Rabu 30 Januari 2019, DKPP Akan Bacakan Putusan dari 22 Perkara

  RILIS SIDANG DKPP Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik dengan agenda pembacaan 22 Putusan, Rabu (30/1/2019) pukul 13.00 WIB. Sidang pembacaan putusan tersebut akan digelar di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat. Dari puluhan putusan yang dibacakan, terdapat beberapa perkara yang melibatkan Badan

Dua Kali Tidak Hadir, Ketua Panwascam Bulagi Tetap Disidang

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan kedua atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu  tanpa kehadiran Teradu Rusman Samiden, Ketua Panwas Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah, Senin, 28 Januari 2019,  di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam sidang pemeriksaan kedua ini, Teradu hanya menyampaikan surat  bantahan terkait

KPU dan Bawaslu Harus Sungguh-Sungguh Memperhatikan Putusan DKPP

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hadir untuk memastikan kehormatan penyelenggara Pemilu. Hal ini disampaikan oleh Sigit Pamungkas, direktur eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) saat  diskusi, “Akuntabilitas Putusan DKPP Untuk Intergritas Pemilu 2019”, yang digelar Senin, 28/1/19 di media centre Bawaslu pukul 13.30 WIB. “Masih terhormat atau tidak penyelenggara pemilu

Putusan DKPP Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu Berintegritas

Jakarta, DKPP –  Untuk     menjaga     integritas     dan     profesionalitas, Penyelenggara     Pemilu    wajib    menerapkan    prinsip Penyelenggara Pemilu. Ketentuan pasal 6 ayat 2 huruf d Peraturan DKPP No 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, menyebutkan salah satu dari prinsip penyelenggara pemilu yakni, akuntabilitas. Akuntabilitas bermakna dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu      melaksanakan      tugas,