih dari 2%xjumlah pemilih di TPS). Jumlah penambahan kartu suara per-TPS seharusnya rata-rata 16 surat suara (2%x800 orang). Akan tetapi, jumlah DPKTb melebihi surat suara cadangan hingga menembus angka ratusan. Surat instruksi tersebut tidak ditembuskan kepada PPK, PPS, dan Tim Sukses/ Saksi Paslon sehingga dinilai menimbulkan multitafsir oleh berbagai pihak yang berkepentingan.
Pemohon: Panwaslu Kota Surabaya
Teradu:KPU Kota Surabaya
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Kemenag RI
 
11
Aug
2014
00:00
No Perkara: No. 253/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Bahwa kajian temuan dan kesimppulan Panwaslu melalui surat pemberitahuan menyebutkan laporan dilakukan tanggal 11 Juli 2014 sedangkan kejadian perisrtiwa dugaan pelanggaran tanggal 4 Juli 2014, padahal faktanya laporan kami tanggal 5 Juli 2014 atau sehari setelah dugaan pelanggaran terjadi. Bahwa dalam surat dan kajian Panwaslu Banyuwangi kontradiktif dengan surat panggilan panwaslu kepada kami tanggal 7 Juli 2014 perihal klarifikasi laporan dugaan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Bahwa apa yang disebut oleh Panwaslu banyuwangi tanggal 11 Juli 2014
Pemohon: Mas Soeroso
Teradu:Panwaslu Kab. Banyuwangi
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Di Kemenag RI
 
11
Aug
2014
00:00
No Perkara: No. 251/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Pada 23 Mei 2014 pengadu menyampaikan laporan dugaan pelanggaran dan diterima staf Bawaslu an Afif, dan pada 26 Mei 2014 dilakukan klarifikasi oleh petugas Bawaslu kepada Dr. Suhardi Somo Moeljono dengan beberapa pertanyaan terkait laporan yang diajukan pengadu;
Pemohon: Ir. Tonin Tachta Singarimbun
Teradu:Ketua & Anggota Bawaslu
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Di Kemenag RI
 
08
Aug
2014
14:00
No Perkara: No. 247/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Pada Jumat 6 Juni 2014, pengadu memeriksa situs www.kpu.go.id, menemukan konten data yang dinilainya tidak benar menyangkut Form Model BB-4 PPWP Daftar Riwayat Hidup Capres Prabowo Subianto, pada huruf D, dan dinilai melanggar Pasal 208 UU No. 42 Tahun 2008, oleh karena setelah Pengadu juga menemukan bukti Putusan MA No. 310 K/TUN/2012 berkekuatan hukum tetap dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-14AH04.06 Tahun 2011.
Pemohon: Sigop M. Tambunan, Tim Advokasi Independen Untuk Informasi dan Keterbukaan Publik
Teradu:Dr. Muhammad Ketua Bawaslu
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Kemenag JL. MH. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat
 
08
Aug
2014
14:00
No Perkara: No. 248/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Bahwa Bawaslu RI dinilai pengadu tidak menindaklanjuti laporan pengadu karena dengan alasan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu. Sebagai bakal calon presiden an Jokowi yang masih menjabat Gubernur DKI Jakarta seharusnya meminta izin kepada Presiden, namun faktanya pengajuan izin dilakukan/diajukan pada 13 Mei 2014 jam 16.00 WIB dan mendaftar ke KPU pada 19 Mei 2014 jam 15.00 WIB. Hal ini dinilai pengadu bertentangan dengan UU No. 42 Tahun 2008 Pasal 7, ketentuan Pasal 10 Permendagri No. 13 Tahun 2009 yang berbunyi surat permintaan izin gubernur/wakil gubernur bupati/ wakil bupati walikota/wakil wali kota sebagaimana dimakssud pada Ayat (1) disampaika kepada KPU oleh Parpol atau Gabungan Parpol sebagai dokumen persyaratan calon Presiden.
Pemohon: Ir. Tonin Tachta Singarimbun & Dr. Eggi Sudjana
Teradu:Ketua & Anggota KPU, Ketua & Anggota Bawaslu
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Kemenag JL. MH. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat
 
08
Aug
2014
14:00
No Perkara: No. 249/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Teradu Ketua KPU DKI Jakarta dan Ketua KPU Kota Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur dinilai Pengadu tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta: Menanggapi rekomendasi Bawaslu No.276, berdasarkan surat KPU DKI Jakarta No.437, pihak KPU DKI hanya melaksanakan di 13 TPS tanggal 19 Juni 2014. Teradu KPU Jakarta Utara, KPU Jakarta Pusat, dan KPU Jakarta Timur tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta. Rekomendasi pengecekan dokumen DPKTb 5.802 di seluruh DKI hanya dilakukan oleh KPU Kota Jaksel dan Jakbar. Usai melakukan klarifikasi, petugas Bawaslu menjanjikan klarifikasi kepada Saksi an Ir. Tonin Tachta Singarimbu S.H., namun kenyataannya tidak pernah dilakukan;
Pemohon: Ahmad Sulhy
Teradu:KPU Prov DKI Jakarta, KPU Kota Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Kemenag JL. MH. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat
 
08
Aug
2014
14:00
No Perkara: No. 250/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Bahwa KPU Provinsi Jawa Timur telah melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan dalam menjalankan tugas sebgai penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI 2014 khususnya dalam fasilitasi penggunaan hak pilih bagi pemilih, KPU Provinsi Jawa Timur telah melakukan diskriminasi fasilitasi penggunaan hak pilih; Bahwa Banyak orang yang menggunakan hak pilih pada TPS di Jawa Timur, menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan alamat KTP yang bersangkutan tanpa proses form A5, atau bahkan pada penjelasan form AT PPWP mereka dicantumkan KTPnya tanpa menjelaskan keberadaan alamat KTP Tersebut;
Pemohon: Bambang Gerakan Rakyat Indonesia Baru
Teradu:KPU Prov. Jawa Timur
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Kemenag JL. MH. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat
 
08
Aug
2014
14:00
No Perkara: No. 253/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Bahwa kajian temuan dan kesimppulan Panwaslu melalui surat pemberitahuan menyebutkan laporan dilakukan tanggal 11 Juli 2014 sedangkan kejadian perisrtiwa dugaan pelanggaran tanggal 4 Juli 2014, padahal faktanya laporan kami tanggal 5 Juli 2014 atau sehari setelah dugaan pelanggaran terjadi. Bahwa dalam surat dan kajian Panwaslu Banyuwangi kontradiktif dengan surat panggilan panwaslu kepada kami tanggal 7 Juli 2014 perihal klarifikasi laporan dugaan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Bahwa apa yang disebut oleh Panwaslu banyuwangi tanggal 11 Juli 2014
Pemohon: Mas Soeroso
Teradu:Panwaslu Banyuwangi
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Kemenag JL. MH. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat
 
08
Aug
2014
14:00
No Perkara: No. 254/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Proses perhitungan suara di tingkat TPS, PPS,PPK dan Pleno KPU berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan Calon Presiden maupun dari PPL dan Panwascam di masing-masing tingkatan. Namun tiba-tiba dalam Pleno KPU tanggal 16 Juli 2014 saudara Subekti selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang untuk TPS 01 desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dengan dasar sebuah tayangan di Youtube yang diduga merupakan pelanggaran Pemilu yaitu perusakan surat suara oleh salah satu petugas KPPS tersebut.
Pemohon: Wawan Pribadi
Teradu:Ketua Panwaslu Kab. Sukoharjo
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Kemenag JL. MH. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat
 
08
Aug
2014
14:00
No Perkara: No. 252/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Pada tanggal 23 Juli 2014 terjadi kegiatan pembongkaran kotak suara yang seharusnya dilaksanakan sebelum rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Provinsi DKI Jakarta, sehingga pelaksanaan pembukaan kotak suara ini cacat hukum.
Pemohon: Ahmad Sulhy
Teradu:KPU Prov DKI Jakarta, KPU Kota Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Kemenag JL. MH. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat
 
08
Aug
2014
00:00
No Perkara: No. 251/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Pada 23 Mei 2014 pengadu menyampaikan laporan dugaan pelanggaran dan diterima staf Bawaslu an Afif, dan pada 26 Mei 2014 dilakukan klarifikasi oleh petugas Bawaslu kepada Dr. Suhardi Somo Moeljono dengan beberapa pertanyaan terkait laporan yang diajukan pengadu;
Pemohon: Ir. Tonin Tachta Singarimbun
Teradu:Ketua & Anggota Bawaslu
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Kemenag JL. MH. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat
 
30
Jun
2014
16:00
No Perkara: No.162/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Bawaslu, KPU Provinsi Papua Barat dan KPU Kab. Raja Ampat. Bahwa pada tahapan rekapitulasi di tingkat kabupaten dihadapan panwas dan saksi-saksi parpol ternyata kotak suara yang harusnya tersegel ditemukan sebelumnya sudah dibuka oleh KPU Kab. Raja Ampat, sehingga pada saat desakan para saksi dan panwas untuk mendesak dibuka kotak suara dan dibuka suudah ada perubahan DA.1 yang sudah diganti dengan model DA.1 yang baru yang telah disipakan KPU Kab. Raja Ampat sebelum dilakukannya rapat rekapitulasi.
Pemohon: Ahmad Lodji, Soleman Dimara, Carles A.M Imbir, Samsul Bahri, Eduard Manuputty, Muham. Jufri
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kab. Raja Ampat, Anggota KPU & Bawaslu Provinsi Papua Barat,
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Di Ruang Sidang DKPP RI
 
30
Jun
2014
13:30
No Perkara: No.100/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Teradu KPU Prov. Kaltim menetapkan Sdr. Supriadi sebagai komisioner KPU Kota Balikpapan padahal yang bersangkutan masuk dalam DCT Pemilu Legislatif 2009. Meloloskan Sdr. Hartajang sebagai Komisioner KPU Kaltim padahal diketahui bahwa yang bersangkutan masih berstatus sebagai Pengurus DPC Partai Demokrat Kutai Timur masa bakti 2011-2016 sebagai kordinator divisi program pro rakyat cabang. Meloloskan komisioner yang nilai seleksi tertulis, wawancara, psikologi dan kesehatan jauh di bawah calon komisioner yang gagal
Pemohon: Syarifudin, Rinda Desianti, Gamal, Mikratina, Syafruddin
Teradu:Ketua dan anggota KPU Prov. Kalimantan Timur
Acara Sidang: Sidang Ke-4 Di Ruang Sidang DKPP
 
11
Jun
2014
13:30
No Perkara: No. 110/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: PPK Kec.Kota Baru – Sungai Penuh Jambi. Adanya kekerabatan Antara caleg tertentu dintaranya Fajri adik kandung dr Fajran Caleg Nomor urut 1 dari partai Demokrat, Yusran Kakak kandung dari Armadi Caleg Nomor urut 4 PPP, FeriAikhandrakeluargadariBuzarmanCalegnomorurut 4 PPP, AzmmirtetanggadekatdrBasranCalegNomorurut 2 daripartaihanura Para teradu diduga melakukan perbuatan curang penggelembungan suara dengan membagi-bagikan sisa suara pada caleg tertentu sehingga merugikan caleg lainnya
Pemohon: Drs Asminur
Teradu:Fajrin (Ketua PPK Kec. Kota baru), Yurman (PPK Kec. Kotabaru) feriAlkhandra (anggota PPK Kec. Kota baru) Azmir (anggotaPPK Kec. Kota Baru)
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Vidcon
 
11
Jun
2014
13:30
No Perkara: No. 118/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kota Sungai Penuh. Teradu menolak rekomendasi dari Panwaslu Kota Sungai Penuh untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang di TPS 2 Koto Pudung karena ditemukan surat suara Dapil lain yang sudah tercoblos sebanyak 5 kertas suara tanpa alasan yang jelas.
Pemohon: Zubir Muchtar
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Sungai Penuh
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon
 
11
Jun
2014
10:00
No Perkara: No. 51/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kab. Tapin Teradu telah melakukan penggelembungan suara caleg a.n H. Bambang Herry Purnama dari Partai Golkar DPR RI. AKibat perbuatan ini Pengadu (KPU Prov. Kalimantan Selatan) telah memberhentikan sementara Pengadu sebagai komisioner KPU Kab. Tapin. Pengadu meminta DKPP untuk menindaklanjuti laporan pengaduan ini demi terwujudnya pemilu 2014 yang berintegritas
Pemohon: Hairansyah, dkk
Teradu:M. Zainnor Wal Aidi Rakhmad
Acara Sidang: Sidang Ke-3 di Bawaslu Prov Kalsel
 
11
Jun
2014
10:00
No Perkara: No. 95/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Dugaan Pengembosan perolehan suara dari calon anggota DPD RI a.n Sopia Maipauw yang awalnya 1194 berubah menjadi 227 suara ketika pleno tingkat provinsi
Pemohon: Kristian T Maipauw
Teradu:Ketua & Anggota KPU, Panwaslu, Sekretariat Sorong Selatan
Acara Sidang: Sidang Ke-3 Vidcon di Bawaslu Papua Barat
 
10
Jun
2014
13:30
No Perkara: No. 88/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kab. Bengkalis, PPK Kec. Mandau, PPS Balik Alam Bahwa telah terjadi penghilangan dan pemindahan suara caleg nomor urut 4 a.n Manuasi.Bahwa telah terjadi penambahan dan penggelembungan suaraterhadap Caleg No urut 9 a.n Eddy Budianto, Caleg no urut 2 a.n H. Erizaldi, Caleg no urut 6 a.n Muhammad Efrizal
Pemohon: Manuasi, SH
Teradu:Defitri Akbar (ket. KPU Kab. Bengkalis) Hekman (Ket. PPK Kec. Mandau) Irwan (Ket. PPS Balik Alam)
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Vidcon
 
06
Jun
2014
16:00
No Perkara: No. 100/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Prov. Kalimantan Timur. Teradu KPU Prov. Kaltim menetapkan Sdr. Supriadi sebagai komisioner KPU Kota Balikpapan padahal yang bersangkutan masuk dalam DCT Pemilu Legislatif 2009. Meloloskan Sdr. Hartajang sebagai Komisioner KPU Kaltim padahal diketahui bahwa yang bersangkutan masih berstatus sebagai Pengurus DPC Partai Demokrat Kutai Timur masa bakti 2011-2016 sebagai kordinator divisi program pro rakyat. Meloloskan komisioner yang nilai seleksi tertulis,wawancara, psikologi dan kesehatan jauh di bawah calon komisioner yang gagal
Pemohon: Syarifudin, Rinda Desianti, Gamal, Mikratina
Teradu:Ketua dan anggota KPU Prov. Kalimantan Timur
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Di Ruang Sidang DKPP RI
 
06
Jun
2014
13:30
No Perkara: No. 108/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kota Medan.Bahwa untuk Teradu I s/d IV tidak menjalankan Rekomendasi Panwaslu Kota Medan No. 494/PANWASLU-MDN/V/2014 secara konsisten dalam penghitungan suara ulang di 18 Kecamatan dan 64 Kelurahan di Kota Medan. Bahwa Teradu V membiarkan rekomendasinya tidak dilaksanakan oleh KPU Kota Medan.Bahwa Teradu V melakukan pembiaran adanya pelanggarana pidana seperti hilangnya surat suara dari kotak suara, hilangnya C1 Plano dan C1 dari Kota suara, terjadinya pengurangan dan penambahan suara kepada caleg tertentu.Bahwa telah terjadi pembiaran terhadap data D1, dan C1 scan yang dipublikasikan di website resmi KPU berbeda tandatangan Ketua KPPS maupun saksi-saksi Partai dengan nama yang sama
Pemohon: Washington Pane
Teradu:Ketua dan KPU Kota Medan
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon Di Kajati Sumut
 
06
Jun
2014
13:30
No Perkara: No. 109/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kab. Luwu Selatan. Bahwa Para Teradu melakukan Pleno rekapitulasi ulang tanpa rekomendasi Bawaslu/Panwaslukab. Luwu dan menggunakan data perbaikan yang dilakukan perbaikan oleh KPU sendiri tanpa melibatkan saksi-saksi partai dan panwaslu Kab. Luwu Selatan melakukan pleno tanpa melibatkan saksi-saksi dari partai Politik dan Panwaslu Kab. Luwu
Pemohon: Hasrul Hasis, S.Sos
Teradu:Ketua dan KPU Kab. Luwu Selatan
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon
 
06
Jun
2014
13:30
No Perkara: No. 110/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: PPK Kec.Kota Baru – Sungai Penuh Jambi. Adanya kekerabatan Antara caleg tertentu diantaranya Fajri adik kandung dr Fajran Caleg Nomor urut 1 dari partai Demokrat, Yusran Kakak kandung dari Armadi Caleg Nomor urut 4 PPP, Feri Aikhandra keluarga dari Buzarman Caleg nomor urut 4 PPP, Azmmir tetangga dekat dr Basran Caleg Nomor urut 2 dari partai Hanura. Para teradu diduga melakukan perbuatan curang penggelembungan suara dengan membagi-bagikan sisa suara pada caleg tertentu sehingga merugikan caleg lainnya,
Pemohon: Drs Asminur
Teradu:Ketua & Anggota PPK Kec. Kota baru
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon
 
06
Jun
2014
09:30
No Perkara: No. 111/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kab. Tuban. Bahwa pada tgl 28 April 2014 Pengadu menyampaikan laporan kepada Bawalu Prov. Jatim terkait dengan adanya kesalahan Penyelenggara Pemilu mulai dari KPPS, PPS, PPK, dan KPU Kab. Tuban. Bahwa pada tgl 3 s/d 4 Mei 2014 Panwaslu Kab. Tuban menggelar Rapat Pleno sebagai bentuk tindaklanjut laporan Pengadu yang menghasilkan Rekomendasi No: 418/PANWASKAB-TBN/V/2014 untuk ditujukan kepada KPU Kab. Tuban untuk ditindaklanjuti.Bahwa KPU Kab. Tuban menanggapi Rekomendasi tersebut melalui surat No. 189/KPU Kab.-014329920/V/2014 yang intimya KPU Kab. Tuban tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kab. Tuban dengan alasan alokasi waktu yang tidak mencukupi untuk proses tersebut dan menyarankan kepada Pelapor untuk menempuh upaya hukum ke MK melalui mekanisme PHPU
Pemohon: Drs. M.H. Rofiq
Teradu:Ketua dan KPU Kab. Tuban
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon di Bawaslu Jatim
 
06
Jun
2014
09:30
No Perkara: No. 69/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Teradu dengan sengaja memberhentikan atau menghilangkan hak pilih masyarakat Dusun Pe;layang Kec. Bathin II Pelayang untuk menyalurkan haknya.
Pemohon: Sudirman
Teradu:Anggota KPU Kab. Bungo
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Bawaslu Prov Jambi
 
06
Jun
2014
09:30
No Perkara: No. 92/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kab. Tapanuli Utara dan PPK Siborongborong.Bahwa Para Teradu menolak menindaklanjuti rekomendasi dari panwaslu kab. Tapanuli Utara. Bahwa para Teradu tidak profesional dalam melaksanakan tugas dengan membiarkan PPK kec. Siborongborong mengubah perolehan suara.
Pemohon: Tiur Kalima Purba
Teradu:Ketua & Anggota KPU Kab. Taput, Ketua & Anggota PPK Siborongborong
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon Di Kajati Sumut
 
05
Jun
2014
13:30
No Perkara: No. 102/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kab. Padang Lawas. Teradu KPU Kab. Padang Lawas menolak rekomendasi Panwaslu kab. Padang lawas untuk membuka dan untuk melakukan penghitungan ulang di TPS 3, 4, 5 karena didalam Form C.1 dengan D.1 ada indikasi penggelembungan suara dan pengalihan suara.Setelah dilakukan penghitungan ulang oleh KPU atas Rekomendasi dari Panwaslu terbukti benar adanya perbedaan perolehan suara di Form C.1 , D.1 dan DA.1.Para teradu setelah dilakukan penghitungan ulang dan sudah di Cocokan kembali antara C1 dengan D.1 serta DA.1, KPU dan PPK melakukan Pengkajian Ulang dan mengeluarkan keputusan Menganulir hasil Penghitungan ulang atas temuan Panwas dengan anggapan dan berpendapat bahwa KPPS, PPS, PPK sudah bertugas sesuai Prosedur.
Pemohon: Irfan Fadila Mawi, SH , Fauzi Iskandar Nasution, SH
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kab. Padang Lawas, Ketua & Anggota PPK Kec. Barumun
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon Di Kajati Sumut
 
05
Jun
2014
13:30
No Perkara: No. 90/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kab.Bangkalan dan Panwaslu Kab. Bangkalan.Laporan adanya perbedaan DA-1 yang diterima oleh Pengadu (PBB) dengan DA-1 yang diedarkan oleh PPK Kec. Bangkalan dimana Pengadu menemukan adanya perolehan suara Partai Gerindra dipindah ke perolehan caleg sebanyak 1.409 suara. Ketika Pengadu menjadi saksi di rekapitulasi KPU Kab. Bangkalan Pengadu melakukan protes dan dijawab oleh PPK Bangkalan bahwa perubahan berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu Kab. Bangkalan. Ketika Pengadu bertanya kepada Ketua Panwaslu, Beliau mengatakan DA-1 yang diterima oleh Pengadu adalah yang sah.
Pemohon: Mathur Husyairi
Teradu:Ketua KPU & Ketua Panwaslu Kab. Bangkalan
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Vidcon
 
05
Jun
2014
13:30
No Perkara: No. 112/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Bahwa Ketua KPU Prov. Kepulauan Riau tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan (Form Model DC-2) yang pengadu ajukan kepada teradu, pada saat Rapat Pleno KPU Prov. Kepulauan Riau tanggal 23 April 2014.Bahwa dalam Rekapitulasi di tingkat PPS Kel. Tanjung Pinang Timur terdapat keganjilan dalam penambahan jumlah TPS, dari yang seharusnya berjumlah 22 (TPS No. 277 s.d 298), terdapat penambahan 8 TPS yang tidak memiliki nomor TPS. Bahwa adanya perbedaan jumlah suara Caleg dari Form D (PPS Kel. Tanjung Pinang Timur) ke Form DA (PPK Kec. Bestari), jumlah suara di kedua formulir tersebut tidak sama 4. Bahwa adanya perbedaan Form C1 yang beredar di TPS, ada formulir yang menggunakan hologram dan ada formulir yang tidak menggunakan hologram. Selain itu ada formulir C1 yang nama-nama calegnya ditulis dengan tulisan tangan.
Pemohon: Martua Bakkara
Teradu:Said Sarajuddin (Ketua KPU Kepulauan Riau)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon
 
