Saturday, 05-09-2015
Ketua DKPP: Kehadiran DKPP Tidak Perlu Dianggap Ancaman (03/09)Sistem Sanksi Etika Dan Putusan DKPP (03/09)Subyek dan Obyek Perkara Di DKPP (03/09)Amar Putusan dan Sanksi DKPP (03/09)Modus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (03/09)

   Court Session

    03-07-2015 08:00
    36/I-P/ L-DKPP/ 2015

    (1) Para Teradu meng | 1. Febianus Jemadu, (PDIP) 2. Robby K. Omaleng, (Golkar) 3. Benyyamin Way, (Gerindra) | Ketua dan Anggota KPU Kab. Mimika | Sidang Ke-2 Vidcon Mabes Polri
    19-05-2015 14:00
    No. 19/I-P/ L-DKPP/ 2015

    1.Bahwa KPU Kab. Tap | Muchtar Pakpahan kuasa dari Henrima (Caleg Partai Golkar) | Ketua dan Anggota KPU Kab. Tapanuli Selatan | Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP
    19-05-2015 09:00
    No. 26/I-P/ L-DKPP/ 2015

    1.Para Teradu mengel | 1. Febianus Jemadu, (PDIP) 2. Robby K. Omaleng, (Golkar) 3. Benyyamin Way, (Gerindra) | Ketua dan Anggota KPU Kab. Mimika | Sidang Ke-1 Di Mapolda Papua
    29-11-2014 14:00
    No.325/DKPP-PKE-III/2014

    1.Teradu diduga me | Konstan K. Dachi | KPU Kab. Nias Selatan | Sidang Ke-2 di Kantor KPU Prov. Sumut
    29-11-2014 14:00
    No. 327/DKPP-PKE-III/2014

    1.Bahwa Para Teradu | Hasan Basri & M. Irfan Islami Rambe | Panwas Kab. Nias Selatan | Sidang Ke-2 di Kantor KPU Prov. Sumut
more
      COMPLAINT
      COURT SESSION
      PUTUSAN
      MAKLUMAT

   DKTV

more

   Photo Gallery

more

   Activities

Ketua DKPP: Kehadiran DKPP Tidak Perlu Dianggap Ancaman 03-09-2015

Palembang, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa kehadiran DKPP jangan dianggap sebagai ancaman bagi penyelenggara Pemilu. Akan tetapi, DKPP juga harus dilihat fungsinya sebagai pelindung bagi orang-orang yang baik dan sudah dibuktikan. Menurutnya, DKPP dibentuk bukan untuk memecat orang, tetapi untuk menjaga kehormatan penyelenggara Pemilu atau kehormatan institusi.

“Jadi, tidak perlu dianggap sebagai sebuah ancaman bagi penyelenggara Pemilu,” ujarnya dalam kegiatan

Sistem Sanksi Etika Dan Putusan DKPP 03-09-2015

Manokwari, DKPP – Masih dalam acaraSosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2015 di di Hotel Fujita Jl. Drs. Esau Sesa, Manokwari, Kamis (3/9) sore pada sesi diskusi dan tanya jawab, Anggota sekaligus juru bicara DKPP menjelaskan.

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 42 ayat 3 Dalam hal amar putusan DKPP menyatakan Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar, DKPP memberikan sanksi berupa: a. teguran tertulis; b. pemberhentian

Subyek dan Obyek Perkara Di DKPP 03-09-2015

Manokwari, DKPP – Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2015 di di Hotel Fujita Jl. Drs. Esau Sesa, Manokwari, Kamis (3/9) sore memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Pertanyaan diajukan oleh Panwaslu Kab. Manokwari Selatan yaitu soal Subyek dan Obyek berperkara di DKPP.

Dr. Nur Hidayat Sardini menjelaskan siapa saja yang dapat menjadi Pengadu dan Teradu dalam perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yaitu untuk kelompok Pengadu terdiri atas pencari keadilan (justiciable), yakni warga Negara yang dirugikan hak pilihnya (The

more

   Pers Release

DKPP Akan Menggelar Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Provinsi NTT 04-09-2015

Jakarta, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan kembali menggelar sosialisasi tentang kode etik penyelenggara pemilu pada tanggal 7 September 2015 bertempat di aula KPU Prov Kupang, Jl. Polisi Militer Nomor 1 Kupang, provinsi NTT. Sebelumnya, kegiatan serupa juga telah diselenggarakan di

Sosialisasi DKPP Untuk Pilkada Serentak Berintegritas Di Papua Barat 02-09-2015

Jakarta, DKPP- Sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki perhatian serius terhadap agenda nasional yaitu Pilkada Serentakdi 9 provinsi, 22 kabupaten dan 36 kota yang akan digelar 9 Desember 2015.  DKPP ingin memastikan

Hadapi Pilkada di 7 Kabupaten, DKPP Gelar Sosialisasi Kode Etik di Sumsel 01-09-2015

Jakarta, DKPP- Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) adalah salah satu provinsi yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di bulan Desember 2015. Sesuai data KPU Provinsi Sumatera Selatan, di provinsi ini akan ada tujuh Pilkada, yakni tujuh Pemilihan Bupati/Walikota dan

more

   Library

   Pooling

Pada 12 Juni 2014, DKPP telah berusia 2 (dua) tahun. Memproses sebanyak 1379 Pengaduan perkara dengan Putusan 497 Rehabilitasi, 13 Diberhentikan Sementara dan 207 orang Dipecat. Efektifkah kinerja DKPP?
Sangat Efektif
Efektif
Biasa Saja

   Visitor

Visitors : 5270853 Org
Hits : 5371369 hits
Month : 578470 Users
Today : 14 Users

   Link