Manado,
DKPP- Hari kedua
agenda Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Sulawesi Utara (Sulut),
Kamis (9/4), adalah acara Focus Group Discussion (FGD). Acara ini diadakan di
gedung Mapaluse, Kantor Gubernur Sulut, di Kota Manado.
Peserta
FGD sekitar 40 orang yang berasal dari jajaran KPU dan Bawaslu se-Sulut. Ketua
DKPP Prof Jimly Asshiddiqie ketika membuka FGD mengatakan, tujuan FGD selain
untuk masukan bagi DKPP, juga untuk menggali persoalan terkait Pilkada serentak
yang akan diadakan di Sulut.
Harapan
kita agar semua masyarakat dan peserta Pilkada dapat dilayani dengan baik
dengan penuh integritas dan profesionalitas. Ini pertama kali Pilkada serentak.
Kita ingin kita bisa tepuk dada, tidak ada pelanggaran sama sekali, kata
Prof Jimly.
Harapan
Ketua DKPP soal tidak ada lagi pelanggaran atau pengaduan tampaknya akan banyak
tantangan. Satu soal saja, misalnya masalah anggaran, penyelenggaraan
Pilkada 2015 masih menjadi tanda tanya besar bagi para penyelenggara Pemilu di
Sulut.
Dari
pengakuan peserta, di Sulut masih banyak kabupaten/kota yang anggarannya belum
keluar. Satu-satunya jalan, mereka harus intensif melobi bupati/walikota dan
DPRD setempat.
Jika
pencairan anggaran tidak tepat waktu dengan tahapan, itu juga punya potensi
kami akan diadukan. Soal anggaran kami sangat tergantung dengan Pemda. Yang
jadi masalah adalah kalau bupatinya incumbent. Mereka punya kepentingan
terhadap Pilkada, terang salah satu peserta dari Panwaslu Minahasa
Selatan.
Acara FGD
ini dipandu oleh dua Tenaga Ahli DKPP, Syopiansyah Jaya Putra dan Firdaus.
Empat Anggota DKPP, yakni Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait, Anna
Erliyana, dan Endang Wihdatiningtyas terlibat aktif dalam diskusi. (Arif
Syarwani)
Editor: Dio