05
Jun
2014
10:00
No Perkara: No. 105/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kab. Pasuruan dengan sengaja memaksakan proses rapat Pleno Rekapitulasi perolehan suara ketika proses rekapitulasi ditingkat KPPS, masih belum selesai dan juga mengenai hilangnya formulir C1 plano serta hilangnya Segel Kotak Suara yang dimana Kotak suara tersebut dalam kondisi terbuka, KPU Kab. Pasuruan tidak ada tindakan apapun mengenai masalah itu. Anggota KPU Kab. Pasuruan a.n Qoriawan mengikuti dan memimpin Demo pada Kasus suap 13 PPK.
Pemohon: Agus Jalaluddin
Teradu:Ketua dan KPU Kab. Pasuruan
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon di Bawaslu Jatim
 
05
Jun
2014
10:00
No Perkara: No. 86/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kab. Karimun telah mengubah berita acara rekapitulasi Model DA untuk Kec. Kundur, Kundur Utara, Ungar, Buru, Meral, Tebing dan Karimun tanpa sepengetahuan Panwslu Kab. Karimun juga saksi partai politik. KPU Kab. Karimun tidak bersedia menindaklanjuti surat rekomendsi Panwalu Kab. Karimun Nomor surat 180/Panwaslu-Kab/KRM/IV/2014 tanggal 19 April 2014 tanpa alasan yang jelas dan menyatakan di hadapan forum bahwa KPU Kab. Karimun bersedia bertanggungjawab apapun konsekuensinya. KPU Kab. Karimun dan jajarannya tidak mengumumkan berita hasil rekapitulasi perolehan baik di tingkat KPPS, PPS dan PPK.
Pemohon: Ketua dan anggota Panwaslu Kab. Karimun
Teradu:Ketua dan KPU Kab. Karimun
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Vidcon
 
05
Jun
2014
10:00
No Perkara: No. 101/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kab. Simalungun.Bahwa Pengadu menduga Para Teradu I s/d V telah melakukan Rapat Pleno ilegal dengan berita acara nomor 99/BA/002.434769/V/2014 dan nomor 99/BA/002.43469/BA/V/2014 yang memutuskan suara Pengadu berkurang sebanyak 47 suara di kec. Raya Kab. Simalungun. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2014 KPU Kab. Simalungun mengadakan pleno ulang secara diam-diam tanpa melibatkan Panwaslu Simalungun dan saksi-saksi partai gerindra.Bahwa pleno tertanggal 6 Mei 2014 merupakan Pleno untuk merubah hasil pleno resmi KPU kab Simalungun yang pertama yaitu tanggal 20 April 2014 yang didasarkan pada scaning form C1 DPR yang menurut undang-undang, form C1 bukan menjadi alat bukti sah penetapan akhir jumlah rekapitulasi. Dan yang menjadi catatan pengadu atas kejanggalan tersebut bahwa hari senin sebenarnya adalah tgl 5 Mei bukan 6 Mei. Bahwa Teradu 6 terlibat dalam Rapat Pleno yang diduga ilegal.Bahwa Teradu 7 diduga mengubah suara yang berasal dari Rapat Pleno ilegal KPU Kab. Simalungun.
Pemohon: Mansur Panggabean Kuasa dari Sortaman Saragih
Teradu:Ketua dan KPU Kab. Simalungun
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon Di Kajati Sumut
 
05
Jun
2014
09:00
No Perkara: No. 103/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kab. Mimika. Teradu I, II, III, IV, dan V, yaitu KPU Kab. Mimika telah melakukan rekapitulasi penetapan hasil penghitungan suara tingkat kab. Mimika dan pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara utk PPD pada tanggal 29 April 2014 dan pada tanggal 9 Mei 2014 KPU Kab. Mimika melakukan Pleno penetapan hasil perhitungan perolehan suara Partai utk Anggota DPRD kab. Mimika di Hotel Yasmin Jayapura.Bahwa para teradu I, II, III, IV dan V merubah hasil suara yang sudah diumumkan pada tanggal 29 April 2014;
Pemohon: Anastasia Tekege (Ketua DPD Partai Nasdem Kab. Mimika) Fandanita Silimang (Anggota DPC PDI Perjuanganx Kab. Mimika) Luthers Wakerkwa (Sekretaris DPD PAN Kab. Mimika) Muslihudin (Ketua DPD PKS Kab. Mimika) Aser Gobay (Ketua DPD Partai Nasdem Kab. Mimika) Gusfeeyanto Sutomo (Anggota DPC PPB Kab. Mimika) Peben Jikwa (Anggota DPD Demokrat Kab. Mimika) Minus Wanibo (Anggota DPD PBB Kab. Mimika) Markus Samaran (Ketua DPC PKPI Timika) Miler Kogoya (Wakil Ketua DPD PKB Kab. Mimika)
Teradu:Yohanes Kemong (Ketua KPU Kab. Mimika) Agus Hugo Krey (Anggota KPU Kab. Mimika) Ambrosius Lamera (Anggota KPU Kab. Mimika) Iliam Clementia Komber (Anggota KPU Kab. Mimika) Michael Beanal (Anggota KPU Kab. Mimika) Richardus Faroka (Ketua PPD Mimika Baru) Freddy Rumbiak (Anggota PPD Mimika Baru) Panuel Hagabal (Anggota PPD Mimika Baru) Dirk S. S. Koibur (Anggota PPD Mimika Baru) Yohanis Isak Baransano (Anggota PPD Mimika Baru) Patius Kelanangame (Anggota PPD Mimika Baru) Antinus Alom (Ketua PPD Kuala Kencana, Kab. Mimika) Agus Kora (Anggota PPD Kuala Kencana) Petrus Weya (Anggota PPD Kuala Kencana) Michael Songgonao (Anggota PPD Kuala Kencana) Cristin Naktime (Anggota PPD Kuala Kencana)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon Di Kajati Papua
 
05
Jun
2014
09:00
No Perkara: No. 104/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kab. Mimika. Bahwa KPU kab. Mimika melakukan hasil rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara kab. Mimika untuk PPD mimika baru pd tanggal 29 April 2014 bertempan di gedung emenemyaware kab. Mimika yang di hadiri oleh semua saksi partai politik dan panwaslu kab. Mimika. Pada 9 mei 2014 bertempat di hotel Yasmin jayapura KPU KAb, mimika kembali melakukan rapat pleno penetapan hasil perhitungan perolehan suara ulang partai utk anggota DPRD kab. Mimika yang mana mengubah hasil rapat pleno tanggal 29 April 2014
Pemohon: Aloysius Renwarin dan Dafid Matubong
Teradu:Ketua dan KPU Kab. Mimika
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon di Kajati Papua
 
03
Jun
2014
15:30
No Perkara: No. 43/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Sulawesi Utara.Pada saat Rapat Pleno TerbukaPerhitungan Perolehan Suara tanggal 19-20 April Teradu (KPU Kota Manado) bersama-sama dengan 11 PPK secara sepihak telah melakukan perubahan terhadap data Pemilih dan penggunaan hak pilih pada Formulir DA di luar forum rapatdanmenyampaikanhasilrekapitulasitanpasepengetahuandanpersetujuan dari saksi baik saksi parpol maupun saksi DPD. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak tuntas dan tidak selesai karena baik KPU Kota Manado maupun ke-11 PPK se-Kota Manado tidakdapatmemberikanklarifikasidanjawabansesuaiketentuanperaturanperundang-undanganterkaittemuan yang krusial dalam rapat pleno terbuka.Terdapat perbedaanangka-angka dalam formulir D. DA, C-1 dan C-1 Plano. Teradu (KPU Prov. Sulawesi Utara) memutuskan secara sepihak hasil rekapitulasi Kota Manado tanpa memperhatikan keberatan saksi dan temuan panwas Kota Manado. KPU Prov. Sulawesi Utara tidakmelaksanakan rekomendasiBawaslu Sulawesi Utara. KPU Prov. Sulawesi Utara melakukan pembohongan dengan secara tiba-tiba mengetuk palu sidang untuk mengesahkan rekapitulasi Kota Manado padahal sebelumnya meyatakan akan merekapitulasi ulang.
Pemohon: Oktavian Mosse Walintukan
Teradu:Yessy Y Momongan, Ardiles M.R Mewoh, Vivi Teskri lidia George Zulkifli Golonggom Jean Cristine Maengkom, Marthen Tombeg, Derby J Taroreh, Jusuf J Wowor, Amrain Razak
Acara Sidang: Sidang Ke-3 Di Ruang Sidang DKPP RI
 
03
Jun
2014
13:30
No Perkara: No. 107/DKPP-PKE III/2014
Pokok Perkara: Bawaslu Provinsi Papua Barat. Terjadi perbedaan/perselisihan perolehan suara hasil pemilihan umum pada Pleno KPU Kab. Maybrat di tingkat Kabupaten dan Pleno KPU Provinsi Papua Barat, berdasarkan hasil perhitungan suara (Pleno) KPU kab. Maybrat pengadu mendapatkan suara sebanyak 5.622 tetapi pada pleno ditingkat Provinsi Papua Barat perolehan suara pengadu menjadi 5.592 dan Bawaslu Provinsi Papua Barat menolak laporan Pengaduan pengadu, dengan alasan (tidak menerima laporan karena Pimpinan Semua tidak ada karena pada ke Jakarta)
Pemohon: Mamberob Yosephus Rumakiek
Teradu:Ketua KPU Kab. Maybra, Ketua KPU Kab. Kaimana, Ketua Bawaslu Prov. Papua Barat
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP RI
 
03
Jun
2014
13:30
No Perkara: No.113/DKPP-PKE III /2014
Pokok Perkara: KPU Kab. Maybrat. Bahwa KPU Kab. Maybrat Prov. Papua barat, mengumumkan perolehan suara DPR-RI, DPR-RI dan DPRD tanpa melalui rekapitulasi suara, bahwa rekapitulasi suara C1 DPR Plano, C1 DPD Plano, C1 DPR Prov. Plano tidak dilakukan mulai dari tingkat distrik maupun Pleno KPU Kab. Maybrat. Bahwa KPU Kab. Maybrat membacakan perolehan suara DPRD Prov. DPR-RI dan DPD RI di depan Pleno KPU Prov. Papua Barat di Hotel Aston Manokwari Papua Barat, berbeda perolehan suara yang sudah dibacakan Ketua KPU Maybrat,Bahwa dengan terjadinya masalah ini panwas kab. Maybrat ikut serta dalam pelaksanaan rekapitulasi tersebut yang dilaksanakan oleh KPU Kab. Maybrat dan ikut melaporkan dalam rapat plenoKPU Prov. Papua Barat. Bahwa sekretaris KPU Kab. Maybrat Sdr. Terinus Isir, St telah terbukti menggunakan seluruh fasilitas KPU Maybrat maupun perangkat penyelenggara dari distrik sampai di tingkat kampung. Terjadi perselisihan perolehan suara hasil pemilu pada pleno KPU Kab. Maybrat di tingkat Kab. Dan Pleno KPU Prov. Papua Barat. Bawaslu Prov. Papua Barat menolak laporan pengaduan pengadu, dengan alasan ( tidak menerima laporan karena Pimpinan semua tidak ada karena pada ke Jakarta)
Pemohon: Markus Jitmau
Teradu:Ketua, anggota KPU Kab. Maybart, ketua & anggota Panwaslu Kab. Maybart, Sekretaris KPU & Kasek Panwaslu Kab. Matbart
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP RI
 
02
Jun
2014
13:30
No Perkara: No. 77/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Teradu I diduga masih terlibat dalam kepengurusan partai Politik yaitu Partai Demokrat sebagai Wakil Koordinator Divisi Pembinaan Anggota Daerah Prov. Papua Periode 2011-2016. Teradu II telah melantik Teradu I sebagai Ketua KPU Kab. Yakuhimo padahal yang bersangkutan terlibat partai politik.
Pemohon: Selvinus Yual (swasta) Tim koalisi peduli demokrasi Kab. Yahukimo
Teradu:Noce Wonda atau Wenda (Ketua KPU Kab. Yakuhimo), Adam Arisoi (Ketua KPU Prov. Papua
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Di Ruang Sidang DKPP RI
 
30
May
2014
15:30
No Perkara: No.88/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Bahwa telah terjadi penghilangan dan pemindahan suara caleg nomor urut 4 a.n Manuasi. Bahwa telah terjadi penambahan dan penggelembungan suara terhadap Caleg No urut 9 a.n Eddy Budianto, Caleg no urut 2 a.n H. Eri zaldi, Caleg no urut 6 a.n Muhammad efrizal
Pemohon: Manuasi, SH
Teradu:KPU Kab. Bengkalis, PPK Kec. Mandau, PPS Balik Alam
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon
 
30
May
2014
13:30
No Perkara: No. 97/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Teradu I masih aktif sebagai calon Dewan PKDI DPC Boven Digoel periode 2009-2013 maka yang bersangkutan telah melanggar PKPU Nomor 2 Tahun 2013 tentag seleksi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Teradu II telah gugur dalam seleksi dalam daftar 20 besar dan 10 besar, akan tetapi nama yang bersangkutan terpilih menjadi 5 besar. KPU Provinsi dalam menentukan 5 besar anggota KPU Kab. Boven Digoel menentukan 5 besar anggota KPU Kab. Boven Digoel tidak sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum
Pemohon: Wilibrodus M. W Tanggoy
Teradu:KPU Prov. Papua dan KPU Kab. Boven Digoel
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon
 
30
May
2014
09:30
No Perkara: No. 96/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Teradu melakukan pembiaran terhadap pelanggaran pemilu karena sampai berakhirnya tahapan rekapitulasi prov. Tidak satupun laporan pelanggaran yang diajukan partai politik ditindaklajuti.Teradu KPU Polman pada saat rekapitulasi perolehan suara PPK Binuang membacakan hasil rekapitulasi Model DA yang sudah diubah dan diakui oleh Abd. Naim (PPK Kec. Binuang. Akan tetapiu menyikapi hal ini KPU Kota Polman hanya meminta saksi mengisi lembar keberatan tanpa ada tindak lanjut setelahnya.
Pemohon: Dirga Adhi Putra Singkarru
Teradu:KPU Provinsi Sulawesi Barat
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon
 
30
May
2014
09:30
No Perkara: No. 74/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Pada tanggal 12 April 2014 melaporkan pelanggaran yang dilakukan caleg DPRD Kab/Kota ke Panwas kecamatan tapi tidak ditanggapi alasannya belum cukup bukti padahal bukti sudah lengkap. Pada tanggal 24 April 2014 melapor ke Panwas Kab tidak ada realisasi karena kehabisan limit waktu pengajuan. Padahal berkas masuk sudah dari tanggal 12 April 2014 lewat Panwas Kecamatan
Pemohon: Agus Soemantri (kuasa dari Agus Nirwan)
Teradu:KPU Kab. Bandung Barat, PPK Kec. Sidangkerta, Panwas Kab. Bandung Barat, Panwas Kec. Desa Sidangkerta)
Acara Sidang: Sidang Ke-3
 
30
May
2014
08:30
No Perkara: No. 95/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Dugaan Pengembosan perolehan suara dari calon anggota DPD RI a.n Sopia Maipauw yang awalnya 1194 berubah menjadi 227 suara ketika pleno tingkat provinsi
Pemohon: Kristian T Maipauw
Teradu:KPU Kab. Sorong Selatan, Sekretaris Kab.Sorong
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon
 
28
May
2014
13:30
No Perkara: No. 91/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Bahwa para Teradu dari KPU Kab. Mentawai tidak melaksanakan penyelenggarana Pemilu secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Bahwa para Teradu dari KPU Kab. Mentawai tidak memberikan form C1 yg berhologram, meletakkan form A5 (surat pindah) bersama kertas suara dalam kotak suarat suara sehingga ada kotak surat suara yang dibongkar sebelum pencoblosan dilakukan. Bahwa KPU Kab. Mentawai lalai dalam mendistribusikan kertas surat suara akibat tertukarnya kertas surat suara. Bahwa Para Teradu dari Panwaslu Kab. Kep. Mentawai tidak menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat dan/atau peserta Pemilu
Pemohon: Maru Saerejen, caleg Parati Gerindra Kep. Mentawai
Teradu:KPU Kab. Kepulauan Mentawai
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon
 
28
May
2014
13:30
No Perkara: No. 93/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Surat pengaduan Terkait dengan Pengadu yang melaporkan ke Panwas akan tetapi tanpa diklarifikasi terlebih dahulu Panwas langsung mengeluarkan status laporan tidak dapat ditindaklanjuti.
Pemohon: Dedy Irawan Ziliwu
Teradu:Panwaslu Tanjung Morawa
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon
 
28
May
2014
13:30
No Perkara: No. 100/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Teradu KPU Prov. Kaltim menetapkan Sdr. Supriadi sebagai komisioner KPU Kota Balikpapan padahal yang bersangkutan masuk dalam DCT Pemilu Legislatif 2009. Meloloskan Sdr. Hartajang sebagai Komisioner KPU Kaltim padahal diketahui bahwa yang bersangkutan masih berstatus sebagai Pengurus DPC Partai Demokrat Kutai Timur masa bakti 2011-2016 sebagai kordinator divisi program pro rakyat cabang. Meloloskan komisioner yang nilai seleksi tertulis, wawancara, psikologi dan kesehatan jauh di bawah calon komisioner yang gagal
Pemohon: Syarifudin, Rinda Desianti, Gamal, Mikratina, Syafruddin
Teradu:KPU Prov. Kalimantan Timur
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon
 
28
May
2014
10:00
No Perkara: No. 49/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Dugaan pelanggaran pemilu atas penghentian proses pemungutan suara di beberapa temapt pemungutan suara di Kab. Solok Selatan.
Pemohon: Surya Afitrimen
Teradu:KPU Kab. Solok Selatan dan Panwas Kab. Solok Selatan
Acara Sidang: Sidang Ke-3 Vidcon
 
28
May
2014
10:00
No Perkara: No. 89/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Tidak menjalankan rekomendasi Panwaslu Kab. Tangerang Nomor 153/ Panwaslu.Kab.TNG/IV/2014 untuk melakukan pengecekan ulang terhadap Form Model C1/D1/DA dan apabila masih ditemukan selisih suara direkomendasikan untuk dilakukan perbaikan.
Pemohon: Agus Sofyan
Teradu:KPU Kab. Tangerang
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP RI
 
28
May
2014
10:00
No Perkara: No. 90/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Laporan adanya perbedaan DA-1 yang diterima oleh Pengadu (PBB) dengan DA-1 yang diedarkan oleh PPK Kec. Bangkalan dimana Pengadu menemukan adanya perolehan suara Partai Gerindra dipindah ke perolehan caleg sebanyak 1.409 suara. Ketika Pengadu menjadi saksi di rekapitulasi KPU Kab. Bangkalan Pengadu melakukan protes dan dijawab oleh PPK Bangkalan bahwa perubahan berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu Kab. Bangkalan. Ketika Pengadu bertanya kepada Ketua Panwaslu, Beliau mengatakan DA-1 yang diterima oleh Pengadu adalah yang sah.
Pemohon: Mathur Husyairi
Teradu:KPU Kab.Bangkalan dan Panwaslu Kab. Bangkalan
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon
 
28
May
2014
09:00
No Perkara: No. 94/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Bahwa Teradu tidak menindaklanjuti laporan Pengadu tentang penyampaian pelanggaran
Pemohon: John Simarmata
Teradu:Panwaslu Kab. Dairi
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon
 
26
May
2014
16:00
No Perkara: No. 92/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Bahwa Para Teradu menolak menindaklanjuti rekomendasi dari panwaslu kab. Tapanuli Utara. Bahwa para Teradu tidak profesional dalam melaksanakan tugas dengan membiarkan PPK kec. Siborongborong merubah perolehan suara.
Pemohon: Tiur Kalima Purba
Teradu:KPU Kab. Tapanuli Utara dan PPK Siborongborong
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon
 
26
May
2014
13:30
No Perkara: No. 487/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Ditemukan dugaan penggelembungan suara oleh PPK. Kemudian hal ini dilaporkan oleh pihak partai kepada Panwaslu Kab. Sumba Barat Daya dan Panwaslu kemudian mengeluarkan rekomendasi rekapitulasi ulang namun rekomendasi tersebut tidak dijalankan oleh KPU Kab. Sumba Barat Daya.
Pemohon: Johanis Ngongo Ndeta
Teradu:KPU Kab. Sumba Barat Daya, PPK Kec. Wewwa Utara, PPS Desa Wee Namba, PPS Desa Wee Paboba, PPS Desa Mata Loko
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon
 
26
May
2014
13:30
No Perkara: No. 85/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: PPK Kec. Soreang dan KPPS Kel. Bukit Indah Kota Pare-Pare Tidak melaksanakan rekomendasi panwaslu kota pare-pare terkait kesalahan proses di TPS 18 Kel. Bukit Indah Kota Pare-pare
Pemohon: Namri Nasir
Teradu:PPK Kec. Soreang dan KPPS Kel. Bukit Indah Kota Pare-Pare
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon
 
26
May
2014
10:00
No Perkara: Np. 86/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kab. Karimun telah mengubah berita acara rekapitulasi Model DA untuk Kec. Kundur, Kundur Utara, Ungar, Buru, Meral, Tebing dan Karimun tanpa sepengetahuan Panwslu Kab. Karimun juga saksi partai politik. KPU Kab. Karimun tidak bersedia menindaklanjuti surat rekomendsi Panwalu Kab. Karimun Nomor surat 180/Panwaslu-Kab/KRM/IV/2014 tanggal 19 April 2014 tanpa alasan yang jelas dan menyatakan di hadapan forum bahwa KPU Kab. Karimun bersedia bertanggungjawab apapun konsekuensinya. KPU Kab. Karimun dan jajarannya tidak mengumumkan berita hasil rekapitulasi perolehan baik di tingkat KPPS, PPS dan PPK.
Pemohon: Ketua dan anggota Panwaslu Kab. Karimun
Teradu:Ketua dan anggota KPU Kab. Karimun
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon
 
