Dugaan Praktik Politik Uang dalam Sidang DKPP

Jakarta, DKPP – Dugaan praktik politik uang terungkap dalam sidang pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk Nomor Perkara 225-PKE-DKPP/VIII/2019, pada Selasa (15/10/2019) malam. Perkara ini diadukan oleh Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Suaizisiwa Duha. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Pilipus Famazokhi Sarumaha. Dugaan praktik politik uang ini diungkapkan oleh

Ketua dan Anggota KPU Kota Bekasi Diperiksa DKPP

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggata Pemilu (KEPP), Nomor Perkara 288-PKE-DKPP/IX/2019, Selasa (15/10), di Ruang Sidang DKPP, Jakarta. Pengadu dalam perkara tersebut adalah Maizal Alfian. Ketua dan Anggota KPU Kota Bekasi menjadi Teradu pada perkara ini. Mereka adalah Nurul Sumarheni, Ali Syaifa, Achmad Edwin Solihin,

DKPP Periksa Anggota Bawaslu Sumut dan Nias Barat

Jakarta, DKPP – DKPP menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Nomor Perkara 210-PKE-DKPP/VIII/2019 pada Selasa, (15/10/2019). Perkara ini diadukan oleh Ketua DPP Partai Golkar, Lamhot Sinaga yang memberikan Kuasa kepada Muslim Jaya Butar-Butar. Keduanya mengadukan 3 (tiga) Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Bawaslu Kabupaten Nias Barat. Tiga Anggota

KPU dan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Diperiksa DKPP

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Nomor Perkara 276-PKE-DKPP/IX/2019, Senin, 14/10/2019. Sidang ini digelar melalui video conference, yakni antara di DKPP RI dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Sebanyak 7 (tujuh) penyelenggara pemilu menjadi Teradu dalam perkara tersebut. Mereka adalah Ketua dan Anggota

DKPP Periksa KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Nomor Perkara 269-PKE-DKPP/IX/2019, (Senin, 14/10/2019). Sidang ini digelar melalui video conference, yakni antara di DKPP RI dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Perkara ini diadukan oleh Mahmuddin Nasution, kemudian ia memberikan kuasa kepada Bambang Suroso. Ia mengadukan

Pengaduan

Panduan PengaduanFormulir PengaduanTanda Terima DokumenHasil Verifikasi AdministrasiHasil Verifikasi Materiil Buku Saku Pengaduan Download Formulir A Pengaduan dan /atau Laporan (Form I-P/L DKPP) Formulir B Surat Pernyataan (Form II-P/L DKPP) Formulir C Surat Kuasa Khusus (Form III-P/L DKPP) Formulir D Tanda Terima Pengaduan dan /atau Laporan (Form IV-P/L DKPP) 324-P/L-DKPP/IX/2019 00:00 – 00:00 25th September 2019

Prof. Valina Singka Subekti, Anggota DKPP Periode 2012-2017 Rekomendasikan Perubahan Sistem Pemilu

Jakarta, DKPP – Sistem multipartai selama 21 tahun era Reformasi dinilai belum memberikan hasil yang signifikan terhadap iklim demokrasi Indonesia. Demikian diungkapkan oleh Anggota DKPP Periode 2012-2017, Prof. Valina Singka Subekti ketika memberikan pidato dalam Upacara Pengukuhan dirinya sebagai Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (Fisip UI) di Kampus UI Salemba, Jakarta,

Dr. Ida Budhiati: Jangan Anggap Remeh Soal Administrasi Pemilu

Jakarta, DKPP – Dalam prinsip-prinsip kode etik penyelenggara pemilu itu ada turunannya bahwa bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menunjukkan kualitas pemilu. Administrasi pemilu itu beririsan dengan persoalan etika penyelenggara pemilu. Hal itu disampaikan oleh Anggota DKPP Dr. Ida Budhiati saat menjadi narasumber dalam Rapat Finalisasi Pedoman Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilihan Umum, Jumat (11/10/2019), di

DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu untuk nomor perkara 289-PKE-DKPP/IX/2019, Jumat (11/10/2019). Sidang ini digelar melalui video conference, yang menghubungkan Kantor KPU RI di Jakarta dengan Kantor KPU Provinsi NTB di Kota Mataram. Pengadu dalam perkara tersebut adalah Lalu Wiraksa, yang memberi kuasanya kepada Yandri Sudarso sebagai

DKPP Periksa Ketua Bawaslu Kota Manado

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 292-PKE-DKPP/IX/2019 pada Kamis (10/10/2019). Perkara ini diadukan oleh Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL) Provinsi Sulawesi Utara, Ir. Ronald Alexander Lumempouw. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kota Manado, Marwan Kawinda. Dalam pokok aduannya, Ronald menyebut