Ketua DKPP: Putusan Bawaslu Erga Omnes

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengungkapkan bahwa putusan Bawaslu terkait gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA). Menurut Heddy, putusan Bawaslu tersebut tidak lagi menjadi milik pelapor atau terlapor saja, tetapi juga sudah dimiliki publik karena telah terbuka di ranah publik. “Yang menjadi perhatian kita semua putusan bawaslu itu bersifat

Jelang Pemilu 2024, Media Massa Memiliki Nilai Strategis

Bandar Lampung, DKPP – Media massa diharapkan menjadi mengoptimalkan perannya sebagai penyuplai informasi dan pengontrol sosial dalam tahapan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024 yang akan datang. Hal ini disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) M. Tio Aliansyah dalam kegiatan Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (NGETREN Media) di Kota Bandar Lampung, Minggu (26/3/2023).

Perdebatan Sistem Proporsional Pemilu Harus Lebih Komprehensif dan Mendalam

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) J. Kristiadi berpendapat perdebatan mengenai sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka seharusnya dibuka seluas-luasnya di ruang publik. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) yang diadakan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Komplek DPR/DPD/MPR, Jakarta, Selasa (21/3/2023). Dalam Raker ini terdapat pertanyaan

Ratna Dewi Ingatkan Panwascam se-Kota Depok Tentang Sumpah Jabatan

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo mengingatkan seluruh jajaran Panwascam se-Kota Depok agar tetap memegang sumpah dan janji jabatan saat dilantik. Sumpah janji jabatan disebutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pejabat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rakyat. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber kegiatan bimbingan teknis penguatan pelaksanaan tupoksi kepemiluan

DKPP Periksa Bawaslu Simalungun Karena Luluskan Peserta Seleksi Panwascam

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan secara virtual atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 29-PKE-DKPP/II/2023 pada Senin (20/3/2023). Perkara ini diadukan oleh Buyung Tanjung. Ia mengadukan Ketua dan empat Anggota Bawaslu Kabupaten Simalungun, yaitu Muhammad Choir Nazlan Nasution, Alfi Mukhair Nasution, Michael Richard Siahaan, Bobi Dewantara

DKPP Periksa Enam Penyelenggara Pemilu KIP Gayo Lues Terkait Dugaan Titipan dalam Seleksi PPS

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan secara virtual atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 40-PKE-DKPP/II/2023 pada Jumat (17/03/2023) pukul 08.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Abdullah dan Maripatua Purba. Mereka mengadukan enam penyelenggara Pemilu KIP Kabupaten Gayo Lues. Satu dari enam penyelenggara Pemilu yang diadukan tersebut

DKPP Akan Periksa Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Terkait Keanggotaan Parpol

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 38-PKE-DKPP/II/2023, Jumat (17/3/2023) pukul 14.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Dahli Saptini. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas, yaitu Oktureni Sandhra Kirana. Dahli Saptini mendalilkan Oktureni masih tercatat sebagai Anggota Partai Republik pada

KPU Paser Bantah Subyektifitas Dalam Seleksi PPK

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 25-PKE-DKPP/II/2023, Kamis (16/3/2023) pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Yudo Cahyono. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Paser, yaitu Abdul Qayyim Rasyid, M. Makbul, Ahyar Rosidi, Arbain, dan Dyah Elly Kusrini, yang secara

DKPP Periksa KIP Gayo Lues Terkait Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan secara virtual atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 40-PKE-DKPP/II/2023 pada Jumat (17/03/2023) pukul 08.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Abdullah dan Maripatua Purba. Mereka mengadukan Said Abdullah, Ali Akbar, Kahiruddin, Ika Anggraeni, dan Sri Ani yang merupakan Ketua dan

DKPP: Pemilu Tetap Lima Tahun Sekali

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen menjalankan amanat Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan Pemilu dijalankan setiap lima tahun sekali. Penegasan ini disampaikan Heddy saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Kerja Komisi II,