22
May
2014
19:00
No Perkara: No. 77/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Provinsi Papua. Teradu I diduga masih terlibat dalam kepengurusan partai Politik yaitu Partai Demokrat sebagai Wakil Koordinator Divisi Pembinaan Anggota Daerah Prov. Papua Periode 2011-2016. Teradu II telah melantik Teradu I sebagai Ketua KPU Kab. Yakuhimo padahal yang bersangkutan terlibat partai politik.
Pemohon: Selvinus Yual (swasta) Tim koalisi peduli demokrasi Kab. Yahukimo
Teradu:Noce Wonda atau Wenda (Ketua KPU Kab. Yakuhimo), Adam Arisoi (Ketua KPU Prov. Papua
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon
 
22
May
2014
16:00
No Perkara: No. 25/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Bawaslu Provinsi Lampung menunjukkan ketidaknetralan dalammencegah dan mengambil tindakan atas terjadinya politik uang dalam bentuk penyebaran gula yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon gubernur. Bawaslu juga mengabaikan temuan Panwaslu atau Panwascam.
Pemohon: Rakhmat Husein
Teradu:Nazarudin Ali, Sidik Fathikatul, Khoiriyah
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP RI
 
22
May
2014
13:30
No Perkara: N0.64/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara oleh Teradu di KPU Kabupaten Banyuasin pada tanggal 23 April 2014, teradu mengurangi suara pengadu di Kec.Rantau Bayur. Seharusnya berdasarkan DA-1 PPK Rantau Bayur berjumlah 2217 suara namun dalam DB-1 mengurangi 1335 sehingga suara pengadu di Rantan Bayur berkurang sebanyak 882 suara
Pemohon: Hepri Yadi, Hendri Dunan, Herlambang (Advokat) kuasa dari AA Hari Afriansyah
Teradu:Ketua dan KPU Kab. Banyuasin
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Bawaslu Prov Sumsel Vidcon
 
22
May
2014
13:30
No Perkara: No. 78/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Provinsi Sumatera Selatan. Adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Prov. Sumatera Barat dimana pada waktu pleno tanggal 28 april 2014 mengubah perolehan suara partai dan suara caleg DPR RI Dapil Sumsel II yang tertuang ke dalam Model DC-1 DPR diantaranya terjadi di Kab. Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Lahat dan Kab. Ogan Komering Ulu Timur dimana Model DC-1 berbeda dengan Model DB-1.
Pemohon: Juhani Alie (Anggota DPR RI dari Partai Demokrat)
Teradu:Ketua dan anggota KPU Prov. Sumatera Selatan
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Di Ruang Sidang DKPP RI
 
21
May
2014
13:30
No Perkara: No. 47/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Panwaslu Kabupaten Poso dan Panwascam Pamono Timu Poso. Telah terjadi pengumpulan massa difasilitas milik pemerintah/kantor/ balai desa/ dengan membagi-bagikan kalender,stiker,karpet, caleg DPR RI Nomor urut 2 atas kejadian tersebut, Panwaskab tidak menindaklanjuti secara serius dan melakukan pembiaran
Pemohon: Muhajir kuasa dari Andi Saiman Santo (Caleg DPR RI Dapil Sulteng)
Teradu:Ketua dan Anggota Panwascam Pamono Timu Poso
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Di Ruang Sidang DKPP RI Vidcon
 
21
May
2014
10:00
No Perkara: No. 51/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kab. Tapin. Teradu telah melakukan penggelembungan suara caleg a.n H. Bambang Herry Purnama dari Partai Golkar DPR RI. AKibat perbuatan ini Pengadu (KPU Prov. Kalimantan Selatan) telah memberhentikan sementara Pengadu sebagai komisioner KPU Kab. Tapin. Pengadu meminta DKPP untuk menindaklanjuti laporan pengaduan ini demi terwujudnya pemilu 2014 yang berintegritas
Pemohon: Wawan
Teradu:Abdul Hafiz (anggota KPU Kotawaringin Timur)
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
21
May
2014
10:00
No Perkara: No. 75/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kota Dumai dan Panwaslu Kota Dumai. Tingkatan Kab/Kota tidak menghasilkan data yang akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, bahkan rekapitulasi tidak dilengkapi dengan penetapan rekapitulasi di tingkat kota Dumai. Panwaslu Kota Dumai tidak melaksanakan tugas dengan baik dan tidak sesuai dengan aturan sehingga laporan yang disampaikan oleh pelapor tidak diputuskan dengan mekanisme yang tepat sehingga merugikan pelapor.
Pemohon: Uber Firdaus (DPC Partai PDIP)
Teradu:Darwis, Edi Indra, Siti Chadijah, Kurnia Ningsih (Ketua dan anggota KPU Kota Dumai) Indar Effendi, Yossi Rinaldy, Asda Usradinda (Ketua dan anggota Panwaslu Kota Dumai
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon
 
21
May
2014
10:00
No Perkara: No. 76/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kab. Takalar dan PPK Kec. Galesong Selatan. Teradu dengan sengaja atau lalai sehingga mengakibatkan berkurangnya Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan suara dimana suara pengadu dikurangi atau dialihkan sebanyak 7 suara kepada caleg DPRD Takalar dari Partai Golkar Nomor Urut 5 bernama Muh Nursalam sehingga suara Muh Nursalam dari jumlah 2 suara menjadi 9 suara. Teradu mengabaikan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Panwaslu Kab. Takalar tanggal 18 April 2014
Pemohon: Syamsuwardi (kuasa dari Nawir Rahman anggota DPRD Takalar dari Partai Golkar)
Teradu:Muhammad Nadir, Abdul Jabbar Beta, Muhammad Ilham, Fatmawati, Ernawati Tayang (Ketua dan anggota PPK Kec. Galesong Selatan) Jusalim Sammak, Attahiria Nas, Alimudin, Muhammad Darwis, Muhammad Nur Arfah (Ketua dan anggota KPU Kab. Takalar)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon
 
20
May
2014
14:30
No Perkara: No. 41/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kota Tanjung Balai, Panwascam Datuk Bandar dan PPK Datuk Bandar. Membuka salah satu kotak suara TPS 11 Kelurahan Gading tanpa memberitahukan atau mengundang pimpinan partai peserta pemilu 9 April 2014.
Pemohon: Dedy Hendrawan
Teradu:Jamin Marudut Damanik, Dahwani Fitri Tengku Arudi Agustina Tumpal Siagian
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di Bawaslu Prov Kalbar
 
20
May
2014
14:30
No Perkara: No. 80/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Ketua KPU Kab. Raja Ampat. Dugaan pemalsuan dokumen formulir DA-1 Rekapitulsi tingkat PPD oleh Ketua KPU Kab. Raja Ampat
Pemohon: Markus Rumsowek (Ketua Panwaslu Kab. Raja Ampat)
Teradu:Jamalia Tafalas (Ketua KPU Kab. Raja Ampat)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP RI Vidcon
 
20
May
2014
13:30
No Perkara: No, 79/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: PPK Kec. Lembah Bawang. Kegiatan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK Kec. Lembah Bawang tanpa dihadiri oleh saksi Parpol, Panwascam, dan Kepolisian.
Pemohon: Marinus
Teradu:Panwaslu Kab. Bengkayang
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di Bawaslu Prov Kalbar
 
20
May
2014
13:30
No Perkara: No. 73/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Panwaslu Kota Langsa - Aceh. Teradu diduga tidak memberikan jawaban atau informasi yang benar (jawaban secara tertulis) terkait dengan laporan yang dilaporkan oleh Pengadu tanggal 28 April 2014 kepada Teradu terkait dengan pelaporan caleg terpilih nomor urut 2 dari Partai Golkar Dapil III yang belum mengundurkan diri dari jabatan sebagai koordinator BKM Timbang Langsa Sejahtera Surat jawaban terkait laporan , sampai hari ini dibuat ke DKPP belum ke tangan Pengadu
Pemohon: Muslim dan Dian Yuliani
Teradu:Wahyu Hidayat (Anggota Panwaslu Kota Langsa Div. Pelanggaran Pemilu
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Bawaslu Prov Aceh Vidcon
 
20
May
2014
13:30
No Perkara: No. 74/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kab. Bandung Barat, PPK Kec. Sidangkerta, Panwas Kab. Bandung Barat, Panwas Kec. Desa Sidangkerta).Pada tanggal 12 April 2014 melaporkan pelanggaran yang dilakukan caleg DPRD Kab/Kota ke Panwas kecamatan tapi tidak ditanggapi alasannya belum cukup bukti padahal bukti sudah lengkap.Pada tanggal 24 April 2014 melapor ke Panwas Kab tidak ada realisasi karena kehabisan limit waktu pengajuan. Padahal berkas masuk sudah dari tanggal 12 April 2014 lewat Panwas Kecamatan Pada tanggal 27 April 2014 melapor ke Bawaslu Prov. Jabar merekomendasikan untuk membuka surat suara di TPS 9 di Desa Mekar Wangi. Tapi Panwas Kab.Bandung Barat tidak di tempat dan tidak memberi rekomendasi sehingga PPK dan komisioner KPU menolak untuk membuka kotak suara.
Pemohon: Agus Soemantri (kuasa dari Agus Nirwan)
Teradu:Agus Isak (Panwas Kec. Sidangkerta) Daud ( Panwas Kab. Bnadung Barat) Dedi (Ketua PPK Kec.Sidangkerta) Beben (Komisioner KPU Kab. Bandung Barat)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP RI
 
20
May
2014
13:30
No Perkara: No. 68/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kota Tasikmalaya.Bahwa pada tanggal 19 April 2014, diakhir pleno KPU tidak melaksanakan/meminta pendapat Panwaslu tetapi langsung ditutup atas keberatan saksi partai;Pada tanggal 28 April 2014 KPU Kota Tasikmalaya tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu; Bahwa surat KPU tanggal 29 April 2014 khusus Huruf B angka 6, tidak sesuai dengan fakta Pleno; Bahwa saudara Maiman (Partai Nasdem) menginginkan pengecekan Formulir DA 1 dan A5 Kecamatan Cipedes.
Pemohon: Maiman Nanang Rukmana
Teradu:Ketua KPU Kota Tasikmalaya
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP RI
 
20
May
2014
11:30
No Perkara: No. 67/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Hasil pemilu legislative 9 April 2014 sebanyak 24.805 suara yang hilang berdasarkan hasil fotocopy C1. Pengadu mendapat suara 61.390 namun setelah hasil diumumkan di Tingkat KPU Sumatera Utara mendapatkan 36.585 dnegan rincian Tebing Tinggi (2.109), Serdang Bedagai (9.049), Deli Serdang (14.401), Medan (1.401)
Pemohon: Leo Nababan
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kota Medan
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Bawaslu Prov Sumut Vidcon
 
20
May
2014
10:00
No Perkara: No. 33/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Melakukan penggelembungan suara dan pemindahan suara dalam rekapitulasi perhitungan suara dan melakukan pelanggaran terhadap prosedur rapat pleno sehingga rapat tidak sesuai dengan prosedur menurut UU Nomor 8 Tahun 2012.
Pemohon: Rahmat Bagja Kuasa dari Capt.H.Djoni Rolindrawan
Teradu:Ivan Ruseptian, Ayi Suhendri, Hendri Jalamli, Abdurrahman, Panca, Ujang Awaluddin
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Di Ruang Sidang DKPP RI
 
20
May
2014
10:00
No Perkara: No. 64/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Teradu diduga melakukan penggelembungan DPT Pemilih, PSU dilakukan bersamaan dengan Ujian Nasional, Saksi tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatannya, mengabaikan Rekomendasi Panwaslu Kab. Cianjur dan Teradu melakukan penggelembungan suara.
Pemohon: Susane Febriyanti ( Advokat PDI Perjuangan)
Teradu:dan Anggota KPU Kab. Cianjur
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Di Ruang Sidang DKPP RI
 
20
May
2014
10:00
No Perkara: No. 31/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kab. Cianjur. Teradu diduga telah melakukan kecurangan dalam rekapitulasi perhitungan suara pemilu legislatif di Dapil I khusunya di Kec. Cianjur berupa penggelembungan suara beberapa caleg dan pengurangan hasil suara Partai Demokrat berdasarkan rekapitulasi pleno tingkat PPS dan Tingkat PPK. Teradu VI (Ketua KPU Kab. Cianjur) melaksanakan pleno rekapitulasi perhitungan hasil Pleno PPK yang diduga kuat digelembungkan serta melaksanakan rekapitulasi tingkat KPUD secara tertutup. Hal ini elanggar UU Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 31 ayat (2) tentang penyelenggaraan pemilu.
Pemohon: Hedi Permadi Boy
Teradu:Ivan Ruseptian, Ayi Suhendri, Hendri Jalamli, Abdurrahman, Panca, Ujang Awaluddin
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Di Ruang Sidang DKPP RI
 
20
May
2014
10:00
No Perkara: No. 72/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kabupaten Fakfak. Dapil 5 Provinsi Papua Barat, KPU Kabupaten fakfak membacakan rekapan hasil pemilu yang berbeda dengan rekapan yang dibagikan kepada saksi-saksi dan Panwaslu Kab. Fakfak
Pemohon: Ngamelubun (Ketua Bawaslu Prov. Papua Barat)
Teradu:Ketua dan anggota KPU Kab. Fakfak
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon
 
20
May
2014
10:00
No Perkara: No. 29/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Teradu I dan Teradu II secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengintervensi PPK Kec. Sungai Piyuh untuk tidak melakukan perhitungan ulang surat suara sebagaimana rekomendasi Panwas Kec. Sungai Pinyuh.
Pemohon: Tri Margono
Teradu:Kusnandi, M. Agus Soesanto
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Bawaslu Prov Kalbar
 
20
May
2014
10:00
No Perkara: No. 49/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kab. Solok Selatan dan Panwas Kab. Solok Selatan Dugaan pelanggaran pemilu atas penghentian proses pemungutan suara di beberapa temapt pemungutan suara di Kab. Solok Selatan.
Pemohon: Surya Afitrimen
Teradu:KPU Kab. Solok Selatan dan Panwas Kab. Solok Selatan
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di Bawaslu Prov Sumbar Vidcon
 
20
May
2014
09:00
No Perkara: No. 65,66/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kab. Nias Selatan Teradu I diduga tidak independen karena mempunyai kepentingan kuat terhadap saudaranya sebagai caleg di berbagai tingkatan (DPR RI, DPRD Prov dan DPRD Kab)Terjadi pembiaran terhadap penyelenggara dari KPPS, PPS, PPK tidak mendirikan bilik di beberapa TPS Dugaan Pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan suara di Kab. Nias Selatan dalam pemilu anggota (DPR, DPD, DPRD Tahun 2014)
Pemohon: Petrus Wau, Ahmad Irawan
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kab.Nias Selatan
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di Bawaslu Prov Sumut Vidcon
 
19
May
2014
13:30
No Perkara: No. 43/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Sulawesi Utara dan KPU Kota Manado. Pada saat Rapat Pleno Terbuka Perhitungan Perolehan Suara tanggal 19-20 April Teradu (KPU Kota Manado) bersama-sama dengan 11 PPK secara sepihak telah melakukan perubahan terhadap data Pemilih dan penggunaan hak pilih pada Formulir DA di luar forum rapat dan menyampaikan hasil rekapitulasi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi baik saksi parpol maupun saksi DPD. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak tuntas dan tidak selesai karena baik KPU Kota Manado maupun ke-11 PPK se-Kota Manado tidak dapat memberikan klarifikasi dan jawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait temuan yang krusial dalam rapat pleno terbuka. Terdapat perbedaan angka-angka dalam formulir D. DA, C-1 dan C-1 Plano. Teradu (KPU Prov. Sulawesi Utara) memutuskan secara sepihak hasilrekapitulasi Kota Manado tanpa memperhatikan keberatan saksi dan temuan panwas Kota Manado. KPU Prov. Sulawesi Utara tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Sulawesi Utara. KPU Prov. Sulawesi Utara melakukan pembohongan dengan secara tiba-tiba mengetuk palu sidang untuk mengesahkan rekapitulasi Kota Manado padahal sebelumnya meyatakan akan merekapitulasi ulang.
Pemohon: Oktavian Mosse walintukan
Teradu:Yessy Y Momongan, Ardiles M.R Mewoh, Vivi Teskri lidia George Zulkifli Golonggom Jean Cristine Maengkom, Marthen Tombeg, Derby J Taroreh, Jusuf J Wowor, Amrain Razak
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Di Ruang Sidang DKPP RI
 
19
May
2014
13:30
No Perkara: No. 80/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kab. Tebo. Teradu menolak melaksanakan rekomendasi Panwas untuk melakukan PSU di Desa Pagar Puding terkait dengan temuan dari PPL adanya kecurangan di TPS.
Pemohon: Aro Bismi
Teradu:Azwar Anas, Riyance Muskal, Basri, Ahdi Yenti, M. Fadli (Ketua dan anggota KPU Kab. Tebo)
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
19
May
2014
10:00
No Perkara: No. 37/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Prov. Sumatera Utara, KPU Kab. Tapanuli Tengah dan Panwaslu Kab.Tapteng Bahwa menurut pengadu telah terjadi penggelembungan suara terhadap caleg a.n Rufius Hotmaulana Hutauruk dari Partai Hanura Nomor urut 10 Dapil Sumut II di beberapa kecamatan: Sarudik, Sirandorung, Barus, Sibabangun,Sorkam,Badiri,Manduaruas,Lumut,Kolang. Bahwa, menurut pengadu terdapat beberapa versi model DA-1 DPR yang dikeluarkan PPK Badiri
Pemohon: Erik Adtrada Ritonga
Teradu:Mulia Banurea (Ketua KPU Prov.Sumut) Dewi Eilfriana (Ketua KPU Kab. Tapteng Pohan Hutabarat (Ketua Panwaslu Kab.Tapteng)
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di ruang sidang DKPP
 
19
May
2014
10:00
No Perkara: No. 69/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kab. Bungo. Teradu dengan sengaja memberhentikan atau menghilangkan hak pilih masyarakat Dusun Pe;layang Kec. Bathin II Pelayang untuk menyalurkan haknya.
Pemohon: Sudirman
Teradu:Irwan Gusnadi (Anggota KPU Kab. Bungo)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Bawaslu Prov Sumbar
 
19
May
2014
10:00
No Perkara: No. 62/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Panwaslu Kab. Tuban.Teradu telah menunjukkan barang bukti kepada media baik local maupun nasional terkait dengan dugaan money politic yang dilakukan oleh caleg padahal yang bresangkutan belum diklarifikasi sama sekali. Memberikan pernyataan yang bersifat justifikasi atas dugaan pelanggaran sebelum adanya klarifikasi. Hal ini dinilai sangat merugikan nama baik dan citra caleg apalagi hal ini dilakukan pada saat masa tenang
Pemohon: RM. Armaya Mangkunegara (advokat DPC Partai Demokrat Tuban)
Teradu:Tasrip (anggota Panwascam Semanding) Sullamul Hadi (Ketua Panwaslu Kab. Tuban) Edy Toyibi (Anggota Panwaslu Kab. Tuban)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon
 
19
May
2014
00:00
No Perkara: No. 70/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kota Batam. Pada hari Senin tanggal 28 April 2014 di kantor KPU Kota Batam telah terjadi dugaan manipulasi lampiran DB-2 oleh Teradu dengan dugaan pemufakatan jahat untuk membatalkan caleg-caleg proyeksi jadi (Pengadu)
Pemohon: Riky Indrakari, H. Muhammad Musofa, Idawati Nursanti, Bobi Alexander Siregar, Sallon Simatupang
Teradu:M. Syahdan, Ahmad Yani, Mulkan Siregar (Ketua dan anggota KPU Kota Batam)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon
 
16
May
2014
16:00
No Perkara: No. 61/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Panwaslu Kab. Bulungan. Teradu tidak memproses secara benar laporan terkait money politik yang dilakukan H-1 pemilu 9 April 2014. Teradu melakukan pembiaran terhadap kasus yang dilaporkan sehingga seolah-olah habis tenggat waktu untuk memproses laporan sehingga laporan dinyatakan tidak dapat diproses.
Pemohon: Novthoso
Teradu:Rudy Suhartono, Suhartono, Siti Nurihayati
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Bawaslu Prov Kaltim (vidcon)
 
16
May
2014
13:30
No Perkara: No. 59/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kab.Sikka. Logistik tertukar, logistik tidak mencukupi, pendistribusian logistik tidak sesuai waktu yang telah ditetapkan, hasil penghitungan suara dicatat dalam formulir C1 Plano yang difotocopy menggunakan kertas F4 dan KPPs tidak memberikan salinan berita acara hasil pemungutan dan penghitungan surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kepada PPL 59/DKPP-PKE-III/2014 Logistik tertukar, logistik tidak mencukupi, pendistribusian logistik tidak sesuai waktu yang telah ditetapkan, hasil penghitungan suara dicatat dalam formulir C1 Plano yang difotocopy menggunakan kertas F4 dan KPPs tidak memberikan salinan berita acara hasil pemungutan dan penghitungan surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kepada PPL
Pemohon: Alfonsus
Teradu:Vinsensius vivano Bogar dan Alfonsusu Hilarius Ase , Elsy puspasari Kusuma Putri
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP RI (vidcon)
 
16
May
2014
13:30
No Perkara: No. 47/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Panwaslu Kabupaten Poso dan Panwascam Pamono Timu Poso. Telah terjadi pengumpulan massa difasilitas milik pemerintah/kantor/ balai desa/ dengan membagi-bagikan kalender,stiker,karpet, caleg DPR RI Nomor urut 2 atas kejadian tersebut, Panwaskab tidak menindaklanjuti secara serius dan melakukan pembiaran
Pemohon: Muhajir kuasa dari Andi Saiman Santo (Caleg DPR RI Dapil Sulteng)
Teradu:Ketua dan Anggota Panwascam Pamono Timu Poso
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Bawaslu Prov Sulteng (vidcon)
 
16
May
2014
13:30
No Perkara: No. 46/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kabupaten Bulukumba. Teradu tidak menjalankan kesepakatan musyawarah pimpinan daerah untuk membuka C Plano dan disandingkan dengan model C dan D yang dipegang oleh masing-masing saksi, Panwaslu dan KPU untuk mengurangi antisipasi isu penambahan dan pengurangan suara yang berkembang disetiap tahapan rekapan • KPU tidak menjalankan 5 rekomendasi Panwas Kab.Bulukumba • Penetapan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dilakukan saat terjadi kekacauan /para saksi dievakuasi oleh petugas keamanan
Pemohon: Harbit Manika Caleg PKB
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kab.Bulukumba
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Bawaslu Prov Sulsel (vidcon)
 
16
May
2014
13:30
No Perkara: No.64/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kabupaten Banyuasin. Bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara oleh Teradu di KPU Kabupaten Banyuasin pada tanggal 23 April 2014, teradu mengurangi suara pengadu di Kec.Rantau Bayur. Seharusnya berdasarkan DA-1 PPK Rantau Bayur berjumlah 2217 suara namun dalam DB-1 mengurangi 1335 sehingga suara pengadu di Rantan Bayur berkurang sebanyak 882 suara
Pemohon: Hepri Yadi, Hendri Dunan, Herlambang (Advokat) kuasa dari AA Hari Afriansyah
Teradu:Ketua dan KPU Kab. Banyuasin
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Bawaslu Prov Sumsel (vidcon)
 
16
May
2014
13:30
No Perkara: No.57/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Tidak memproses laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran hukum/money politik saat pemilu legislatif 9 April 2014
Pemohon: Bismar ginting kuasa dari Rukun Santoso dan Yanwar Mukhlisin
Teradu:Yusuf Satyanegara, Ahmad Ari masyhuri, Anwar Ahmad Sanusi
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di ruang sidang DKPP
 
16
May
2014
09:00
No Perkara: No. 56/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Ketua PPS dan KPU Kota Banten melakukan pemindahan dan penggelembungan suara partai, ke caleg tertentu. Sehingga caleg yang harusnya tidak memperoleh suara terbanyak menjadi suara terbanyak yang terjadi di tingkat TPS dan PPS. Hasil rekap Panwas dengan hasil rekap saksi dari Partai PDI di tingkat PPS dan PPK ada perbedaan yaitu jumlah di Panwas menguntungkan salah satu caleg (terjadi penggelembungan untuk caleg tertentu
Pemohon: Topari
Teradu:Abdul Somad Probo Harjanto A. Suroso Majid Maesaroh Dodi Sukron A.Jamaludin) Agus Supriyatna
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP RI
 
16
May
2014
09:00
No Perkara: No. 60/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kab. Katingan dan Panwaslu Kec. Katingan Hilir Terjadi pengurangan suara terhadap Pengadu sebanyak 20 suara di tingkat PPK.Pada saat rapat pleno KPU pengadu mengajukan keberatan setelah mendapat rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten ternyata rekomendasi tersebut tidak dihiraukan oleh KPU.
Pemohon: Rilius Indrawan
Teradu:Sapta Tjita, Usman Sitepu, Wirman K Saad, Subandi, Leti Resia, Novika Alfonse
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Bawaslu Kateng (Vidcon)
 
16
May
2014
09:00
No Perkara: No. 54/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kab. Sigi. Teradu I dan Teradu III pada saat tanggal 20 Agustus 2013 mengabaikan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP dengan menetapkan dan menandatangani serta memaraf DCS menjadi DCT nama-nama sebagai berikut : 1.Syuhada M. Anwar Caleg No Urut 1 dari Partai Gerindra Dapil IV untuk DPRD Kab. Sigi yang merupakan istri dari M. Anwar yang menjabat sebagai sekretaris KPU Kab. Sigi. 2.Moh.Galib dari PAN Caleg Nomor 1 Dapil IV adalah adik kandung dari Syarif Latanado.
Pemohon: Rahmansyah Pandan dan Alamsyah
Teradu:Syarif Latadano, Moh. Nuzul, M. Anwar
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Bawaslu Prov Sulteng (vidcon)
 
16
May
2014
09:00
No Perkara: No. 48/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kota Palopo. Bahwa telah terjadi penggelembungan suara yang kemudian dilaporkan ke Panwaslu Kota Palopo. Kemudian Panwaslu melakukan klarifikasi terhadap PPK Kec. Bara akan tetapi tiba-tiba Ketua dan anggota KPU Kota Palopo menintervensi dan menghentikan proses klarifikasi. Untuk Teradu Hisman Kahman, Teradu tidak melakukan peneguran baik tempat pelaksanaan perhitungan surat suara di tempat tertutup maupun pembatalan surat suara yang sebenarnya sah menurut undang-undang
Pemohon: (akan diupdate)
Teradu:Haidar Jidar, Samsul Alam, Amran Sumarsono Husna M Hisma Kahman
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Bawaslu Prov Sulsel
 
14
May
2014
13:30
No Perkara: No. 50/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kab. Pasaman Barat menolak rekomendasi yang diberikan Panwascam dan Panwaslu Pasaman Barat.Ketua KPU Pasaman Barat mencoret keberatan (CB-2)yang disampaikan oleh saksi Parpol Form C-1 tidak diberikan kepada saksi parpol sebelum penghitungan perolehan suara
Pemohon: Syafrizal Mandayu (Ketua DPD Nasdem Pasaman Barat)
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Pasaman Barat
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Bawaslu Prov. Sumbar (Vidcon)
 
14
May
2014
13:30
No Perkara: No. 52/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kota Bima Bahwa Pengadu adalah caleg DPRD Kota Bima pada pemilu 9 april 2014 Dapil 3 No Urut 1 dari PBB. Bahwa terjadi penggelembungan suara PPP yang dilakukan secara sistematis sehingga Pengadu tidak lolos sebagai calon terpilih untuk DPRD Kota Bima. Form C-1 tidak ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS.
Pemohon: Abdul Kadir kuasa dari Mukhtar Yasin
Teradu:Bukhari, Tamrin, fatmatul Fitriah, H.M Saleh, Agus Salim
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Bawaslu Prov NTB
 
14
May
2014
13:30
No Perkara: No. 58/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Panwaslu Kab. Magetan Ditemukan bukti adanya kecurangan di salah satu TPS di Desa Prumpung (TPS 8) oleh salah satu tim dari calon legislatif dimana bukti berupa foto yang menunjukkan adanya KPPS dan saksi dari Partai Golkar yang mengarahkan pemilih serta ikut mencoblos kertas suara di luar bilik suara.
Pemohon: Wahyudi Budiono
Teradu:Joko Siswanto, Supriyanto, Edy Wiyono
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon
 
14
May
2014
13:30
No Perkara: No. 55/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kota Dumai melaksanakan Rapat Pleno di tingkatan Kab/Kota tidak menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan , bahkan rekapitulasi tidak dilengkapi dengan penetapan rekapitulasi di tingkat kota Dumai. Panwaslu Kota Dumai tidak melaksanakan tugas dengan baik dan tidak sesuai dengan aturan sehingga laporan yang disampaikan oleh Pelapor tidak diputuskan dengan mekanisme yang tepat sehingga merugikan Pelapor.
Pemohon: Uber Firdaus
Teradu:Darwis, Edi Indra, Siti Chadijah, Kurnia Ningsih (Ketua dan anggota KPU Kota Dumai) Indar Effendi, Yossi Rinaldy, Asda Usradinda
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Bawaslu Prov Riau
 
14
May
2014
10:00
No Perkara: No. 49/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kab. Solok Selatan dan Panwas Kab. Solok Selatan Dugaan pelanggaran pemilu atas penghentian proses pemungutan suara di beberapa temapt pemungutan suara di Kab. Solok Selatan.
Pemohon: Surya Afitrimen
Teradu:KPU Kab. Solok Selatan dan Panwas Kab. Solok Selatan
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Bawaslu Prov Sumbar
 
14
May
2014
10:00
No Perkara: No. 51/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kab. Tapin Teradu telah melakukan penggelembungan suara caleg a.n H. Bambang Herry Purnama dari Partai Golkar DPR RI. AKibat perbuatan ini Pengadu (KPU Prov. Kalimantan Selatan) telah memberhentikan sementara Pengadu sebagai komisioner KPU Kab. Tapin. Pengadu meminta DKPP untuk menindaklanjuti laporan pengaduan ini demi terwujudnya pemilu 2014 yang berintegritas.
Pemohon: Hairansyah, dkk
Teradu:M. Zainnor Wal Aidi Rakhmad
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Bawaslu Prov Kalsel
 
14
May
2014
10:00
No Perkara: No. 53/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kab. Jember Bahwa KPU Kab/Kota mengabaikan atau tidak mengindahkan keberatan saksi untuk mencocokkan selisih perolehan suara namun KPU Kab. Jember secara sepihak malah menolak mencocokkan hasil perolehan suara yang diajukan oleh saksi partai Nasdem Kab. Jember dengan alasan tidak ada keberatan saksi pada rekap di tingkat PPS dan PPK.
Pemohon: Moch Eksan
Teradu:Ketty Setyorini, Habib Rohan, Itok Wicaksono, Hanan Kukuh Ratmono
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Bawaslu Prov. Jatim
 
13
May
2014
13:30
No Perkara: No. 43/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Sulawesi Utara dan KPU Kota Manado Pada saat Rapat Pleno Terbuka Perhitungan Perolehan Suara tanggal 19-20 April Teradu (KPU Kota Manado) bersama-sama dengan 11 PPK secara sepihak telah melakukan perubahan terhadap data Pemilih dan penggunaan hak pilih pada Formulir DA di luar forum rapat dan menyampaikan hasil rekapitulasi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi baik saksi parpol maupun saksi DPD.
Pemohon: Oktavian Mosse walintukan
Teradu:Yessy Y Momongan, Ardiles M.R Mewoh, Vivi Teskri lidia George Zulkifli Golonggom Jean Cristine Maengkom, Marthen Tombeg, Derby J Taroreh, Jusuf J Wowor, Amrain Razak
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP RI
 
13
May
2014
13:30
No Perkara: No. 45/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Panwaslu Kota Tanjung Pinang Teradu tidak meneruskan dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh PPS Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang yang mengakibatkan dugaan tersebut menjadi kadaluarsa.
Pemohon: Bawaslu Prov. Kepri
Teradu:Baharuddin
Acara Sidang: 45/DKPP-PKE-III/2014
 
13
May
2014
13:30
No Perkara: No. 45/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Teradu tidak meneruskan dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh PPS Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang yang mengakibatkan dugaan tersebut menjadi kadaluarsa.
Pemohon: Bawaslu Prov. Kepri
Teradu:Baharuddin
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Bawaslu Prov Kepri
 
13
May
2014
13:30
No Perkara: No. 67/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kota Medan Hasil pemilu legislative 9 April 2014 sebanyak 24.805 suara yang hialang berdasarkan hasil fotocopy C1. Pengadu mendapat suara 61.390 namun setelah hasil diumumkan di Tingkat KPU Sumatera Utara mendapatkan 36.585 dnegan rincian Tebing Tinggi (2.109), Serdang Bedagai (9.049), Deli Serdang (14.401), Medan (1.401)
Pemohon: Leo Nababan
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kota Medan
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Bawaslu Prov Sumut
 
13
May
2014
10:00
No Perkara: No. 42/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kab. Tangerang, Panwaslu Kec. Pasar Kemis dan PPK Kec. Pasar Kemis Pada saat pleno penghitungan suara di Gedung Serba Guna Pemkab Tangerang tanggal 20 April 2014 terjadi sanggahan dari Saksi PDIP yang menyatakan terjadi penggelembungan dan penggembosan suara dari caleg No. 7 a.n Marsono dari Partai PDIP untuk DPRD Kab. Tangerang.
Pemohon: Firma Maju Sinaga
Teradu:Tukiran Sukiman A.Jamaludin Eni A.azizi
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP RI
 
13
May
2014
10:00
No Perkara: No. 44/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kab. Karimun KPU Kab. Tidak bersedia menindaklanjuti keberatan saksi atas perselisihan perolehan suara sah untuk Caleg Nomor 1 Partai PKB untuk DPRD Kab/Kota Dapil Karimun III. KPU Kab. Tidak bersedia menindaklanjuti surat rekomendasi Panwaslu Kab. Karimun atas keberatan saksi atas perselisihan perolehan suara sah untuk Caleg Nomor 1 Partai PKB untuk DPRD Kab/Kota Dapil Karimun III.
Pemohon: Zulfan Efendi
Teradu:Bambang Hermanto, Eko Purwandoko, Raja Anwar, Samsir, Ahmad Sulton
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Bawaslu Prov Riau
 
13
May
2014
09:00
No Perkara: No. 65,66/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kab. Nias Selatan Teradu I diduga tidak independen karena mempunyai kepentingan kuat terhadap saudaranya sebagai caleg di berbagai tingkatan (DPR RI, DPRD Prov dan DPRD Kab) • Terjadi pembiaran terhadap penyelenggara dari KPPS, PPS, PPK tidak mendirikan bilik di beberapa TPS Dugaan Pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan suara di Kab. Nias Selatan dalam pemilu anggota (DPR, DPD, DPRD Tahun 2014)
Pemohon: Petrus Wau, Ahmad Irawan
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kab.Nias Selatan
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Bawaslu Prov Sumut
 
12
May
2014
16:00
No Perkara: No. 41/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kota Tanjung Balai, Panwascam Datuk Bandar dan PPK Datuk Bandar Membuka salah satu kotak suara TPS 11 Kelurahan Gading tanpa memberitahukan atau mengundang pimpinan partai peserta pemilu 9 April 2014.
Pemohon: Dedy Hendrawan
Teradu:Jamin Marudut Damanik, Dahwani Fitri Tengku Arudi Agustina Tumpal Siagian
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Bawaslu Prov Sumut
 
12
May
2014
13:30
No Perkara: No. 38/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Bawaslu Prov. Jatim dan Panwaslu Kab. Pamekasan Adanya manipulasi rekap suara yang terjadi di TPS 6,7,8 di Desa Patoan Laok Kec. Palenggaan, Kab. Pamekasan dan terjadi manipulasi tanda tangan KPPS dan saksi-saksi Parpol.Atas kejadian tersebut Pengadu kemudian melaporkan ke Panwascam Palengaan tanggal 13 April 2014 dan dilanjutkan ke Panwaslu Kab. Pamekasan. Akan tetapi tidak ada tanggapan dan tindakan oleh Panwaslu Kab. Terhadap Pengadu
Pemohon: Mohammad Tamyis
Teradu:Ketua Panwaslu Kab. Pamekasan & Bawaslu Prov. Jatim)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP RI
 
12
May
2014
13:30
No Perkara: No. 40/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Kab. Padang Lawas dan PPK Kec. Sosa Mengabaikan rekomendasi Panwas Kab. Padang Lawas dan keberatan dari saksi PPP saat rekapitulasi tingkat PPK kec. Sosa dan tingkat KPU Kab. Padang Lawas terkait penggelembungan atau penambahan suara secara tidak sah untuk caleg PPP Nomor Urut 4 a.n Arfanul Hakim di TPS 1 dan 2 Desa Ujung Batu Kec. Sosa.
Pemohon: Samson Fahredi Hasibuan
Teradu:Syarifudin Daulai, Indra Syahbana Nasution Raja Mahmud Lubis
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Bawaslu Prov Sumut
 
12
May
2014
13:30
No Perkara: No. 57/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Panwaslu Jakarta Selatan Tidak memproses laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran hukum/money politik saat pemilu legislatif 9 April 2014
Pemohon: Bismar ginting kuasa dari Rukun Santoso dan Yanwar Mukhlisin
Teradu:Yusuf Satyanegara, Ahmad Ari masyhuri, Anwar Ahmad Sanusi
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP RI
 
12
May
2014
11:00
No Perkara: No. 37/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Prov. Sumatera Utara, KPU Kab. Tapanuli Tengah dan Panwaslu Kab.Tapteng Bahwa menurut pengadu telah terjadi penggelembungan suara terhadap caleg a.n Rufius Hotmaulana Hutauruk dari Partai Hanura Nomor urut 10 Dapil Sumut II di beberapa kecamatan: Sarudik, Sirandorung, Barus, Sibabangun,Sorkam,Badiri,Manduaruas,Lumut,Kolang. Bahwa, menurut pengadu terdapat beberapa versi model DA-1 DPR yang dikeluarkan PPK Badiri
Pemohon: Erik Adtrada Ritonga
Teradu:Mulia Banurea (Ketua KPU Prov.Sumut) Dewi Eilfriana (Ketua KPU Kab. Tapteng Pohan Hutabarat (Ketua Panwaslu Kab.Tapteng)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP RI
 
12
May
2014
10:00
No Perkara: No. 39/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: KPU Labuhan Batu Selatan Rapat Pleno KPU Labuhan Batu Selatan tanggal 20 April 2014 DPD Partai Golkar Labuhan Batau Selatan melalui saksi telah mengajukan keberatan atas rekapitulasi Model DA01 dari Dapil IV Dapil V karena banyaknya perolehan suara yang berubah baik di C1 maupun di DI Atas keberatan saksi Golkar KPU kemudian membuka C1 Plano di 3 TPS Desa Bukit Tujuh dan terlihat adanya perubahan suara calon dan partai. Atas kejadian ini kemudian rapat diskors dan dilanjutkan tanggal 21 April 2014
Pemohon: Syamsul Rijali Pulungan
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kab. Labuhan Batu Selatan
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Bawaslu Prov Sumut
 
07
May
2014
13:30
No Perkara: No. 29/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Pada saat rekapitulasi ulang di Kantor KPU Kab. Bandung Barat pihak KPU tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu Kab. Bandung Barat maupun pihak saksi yang telah mengajukan keberatan untuk melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu.
Pemohon: Asep Hendra Maulana
Teradu:Iing Nurdin, Ai Wildani, Beben Fatirrohman
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
07
May
2014
13:30
No Perkara: No. 28/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Ditemukan beberapa kotak suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD di dalam mobil dinas Ketua KPU Kab. Bengkayang.
Pemohon: Edy Sumartono
Teradu:Marthinus Khiu
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
07
May
2014
10:00
No Perkara: No. 26/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Teradu sebagai Ketua Panwaslu terdaftar dalam DCT anggota DPRD Kab. Paniai dari Partai Hanura Dapil I Nomor Urut 7 dalam pemilu legislative 2014.
Pemohon: Athen Pigome
Teradu:Markus Gobai
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
07
May
2014
10:00
No Perkara: No. 27/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Teradu melalui akun Facebook miliknya, menulis status yang berisi ajakan untuk mendukung dan mencoblos Partai Aceh Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan 2 Kab. Aceh Utara.
Pemohon: Sofyan
Teradu:Tajuddin
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
07
May
2014
10:00
No Perkara: No. 34/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Bahwa Pengadu merasa tidak mendapatkan perlakuan yang sama ketika ingin mengajukan complain/keberatan pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara
Pemohon: Darmansyah
Teradu:Muhammad Jakfar
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
07
May
2014
10:00
No Perkara: No. 30/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Teradu diduga telah melakukan kecurangan dalam rekapitulasi perhitungan suara pemilu legislatif di Dapil I khususnya di Kec. Cianjur berupa penggelembungan suara beberapa caleg dan pengurangan hasil suara Partai Demokrat berdasarkan rekapitulasi pleno tingkat PPS dan Tingkat PPK. Teradu VI (Ketua KPU Kab. Cianjur) melaksanakan pleno rekapitulasi perhitungan hasil Pleno PPK yang diduga kuat digelembungkan serta melaksanakan rekapitulasi tingkat KPUD secara tertutup. Hal ini melanggar UU Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 31 ayat (2) tentang penyelenggaraan pemilu.
Pemohon: Lilis Boy
Teradu:Ivan Ruseptian, Ayi Suhendri, Hendri Jalamli, Abdurrahman, Panca, Ujang Awaluddin
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
07
May
2014
10:00
No Perkara: No. 33/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Melakukan penggelembungan suara dan pemindahan suara dalam rekapitulasi perhitungan suara dan melakukan pelanggaran terhadap prosedur rapat pleno sehingga rapat tidak sesuai dengan prosedur menurut UU Nomor 8 Tahun 2012.
Pemohon: Rahmat Bagja Kuasa dari Capt.H.Djoni Rolindrawan
Teradu:Ivan Ruseptian U. Awaluddin
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
06
May
2014
13:30
No Perkara: No. 32/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Teradu tidak menindaklanjuti surat Ketua KPU no. 331/KPU/IV/2014 perihal evaluasi kinerja KPU/KIP Kota/Kabuppaten, PPK, PPS dan KPPS tanggal 21 april 2014 dan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas meliputi aspek profesional, integritas dan independensi dalam penyelenggaraan tahapan dan penghitungan suara pemilu DPR, DPD, dan DPRD di Kab. Pasuruan yang tidak optimal terhadap kinerja Anggota PPK. berdasarkan laporan sdri. Agustina Amparawati Caleg Dari Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Timur II No. Urut 8 tentang pemberian/gratifikasi pada 13 Anggota PPK di Kab. Pasuruan
Pemohon: Zainal Abidin
Teradu:Suhudi Rokhmad, Imam Taufik, Eko Widiyanto, Akhmad Khumaidi, Budiarjo, Sudjarwanto, Lutfillah, Anshori Huzaemi, Edi Riyanto, Mustain JS, Endang Sutriani, Mohammad Sholeh, Moch. Tauhid.
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
06
May
2014
10:00
No Perkara: No. 25/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Bawaslu Lampung menunjukkan ketidaknetralan dalammencegah dan mengambil tindakan atas terjadinya politik uang dalam bentuk penyebaran gula yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon gubernur.Bawaslu juga mengabaikan temuan Panwaslu atau Panwascam.
Pemohon: Rakhmat Husein
Teradu:Nazarudin Ali, Sidik Fathikatul, Khoiriyah
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
30
Apr
2014
13:30
No Perkara: No. 24/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Membawa kartu nama caleg DPRD Kab. A.n Hj. Hasriani dari Partai Gerindra Nomor Urut 2 Dapil I sebanyak 95 lembar, kartu nama caleg DPRD Kab. a.n. Ilham A. Hafid dari PKPI Nomor I Dapil I sebanyak 240 lembar, dan kartu nama caleg DPRD Provinsi a.n Drs. H. Ahmad Sunnari Rafii sebanyak 145 lembar Dapil 11 yang meliputi Kab. Luwu, Kota Palopo, Kab. Luwu Utara, Ka. Luwu Timur. Handphone yang berisi SMS ke calon legislative serta uang sebanyak Rp.8.200.000,00 pecahan 50 ribu
Pemohon: Hisma Kahman
Teradu:Sawal
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon
 
30
Apr
2014
09:30
No Perkara: No. 23/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Panwascam Kec. Ma’rang melaporkan temuan pada Panwaslu Kab. Pangkep lengkap dengan hasil kajian namun Teradu Ibrahim menyuruh untuk klarifikasi ulang. Akan tetapi sangat disayangkan karena setelah diklarifikasi ulang dan dilpaorkan kembali tidak ditanggapi oleh Panwaslu Kab. Pangkep
Pemohon: Nur Achmad
Teradu:Ibrahim Muh. Basir
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon
 
26
Feb
2014
13:30
No Perkara: No. 19/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Teradu diduga melakukan tindakan diskriminasi dengan menggugurkan beberapa bacaleg sementara kepada Bacaleg H. Ahmad Zarkasi dari Partai PKS Nomor Urut 3 yang menjabat Wakil Ketua II DPRD Prov. Bengkulu tetap diloloskan oleh KPU Prov. Bengkulu padahal perbuatan yang dilakukan oleh Ahmad Zarkasi sama dengan perbuatan Drs. Anwar Hamid yang sudah dicoret oleh KPU Prov. Bengkulu.
Pemohon: Efriadi
Teradu:KPU Provinsi Bengkulu
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
25
Feb
2014
13:30
No Perkara: No. 18/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Teradu ikut mensosialisasikan atau mempromosikan di dalam jejaring sosial (facebook) caleg DPRD RI dari Partai Golkar H. Yan Hiksas Dt. Tan Ali, SE, MSi dan meminta PPL Kel. Nan Balimo Kec. Tanjung Harapan untuk memasang Alat Peraga Kampanye caleg yang bersangkutan.
Pemohon: Arif Santoso
Teradu:Panwascam Tanjung Harapan
Acara Sidang: Sidang Video Conference Di Kajaksaan Agung
 
25
Feb
2014
10:00
No Perkara: No. 67/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Pada tanggal 19 Desember 2012 pengadu mengirim surat ke KPU Pusat untk konsultasi masalah kedudukan pengadu sebagai PAW KIP Aceh Tenggara dan tidak mendapat jawaban, pada tanggal 10 April 2013 KPU Pusat menerima dan memproses usulan PAW KIP Aceh yang diajukan oleh KIP Provinsi Aceh, tanpa menjelaskan pasal berapa yang pengadu langgar sehingga pengadu tidak bisa menjadi PAW KIP Aceh. Berdasarkan tanggal 18 April 2013 pengadu mengirim surat ke KIP Aceh, mohon penjelasan resmi tetapi surat pengadu yang diterima oleh bapak Roby Syahputra tidak pernah sampai kepada ketua dan pengadu tidak pernah mendapat jawaban dari surat tersebut
Pemohon: Ahmar Ihsan Rangkuti dan Busyra
Teradu:KPU RI dan KIP Aceh
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
19
Feb
2014
10:00
No Perkara: No. 16/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Bahwa Pengadu sebagai Ketua Panwaslu Kec. Teluk Betung Timur menyatakan bahwa Teradu Yusrizal selaku anggota Panwaslu kota Bandar Lampung melakukan Perpanjangan Surat Keputusan (SK) Panwaslu Kec. Kota Bandar Lampung dengan memungut biaya (uang) kepada masing-masing Panwascam sebanyak Rp.500.000 per orang
Pemohon: Sugiono
Teradu:Panwaslu Bandar Lampung
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
18
Feb
2014
10:00
No Perkara: No. 12/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Teradu diduga terlibat sbg pengurus parpol
Pemohon: Kenius Haselo
Teradu:M. Irfan & Yosep Wonda anggota KPU Kab. Tolikara
Acara Sidang: Sidang Ke-4
 
12
Feb
2014
13:30
No Perkara: No. 12/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Teradu diduga terlibat sbg pengurus parpol
Pemohon: Kenius Haselo
Teradu:M. Irfan & Yosep Wonda anggota KPU Kab. Tolikara
Acara Sidang: Sidang Ke-3
 
12
Feb
2014
10:00
No Perkara: No. 16/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Bahwa Pengadu sebagai Ketua Panwaslu Kec. Teluk Betung Timur menyatakan bahwa Teradu Yusrizal selaku anggota Panwaslu kota Bandar Lampung melakukan Perpanjangan Surat Keputusan (SK) Panwaslu Kec. Kota Bandar Lampung dengan memungut biaya (uang) kepada masing-masing Panwascam sebanyak Rp.500.000 per orang
Pemohon: Sugiono
Teradu:Panwaslu Bandar Lampung
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
11
Feb
2014
14:00
No Perkara: No. 15/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Teradu mengikuti Putuan MK No. 173/PHPU.D-XI/2013 dari total 2904 TPS hanya dilakukan di 2902 TPS dgn alasan dua TPS 18 & TPS 40 Desa Sei Semayang Kec. Sunggal tidak ditemukan suara sah
Pemohon: Hadi Ismanto
Teradu:Ketua & Anggota KPU Deli Serdang
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
11
Feb
2014
10:00
No Perkara: No. 7/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Teradu tidak mau menjalankan Putusan PTUN dan Putusan Kasasi MA yang menyatakan utk membatalkan Keputusan KPU No. 16/Kpts. KPU Maluku/2013
Pemohon: Putuhena Mohammad Husni
Teradu:Ketua, Anggota, Sekretaris KPU Prov. Maluku
Acara Sidang: Sidang Ke-3
 
11
Feb
2014
10:00
No Perkara: No. 8/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Teradu tidak melaksanakan kewajiban sbg penyelenggara Pemilu, tidak melaksanakan Putusan PTUN Ambon & PT. PUTN Makassar yg telah incracht
Pemohon: Abdul Majid Latuconsina
Teradu:Ketua, Anggota, Sekretaris KPU Prov. Maluku
Acara Sidang: Sidang Ke-3
 
11
Feb
2014
10:00
No Perkara: No. 9/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Teradu tidak melaksanakan Outusan PTUN No. 93/B/PT. TUN.MKS
Pemohon: OC. Kaligis
Teradu:Ketua, Anggota, Sekretaris KPU Prov. Maluku
Acara Sidang: Sidang Ke-3
 
11
Feb
2014
10:00
No Perkara: No. 10/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Teradu tidak melakukan Pemilukada putaran kedua yang tetap tidak mengikutsertakan Paslon William B. Noya & Adam Latuconsina
Pemohon: Petrus Selestinus
Teradu:Ketua, Anggota, Sekretaris KPU Prov. Maluku
Acara Sidang: Sidang Ke-3
 
05
Feb
2014
13:30
No Perkara: No. 12/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Teradu diduga terlibat sbg pengurus parpol
Pemohon: Kenius Haselo
Teradu:M. Irfan & Yosep Wonda anggota KPU Kab. Tolikara
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
05
Feb
2014
10:00
No Perkara: No. 6/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Teradu I dan II tidak netral, rangkap jabatan, Teradu IV melakukan pembiaran terhadap suaminya yg pengurus Partai Gerinda meloloskan KPU Kota Soralangun yg mempunyai identitas ganda
Pemohon: Ilhammi kuasa Edi S
Teradu:Ketua & Anggota KPU Jambi
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
04
Feb
2014
13:30
No Perkara: No. 15/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Teradu mengikuti Putuan MK No. 173/PHPU.D-XI/2013 dari total 2904 TPS hanya dilakukan di 2902 TPS dgn alasan dua TPS 18 & TPS 40 Desa Sei Semayang Kec. Sunggal tidak ditemukan suara sah
Pemohon: Hadi Ismanto
Teradu:Ketua & Anggota KPU Deli Serdang
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
04
Feb
2014
10:00
No Perkara: No. 7/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Teradu tidak mau menjalankan Putusan PTUN dan Putusan Kasasi MA yang menyatakan utk membatalkan Keputusan KPU No. 16/Kpts. KPU Maluku/2013
Pemohon: Putuhena Mohammad Husni
Teradu:Ketua, Anggota, Sekretaris KPU Prov. Maluku
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
04
Feb
2014
10:00
No Perkara: No. 8/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Teradu tidak melaksanakan kewajiban sbg penyelenggara Pemilu, tidak melaksanakan Putusan PTUN Ambon & PT. PUTN Makassar yg telah incracht
Pemohon: Abdul Majid Latuconsina
Teradu:Ketua, Anggota, Sekretaris KPU Prov. Maluku
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
04
Feb
2014
10:00
No Perkara: No. 9/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Teradu tidak melaksanakan Outusan PTUN No. 93/B/PT. TUN.MKS
Pemohon: OC. Kaligis
Teradu:Ketua, Anggota, Sekretaris KPU Prov. Maluku
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
04
Feb
2014
10:00
No Perkara: No. 10/DKPP-PKE-III/2014
Pokok Perkara: Teradu tidak melakukan Pemilukada putaran kedua yang tetap tidak mengikutsertakan Paslon William B. Noya & Adam Latuconsina
Pemohon: Petrus Selestinus
Teradu:Ketua, Anggota, Sekretaris KPU Prov. Maluku
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
20
Nov
2013
16:00
No Perkara: No. 126/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Meloloskan DCT yang mempunyai cacat adm a.n Hj. Norma Syahrir Wahab pada Dapil Kep. Selayar 2 No Urut 1 dari Partai Golkar
Pemohon: Arfianto & Amru Mustafa
Teradu:Ketua & Anggota KPU Kab. Kep. Selayar
Acara Sidang: Putusan
 
20
Nov
2013
16:00
No Perkara: No. 123/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Pengadu menengarai PAW yang dilakukan Teradu mengindikasikan adanya ketidaksukaan sehingga diberhentikan sebagai anggota Panwascam Masaran Sragen
Pemohon: Sumarno
Teradu:Ketua & Anggota Panwas Kab. Sragen
Acara Sidang: Putusan
 
20
Nov
2013
16:00
No Perkara: No 110/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Bertindak sewenang-wenang dengan mengabaikan prosedur, melakukan penggantian calon yang lolos seleksi 10 calon anggota KPU Prov. Papua dan menunjuk Musa Sombuk Yosep sebagai calon pengganti dan menjadi anggota KPU Prov. Papua padahal yang bersangkutan tidak lolos seleksi dalam 10 calon anggota KPU Prov. Papua.
Pemohon: Yulianus Dwaa
Teradu:Arief Budiman,Sigit Pamungkas (Anggota KPU RI), Arif Rahman Hakim (Sekjen KPU RI)
Acara Sidang: Putusan
 
19
Nov
2013
10:00
No Perkara: No. 129 & 131/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Salah satu anggota KPUD Kab. Mimika (Sdr. Marsellius Dou) adalah mantan anggota KPUD Kab. Deiyai yang telah dipecat sebagai anggota KPU karena tindakan indisplin tetapi ikut menetapkan keputusankeputusan KPUD Kab. Mimika. KPUD Kab. Mimika tidak memperdulikan putusan PTUN Jayapura Nomor 26/6/2013/PTUN.JPR yang berakibatbelum adanya dasar hukum untuk melanjutkan proses pemilukada ke tahap pemilihan
Pemohon: Pieter Yan Magal
Teradu:KPU Kab. Mimika
Acara Sidang: Sidang Ke-3
 
14
Nov
2013
10:00
No Perkara: No 130/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Para Teradu tidak menjalankan Putusan MK No103/PHPU.D.XI/2013 yang menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menetapkan Pasangan Nomor Urut 3 sebagai pemenang.
Pemohon: Melissa Christianes
Teradu:KPU Kab. Sumba Barat Daya
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Vidcon
 
13
Nov
2013
13:30
No Perkara: No. 125/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Jeda waktu Teradu dari pengunduran diri sebagai anggota Parpol Gerindra Dapil Kalimantan Tengah dengan keanggotaannya sebagai KetuaPanwaslu Kota Palangka Raya kurang dari lima tahunyaitu 2 tahun 6 bulan.
Pemohon: Theopilus Y . Anggen
Teradu:Lodewik Ketua Panwaslu Kota Palangkaraya
Acara Sidang: Sidang Ke-3 Vidcon
 
12
Nov
2013
10:00
No Perkara: No. 129 & 131/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Salah satu anggota KPUD Kab. Mimika (Sdr. Marsellius Dou) adalah mantan anggota KPUD Kab. Deiyai yang telah dipecat sebagai anggota KPU karena tindakan indisplin tetapi ikut menetapkan keputusankeputusan KPUD Kab. Mimika. KPUD Kab. Mimika tidak memperdulikan putusan PTUN Jayapura Nomor 26/6/2013/PTUN.JPR yang berakibatbelum adanya dasar hukum untuk melanjutkan proses pemilukada ke tahap pemilihan
Pemohon: Pieter Yan Magal
Teradu:KPU Kab. Mimika
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Vidcon
 
07
Nov
2013
16:00
No Perkara: No. 125/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Jeda waktu Teradu dari pengunduran diri sebagai anggota Parpol Gerindra Dapil Kalimantan Tengah dengan keanggotaannya sebagai KetuaPanwaslu Kota Palangka Raya kurang dari lima tahunyaitu 2 tahun 6 bulan.
Pemohon: Theopilus Y Anggen
Teradu:Lodewik Ketua Panwaslu Kota Palangkaraya
Acara Sidang: Sidang Ke-3
 
07
Nov
2013
16:00
No Perkara: No. 127/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Ketua KPU Prov. Jatim diduga menyebarkan berita melalui BB yang mengarahkan kpd keberpihakan kpd salah satu Paslon Cagub/Cawasbup Jatim pd tgl 21 Agustus 2013 ke Media antara lain Detik.Com, Jatim.Com, Sindo News dan saksi lainnya
Pemohon: Trimoelja D. Soerjadi
Teradu:Andri Dewanto Ketua KPU Prov. Jatim
Acara Sidang: PUTUSAN
 
07
Nov
2013
13:30
No Perkara: No 130/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Para TeradutidakmenjalankanPutusan MK No103/PHPU.D.XI/2013 yang menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menetapkan Pasangan NomorUrut 3 sebagai pemenang.
Pemohon: Melissa Christianes
Teradu:KPU Kab. Sumba Barat Daya
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
07
Nov
2013
10:00
No Perkara: No. 123/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Pengadu menengarai PAW yang dilakukan Teradu mengindikasikan adanya ketidaksukaan sehingga diberhentikan sebagai anggota Panwascam Masaran Sragen
Pemohon: Sumarno
Teradu:Ketua & Anggota Panwas Kab. Sragen
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
06
Nov
2013
16:00
No Perkara: No. 126/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Meloloskan DCT yang mempunyai cacat adm a.n Hj. Norma Syahrir Wahab pada Dapil Kep. Selayar 2 No Urut 1 dari Partai Golkar
Pemohon: Arfianto & Amru Mustafa
Teradu:Ketua & Anggota KPU Kab. Kep. Selayar
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
06
Nov
2013
13:30
No Perkara: No. 128/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Teradu tidak meloloskan balon anggota DPRD a.n Bakri Pa'Jawa dar PD Kota Jambi yg dinyatakan lolos syarat adm dlm DPS
Pemohon: Fauzan Khairazi
Teradu:Ketua & Anggota KPU Kota Jambi
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
06
Nov
2013
10:00
No Perkara: No. 129/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Komisioner KPU Kab. Mimika tidak konsisten menjalankan jadwal yang ditetapkan, Komisioner KPU Kab. Mimika melaksanakan verifikasi calon perseorangan tidak dilaksanakan sesuai dengan Keputusan KPU No. 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013, Komisioner KPU Kab. Mimika tidak independen dan atau memihak salah satu calon kandidat. PanwasKab. Mimika tidak independen dalam melaksanakan tugas pengawasannya, PPD Distrik Mimika baru tidak memberikan kesempatan kepada para saksi untuk mengajukan keberatan dan pertanyaan ketika rekapitulasi dilaksanakan
Pemohon: Thomas Temorubun
Teradu:KPU Kab. Mimika
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
06
Nov
2013
10:00
No Perkara: No. 131/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Salah satu anggota KPUD Kab. Mimika (Sdr. Marsellius Dou) adalah mantan anggota KPUD Kab. Deiyai yang telah dipecat sebagai anggota KPU karena tindakan indisplin tetapi ikut menetapkan keputusankeputusan KPUD Kab. Mimika. KPUD Kab. Mimika tidak memperdulikan putusan PTUN Jayapura Nomor 26/6/2013/PTUN.JPR yang berakibatbelum adanya dasar hukum untuk melanjutkan proses pemilukada ke tahap pemilihan
Pemohon: Pieter Yan Magal
Teradu:KPU Kab. Mimika
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
29
Oct
2013
13:30
No Perkara: No. 124/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: KPU Kab. MTB telah melakukan perubahan terhadap DCT anggota DPRD Kab. MTB pada tahapan pencalonan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD kab. yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. KPU Kab. MTB tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kab. MTB Nomor 001/TM/PILEG/VIII/2013
Pemohon: Florentina Laiyan
Teradu:Ketua & Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara Barat
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Vidcon
 
29
Oct
2013
09:30
No Perkara: No. 125/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Jeda waktu Teradu dari pengunduran diri sebagai anggota Parpol Gerindra Dapil Kalimantan Tengah dengan keanggotaannya sebagai KetuaPanwaslu Kota Palangka Raya kurang dari lima tahunyaitu 2 tahun 6 bulan.
Pemohon: Theopilus Y Anggen
Teradu:Lodewik Ketua Panwaslu Kota Palangkaraya
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Vidcon
 
24
Oct
2013
15:30
No Perkara: No. 126/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Meloloskan DCT yang mempunyai cacat adm a.n Hj. Norma Syahrir Wahab pada Dapil Kep. Selayar 2 No Urut 1 dari Partai Golkar
Pemohon: Arfianto & Amru Mustafa
Teradu:Ketua & Anggota KPU Kab. Kep. Selayar
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
24
Oct
2013
13:30
No Perkara: No. 124/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: KPU Kab. MTB telah melakukan perubahan terhadap DCT anggota DPRD Kab. MTB pada tahapan pencalonan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD kab. yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. KPU Kab. MTB tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kab. MTB Nomor 001/TM/PILEG/VIII/2013
Pemohon: Florentina Laiyan
Teradu:Ketua & Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara Barat
Acara Sidang: undangan yang berlaku. KPU Kab. MTB tidakmenindaklanjutirekomendasiPanwasluKab. MTB Nomor 001/TM/PILEG/VIII/2013 tentangpelanggaranadministrasipemiludalampenetapan DCS
 
24
Oct
2013
13:30
No Perkara: No 109/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Menggugurkan paslon Agustinus Rumansara dan Arianto Raisal yang secara dukungan parpol telah memenuhi syarat.Teradu telah memindahkan dukungan Partai politik pengusung PKNU, PKDI kepada pasangan calon Demianus F. Dimara dan Daniel Lantang serta ke pasangan calon Yohanes Than dan Absalom Rumikorem padahal kedua pasangan calon tersebut tidak pernah mendaftar dengan partai pengusung tersebut.
Pemohon: Timotius Rumansara
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kab. Biak Numfor
Acara Sidang: Putusan
 
24
Oct
2013
10:00
No Perkara: No. 127/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Ketua KPU Prov. Jatim diduga menyebarkan berita melalui BB yang mengarahkan kpd keberpihakan kpd salah satu Paslon Cagub/Cawasbup Jatim pd tgl 21 Agustus 2013 ke Media antara lain Detik.Com, Jatim.Com, Sindo News dan saksi lainnya
Pemohon: Trimoelja D. Soerjadi
Teradu:Andri Dewanto Ketua KPU Prov. Jatim
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
23
Oct
2013
10:00
No Perkara: No. 128/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Teradu tidak meloloskan balon anggota DPRD a.n Bakri Pa'Jawa dar PD Kota Jambi yg dinyatakan lolos syarat adm dlm DPS
Pemohon: Fauzan Khairazi
Teradu:Ketua & Anggota KPU Kota Jambi
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
22
Oct
2013
16:00
No Perkara: No. 120, 121/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: KPU Kab. Timor Tengah Selatan penuh dengan rekayasa yang dilakukan secara sistematis terstruktur sehingga merugikan paket HEMAT.Teradu dinilai tidak independen sebagai penyelenggara pemilu Terkait dengan tidaklolosnya Paket Lakapu Selan sebagai paslon bupati Timor Tengah Selatan. Teradu diduga tidak adil dan transparan dalam melakukan tugasnya sebagai penyelenggara pemilukada Kab. Timor Tengah Selatan
Pemohon: Hendrik Banamtuan & Johanis Lakapu
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kab. Timor Tengah Selatan
Acara Sidang: Sidang Ke-4
 
22
Oct
2013
13:30
No Perkara: No 111/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: KPU Kab. Pati Tetap memasukkan nama Sunarwi, Iryanto Budi dan Mudassir sebagai DCT padahal sudah 3 kali diperingatkan oleh Panwaslu Kab. Pati bahwa mereka tidak memenuhi syarat.
Pemohon: Radian Syam
Teradu:Ketua & Anggota KPU Kab. Pati
Acara Sidang: Putusan
 
22
Oct
2013
13:30
No Perkara: No. 122/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Teradu dalam menetapkan 3 pasangan calon perseorangan diduga telah merekayasa dukungan, terjadidukungangandakarenaadahubungankeluarga. Hal ini mengindikasikan bahwa Teradu telah bertindak tidak jujur dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagaipenyelenggarapemilukadaKabupatenAlor 2014-2019.
Pemohon: Enny Anggrek dan Daud Pong
Teradu:Ketua dan anggota KPU Kab. Alor
Acara Sidang: Sidang Ke-3
 
22
Oct
2013
10:00
No Perkara: No. 123/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Pengadu menengarai PAW yang dilakukan Teradu mengindikasikan adanya ketidaksukaan sehingga diberhentikan sebagai anggota Panwascam Masaran Sragen
Pemohon: Sumarno
Teradu:Ketua & Anggota Panwas Kab. Sragen
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
10
Oct
2013
15:00
No Perkara: No 119/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Merekayasa atau memalsukan dokumen surat keputusan pemberhentian Ely Samboninanga sebagai anggota KPU Mamasa dengan maksud supaya Sdr. Ely bisa memenuhi syarat secara administratif masuk sebagai calon anggota DPRD Kab. Mamasa Tahun 2014 dari Partai Nasdem
Pemohon: Agustinus B Pasau
Teradu:Ketua & Anggota KPU Kab. Mamasa Sulbar
Acara Sidang: KETETAPAN
 
10
Oct
2013
15:00
No Perkara: No 112 , 113, 114, 115, 116/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu
Pemohon: Siti Sucilawati Sultan, Saul Elokpere Paskalis Kossay Otowi Gwijangge- Bonafesius Hubi Yulianus Entam
Teradu:Ketua & Anggota KPU Kab. Lombok Barat, Ketua & Anggota Kab. Jayawijaya
Acara Sidang: Putusan
 
09
Oct
2013
13:30
No Perkara: No. 120, 121/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: KPU Kab. Timor Tengah Selatan penuh dengan rekayasa yang dilakukan secara sistematis terstruktur sehingga merugikan paket HEMAT.Teradu dinilai tidak independen sebagai penyelenggara pemilu Terkait dengan tidaklolosnya Paket Lakapu Selan sebagai paslon bupati Timor Tengah Selatan. Teradu diduga tidak adil dan transparan dalam melakukan tugasnya sebagai penyelenggara pemilukada Kab. Timor Tengah Selatan
Pemohon: Hendrik Banamtuan & Johanis Lakapu
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kab. Timor Tengah Selatan
Acara Sidang: Sidang Ke-3
 
09
Oct
2013
10:00
No Perkara: No. 122/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Teradu dalam menetapkan 3 pasangan calon perseorangan diduga telah merekayasa dukungan, terjadidukungangandakarenaadahubungankeluarga. Hal ini mengindikasikan bahwa Teradu telah bertindak tidak jujur dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagaipenyelenggarapemilukadaKabupatenAlor 2014-2019.
Pemohon: Enny Anggrek dan Daud Pong
Teradu:Ketua dan anggota KPU Kab. Alor
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
08
Oct
2013
15:30
No Perkara: No. 109/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Menggugurkan paslon Agustinus Rumansara dan Arianto Raisal yang secara dukungan parpol telah memenuhi syarat. Teradu telah memindahkan dukungan Partai politik pengusung PKNU, PKDI kepada pasangan calon Demianus F. Dimara dan Daniel Lantang serta ke pasangan calon Yohanes Than dan Absalom Rumikorem padahal kedua pasangan calon tersebut tidak pernah mendaftar dengan partai pengusung tersebut.
Pemohon: Timotius Rumansara
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kab. Biak Numfor
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
08
Oct
2013
13:30
No Perkara: No 110/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Bertindak sewenang-wenang dengan mengabaikan prosedur, melakukan penggantian calon yang lolos seleksi 10 calon anggota KPU Prov. Papua dan menunjuk Musa Sombuk Yosep sebagai calon pengganti dan menjadi anggota KPU Prov. Papua padahal yang bersangkutan tidak lolos seleksi dalam 10 calon anggota KPU Prov. Papua.
Pemohon: Yulianus Dwaa
Teradu:Arief Budiman,Sigit Pamungkas (Anggota KPU RI), Arif Rahman Hakim (Sekjen KPU RI)
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
03
Oct
2013
16:00
No Perkara: No. 120, 121/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: KPU Kab. Timor Tengah Selatan penuh dengan rekayasa yang dilakukan secara sistematis terstruktur sehingga merugikan paket HEMAT.Teradu dinilai tidak independen sebagai penyelenggara pemilu Terkait dengan tidaklolosnya Paket Lakapu Selan sebagai paslon bupati Timor Tengah Selatan. Teradu diduga tidak adil dan transparan dalam melakukan tugasnya sebagai penyelenggara pemilukada Kab. Timor Tengah Selatan
Pemohon: Hendrik Banamtuan & Johanis Lakapu
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kab. Timor Tengah Selatan
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
03
Oct
2013
15:00
No Perkara: No. 72, 93, 97, 101, 108/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu
Pemohon: M. Taher Anubun, Hendriane Namotemo, Hadyang, Taufik Basari, Radian Syam
Teradu:KPU Kab. Maluku Tenggara, KPU Prov. Maluku Utara, Kab. Luwu, Nasdem, Panwas Pangkajene
Acara Sidang: PUTUSAN
 
03
Oct
2013
10:00
No Perkara: No 119/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Merekayasa ataumemalsukan dokumen surat keputusan pemberhentian Ely Samboninanga sebagai anggota KPU Mamasa dengan maksud supaya Sdr. Ely bisa memenuhi syarat secara administratif masuk sebagai calon anggota DPRD Kab. Mamasa Tahun 2014 dariPartai Nasdem
Pemohon: Agustinus B Pasau
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kab. Mamasa Sulbar
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
02
Oct
2013
16:00
No Perkara: No 111/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: KPU Kab. Pati Tetap memasukkan nama Sunarwi, Iryanto Budi dan Mudassir sebagai DCT padahal sudah 3 kali diperingatkan oleh Panwaslu Kab. Pati bahwa mereka tidak memenuhi syarat.
Pemohon: Radian Syam
Teradu:Ketua & Anggota KPU Kab. Pati
Acara Sidang: Sidang ke-2
 
02
Oct
2013
15:00
No Perkara: No. 76, 103, 104, 105, 107, 118, /DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu
Pemohon: Albert Salatan, Tahan Manahan Pangabean, Sayuti AB, Sudirman Daud, Ilham Prasetyo Gultom, Refly Harun
Teradu: Gunung Mas, KPU Prov. Sumut, Kab Pidie Jaya, Kab. Buol, Kab Dairi
Acara Sidang: PUTUSAN & KETETAPAN
 
02
Oct
2013
13:30
No Perkara: No. 122/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Teradu dalam menetapkan 3 pasangan calon perseorangan diduga telah merekayasa dukungan, terjadidukungangandakarenaadahubungankeluarga. Hal ini mengindikasikan bahwa Teradu telah bertindak tidak jujur dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagaipenyelenggarapemilukadaKabupatenAlor 2014-2019.
Pemohon: Enny Anggrek dan Daud Pong
Teradu:Ketua dan anggota KPU Kab. Alor
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
02
Oct
2013
10:00
No Perkara: No 112/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Teradu diduga tidak professional , memihak dan tidak mengacu pada peraturan yang berlaku dalam memroses tahapan pemilu legislatf Tahun 2014
Pemohon: Siti Sucilawati Sultan
Teradu:Ketua & Anggota KPU Kab. Lombok Barat
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Vidcon
 
02
Oct
2013
10:00
No Perkara: No 119/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Merekayasa atau memalsukan dokumen surat keputusan pemberhentian Ely Samboninanga sebagai anggota KPU Mamasa dengan maksud supaya Sdr. Ely bisa memenuhi syarat secara administratif masuk sebagai calon anggota DPRD Kab. Mamasa Tahun 2014 dari Partai Nasdem
Pemohon: Agustinus B Pasau
Teradu:Ketua & Anggota KPU Kab. Mamasa Sulbar
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
01
Oct
2013
16:00
No Perkara: KPU Kab. Biak Numfor
Pokok Perkara: No 109/DKPP-PKE-II/2013 MenggugurkanpaslonAgustinusRumansaradanAriantoRaisal yang secaradukunganparpoltelahmemenuhisyarat. Teradu telah memindahkan dukungan Partai politik pengusung PKNU, PKDI kepada pasangan calon Demianus F. Dimara dan Daniel Lantang serta ke pasangan calon Yohanes Than dan Absalom Rumikorem padahal kedua pasangan calon tersebut tidak pernah mendaftar dengan partai pengusung tersebut.
Pemohon: Timotius Rumansara
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kab. Biak Numfor
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
01
Oct
2013
15:00
No Perkara: No 106/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Teradu telah melakukan manupilasi data dan pemalsuan data-data calon legislatif atas nama Djelantik Mokodompit dengan memundurkan tanggal penguduran diri Djelantik Mokodompit dalam surat pengunduran diri sebagai Walikota Kotamobagu
Pemohon: Siti Sucilawati Sultan
Teradu:Ketua & Anggota KPU Kab. Kotamobagu
Acara Sidang: PUTUSAN
 
01
Oct
2013
13:30
No Perkara: No. 113, 114, 115, 116/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Teradu memindahkan dukungan PAN dan Partai Buruh dari Saul Elokpere ke incumbent John Wempi Wetipo Para Teradu tidak pernah memberikan jadual tahapan Pemilukada kepada Para Pengadu Tidak pernah mengundang partai pendukung yang memberikan dukungan ganda untuk klarifikasi dukungan Tidak pernah memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dengan mencantumkan kekurangan berkas yang harus dilengkapi Bahwa oleh Teradu Partai Hanura, PBR, dan Partai RepublikaN disebut sebagai partai nona, padahal sudah menyatakan dukungan kepada Paskalis Kossay
Pemohon: Saul Elokpere Paskalis Kossay Otowi Gwijangge- Bonafesius Hubi Yulianus Entam
Teradu:KPU Kab. Jaya Wijaya
Acara Sidang: Sidang Ke-3
 
01
Oct
2013
10:00
No Perkara: No. 120, 121/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: KPU Kab. Timor Tengah Selatan penuh dengan rekayasa yang dilakukan secara sistematis terstruktur sehingga merugikan paket HEMAT.Teradu dinilai tidak independen sebagai penyelenggara pemilu Terkait dengan tidaklolosnya Paket Lakapu Selan sebagai paslon bupati Timor Tengah Selatan. Teradu diduga tidak adil dan transparan dalam melakukan tugasnya sebagai penyelenggara pemilukada Kab. Timor Tengah Selatan
Pemohon: Hendrik Banamtuan & Johanis Lakapu
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kab. Timor Tengah Selatan
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon
 
01
Oct
2013
10:00
No Perkara: No 112/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Teradu diduga tidak professional , memihak dan tidak mengacu pada peraturan yang berlaku dalam memroses tahapan pemilu legislatf Tahun 2014
Pemohon: Siti Sucilawati Sultan
Teradu:Ketua & Anggota KPU Kab. Lombok Barat
Acara Sidang: Sidang Ke-3 Vidcon
 
26
Sep
2013
18:30
No Perkara: No 111/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: KPU Kab. Pati Tetap memasukkan nama Sunarwi, Iryanto Budi dan Mudassir sebagai DCT padahal sudah 3 kali diperingatkan oleh Panwaslu Kab. Pati bahwa mereka tidak memenuhi syarat.
Pemohon: Radian Syam
Teradu:Ketua & Anggota KPU Kab. Pati
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
26
Sep
2013
16:00
No Perkara: No 108/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Pengadu merasa teradu telah melakukan tindakan tidak etis dengan cara melakukan panggilan klarifikasi pada saat pengadu sedang memberikan ceramah di sekolah unggulan yang diduga oleh teradu sebagai kampanye terselubung. Pengadu merasa teradu telah tidak etis mengirikan surat panggilan untuk klarifikasi yang ditembuskan ke polisi dan media massa sehingga kesannya pegadu telah melakukan tindakan pidana.
Pemohon: Radian Syam dan Donny Tri istiqomah
Teradu:Panwaslu Kab. Pangkajene
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
26
Sep
2013
13:30
No Perkara: No. 72/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Perubahan jadwal tahapan pemilu, peti suara terbuka di 32 TPS, penetapan DPT belum final, penundaan pilkada bupati karena banyak kotak suara yang terbuka dan diumumkan lewat RRI.
Pemohon: M. Thaher Anubun
Teradu:Ketua dan anggota KPU Maluku Tenggara
Acara Sidang: Sidang Ke-5
 
26
Sep
2013
10:00
No Perkara: No. 98/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi data atas nama pengadu Tidak melakukan tahapan sosialisasi proses pemilukada di Kab. Kep. Talaud
Pemohon: Handi P. Poap
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kab. Kep. Talaud
Acara Sidang: Sidang Ke-4
 
26
Sep
2013
10:00
No Perkara: No 117/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Teradu diduga tidak transparan dalam verifikasi berkas administrasi untuk balon Bupati Talaud. Pengadu pada saat mendaftar dinyatakan tidak mampu secara jasmani untuk melaksanakan tugas dari bupati, akan tetapi pada saat Pengadu mencalonkan diri sebagai caleg. Syarat administrasi kesehatan dari pengadu dinyatakan lolos (sehat)
Pemohon: Bastian Noor Pribadi
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kab.Kep. Talaud
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
25
Sep
2013
16:00
No Perkara: No 105/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Teradu telah meloloskan Calon Bupati Dairi atas nama KRA Jhonny Sitohang Adinegoro yang tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan Teradu telah tidak menyampaikan secara benar hasil penelitian administrasi pencalonan Bupati / Wakil Bupati Dairi
Pemohon: Ilham Prasetya Gultom
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kab. Dairi
Acara Sidang: Sidang Ke-3
 
25
Sep
2013
16:00
No Perkara: No 118/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Teradu menetapkan KRA Johnny Sitohang Adinegoro (incumbent) sebagai calon bupati dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013 yang terindikasi tidak lolos secara administrasi karena tersangkut masalah ijazah
Pemohon: Refly Harun
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kab. Dairi
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
25
Sep
2013
13:30
No Perkara: No. 104/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Teradu mengumumkan sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Hasil Kelengkapan Administrasi Calon Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya Periode 2014-2019 No. 44/BA/KIP-PJ/VIII/2013 yang menyatakan bahwa Bakal Calon atas nama H.Yusri Yusuf/H.Rusli Daud tidak memenuhi syarat administrasi dengan alasan tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari keanggotaan Partai Politik
Pemohon: Ilham Prasetya Gultom
Teradu:Ketua & Anggota KIP Pidie Jaya
Acara Sidang: Sidang Ke-3
 
25
Sep
2013
10:00
No Perkara: No 112/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Teradu diduga tidak professional , memihak dan tidak mengacu pada peraturan yang berlaku dalam memroses tahapan pemilu legislatf Tahun 2014
Pemohon: Siti Sucilawati Sultan
Teradu:Ketua & Anggota KPU Kab. Lombok Barat
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
24
Sep
2013
16:00
No Perkara: No 106/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Teradu telah melakukan manupilasi data dan pemalsuan data-data calon legislatif atas nama Djelantik Mokodompit dengan memundurkan tanggal penguduran diri Djelantik Mokodompit dalam surat pengunduran diri sebagai Walikota Kotamobagu
Pemohon: Rivaldi, SH
Teradu:KPU Kotamobagu
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
24
Sep
2013
13:00
No Perkara: No. 113, 114, 115, 116/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Teradu memindahkan dukungan PAN dan Partai Buruh dari Saul Elokpere ke incumbent John Wempi Wetipo Para Teradu tidak pernah memberikan jadual tahapan Pemilukada kepada Para Pengadu Tidak pernah mengundang partai pendukung yang memberikan dukungan ganda untuk klarifikasi dukungan Tidak pernah memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dengan mencantumkan kekurangan berkas yang harus dilengkapi Bahwa oleh Teradu Partai Hanura, PBR, dan Partai RepublikaN disebut sebagai partai nona, padahal sudah menyatakan dukungan kepada Paskalis Kossay
Pemohon: Saul Elokpere Paskalis Kossay Otowi Gwijangge- Bonafesius Hubi Yulianus Entam
Teradu:KPU Kab. Jaya Wijaya
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
24
Sep
2013
10:00
No Perkara: No. 97/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Rapat pleno penetapan pasangan calon Bupati dilakukan secara tertutup, Meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat
Pemohon: Hadyang
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kab. Luwu
Acara Sidang: Sidang Ke-3
 
19
Sep
2013
16:00
No Perkara: No. 64, 78, 81, 96, 100/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Dugaan Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu
Pemohon: H. Syaiful Bahri, Ramdlon Naning DKK, Muhammad Asrun, Noor Rahmawanto,Wati Krisnawati
Teradu:KPU Kab. Murung Raya, Musi Rawas, Kab. Kep. Sula, Panwas Kota Samarinda, KPU Kab. Garut
Acara Sidang: PUTUSAN
 
19
Sep
2013
13:00
No Perkara: No. 105/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Teradu telah meloloskan Calon Bupati Dairi atasnama KRA Jhonny Sitohang Adinegoro yang tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan Teradu telahtidak menyampaikan secara benar hasil penelitian administrasi pencalonan Bupati / Wakil Bupati Dairi
Pemohon: Ilham Prasetya Gultom
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kab. Dairi
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
19
Sep
2013
10:00
No Perkara: No 98, 102/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: KPUD Kab. Kep. Talaud telah melakukan pleno penetapan caon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung oleh PPRN. Di mana menurut pengadu kepengurusan yang dinyatakan sah oleh teradu seharusnya tidak sah. Tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi data atas nama pengadu Tidak melakukan tahapan sosialisasi proses pemilukada di Kab. Kep. Talaud
Pemohon: Noldi Tuwoliu, Handi P. Poap
Teradu:KPU Kep. Talaud
Acara Sidang: Sidang Ke-3
 
18
Sep
2013
16:00
No Perkara: No 108/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Pengadu merasa teradu telah melakukan tindakan tidak etis dengan cara melakukan panggilan klarifikasi pada saat pengadu sedang memberikan ceramah di sekolah unggulan yang diduga oleh teradu sebagai kampanye terselubung. Pengadu merasa teradu telah tidak etis mengirikan surat panggilan untuk klarifikasi yang ditembuskan ke polisi dan media massa sehingga kesannya pegadu telah melakukan tindakan pidana.
Pemohon: Radian Syam dan Donny Tri istiqomah
Teradu:Panwaslu Kab. Pangkajene
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
18
Sep
2013
13:00
No Perkara: No 107/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Teradu telah mengabaikan rekomendasi Panwaslu Kab. Buol yang telah merekomendasikan temuan beberapa nama calon yang terdapat pada daftar yang ditetapkan dalam DCT anggota Legislatif DPRD kab. Buol Periode 2014-2019 yang dinilai tidak memenuhi syarat
Pemohon: Sudirman Daud
Teradu:KPU Kab. Buol
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
18
Sep
2013
10:00
No Perkara: No. 104/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Teradu mengumumkan sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Hasil Kelengkapan Administrasi Calon Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya Periode 2014-2019 No. 44/BA/KIP-PJ/VIII/2013 yang menyatakan bahwa Bakal Calon atas nama H.Yusri Yusuf/H.Rusli Daud tidak memenuhi syarat administrasi dengan alasan tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari keanggotaan Partai Politik
Pemohon: Sayuti AB, Dkk
Teradu:KPU Kab. Pidie Jaya
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
17
Sep
2013
16:00
No Perkara: No 106/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Teradu telah melakukan manupilasi data dan pemalsuan data-data calon legislatif atas nama Djelantik Mokodompit dengan memundurkan tanggal penguduran diri Djelantik Mokodompit dalam surat pengunduran diri sebagai Walikota Kotamobagu
Pemohon: Rivaldi, SH
Teradu:KPU Kota Kotamobagu
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
17
Sep
2013
13:00
No Perkara: No. 103/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Teradu I sengaja melakukan kecurangan dengan mengubah nomor urut pengadu. Teradu II telah dengan sengaja melanggar atas keterbukaan dalam Pemilu dengan membuat pernyataan-pernyataan di beberapa media massa elektronik maupun cetak dengan menyatakan pengadu kemungkinan tidak lolos seleksi caleg Pemilu Sumatera Utara Tahun 2014
Pemohon: Tahan Manahan Panggabean
Teradu:KPU Prov. Sumatera Utara
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
17
Sep
2013
10:00
No Perkara: No 112/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Teradu diduga tidak professional , memihak dan tidak mengacu pada peraturan yang berlaku dalam memroses tahapan pemilu legislatf Tahun 2014
Pemohon: Siti Sucilawati Sultan
Teradu:KPU Kab. Lombok Barat
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
16
Sep
2013
16:30
No Perkara: No. 113, 114, 115, 116/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Teradu memindahkan dukungan PAN dan Partai Buruh dari Saul Elokpere ke incumbent John Wempi Wetipo Para Teradu tidak pernah memberikan jadual tahapan Pemilukada kepada Para Pengadu Tidak pernah mengundang partai pendukung yang memberikan dukungan ganda untuk klarifikasi dukungan Tidak pernah memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dengan mencantumkan kekurangan berkas yang harus dilengkapi Bahwa oleh Teradu Partai Hanura, PBR, dan Partai RepublikaN disebut sebagai partai nona, padahal sudah menyatakan dukungan kepada Paskalis Kossay
Pemohon: Saul Elokpere Paskalis Kossay Otowi Gwijangge- Bonafesius Hubi Yulianus Entama
Teradu:KPU Kab. Jaya Wijaya
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
16
Sep
2013
15:00
No Perkara: No 79, 80, 82, 86, 87,88, 91, 92, 94, 95/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu
Pemohon: Aloysi Urbanus Uri Murin, Wan Abu Bakar, Kores Tambunan, Imran Lahamado, Usmi Tamrin Tawas, Alamsyah Hanafiah, Suparman Romans, Munarman
Teradu:KPU Kab. Lembata, KPU Prov. Riau, KPU Kab Tapanuli Utara, KPU Kab. Donggala, KPU Kab. Jeneponto, KPU Sumsel
Acara Sidang: PUTUSAN
 
13
Sep
2013
14:00
No Perkara: No. 102/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: KPUD Kab. Kep. Talaud telah melakukan pleno penetapan caon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung oleh PPRN. Di mana menurut pengadu kepengurusan yang dinyatakan sah oleh teradu seharusnya tidak sah.
Pemohon: Noldi Tuwoliu
Teradu:KPU Kep. Talaud
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon
 
13
Sep
2013
14:00
No Perkara: No. 98/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi data atas nama pengadu. Tidak melakukan tahapan sosialisasi proses pemilukada di Kab. Kep. Talaud
Pemohon: Handi P. Poap
Teradu:KPU Kep. Talaud
Acara Sidang: Sidang Ke-1 Vidcon
 
13
Sep
2013
10:00
No Perkara: No. 105/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Teradu telah meloloskan Calon Bupati Dairi atasnama KRA Jhonny Sitohang Adinegoro yang tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan Teradu telahtidak menyampaikan secara benar hasil penelitian administrasi pencalonan Bupati / Wakil Bupati Dairi
Pemohon: Ilham Prasetya Gultom
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kab. Dairi
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
12
Sep
2013
13:00
No Perkara: No. 72/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Perubahan jadwal tahapan pemilu, peti suara terbuka di 32 TPS, penetapan DPT belum final, penundaan pilkada bupati karena banyak kotak suara yang terbuka dan diumumkan lewat RRI.
Pemohon: M. Thaher Anubun
Teradu:Ketua dan anggota KPU Maluku Tenggara
Acara Sidang: Sidang Ke-4 Vidcon
 
12
Sep
2013
10:00
No Perkara: No. 78/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Menerima pendaftaran DCS anggota DPRD kabupaten yang legalitas dan keabsahannya patut dipertanyakan karena masih dalam proses hukum di pengadilan
Pemohon: Ramdlon Naning dkk
Teradu:Ketua dan anggota KPU Kab. Musi Rawas
Acara Sidang: Sidang Ke-3
 
11
Sep
2013
16:00
No Perkara: No. 97/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Rapat pleno penetapan pasangan calon Bupati dilakukan secara tertutup, Meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat
Pemohon: Hadyang
Teradu:Ketua & Anggota KPU Luwu
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
11
Sep
2013
13:00
No Perkara: No. 93/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Tidak menggunakan security printing di form DA1 Penggelembungan DPT di Kabupaten Sula Saksi tidak terima form DA1 dari 18 Kecamatan di Kab. Sula
Pemohon: Hendriane Namotemo
Teradu:Ketua dan anggota KPU Prov. Maluku Utara
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Vidcon
 
11
Sep
2013
10:00
No Perkara: No. 104/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Teradu mengumumkan sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Hasil Kelengkapan Administrasi Calon Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya Periode 2014-2019 No. 44/BA/KIP-PJ/VIII/2013 yang menyatakan bahwa Bakal Calon atas nama H.Yusri Yusuf/H.Rusli Daud tidak memenuhi syarat administrasi dengan alasan tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari keanggotaan Partai Politik
Pemohon: Sayuti AB, Dkk
Teradu:Ketua & Anggota KIP Pidie Jaya
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
10
Sep
2013
16:00
No Perkara: No. 101/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Calon DPRD dari Partai Nasdem atas nama Aziz Bestari, Imam Dahlan dan Imran Haking tidak diloloskan dalam DCS dikarenakan YBS pernah tersangkut kasus pidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih karena dianggap menghasut secara lisan dimuka umum pada saat digelar aksi demonstrasi terkait adanya kecurangan dan ketidak adilan pada pemilukada Toli Toli tahun 2012 (ybs dipenjara karena alasan politik dan sudah selesai menjalani hukuman)
Pemohon: Taufik Basari,dkk
Teradu:Ketua KPU Kab. Tolitoli ,Anggota KPU Kab. Morowali,Ketua dan Anggota KPU Prov. Sulteng, Ketua, Anggota dan Staf Ahli Bawaslu Provinsi Sulteng
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
10
Sep
2013
13:00
No Perkara: No. 103/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Teradu I sengaja melakukan kecurangan dengan mengubah nomor urut pengadu. Teradu II telah dengan sengaja melanggar atas keterbukaan dalam Pemilu dengan membuat pernyataan-pernyataan di beberapa media massa elektronik maupun cetak dengan menyatakan pengadu kemungkinan tidak lolos seleksi caleg Pemilu Sumatera Utara Tahun 2014
Pemohon: Tahan Manahan Panggabean
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
10
Sep
2013
10:00
No Perkara: No. 76/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: KPU tidak meloloskan pasangan calon mas Afridel Djinu dan Ude arnold Pisy dengan alasan tidak melengkapi perbaikan perrsyaratan padahal dimana pasangan ini sudah menyerahkan perbaikan dan melengkapi syarat
Pemohon: Albert Salatan (Ketua Tim Kampanye Paslon Afridel Dinu-Ude)
Teradu:KPU Kab. Gunung Mas
Acara Sidang: Sidang Ke-3
 
06
Sep
2013
14:00
No Perkara: No. 69, 90, 85, 75, 77/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh KPU Kab. Kayong Utara, Seram Bagian Barat, Lampung Utara, Kab. Barru, Panwas Kota Pelembang
Pemohon: dkk
Teradu:KPU Kab. Kayong Utara, Seram Bagian Barat, Lampung Utara, Kab. Barru, Panwas Kota Pelembang
Acara Sidang: PUTUSAN
 
06
Sep
2013
10:00
No Perkara: No. 64/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: KPU Kab. Murung Raya melakukan verifikasi ulang terkait dukungan ganda partai Pemuda Indonesia yang dilakukan di luar jadwa verifikasi sehingga pengadu dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai cabup dan cawabup Kab. Murung Raya.
Pemohon: H. Syaiful Bahri
Teradu:Ketua & Anggota KPU Murung Raya
Acara Sidang: Sidang Ke-5
 
05
Sep
2013
16:30
No Perkara: No. 94/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Ketua dan anggota KPU Kab. Donggala serta kepala sekretariat dilaporkan karena melakukan tindakan yang tidak independen atau berpihak terhadap salah satu paslon, yakni dengan cara menggugurkan pasangan calon atas nama H.I Ilham Pettalolo dan Khaerudin K
Pemohon: Imran Lahamado dan Sarpan Sanusi
Teradu:KPU Kab. Donggala
Acara Sidang: Sidang Ke-3
 
05
Sep
2013
14:00
No Perkara: No. 99/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Terkait dengan ketidaklolosan pasangan calon Ami Taher dan Suhaimii Surah sebagai paslon dari jalur perseorangan. Pengadu menganggap KPU telah bertindak tidak jujur terhadap jumlah dukungan untuk pasangan calon sehingga perbuatan ini telah melakukan pebuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
Pemohon: Idris Yasin
Teradu:Ketua & Anggota KPU Kab. Kerinci
Acara Sidang: Sidang Ke-3
 
05
Sep
2013
10:00
No Perkara: No. 98, 102/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi data atas nama pengadu. KPUD Kab. Kep. Talaud telah melakukan pleno penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung oleh PPRN. Di mana menurut pengadu kepengurusan yang dinyatakan sah oleh teradu seharusnya tidak sah
Pemohon: Handi P
Teradu:Ketua & Anggota KPU Kab. Talaud
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
04
Sep
2013
16:00
No Perkara: No. 100/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Pada setiap penyerahan dukungan dari pasangan calon Bupati Garut yaitu Hj. Wati Krisnawati-Erri Syarifudin KPU Kab. Garut tidak pernah memberikan Berita Acara
Pemohon: Wati Krisnawati
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kab. Garut
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
04
Sep
2013
14:00
No Perkara: No. 97/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Rapat pleno penetapan pasangan calon Bupati dilakukan secara tertutup, Meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat
Pemohon: Hadyang
Teradu:Ketua & Anggota KPU Luwu
Acara Sidang: Ssidang Ke-1
 
04
Sep
2013
10:00
No Perkara: No. 80/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Ketiga anggota KPUD Kab. Lembata menolak atau tidak menandatangani BA penetapan DCS patai Hanura kab. Lembata tanpa memberi penjelasan kepada DPC partai hanura meskipun DPD partai hanura telah menyurati KPUD Lembata dan menyatakan DCS yang sah adalah yang diajukan oleh pihak pengadu (DPC yang diketuai oleh Aloysius Urbanus Uri Murin)
Pemohon: Aloysius Urbanus Uri Murin
Teradu:KPU Lembata
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Vidcon
 
03
Sep
2013
16:00
No Perkara: No. 78/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Menerima pendaftaran DCS anggota DPRD kabupaten yang legalitas dan keabsahannya patut dipertanyakan karena masih dalam proses hukum di pengadilan
Pemohon: Ramdlon Naning dkk
Teradu:Ketua dan anggota KPU Kab. Musi Rawas
Acara Sidang: Sidang Ke-3
 
03
Sep
2013
14:00
No Perkara: No. 99/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Terkait dengan ketidaklolosan pasangan calon Ami Taher dan Suhaimii Surah sebagai paslon dari jalur perseorangan. Pengadu menganggap KPU telah bertindak tidak jujur terhadap jumlah dukungan untuk pasangan calon sehingga perbuatan ini telah melakukan pebuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
Pemohon: Idris Yasin
Teradu:Ketua & Anggota KPU Kab. Kerinci
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Vidcon
 
03
Sep
2013
10:00
No Perkara: No. 96/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Arogansi & tindakan yang mementingkan diri sendiri & keluarga serta kroni-kroninya dalam hal pelaksanaan tugas & penggunaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya
Pemohon: Noor Rahmawanto
Teradu:Asmadi Asnan, Norman
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
02
Sep
2013
19:00
No Perkara: No. 95/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Teradu mengganti pasangan Nurdin faisal dan Burhanuddin BT diganti dengan pasangan Burhanuddin dan sanusi Hamid sebagai calon wakil bupati Janeponto
Pemohon: Usni Tamrin Tawang
Teradu:Anggota & Ketua KPU Jeneponto
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
02
Sep
2013
16:00
No Perkara: No. 94/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Ketua dan anggota KPU Kab. Donggala serta kepala sekretariat dilaporkan karena melakukan tindakan yang tidak independen atau berpihak terhadap salah satu paslon, yakni dengan cara menggugurkan pasangan calon atas nama H.I Ilham Pettalolo dan Khaerudin K
Pemohon: Imran Lahamado dan Sarpan Sanusi
Teradu:KPU Kab. Donggala
Acara Sidang: Video Conference
 
02
Sep
2013
14:00
No Perkara: No 79,88,91/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Para Teradu tidak melakukan diskualifikasi terhadap paslon gubernur dan wakil gubernur nomor 4 yang oleh mahkamah konstitusi melalui putusan nomor 79/PHPU.D-XI2013 tanggal 11 juli 2013 diyakini telah menyalahgunakan APBDprov. Sumsel tahun anggaran 2013 untuk kampanye terselubung
Pemohon: Alamsyah Hanafiah, Suparman Romans, Munarman
Teradu:KPU Sumsel
Acara Sidang: Sidang Ke-3
 
30
Aug
2013
19:00
No Perkara: No. 82, 86, 87/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Diduga tidak professional dalam penomoran urutan dalam berkas dukungan yang mengakibatkan banyaknya berkas dukungan yang batal pada verifikasi administrasi
Pemohon: Wan Abu Bakar, Asep Ruhiat , Bambang H Rumnan
Teradu:Ketua & Anggota KPU Prov. Riau
Acara Sidang: Sidang Ke-3
 
30
Aug
2013
16:00
No Perkara: No. 101/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Calon DPRD dari Partai Nasdem atas nama Aziz Bestari, Imam Dahlan dan Imran Haking tidak diloloskan dalam DCS dikarenakan YBS pernah tersangkut kasus pidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih karena dianggap menghasut secara lisan dimuka umum pada saat digelar aksi demonstrasi terkait adanya kecurangan dan ketidak adilan pada pemilukada Toli Toli tahun 2012 (ybs dipenjara karena alasan politik dan sudah selesai menjalani hukuman)
Pemohon: Taufik Basari,dkk
Teradu:Ketua KPU Kab. Tolitoli ,Anggota KPU Kab. Morowali,Ketua dan Anggota KPU Prov. Sulteng, Ketua, Anggota dan Staf Ahli Bawaslu Provinsi Sulteng
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
30
Aug
2013
14:00
No Perkara: No. 99/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Terkait dengan ketidaklolosan pasangan calon Ami Taher dan Suhaimii Surah sebagai paslon dari jalur perseorangan. Pengadu menganggap KPU telah bertindak tidak jujur terhadap jumlah dukungan untuk pasangan calon sehingga perbuatan ini telah melakukan pebuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
Pemohon: Idris Yasin
Teradu:Ketua & Anggota KPU Kab. Kerinci
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
30
Aug
2013
09:30
No Perkara: No 79,88,91/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Para Teradu tidak melakukan diskualifikasi terhadap paslonn gubernur dan wakil gubernur nomor 4 yang oleh mahkamah konstitusi melalui putusan nomor 79/PHPU.D-XI2013 tanggal 11 juli 2013 diyakini telah menyalahgunakan APBDprov. Sumsel tahun anggaran 2013 untuk kampanye terselubung
Pemohon: Alamsyah Hanafiah, Suparman Romans, Munarman
Teradu:KPU Sumsel
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
29
Aug
2013
17:00
No Perkara: No. 89/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Pengadu dinyatakan tidak lolos sebagai paslon cawalikota Serang diarenakan dukungan dari partao PIS tidak sah atau cacat hukum karena ketua telah berpindah partai politik padahal sebelumnya pada saat verifikasi faktual pasangan ini dinyatakan lolos sebagaii paslon.
Pemohon: Abdul Fakhridz selaku kuasa dari Ahmad Marju Kodri
Teradu:Ketua & Anggota KPU Serang
Acara Sidang: Putusan
 
29
Aug
2013
16:00
No Perkara: No. 100/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Pada setiap penyerahan dukungan dari pasangan calon Bupati Garut yaitu Hj. Wati Krisnawati-Erri Syarifudin KPU Kab. Garut tidak pernah memberikan Berita Acara
Pemohon: Wati Krisnawati
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kab. Garut
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
29
Aug
2013
14:00
No Perkara: No. 69/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Panwaslu Kab. Kayong Utara bersikap tidak netral dalam melaksanakan atau menjalankan tugasnya dan masih terlibat sebagai anggota Parpol (PAN) yang berkedudukan sebagai sekretaris partai.
Pemohon: Mochtar Rudinl
Teradu:Happy Susanto Ketua Panwas
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
29
Aug
2013
11:00
No Perkara: No. 75/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Terdaftar sebagai pengurus partai Teradu III (Upi Hastati) telah tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas pada saat menjadi anggota KPU Kab. Barru tahun 2008-2013.
Pemohon: Musakkar Agung Malik, Ketua LSM Sekoci Indoratu DPC Kab. Barru
Teradu:KPU Kab. Barru
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
29
Aug
2013
09:00
No Perkara: No 72/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Perubahan jadwal tahapan pemilu, peti suara terbuka di 32 TPS, penetapan DPT belum final, penundaan pilkada bupati karena banyak kotak suara yang terbuka dan diumumkan lewat RRI.
Pemohon: M. Thaher Anubun
Teradu:Ketua dan anggota KPU Maluku Tenggara
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
28
Aug
2013
19:00
No Perkara: No. 91/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Melakukan prosedur yang berbeda pada saat melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap gabungan Partai Politik pengusung
Pemohon: Kores Tambunan
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kab. Tapanuli Utara
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
28
Aug
2013
16:00
No Perkara: No 94/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Ketua dan anggota KPU Kab. Donggala serta kepala sekretariat dilaporkan karena melakukan tindakan yang tidak independen atau berpihak terhadap salah satu paslon, yakni dengan cara menggugurkan pasangan calon atas nama H.I Ilham Pettalolo dan Khaerudin K
Pemohon: Imran Lahamado dan Sarpan Sanusi
Teradu:KPU Kab. Donggala
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
28
Aug
2013
14:00
No Perkara: No. 93/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Tidak menggunakan security printing di form DA1 Penggelembungan DPT di Kabupaten Sula Saksi tidak terima form DA1 dari 18 Kecamatan di Kab. Sula
Pemohon: Hendriane Namotemo
Teradu:Ketua dan anggota KPU Prov. Maluku Utara
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
28
Aug
2013
11:00
No Perkara: No. 81/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Melakukan pembukaan kotak suara PPK Lede dan Sulabesi Tengah bersama saksi Paslon Nomor Urut 5 tanpa memberitahu dan berkonsultasi dengan Ketua KPU
Pemohon: Muhammad Asrun
Teradu:Anggota KPU Sula
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Video Conference di Mabes Polri & Polda Ternate
 
28
Aug
2013
09:00
No Perkara: No 95/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Teradu mengganti pasangan Nurdin faisal dan Burhanuddin BT diganti dengan pasangan Burhanuddin dan sanusi Hamid sebagai calon wakil bupati Janeponto
Pemohon: Usni Tamrin Tawang
Teradu:Anggota & Ketua KPU Jeneponto
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
27
Aug
2013
13:30
No Perkara: No. 82, 86, 86/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: penomoran urutan dalam berkas dukungan yang mengakibatkan banyaknya berkas dukungan yang batal pada verifikasi administrasi
Pemohon: Wan Abu Bakar, Asep Ruhiat , Bambang H Rumnan
Teradu:Ketua & Anggota KPU Prov. Riau
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
27
Aug
2013
11:00
No Perkara: No. 78/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Menerima pendaftaran DCS anggota DPRD kabupaten yang legalitas dan keabsahannya patut dipertanyakan karena masih dalam proses hukum di pengadilan.
Pemohon: Ramdlon Naning dkk
Teradu:Ketua dan anggota KPU Kab. Musi Rawas
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
27
Aug
2013
09:00
No Perkara: No 85/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu no 2 tahun 2012 tentang landasan dan prinsip dasar etika dan perilaku dalam pasa 3 ayat 1 dan 2 yang dilakukan oleh ketua dan anggota KPU lampung utara
Pemohon: Agung Mattauch kuasa dari Riza Fachlevi
Teradu:Ketua & Anggota KPU Kab. Lampung Utara
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
26
Aug
2013
16:00
No Perkara: No 94/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Ketua dan anggota KPU Kab. Donggala serta kepala sekretariat dilaporkan karena melakukan tindakan yang tidak independen atau berpihak terhadap salah satu paslon, yakni dengan cara menggugurkan pasangan calon atas nama H.I Ilham Pettalolo dan Khaerudin K
Pemohon: Imran Lahamado dan Sarpan Sanusi
Teradu:KPU Kab. Donggala
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
26
Aug
2013
14:00
No Perkara: No. 92/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Tidak meloloskan pasangan calon atas nama St. pinondang Simanjuntak SH dan Ampuan Situmeang sebagai calon Bupati dan wakil Bupati Kab. Tapanuli Utara Tahun 2013, dengan melakukan prosedur yang berbeda pada saat melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap gabungan Partai Politik Pengusung
Pemohon: Kores Tambunan
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kab. Tapanuli Utara
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
22
Aug
2013
14:00
No Perkara: No 76/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: 2. KPU tidak meloloskan pasangan calon mas Afridel Djinu dan Ude arnold Pisy dengan alasan tidak melengkapi perbaikan perrsyaratan padahal dimana pasangan ini sudah menyerahkan perbaikan dan melengkapi syarat
Pemohon: Albert salatan (Ketua Tim Kampanye Paslon Afridel Dinu-Ude)
Teradu:KPU Kab. Gunung Mas
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
22
Aug
2013
10:00
No Perkara: No 77/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Teradu berangkat umroh dengan menggunakan dana APBD Kota Palembang pada saat tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Masih belum berakhir serta tanpa seijin dari anggota Panitia Pengawas Pemilu Kota Palembang
Pemohon: Andika Pranata Jaya
Teradu:Riduwansyah Anggota Panwas Sumsel
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
22
Aug
2013
08:00
No Perkara: No 80/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Ketiga anggota KPUD Kab. Lembata menolak atau tidak menandatangani BA penetapan DCS patai Hanura kab. Lembata tanpa memberi penjelasan kepada DPC partai hanura meskipun DPD partai hanura telah menyurati KPUD Lembata dan menyatakan DCS yang sah adalah yang diajukan oleh pihak pengadu (DPC yang diketuai oleh Aloysius Urbanus Uri Murin)
Pemohon: Aloysius Urbanus Uri Murin
Teradu:KPU Lembata
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
21
Aug
2013
14:00
No Perkara: No 79,88,91/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Para Teradu tidak melakukan diskualifikasi terhadap paslonn gubernur dan wakil gubernur nomor 4 yang oleh mahkamah konstitusi melalui putusan nomor 79/PHPU.D-XI2013 tanggal 11 juli 2013 diyakini telah menyalahgunakan APBDprov. Sumsel tahun anggaran 2013 untuk kampanye terselubung
Pemohon: Alamsyah Hanafiah, Suparman Romans, Munarman
Teradu:KPU Sumsel
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
21
Aug
2013
10:00
No Perkara: 81/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Melakukan pembukaan kotak suara PPK Lede dan Sulabesi Tengah bersama saksi Paslon Nomor Urut 5 tanpa memberitahu dan berkonsultasi dengan Ketua KPU
Pemohon: Muhammad Asrun
Teradu:Anggota KPU Sula
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
20
Aug
2013
14:00
No Perkara: 82, 86, 87/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Diduga tidak professional dalam penomoran urutan dalam berkas dukungan yang mengakibatkan banyaknya berkas dukungan yang batal pada verifikasi administrasi
Pemohon: Wan Abu Bakar, Asep Ruhiat , Bambang H Rumnan
Teradu:Ketua & Anggota KPU Pro. Riau
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
20
Aug
2013
10:00
No Perkara: No 72/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Perubahan jadwal tahapan pemilu, peti suara terbuka di 32 TPS, penetapan DPT belum final, penundaan pilkada bupati karena banyak kotak suara yang terbuka dan diumumkan lewat RRI.
Pemohon: M. Thaher anubun
Teradu:Ketua & Anggota KPU Maluku Tenggara
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
19
Aug
2013
16:00
No Perkara: 91/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Melakukan prosedur yang berbeda pada saat melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap gabungan Partai Politik pengusung
Pemohon: Kores Tambunan
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kab. Tapanuli Utara
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
19
Aug
2013
14:00
No Perkara: No 90/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Menolak berkas calon atas nama Abdul Muthalib Kaisupy dari daftar calon sementara dengan alasan tidak memenuhi syarat ijazah.
Pemohon: Abdul Muthaub Kaisupp
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kab. SBB
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
16
Aug
2013
15:00
No Perkara: No. 76/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Hasil verifikasi hanya berdasarkan tafsiran(berdasarkan note)bukan merujuk pada fakta administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan (BA No. 131/BA/KPU-GM/VII/2013)
Pemohon: Albert salatan (Ketua Tim Kampanye Paslon Afridel Dinu-Ude)
Teradu:KPU Kab. Gunung Mas
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
16
Aug
2013
13:30
No Perkara: No 85/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu no 2 tahun 2012 tentang landasan dan prinsip dasar etika dan perilaku dalam pasa 3 ayat 1 dan 2 yang dilakukan oleh ketua dan anggota KPU lampung utara
Pemohon: Agung Mattauch kuasa dari Riza Fachlevi
Teradu:Ketua & Anggota KPU Kab. Lampung Utara
Acara Sidang: Sidang ke-1
 
15
Aug
2013
14:00
No Perkara: No. 75/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: terdaftar sebagai pengurus partai Teradu III (Upi Hastati) telah tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas pada saat menjadi anggota KPU Kab. Barru tahun 2008-2013.
Pemohon: Musakkar Agung Malik, Ketua LSM Sekoci Indoratu DPC Kab. Barru
Teradu:KPU Kab. Barru
Acara Sidang: Sidang Ke-1
 
14
Aug
2013
11:00
No Perkara: No. 73/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Teradu melanggar janji atau sumpah jabatan sebagai penyelenggara pemilu karena tidak bekerja sesuai dengan perundang-undangan dan dalam menjalankan tugas dan wewenang tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat.
Pemohon: Didi Supriyanto kuasa dari Hj. Selviana Sofyan Hosen
Teradu:Ketua & Anggota Bawaslu RI
Acara Sidang: Putusan
 
06
Aug
2013
15:00
No Perkara: No. 83 & 84/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Teradu tidak meloloskan pengadu sebagai calon walikota Tangerang karena dukungan ganda dari partai Hanura padahal pengadu adalah orang pertama yang mendapatkan dukungan dari partai Hanura.
Pemohon: Abdul Fakhridz selaku kuasa dari Ahmad Marju Kodri
Teradu:Ketua & Anggota KPU Kota Tangerang
Acara Sidang: Putusan
 
02
Aug
2013
13:00
No Perkara: No 60 /DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Bahwa pengadu digugurkan dalam DCS bakal calon legislatif DPRD Kab. Bengkalis periode 2014-2019 oleh KPUD Kab. Bengkalis
Pemohon: Parlindungan Siringo-ringo
Teradu:KPU & Panwaslu Bengkalis
Acara Sidang: Putusan
 
02
Aug
2013
13:00
No Perkara: No. 71/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Permasalahan rekapitulasi suara yang berbeda antara saksi dari pengadu dan KPU yang diduga adanya kecurangan dilakukan oleh KPU.
Pemohon: Muhammad Taha Latar
Teradu:KPU, Panwas, PPK Seram Bagian Timur
Acara Sidang: Putusan
 
02
Aug
2013
09:30
No Perkara: No. 83 & 84/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Teradu tidak meloloskan pengadu sebagai calon walikota Tangerang karena dukungan ganda dari partai Hanura padahal pengadu adalah orang pertama yang mendapatkan dukungan dari partai Hanura.
Pemohon: Abdul Fakhridz selaku kuasa dari Ahmad Marju Kodri
Teradu:Ketua & ANggota KPU Kota Tangerang
Acara Sidang: Sidang ke-1
 
01
Aug
2013
13:00
No Perkara: No. 63 & 66/DKPP-PKE/II/2013
Pokok Perkara: Teradu diduga tidak melakukan verifikasi faktual secara benar dan transparan terhadap parpol gabungan yang mengusung Pasangan Lukas-Angel
Pemohon: Mbulang Lukas & Faustinus Wundu
Teradu:KPU Kab. Nagekeo NTT
Acara Sidang: Putusan
 
01
Aug
2013
13:00
No Perkara: No. 58/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketua & anggota KIP proses perekrutan dan penetapan anggota KIP Kab Nagan Raya, PPK dan PPS.
Pemohon: Bawaslu Aceh
Teradu:KIP Kab. Nagan Raya
Acara Sidang: Putusan
 
01
Aug
2013
11:00
No Perkara: No. 73/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Teradu melanggar janji atau sumpah jabatan sebagai penyelenggara pemilu karena tidak bekerja sesuai dengan perundang-undangan dan dalam menjalankan tugas dan wewenang tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat.
Pemohon: Didi Supriyanto kuasa dari Hj. Selviana Sofyan Hosen
Teradu:Ketua & Anggota Bawaslu RI
Acara Sidang: Sidang Ke-3
 
31
Jul
2013
13:00
No Perkara: 74 & 68/DKPP-PKE/II/2013
Pokok Perkara: KPU Jatim, Kab. Banyuasin
Pemohon: Dr. Otto Hasibuan, Alamsyah Hanafiah
Teradu: KPU Jatim, KPU Banyuasin
Acara Sidang: Putusan
 
30
Jul
2013
13:00
No Perkara: No. 71/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Permasalahan rekapitulasi suara yang berbeda antara saksi dari pengadu dan KPU yang diduga adanya kecurangan dilakukan oleh KPU.
Pemohon: Muhammad Taha Latar
Teradu:KPU, Panwas, PPK Seram Bagian Timur
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
30
Jul
2013
10:00
No Perkara: No. 73/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Teradu melanggar janji atau sumpah jabatan sebagai penyelenggara pemilu karena tidak bekerja sesuai dengan perundang-undangan dan dalam menjalankan tugas dan wewenang tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat.
Pemohon: Didi Supriyanto kuasa dari Hj. Selviana Sofyan Hosen
Teradu:Ketua & Anggota Bawaslu RI
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
29
Jul
2013
14:00
No Perkara: No 60/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Bahwa pengadu digugurkan dalam DCS bakal calon legislatif DPRD Kab. Bengkalis periode 2014-2019 oleh KPUD Kab. Bengkalis
Pemohon: Parlindungan Siringo-ringo
Teradu:KPU & Bawaslu Bengkalis
Acara Sidang: Sidang Ke-2 Video Conference
 
29
Jul
2013
10:00
No Perkara: No. 74/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Diskriminatif dalam penerimaan pendaftaran pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Herman Suryadi Sumawiredja sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2013
Pemohon: Dr. Otto Hasibuan
Teradu:Ketua & Anggota KPU Jatim
Acara Sidang: Sidang Ke-3
 
26
Jul
2013
14:00
No Perkara: No. 74/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Diskriminatif dalam penerimaan pendaftaran pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Herman Suryadi Sumawiredja sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2013
Pemohon: Dr. Otto Hasibuan
Teradu:Ketua & Anggota KPU Jatim
Acara Sidang: Sidang Ke-2
 
25
Jul
2013
14:00
No Perkara: No 74/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: diskriminatif dalam penerimaan pendaftaran pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Herman Suryadi Sumawiredja sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2013
Pemohon: Dr. Otto Hasibuan
Teradu:Ketua & Anggota KPU Jatim
Acara Sidang: Sidang Perdana
 
25
Jul
2013
13:00
No Perkara: No 60/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Bahwa pengadu digugurkan dalam DCS bakal calon legislatif DPRD Kab. Bengkalis periode 2014-2019 oleh KPUD Kab. Bengkalis
Pemohon: Parlindungan Siringo-ringo
Teradu:KPU & Bawaslu Bengkalis
Acara Sidang: Sidang Perdana
 
25
Jul
2013
10:00
No Perkara: 68/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Ketua, anggota dan sekretaris KPU Kab. Banyuasin dianggap tida netral dalam pencetakan formulir C-2 Plano KWK.KPU. Melakukan pembiaran atas kesalahan cetak formulir dan dimodifikasi dengan tempelan a.n bakal pasangan calon.
Pemohon: Alamsyah Hanafiah
Teradu:Ketua & Anggota KPU Kab Banyuasin, Kasek
Acara Sidang: Sidang ke-3
 
24
Jul
2013
13:00
No Perkara: 71/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Permasalahan rekapitulasi suara yang berbeda antara saksi dari pengadu dan KPU yang diduga adanya kecurangan dilakukan oleh KPU.
Pemohon: Muhammad Taha Latar
Teradu:KPU, Panwas, PPK Seram Bagian Timur
Acara Sidang: Sidang Perdana
 
24
Jul
2013
10:00
No Perkara: 64/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: KPU Kab. Murung Raya melakukan verifikasi ulang terkait dukungan ganda partai Pemuda Indonesia yang dilakukan di luar jadwa verifikasi sehingga pengadu dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai cabup dan cawabup Kab. Murung Raya.
Pemohon: H. Syaiful Bahri
Teradu:Ketua & Anggota KPU Murung Raya
Acara Sidang: Sidang Ke-4 Video Conference
 
23
Jul
2013
14:00
No Perkara: No 72/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Perubahan jadwal tahapan pemilu, peti suara terbuka di 32 TPS, penetapan DPT belum final, penundaan pilkada bupati karena banyak kotak suara yang terbuka dan diumumkan lewat RRI.
Pemohon: M. Thaher anubun
Teradu:Ketua dan anggota KPU Maluku Tenggara
Acara Sidang: Sidang Perdana
 
23
Jul
2013
10:00
No Perkara: 73/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Teradu melanggar janji atau sumpah jabatan sebagai penyelenggara pemilu karena tidak bekerja sesuai dengan perundang-undangan dan dalam menjalankan tugas dan wewenang tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat.
Pemohon: Didi Supriyanto kuasa dari Hj. Selviana Sofyan Hosen
Teradu:Ketua & Anggota Bawaslu RI
Acara Sidang: Sidang Perdana
 
18
Jul
2013
09:00
No Perkara: No. 64/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Melakukan verifikasi ulang terkait dukungan ganda Partai Pemuda Indonesia yang dilakukan di luar jadwal verifikasi
Pemohon: H. Syaiful Bahri
Teradu:Ketua & Anggota KPU Murung Raya
Acara Sidang: Sidang Ketiga
 
17
Jul
2013
14:30
No Perkara: No 55/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Pengalihan dukungan partai atau gabungan partai 2. Meloloskan paslon yang tidak memenuhi syarat
Pemohon: Zain Alkim, Saleh SH MH, Moh Sulaiman
Teradu:KPU Barito Timur
Acara Sidang: Putusan
 
17
Jul
2013
14:30
No Perkara: No. 62/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Tidak konsisten terkait persyaratan dukungan bakal pasangan calon
Pemohon: Drs. Arif Sukirman MH
Teradu:Ketua & Anggota KPU Kota Bima
Acara Sidang: Putusan
 
17
Jul
2013
14:30
No Perkara: No 61/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Tidak professional dalam pelaksanaan verifikasi parpol dan telah bertindak diluar kewenangan
Pemohon: Aloysi Urbanus Uri Murin
Teradu:Refael Boli Lewa (Ketua Panwaslu Kab. Lembata NTT) Rofinus Kopong Teron, SH (Ketua Panwaslu Kab. Flores Timur-NTT) Nelce RP Ringu (Ketua BAWASLU Prov. NTT)
Acara Sidang: Putusan
 
17
Jul
2013
13:00
No Perkara: 68/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Ketua, anggota dan sekretaris KPU Kab. Banyuasin dianggap tidak netral
Pemohon: Alamsyah Hanafiah
Teradu:KPU Kab Banyuasin & Sekretaris KPU
Acara Sidang: Sidang Kedua
 
16
Jul
2013
13:00
No Perkara: No 63/DKPP-PKE-II/2013 dan No 66/DKPP-PKE--II/2013
Pokok Perkara: Teradu diduga tidak melakukan verifikasi faktual secara benar dan transparan terhadap parpol gabungan yang mengusung Pasangan Lukas-Angel
Pemohon: Mbulang Lukas & Faustinus Wundu
Teradu:KPU Kab. Nagekeo NTT
Acara Sidang: Sidang Video Conference di Mabes Polri & Polda NTT
 
16
Jul
2013
10:00
No Perkara: 58/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketua & anggota KIP proses perekrutan dan penetapan anggota KIP Kab Nagan Raya, PPK dan PPS.
Pemohon: Bawaslu Aceh
Teradu:KIP Kab. Nagan Raya
Acara Sidang: Sidang Ketiga
 
11
Jul
2013
14:00
No Perkara: No. 64/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Melakukan verifikasi ulang terkait dukungan ganda Partai Pemuda Indonesia yang dilakukan di luar jadwal verifikasi
Pemohon: H. Syaiful Bahri
Teradu:Ketua & Anggota KPU Murung Raya
Acara Sidang: Sidang Kedua
 
10
Jul
2013
14:00
No Perkara: No 68/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Ketua, anggota dan sekretaris KPU Kab. Banyuasin dianggap tidak netral
Pemohon: Alamsyah Hanafiah
Teradu:KPU Kab Banyuasin & Sekretaris KPU
Acara Sidang: Sidang Pertama
 
10
Jul
2013
10:00
No Perkara: No 69/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Panwas tidak netral & terlibat sebagai sekretaris parpol
Pemohon: Mochtar Rudin
Teradu:Happy Susanto Ketua Panwas
Acara Sidang: Sidang pertama
 
09
Jul
2013
14:00
No Perkara: No. 62/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Tidak konsisten terkait persyaratan dukungan bakal pasangan calon
Pemohon: Drs. Arif Sukirman MH
Teradu:Ketua & Anggota KPU Kota Bima
Acara Sidang: Sidang Kedua
 
04
Jul
2013
10:00
No Perkara: No 63/DKPP-PKE-II/2013 dan No 66/DKPP-PKE--II/2013
Pokok Perkara: Teradu diduga tidak melakukan verifikasi faktual secara benar dan transparan terhadap parpol gabungan yang mengusung Pasangan Lukas-Angel
Pemohon: Mbulang Lukas & Faustinus Wundu
Teradu:KPU Kab. Nagekeo NTT
Acara Sidang: Sidang Pertama
 
03
Jul
2013
14:00
No Perkara: No 61/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Tidak professional dalam pelaksanaan verifikasi parpol dan telah bertindak diluar kewenangan
Pemohon: Aloysi Urbanus Uri Murin
Teradu:1. Refael Boli Lewa (Ketua Panwaslu Kab. Lembata NTT) 2. Rofinus Kopong Teron, SH (Ketua Panwaslu Kab. Flores Timur-NTT) Nelce RP Ringu (Ketua BAWASLU Prov. NTT)
Acara Sidang: Sidang Video Conference Di Mabes Polri
 
03
Jul
2013
10:00
No Perkara: No 58/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KIP Nagan Raya (Nazarudin) dan T. Abdul Rasyid (ketua KIP Nagan Raya) dalam proses perekrutan dan penetapan anggota KIP Kab Nagan Raya, PPK dan PPS
Pemohon: Bawaslu Aceh
Teradu:KIP Kab. Nagan Raya
Acara Sidang: Sidang Kedua
 
27
Jun
2013
15:00
No Perkara: No. 64/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Melakukan verifikasi ulang terkait dukungan ganda Partai Pemuda Indonesia yang dilakukan di luar jadwal verifikasi
Pemohon: H. Syaiful Bahri
Teradu:Ketua & Anggota KPU Murung Raya
Acara Sidang: Sidang Pertama
 
26
Jun
2013
15:00
No Perkara: No. 65/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Tidak konsisten terkait persyaratan dukungan bakal pasangan calon
Pemohon: Drs. Arif Sukirman MH
Teradu:Ketua & Anggota KPU Kota Bima
Acara Sidang: Sidang Pertama
 
25
Jun
2013
14:00
No Perkara: No. 53/DKPP-PKE-II/2012
Pokok Perkara: KPUD diduga melanggar asas mandiri, adil & tertib sehingga mengakibatkan hak konstitusional pengadu hilang
Pemohon: Edison Aunutta & Ronal Sahetapy
Teradu:KPU Maluku
Acara Sidang: Pembacaan Putusan
 
25
Jun
2013
14:00
No Perkara: No. 59/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: KPU Bali diduga lakukan rekayasa rekapitulasi penghitungan suara
Pemohon: Radian Syam kuasa hukum PDIP
Teradu:KPU Bali & KPU Badung, Buleleng, Tabanan, Karang Asem
Acara Sidang: Pembacaan Putusan
 
25
Jun
2013
14:00
No Perkara: No. 62/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Teradu tidak menghargai asas-asas penyelenggara pemilu, tidak profesional, tidak netral dan melampaui kewenangan sebagai Panwas
Pemohon: Benyamin Ahmad
Teradu:Panwas Kota Bima
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
25
Jun
2013
14:00
No Perkara: No. 56/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Pemberhentian sebagai anggota Panwaslu Kab. Lumajang tanpa klarifikasi dengan alasan terlibat parpol
Pemohon: Cokrowidodo Rekso Soekresno, S.sos
Teradu:Bawaslu Prov jatim
Acara Sidang: Pembacaan Putusan
 
25
Jun
2013
14:00
No Perkara: No. 54/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Pengalihan dukungan PAN atas Bakal Paslon Menerima Pencalonan ganda Legislatif dari PAN
Pemohon: Helton Paudi Refky H. Muchsin
Teradu:Ketua & anggota KPU Parigi Moutong
Acara Sidang: Pembacaan Putusan
 
25
Jun
2013
14:00
No Perkara: No 51/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: KPU Kab. Madiun telah meloloskan bakal pasangan calon Wakil Bupati a.n Sugito SH, yang tidak memenuhisyarat
Pemohon: Setyawan, SH
Teradu:Ketua & Anggota KPU Kab. Madiun
Acara Sidang: Pembacaan Putusan
 
25
Jun
2013
14:00
No Perkara: No 57/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Dugaan pelanggaran Administrasi perubahan berkas terkait PKPU No. 9 Tahun 2012 Pasal 5 huruf d, meloloskan berkas Paslon yang tidak memenuhi syarat
Pemohon: Elly Yanti
Teradu:KPU Sawahlunto, Panwas Sawahlunto
Acara Sidang: Pembacaan Putusan
 
25
Jun
2013
14:00
No Perkara: No 52/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: PAW anggota KPU di Kab. Jaya wijaya tidak sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan
Pemohon: Vincentius Lokobal
Teradu:Ketua & Anggota KPU Jayawijaya
Acara Sidang: Pembacaan Putusan
 
19
Jun
2013
10:00
No Perkara: No 55/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: 1. Pengalihan dukungan partai atau gabungan partai 2. Meloloskan paslon yang tidak memenuhi syarat
Pemohon: Zain Alkim, Saleh SH MH, Moh Sulaiman
Teradu:KPU Barito Timur
Acara Sidang: Sidang ke-4 melalui video conference di Mabes Polri
 
13
Jun
2013
16:30
No Perkara: No. 59/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: KPU Bali diduga lakukan rekayasa rekapitulasi penghitungan suara
Pemohon: Radian Syam kuasa hukum PDIP
Teradu:
Acara Sidang: Sidang kedua pemeriksaan bukti & saksi yang diajukan
 
13
Jun
2013
14:00
No Perkara: No. 53/DKPP-PKE-II/2012
Pokok Perkara: KPUD diduga melanggar asas mandiri, adil & tertib sehingga mengakibatkan hak konstitusional pengadu hilang
Pemohon: Edison Aunutta & Ronal Sahetapy
Teradu:
Acara Sidang: Sidang kedua
 
13
Jun
2013
10:00
No Perkara: No. 61/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: KPUD tidak profesional dalam verifikasi parpol & bertindak di luar kewenangan
Pemohon: Aloysi Urbanus Uri Murin
Teradu:
Acara Sidang: Sidang perdana
 
11
Jun
2013
19:10
No Perkara: No 55/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: 1. Pengalihan dukungan partai atau gabungan partai 2. Meloloskan paslon yang tidak memenuhi syarat
Pemohon: Zain Alkim, Saleh SH MH, Moh Sulaiman
Teradu:
Acara Sidang: Sidang ke-3
 
11
Jun
2013
10:00
No Perkara: N0.62/DKPP-PKE-II/2013
Pokok Perkara: Teradu tidak menghargai asas-asas penyelenggara Pemilu, tidak profesional, tidak netral dan melampaui kewenangan
Pemohon: Benyamin Ahmad
Teradu:
Acara Sidang: Sidang ke-1
 
No Perkara: No. 32/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2017 Pengadu (pasangan Calon No.4) beserta tim mendatangi kantor KIP Aceh Singkil sekitar pukul 17.35 WIB, sampai tepat pukul 18.00 WIB belum ada satu lembar pun tanda terima berkas LPPDK dikeluarkan oleh KIP Aceh Singkil melalui sekretariat. 2. Bahwa sekitar pukul 18.02, sesuai rekaman video terlampir, sekretariat KIP bersama utusan Paslon No.3, menandatangani tanda terima yang waktunya dituliskan mundur sebelum jam 18.00. Hal tersebut nyata dan Pengadu saksikan langsung, Bahkan ada salah seorang petugas dari sekretariat Panwaslih Aceh Singkil berada dilokasi tersebut. 3. Bahwa selanjutnya berturut-turut, sekitar jam 19 WIB lewat, Paslon 2 dan 1, akhirnya mengikuti langkah yang telah dilakukan Paslon No.3 dan berhasil dikeluarkan tanda terima oleh KIP Aceh Singkil melalui sekretariat dengan disaksikan dan diperbolehkan oleh para Teradu yang berada ditempat kejadian pada saat itu.
Pemohon: Putra Ariyanto
Teradu:1. Yarwin Adi Darma 2. Syahrial Raf 3. Rahmi Syukur 4. Tita Rospita Dodi Syahputra (Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Prov. Aceh
 

Pencarian
Link Terkait